Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Kemhan Hibahkan Obat & Multivitamin ke Kopdes Merah Putih, untuk Apa?

    Kemhan Hibahkan Obat & Multivitamin ke Kopdes Merah Putih, untuk Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koperasi mendapatkan distribusi obat-obatan dan multivitamin hasil produksi dari TNI dan Kementerian Pertahanan RI. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut bahwa obat-obatan ini bakal mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kita menyadari bahwa keberhasilan program strategis nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini adalah contoh bagaimana sinergi antar instansi kementerian dan lembaga, serta TNI dapat menghadirkan manfaat langsung kepada rakyat,” kata Ferry di Kemhan, Rabu (1/10/2025).

    Koperasi desa dan kelurahan merah putih sebagai sebuah gerakan negara hadir sebagai pusat ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, yang juga salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar berupa apotik dan klinik-klinik desa.

    “Kemudian hibah obat-obatan ini akan kami distribusikan melalui koperasi desa-kelurahan merah putih untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” kata Ferry.

    Foto: Launching Multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, Rabu (1/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Launching Multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, Rabu (1/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Kementerian Kooperasi dan Kementerian Kesehatan serta Badan POM akan berkooperasi dalam mekanisme pendistribusian obat-obatan ini kepada seluruh kooperasi desa-kelurahan merah putih, terutama yang sudah menjalankan gerai apotik dan klinik.

    “Tentunya tidak hanya dalam konteks kooperasi desa-kelurahan merah putih, kita juga patut menegaskan bahwa TNI telah menunjukkan dukungan penuh terhadap berbagai agenda pemerintah. Kehadiran obat-obatan ini tentu akan memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Ferry.

    Sementara itu Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyerahkan obat-obat hasil produksi lembaga farmasi TNI kepada gerai apotik koperasi desa merah putih.

    “Ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran strategis sektor farmasi sebagai bagian integral dalam memperkokoh ketahanan serta pertahanan negara,” sebut Donny.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Regulasi Pengajuan dan Pinjaman Koperasi Desa Telah Diperbaharui, Ini Kata Menkop Ferry

    Regulasi Pengajuan dan Pinjaman Koperasi Desa Telah Diperbaharui, Ini Kata Menkop Ferry

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dalam mengajukan pinjaman, yang digunakan sebagai modal kepada lembaga perbankan, telah diperbaharui. 

    Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tiap-tiap Kopdeskel mengantongi plafon pinjaman hingga Rp3 miliar, yang berasal dari alokasi dana sebesar Rp16 triliun yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025.

    Namun, seiring dengan kebijakan baru yang ditelurkan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Bank Indonesia (BI) ke bank anggota Himbara, maka penyaluran pinjaman kepada Kopdeskel juga akan dipercepat untuk jumlah yang lebih banyak.

    Sebanyak 16.000 Kopdeskel juga disebut tengah menanti PMK yang telah diperbaharui, dan menjadi prioritas untuk menerima modal pinjaman tersebut karena tergolong sebagai desa mandiri, dan telah mumpuni dari segi infrastruktur.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, hasil revisi, sehingga bank-bank khususnya bank Himbara sudah bisa membuat [menyalurkan pinjaman],” ungkap Ferry dalam Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/9/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan, saat ini jajaran Kemenkop juga telah diterjunkan ke dinas-dinas koperasi di masing-masing jenjang pemerintahan daerah se-tanah air, untuk melakukan sosialiasi mengenai mekanisme pengajuan dana pinjaman tersebut.

    “Bahkan, sudah ada manual booknya yang sekarang sedang disosialisasikan oleh Kementerian Koperasi ke seluruh dinas koperasi di provinsi, kabupaten, dan kota, tentang tata cara pencairan dari anggaran yang sudah disediakan untuk operasional ini dan juga sosialisasi tentang tata cara pembuatan proposal pencairan plafon yang sudah disediakan oleh negara,” beber Ferry.

    Ferry juga mengaku bahwa dirinya sempat terkejut dengan gebrakan yang dilakukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengucurkan dana milik negara sebanyak Rp200 triliun ke bank-bank Himbara tersebut. Ia pun berharap dana tersebut juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mempercepat pencairan proses pinjaman kepada Kopdeskel Merah Putih. 

    “Alhamdulillah, kemarin saya dilantik bersama Menteri Keuangan yang baru, langsung sat-set-sat-set, uangnya itu nggak tahu gimana caranya langsung ada tiba-tiba. Insyaallah itu nanti bisa digunakan percepatan proses pencairan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan disampaikan kepada bank Himbara maupun kepada LPDB ataupun dari bank-bank daerah,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa dirinya sudah mengetahui dan telah berdiskusi dengan Menkop Ferry Juliantono mengenai petunjuk teknis peminjaman dana oleh Kopdeskel Merah Putih kepada perbankan.

    Mantan Menteri Sosial (Mensos) tersebut pun mengharapkan supaya dana tersebut dapat segera dicairkan dan didistribusikan sehingga dapat digunakan sebagai modal oleh masing-masing pengurus Kopdeskel Merah Putih.

    “Mudah-mudahan [pinjaman untuk Kopdeskel MP] bisa segera nanti dideliver sehingga suplai logistik masing-masing koperasi itu bisa disegerakan. Karena ‘kan misalnya Bulog mintanya [pembelian barang secara] cash and carry, bukan konsinyasi, jadi memang harus ada modal,” sebut Khofifah. 

  • Kemenkop: Perlu kolaborasi lintas sektor untuk peran aktif koperasi

    Kemenkop: Perlu kolaborasi lintas sektor untuk peran aktif koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan perlu kolaborasi lintas sektor untuk memastikan peran aktif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih demi menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam pidatonya pada pembukaan Program Eksekutif Nasional 2025 di Jakarta, Selasa, mengatakan perlu transformasi cara pandang untuk menghidupkan koperasi, yakni dari bekerja dengan ego sektoral menjadi kerja kolektif.

    “Kita perlu mainstreaming (mengarusutamakan) kooperasi, mengubah cara pandang, tidak lagi berjalan dengan rencana sektoral masing-masing kementerian atau lembaga, melainkan menyelaraskan rencana menjadi satu gerakan bersama untuk memastikan peran aktif koperasi agar terjadi pemerataan ekonomi,” demikian pidato Menkop yang disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Destry Anna Sari.

    Menurut dia, perintah kerja bersama untuk mewujudkan koperasi yang profesional dan berdaya saing telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan 13 menteri, tiga kepala badan, gubernur, bupati, serta wali kota di seluruh Indonesia untuk bergerak serentak.

    “Artinya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan lagi urusan Kemenkop semata, melainkan kooperasi menjadi common platform: wadah bersama kita berkontribusi,” katanya.

    Ia mencontohkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian dapat memastikan produk pangan, perikanan, dan industri dengan peran aktif koperasi.

    Kemudian, Kementerian Keuangan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan pembiayaan yang ramah koperasi, sementara Kementerian Kesehatan dan BUMN di bidang farmasi menghadirkan apotek dan klinik desa dengan peran aktif koperasi.

    “Seluruh gerakan kolektif menuju tujuan yang sama, kooperasi yang dikelola profesional, berbisnis dalam skala ekonomi, dan pemerataan ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

    Menurut Menkop, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai agregator, akselerator, sekaligus konsolidator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Lewat koperasi, kata dia, akan hadir pusat produksi pangan dan distribusi pangan yang menekan biaya konsumen, menaikkan harga di tingkat petani dan nelayan, serta mengurangi dominasi middleman (perantara).

    Tidak hanya itu, menurut dia, lembaga keuangan rakyat yang inklusif hingga ke akar rumput diharapkan juga tercipta berkat adanya koperasi, serta muncul simpul logistik modern dengan fasilitas penyimpanan berpendingin, gudang, dan transportasi yang efisien.

    Dia mengatakan koperasi yang setara dengan korporasi dalam profesionalisme, tetapi tetap berakar pada semangat gotong royong menjadi wajah koperasi yang dicita-citakan. Hal itu, menurut Menkop, dapat tercapai dengan kolaborasi berbagai pihak.

    “Kini saatnya kita melepaskan ego sektoral, bersatu dalam satu langkah menuju tujuan bersama, kooperasi desa kelurahan merah putih yang modern, profesional, berdaya saing global, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berpotensi menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru pada akhir Desember 2025.

    “Kami terus fokus pada operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025, agar dapat tercipta lebih dari 1 juta lapangan kerja baru,” ujar Ferry usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menurut Ferry, setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi, yakni gerai sembako, klinik, apotek desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik.

    Ferry, dikutip dari keterangan pers Kemenkop, menyampaikan saat ini sudah ada lebih dari 907 ribu orang yang menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan lebih dari 640 ribu orang yang menjadi pengurus dan pengawas.

    Untuk mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah merekrut 1.104 project management officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 pendamping usaha atau business assistant untuk mendampingi para pengurus koperasi di lapangan.

    Para tenaga kerja koperasi, menurutnya, juga akan dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan koperasi.

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja,” kata Menkop.

    Ferry juga mendorong percepatan dukungan pembiayaan modal kerja dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara agar Kopdes Merah Putih bisa segera beroperasi.

    Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa kebijakan afirmasi, seperti penyaluran barang subsidi pemerintah, pembiayaan dengan bunga di bawah 6 persen, dan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha koperasi.

    Setelah terbentuknya 80 ribu lebih koperasi secara kelembagaan, program Kopdes Merah Putih kini mulai memasuki fase operasional.

    Ferry menyebut bank-bank Himbara telah memulai sosialisasi terkait mekanisme pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis koperasi.

    Pemerintah menargetkan 16 ribu hingga 20 ribu unit koperasi mendapatkan pembiayaan dari bank Himbara, sehingga dapat beroperasi mulai Oktober 2025.

    Setiap koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar, yang dapat digunakan untuk modal kerja serta investasi pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dan pengadaan truk operasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus mendorong percepatan pencairan dana pinjaman modal dalam program Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, serta bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Dalam tahap awal, sebanyak 1.000 koperasi dipastikan akan menerima pencairan dana. Koperasi tersebut merupakan pihak yang pengajuan pinjamannya telah mendapatkan persetujuan dari Himbara.

    “Ini sebenarnya sudah mengajukan, tapi proses pencairannya tetap untuk yang tahap pertama ini harus melalui mekanisme musdesus (musyawarah desa khusus). Nanti oleh Pak Menteri Desa dipercepat pelaksana musdesus untuk 1.000 yang sudah mengajukan ini,” kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, usai rapat tersebut.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    “Nah yang 20.000 sampai 23.000 yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa tadi itu kita akan verifikasi kesiapan tanah milik desa ataupun kelurahannya. Sehingga dari situ kita akan mulai bangun investasi gudang, gerai dan lain sebagainya,” Ferry.

    Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan.

    “Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa,” ucap Kartika.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kopdes Dibikin Mudah Pinjam Dana ke Bank, Aturannya Mau Direvisi

    Kopdes Dibikin Mudah Pinjam Dana ke Bank, Aturannya Mau Direvisi

    Jakarta –

    Pemerintah akan mempermudah pengajuan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ke Himbara. Nantinya, Kopdeskel Merah Putih tidak perlu lagi meminta persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk pengajuan pinjaman.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kemudahan ini dapat dilakukan usai ada revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 pasal 7 dijelaskan Ketua pengurus Kopdeskel Merah Putih menyampaikan usulan pinjaman ke bank dengan persetujuan bupati/walikota untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau kepala desa untuk Kopdes Merah Putih.

    “Sebenarnya cuma ada revisi sedikit bahwa kita ingin tidak setiap proposal bisnis ini harus mendapatkan sebelumnya kesetujuan dari bupati, walikota dan juga tidak harus setiap proposal bisnis itu harus melalui musdesus (musyawarah desa khusus),” kata Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menerangkan penyederhanaan proposal ini sebagai upaya agar pencairan plafon pinjaman Kopdeskel Merah Putih ke Himbara tidak sulit. Ia pun menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan revisi PMK terkait penyederhanaan pengajuan pinjaman.

    “Sekarang mungkin sedang dipersiapkan penyempurnaan atau revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Pokoknya jangan ada lagi hambatan yang mempersulit proses pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh pemerintah,” terang Ferry.

    Sebelumnya, Ferry juga sempat menyebut pengajuan proposal bisnis untuk pinjaman tidak perlu lagi persetujuan dari bupati/walikota. Hal ini sudah disetujui melalui rapat koordinasi dan evaluasi di Kemenko Pangan yang dihadiri kementerian/lembaga terkait dan dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kemudian, tidak setiap proposal bisnis itu harus disetujui oleh musdesus,” ujar Ferry saat ditemui di Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025) lalu.

    Ferry menerangkan musdesus hanya berperan dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Sedangkan, Kopdeskel Merah Putih saat ini telah terbentuk dan mempunyai pengawas serta pengurus.

    “Jadi, setiap proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi desa di-approve oleh pengawas yang notabene juga kelurahan/desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas, sederhana,” tambah Ferry.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dana pinjaman ini digunakan untuk kegiatan investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pihaknya tengah membidik lokasi-lokasi Kopdeskel Merah Putih yang siap mendapatkan pinjaman.

    Saat ini setidaknya ada 1.064 Kopdeskel Merah Putih yang sudah bisa mendapatkan modal pinjaman. Anggaran yang disediakan untuk penyaluran pinjaman ke 1.064 Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 1 triliun. Ia menargetkan sebanyak 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih mendapatkan pinjaman dari Himbara tahun ini.

    “Kami di kantor Menko Pangan kemarin menyampaikan kalau bisa start 20.000 (Kopdeskel Merah Putih) cepat ini langsung dibuat secara serentak,” jelas Ferry.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (acd/acd)

  • Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kabar terbaru mengenai penyiapan 8.000 Bisnis Asisten yang bakal mendampingi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa nantinya satu Bisnis Asisten akan ditugaskan melakukan pengawasan terhadap 10 Kopdes Merah Putih.

    “Bisnis asistennya sudah kita rampungkan, tinggal kita umumkan. Terus nantikan satu Bisnis Asisten itu akan bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan nanti,” kata Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Saat ditanya berapa besaran gaji yang akan didapat oleh tiap Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih, dia enggan menjawab. Hanya saja, dia memastikan bahwa usulan gaji tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

    Pasalnya, nantinya gaji Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih akan ditanggung sepenunya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan ditanggung mandiri oleh setiap Kopdes.

    “Rahasia lah [besaran gajinya], tapi tapi kira-kira ada 8.000 Bisnis Asisten yang akan nanti membantu mendampingi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah melakukan pe-rekrutan Bisnis Asisten dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

    Nantinya, Bisnis Asisten itu  akan dikontrak selama tiga bulan sebagai tenaga ahli, terhitung dari Oktober sampai dengan Desember 2025.

    Dilansir dari website resmi Kemenkop, Asistensi Bisnis memiliki peran utama untuk membantu KDKMP dalam mengakses sistem informasi manajemen koperasi desa/kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

    Selain itu, Bisnis Asisten juga ditugaskan untuk menyusun rencana bisnis, mendampingi penyusunan proposal bisnis untuk akses pembiayaan, dan mendorong pengurus untuk mengoptimalkan koperasi, sesuai yang tertulis dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi nomor 1 tahun 2025.

  • Satu Asisten Bisnis Bertugas Dampingi 10 Kopdes, Segini Gajinya – Page 3

    Satu Asisten Bisnis Bertugas Dampingi 10 Kopdes, Segini Gajinya – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah merevisi target jumlah penerima pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di tahun 2025 menjadi 20 ribu Kopdes, sebelumnya 16 ribu Kopdes dari target keseluruhan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

    “Target awalnya adalah 20 ribu koperasi Merah Putih yang akan dibangun secara ideal,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Program ini merupakan bagian dari strategi mempercepat penguatan operasional hingga 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menkop menjelaskan, setiap koperasi berhak atas plafon pembiayaan maksimal Rp 3 miliar.

    Dana ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga investasi yang menunjang produktivitas, seperti pembangunan gudang penyimpanan dan pengadaan armada truk.

    “Sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya,” ujarnya.

     

  • Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah akan mengalokasikan plafon pendanaan sebesar Rp 3 miliar untuk setiap Koperasi Desa (Kopdes). Dana tersebut bersumber dari total Rp 200 triliun yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank Himbara.

    Menurut Ferry Juliantono, plafon itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, tetapi juga untuk pembiayaan investasiIa menekankan bahwa besaran penyaluran dana bersifat relatif dan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden.

    “Ini relatif, tapi yang sudah pasti sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya,” jelas Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menambahkan, tidak mungkin seluruh anggaran langsung diserap sekaligus, melainkan akan dimulai secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 20 ribu Kopdes Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi, tentu kita akan lakukan secara bertahap, tidak mungkin seluruhnya, tapi mungkin bisa ke kemarin rapat di Kantor Menko Pangan kita bisa start di 20 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan kita bangun secara ideal baik modal kerja dan investasinya,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan saat ini Kementerian Koperasi tengah menyiapkan lokasi dan titik pembangunan Kopdes. Persiapan ini diharapkan segera rampung agar proses penyaluran dana bisa berjalan sesuai rencana.

    “Nah sekarang Kementerian Koperasi sedang akan menyiapkan lokasi dan titik-titik yang relatif dalam waktu yang seperti ini kita akan bangun,” ujarnya.