Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Menkop tegaskan pentingnya UU Sistem Perkoperasian Nasional

    Menkop tegaskan pentingnya UU Sistem Perkoperasian Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang (UU) Sistem Perkoperasian Nasional sebagai landasan hukum baru bagi penguatan ekonomi berbasis gotong royong.

    Menurut Ferry, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang selama ini diposisikan sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebaiknya tidak lagi berbentuk revisi, melainkan hadir sebagai undang-undang baru yang lebih komprehensif.

    “RUU Perkoperasian akan kami ajukan sebagai Undang-Undang baru terkait Sistem Perkoperasian Nasional,” kata Ferry dalam Symposium II Koperasi Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Ferry mengatakan regulasi baru tersebut akan memayungi seluruh kluster koperasi lintas kementerian, daerah, dan gerakan koperasi.

    Penambahan bab khusus tentang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih juga dinilai krusial, sejalan dengan target Presiden membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan.

    “Kemenkop akan melakukan percepatan inventarisasi masalah dengan menggandeng gerakan koperasi dan akademisi. Di awal Januari 2026 prosesnya akan kita sempurnakan,” ujar dia dalam siaran pers Kemenkop.

    Ia mengatakan payung hukum yang kuat diperlukan agar koperasi mampu bersaing dengan swasta maupun BUMN.

    Dengan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, Ferry mengatakan optimistis koperasi kembali menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional.

    Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    “Presiden ingin koperasi kembali pada jalur yang benar, memainkan peran di sektor produksi, distribusi, hingga industri agar kesejahteraan tumbuh bersama, bukan kaya sendiri,” katanya.

    Kemajuan koperasi tidak hanya ditopang regulasi, tetapi juga berbasis data. Kemenkop kini tengah merampungkan data desa presisi bersama akademisi dan DPR untuk menyiapkan peta pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih, katannya, menambahkan.

    Dengan dukungan infrastruktur digital, ia optimistis koperasi memasuki babak baru dan berpeluang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan saat ini merupakan kesempatan paling strategis untuk mengesahkan RUU Sistem Perkoperasian Nasional.

    Ia menekankan pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif karena perangkat hukum tersebut menyangkut arah ekonomi bangsa.

    “Yang terpenting jangan terlalu lama. Undang-undang ini sudah terlalu lama, saya mendorong persidangan terbuka bagi publik,” ujar Rieke.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Jakarta –

    Pemerintah menggenjot proses pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pembangunan mulai dari bangunan gudang, gerai, hingga fasilitas penunjang operasional koperasi lainnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini sudah ada sekitar 39.000 lokasi yang siap melakukan proses pembangunan fisik. Jumlah itu ditargetkan akan terus bertambah jadi 45.000 lokasi di akhir tahun.

    “Data yang masuk ke kita sekarang sudah 39.000 yang siap untuk dibangun. Jadi sudah peningkatannya terus, harapannya di bulan Desember ini kita bisa menembus ke angka 45.000-an InsyaAllah,” kata Ferry di peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

    Dari jumlah lokasi yang siap dibangun ini, sekitar 23.000 lokasi di antaranya sudah memulai proses pembangunan. Sementara pada akhir Desember ini sebanyak 32.000 lokasi Kopdes ditargetkan sudah dalam proses pembangunan.

    “Jumlah yang sedang dibangunnya tadi 23.000, bulan ini Desember nanti bisa, pembangunan bisa 32.000,” terangnya.

    Seluruh proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas Kopdes Merah Putih ini ditargetkan rampung tahun depan. Dengan begitu setiap koperasi desa/kelurahan ini dapat beroperasi.

    Dalam catatan detikcom, pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata Ferry dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Kala itu jumlah lokasi yang siap dibangun Kopdes Merah Putih baru 30.378 titik tanah, alias mengalami penambahan hingga 9.000 titik tanah pada pertengahan Desember ini.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

    (igo/fdl)

  • Pemerintah Bikin Command Center, Pelototi Pembangunan Kopdes Merah Putih

    Pemerintah Bikin Command Center, Pelototi Pembangunan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) secara resmi meluncurkan Command Centre untuk memantau progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan melalui command centre ini pihaknya dapat memantau secara langsung alias real-time pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana pendukung koperasi lainnya.

    Selain itu di ruangan ini pihaknya juga bisa secara langsung memantau proses pelatihan hingga kegiatan usaha dari berbagai daerah. Sehingga seluruh proses pendataan terkait aktivitas koperasi di seluruh wilayah Indonesia dapat semakin dinamis.

    “Kami mendapatkan gambaran bahwa command centre ini bisa secara real-time, kita akan lihat proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapannya,” kata Ferry dalam acara peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

    “Kemudian juga kita bisa secara real-time melihat proses pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, bisa melihat secara real-time proses dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan, bukan hanya di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga di koperasi-koperasi yang lain-lain,” ucapnya lagi.

    Karena pemantauan kegiatan usaha koperasi di berbagai daerah bisa dilakukan secara langsung, menurut Ferry keberadaan command centre ini juga berfungsi sebagai pusat penerima laporan dari koperasi-koperasi yang bermasalah.

    “Kementerian Koperasi ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring, evaluasi Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kita nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan lain sebagainya. Itu akan bisa dilakukan dengan command centre ini,” jelas.

    Di luar itu Ferry mengatakan karena proses pembangunan fasilitas ini menggunakan dana yang sangat terbatas, rencananya operasional command centre ini akan terus disempurnakan mengikuti berbagai kebutuhan yang ada.

    “Ke depan rencananya kami akan lengkapi juga dengan call center dan lain sebagainya yang nanti bisa membantu menjelaskan soal yang berkaitan dengan koperasi yang eksisting maupun bisa menjelaskan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

    (igo/fdl)

  • LPDB Koperasi Siap Kawal Penguatan Ekosistem Usaha Muda melalui Gerai Kopdes Merah Putih

    LPDB Koperasi Siap Kawal Penguatan Ekosistem Usaha Muda melalui Gerai Kopdes Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penguatan ekosistem pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, menyusul pesan Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahwa gerai KDKMP dapat menjadi etalase produk-produk lokal karya generasi muda, termasuk lulusan program Rocket Youthpreneur 2025.

    Dalam agenda Graduation and Awarding Rocket Youthpreneur 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Menkop Ferry menekankan pentingnya koperasi sebagai pusat kolaborasi dan inovasi ekonomi rakyat. Ia mendorong para peserta agar memanfaatkan gerai Kopdes sebagai saluran pemasaran produk.

    “Silahkan produksi dan silahkan jual melalui gerai sembako dan ritel modern yang ada di Kopdes, jadi jangan takut produknya tidak terserap,” tegas Menkop Ferry.

    Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyambut baik gagasan Menkop Ferry dengan menegaskan bahwa LPDB Koperasi berada di garis terdepan untuk memastikan KDKMP tidak hanya memiliki infrastruktur fisik, tetapi juga ekosistem pembiayaan yang kuat, modern, dan berbasis kebutuhan pelaku usaha.

    Menurutnya, dukungan LPDB Koperasi melalui pembiayaan dana bergulir kepada koperasi-koperasi pengelola Kopdes akan memperkuat rantai pasok, distribusi, hingga fungsi offtaker yang dibutuhkan UMKM dan wirausaha muda.

    “Arahan Pak Menteri sangat relevan dengan fokus kami. LPDB Koperasi memastikan bahwa pembiayaan dana bergulir dapat menjadi fondasi agar koperasi sanggup menampung, mengolah, sekaligus mendistribusikan produk masyarakat desa – termasuk karya anak muda dari Rocket Youthpreneur,” ujar Krisdianto.

    Ia menjelaskan bahwa LPDB Koperasi telah memiliki mekanisme pembiayaan yang adaptif, baik konvensional maupun syariah, untuk memperkuat permodalan koperasi. Pendekatan ini diarahkan agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat ekonomi lokal sekaligus offtaker yang efektif.

    “Dengan semakin banyaknya lahan yang siap dibangun dan ribuan gerai yang sedang dibangun, ekosistem Kopdes ini membutuhkan penguatan permodalan yang berkelanjutan. Di sinilah LPDB Koperasi hadir untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi berdampak hingga peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Senada dengan Menkop Ferry, Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi desa. Ia menilai Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integrasi UMKM dengan perekonomian nasional.

    Dengan 64 juta UMKM yang ada, Sandiaga melihat 80 ribu Kopdes sebagai jaringan distribusi dan penguatan usaha kecil. Bahkan lebih jauh, koperasi dapat menjadi landasan bagi UMKM untuk naik kelas hingga masuk pasar modal.

    “Koperasi bisa menjadi jembatan menuju pasar modal. Dengan ekosistem yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan akhirnya masuk ke Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan tercatat,” tegas Sandiaga.

    Menurut Krisdianto, Rocket Youthpreneur telah membuktikan bahwa anak muda Indonesia punya ide-ide besar. Dengan penguatan koperasi dan pembiayaan yang tepat, kita bisa melahirkan lebih banyak entrepreneur yang tidak hanya mencari cuan tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

    LPDB Koperasi memastikan akan terus mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih, termasuk memastikan tata kelola, akses permodalan, hingga kesiapan koperasi dalam menyerap dan memasarkan produk masyarakat desa.

    “Kami siap bergerak bersama semua pihak. Percepatan Kopdes Merah Putih bukan hanya program pemerintah – tetapi gerakan nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” tutup Krisdianto.

  • 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, percepatan pembangunan 80.000 unit koperasi desa Merah Putih (KDMP) ditargetkan beroperasi Maret 2026. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna.

    “Saya mengacu pada target presiden. Maret 2026, beliau ingin 80.000 KDMP siap beroperasi,” ujar Menteri Ferry Juliantono di Kantor B-Universe, Kabupaten Tangerang, PIK2, Jumat (12/12/2025).

    Saat ini, sekitar 27.000 gedung atau gerai KDMP telah memasuki tahap pembangunan. Ferry Julianto menyebut, kini terdapat sekitar 35.000 lahan siap bangun, termasuk yang berada di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Melihat perkembangan tersebut, pembangunan KDMP di wilayah bencana akan diprioritaskan. Ia menargetkan pembangunan dapat menyentuh 40.000 unit, dengan data ketersediaan lahan mencapai 50.000 hingga akhir Desember 2025.

    “Proses ini tidak mudah. Tanah harus diverifikasi dulu ada yang strategis, ada yang harus diusahakan lagi,” jelasnya.

    Untuk mendukung percepatan operasional, Kementerian Koperasi menyiapkan tenaga bisnis asisten untuk melatih pengurus dan pengelola KDMP, project management officer (PMO) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat kapasitas dinas koperasi.

    Ia menegaskan, KDMP adalah entitas bisnis yang harus menghasilkan profit, agar manfaatnya dirasakan oleh pengurus, pengelola, hingga masyarakat desa.

    Tidak hanya fungsi ekonomi, pembangunan KDMP juga membawa manfaat yang tidak terduga. Ferry mengatakan program ini turut menyelesaikan masalah mendasar di banyak daerah, seperti ketersediaan listrik, akses internet, infrastruktur dasar lainnya.

    Dengan percepatan pembangunan, pemerintah berharap KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pusat layanan usaha yang siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Ada beberapa masalah yang akhirnya harus kita pecahkan sekaligus,” tutupnya.

  • Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

    Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

    Banyuwangi (betitajatim.com)– Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Kesepakatan itu diteken Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
    MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

    “Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen. Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” kata Bupati Ipuk, Kamis (11/12/2025).

    Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

    “Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usah alokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujar Menkop.

    Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

    Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. “Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” jelasnya.

    Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah, imbuhnya, sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

    “Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

    Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional.

    Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

    “Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk.

    Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi sendiri memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

    “Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

  • LPDB Koperasi Dorong Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Penguatan Pembiayaan Koperasi

    LPDB Koperasi Dorong Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Penguatan Pembiayaan Koperasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat sektor koperasi, LPDB Koperasi memandang bahwa praktik berkoperasi bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, terutama hak berserikat dan berkumpul dalam wadah yang demokratis.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, melalui koperasi, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperbaiki kondisi ekonomi secara kolektif.

    “Hak Asasi Manusia bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Koperasi memiliki peran strategis sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Menkop Ferry.

    Ia pun mengapresiasi LPDB Koperasi yang senantiasa konsisten menyalurkan pembiayaan dana bergulir untuk memperkuat koperasi di seluruh Indonesia.

    “Pembiayaan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, serta memerangi kemiskinan. Pada momentum Hari HAM ini, pemerintah menegaskan kembali bahwa penguatan koperasi adalah penguatan hak-hak dasar masyarakat seperti visi besar Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono. – (LPDB/Istimewa)

    Sementara itu, Direktur LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa LPDB Koperasi sangat mendukung peringatan Hari Hak Asasi Manusia.

    “Sejak dibentuk, LPDB Koperasi memiliki mandat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pemberian pinjaman kepada koperasi,” ujar Krisdianto.

    Menurutnya, dalam konteks HAM, pembiayaan LPDB kepada koperasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pemenuhan hak dasar manusia.

    “Dampak pembiayaan ini memungkinkan koperasi tumbuh sehat dan memberikan manfaat langsung seperti akses terhadap pekerjaan, penghidupan yang layak, pendidikan, hingga partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Dengan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

  • Berkunjung ke Banyuwangi, Menkop Ferry Juliantono Resmikan KDMP di Kelurahan Tukang Kayu

    Berkunjung ke Banyuwangi, Menkop Ferry Juliantono Resmikan KDMP di Kelurahan Tukang Kayu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berada di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Selasa (9/12/2025). Koperasi ini merupakan satu dari total 217 KDMP di seluruh desa/kelurahan se-Banyuwangi.

    Menkop Ferry mengatakan, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP se-Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kerakyatan.

    “Alhamdulillah saya bisa hadir secara langsung dan meresmikan koperasi di Banyuwangi. Peresmian ini menandai beroperasinya KDMP Tukang Kayu,” kata Menkop.

    Menkop Ferry mengaku, semua KDMP akan dikelola secara modern dengan menekankan digitalisasi, integrasi usaha produktif desa/kelurahan dan berperan sebagai pusat layanan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan akses pembiayaan sekaligus menjadi wadah sosial dan kesehatan.

    “Seperti KDMP Tukang kayu ini pengelolaan modern sudah kelihatan berjalan meskipun belum ideal tentunya akan ada perbaikan ke depan,” ujarnya.

    Pihaknya juga meminta koperasi yang telah diresmikan tersebut untuk dapat mengangkat produk hasil produk daerah untuk lebih diminati pembeli.

    “Kita minta Koperasi Kelurahan Tukang Kayu bisa mengangkat hasil produk lokal. UMKM didampingi, diajarkan memproduksi berbagai produk kebutuhan, dibiayai, hingga difasilitasi penjualannya,” imbuhnya.

    Sementara itu Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan pemerintah daerah siap mendukung berjalannya koperasi desa merah putih di daerah. Pemkab akan melakukan pendampingan, baik kelembagaan maupun proses bisnisnya.

    “Kami akan membantu mencarikan jaringan usaha hingga mengarahkan potensi usaha yang akan dijadikan unggulannya. Sehingga seluruh koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan,” kata Guntur.

    Pengelola KDMP Tukang kayu, Imam Maskun mengatakan saat ini terdapat 600 anggota yang telah terinput resmi di Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Dengan UMKM yang tergabung sebanyak 23 UMKM.

    Koperasi tersebut memiliki sejumlah lini usaha untuk melayani anggota dan masyarakat di antaranya gerai penjualan sembako dan produk UMKM, dan simpan pinjam.

    “Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kami memfasilitasi penjulan produk-produk UMKM mulai makanan, kerajinan dan komoditi. Kami juga memiliki merek kolektif yang bisa digunakan bersama untuk mendukung penjualan,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.