Xcloud.id

Tag: Ferry Irawan

  • Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia kembali menghadirkan Economic Update 2025 untuk mengupas secara mendalam kondisi ekonomi terkini di tengah berbagai ketidakpastian. Economic Update 2025

    akan dibuka keynote speech oleh Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI, Dr. Arthur B. Laffer – American Economist, serta Ferry Irawan – Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Berbagai topik-topik hangat akan dibahas dalam sejumlah panel diskusi. Panel Discussion 1 mengangkat tema “Managing Adjustment & Growth through Innovative Change” yang akan diisi oleh Febrio Kacaribu – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan juga Mari Elka Pangestu – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Sedangkan, Panel Discussion 2 mengusung tema “Downstreaming Update in Prabowo’s Era”. Panel ini akan dihadiri oleh Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI, Surya Herjuna – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM RI, Melati Sarnita – Direktur Utama PT Inalum, Andre Barahamin – Koordinator Penjangkauan Komunitas IRMA di Indonesia.

    Bukan hanya panel diskusi, acara ini juga akan menghadirkan diskusi menarik bersama Ferry Irawan hingga Dr. Arthur B. Laffer.

    Saksikan CNBC Indonesia Economic Update 2025 secara LIVE! Di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10:00 WIB.

    (rah/rah)

    Next Article

    Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?

  • Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Kita harapkan ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” demikian ungkapan penuh optimisme dari Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan layanan bank emas di Indonesia pada 26 Februari lalu.

    Kegiatan usaha bullion atau bank emas menjadi mesin penggerak pemerintah guna menggenjot potensi emas tanah air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    Kajian PT Pegadaian di tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki 2.600 ton cadangan emas dan 1.800 ton potensi emas di masyarakat yang belum dimanfaatkan secara produktif.

    Angka lain menunjukkan, ekspor emas mentah (dore) Indonesia mencapai 5 miliar dolar AS per tahun, sedangkan impor emas justru juga tercatat dengan nilai 2 miliar dolar AS per tahun.

    Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar emas luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan emas dalam negeri, bank emas diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem industri berbasis emas.

    Manfaat bank emas

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ada tiga manfaat yang bisa lahir akibat operasionalisasi bank emas di Indonesia.

    Pertama, mendorong optimalisasi refinery atau proses pemurnian emas dalam negeri. Sehingga bank emas bisa memainkan peran sebagai sarana strategis yang mengintegrasikan antara produsen emas dengan ekosistem keuangan dan industri berbasis emas.

    Terlebih, US Geological Survey mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai negara dengan produksi emas tertinggi di dunia tahun 2024 dengan nilai produksi 100 metrik ton.

    Artinya, dengan memaksimalkan pengolahan di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah produksi emas yang berpengaruh terhadap pendapatan negeri.

    Kedua, memperluas perdagangan emas yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan melalui skema titipan dan simpanan emas dari masyarakat dan pelaku usaha.

    “Jadi kalau sekarang misalnya masyarakat punya emas taruh di bantal, ini kan tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau dengan bullion bank, emas yang ada disimpan nanti di bullion bank ini paling tidak 70 persen yang masyarakat simpan itu bisa disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan emas gitu ya. Ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian lebih cepat gitu ya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

    Manfaat ketiga dari operasionalisasi bank emas di Indonesia adalah memperkuat industri perhiasan melalui skema pembiayaan emas. Kemudahan akses terhadap bahan baku emas dapat mengakselerasi pertumbuhan industri perhiasan emas.

    Apalagi Indonesia saat ini memiliki lebih dari 5 manufaktur perhiasan besar dan 30 ribu lebih manufaktur perhiasan skala kecil dan menengah yang seluruhnya bisa memproduksi 65 ton emas per tahun.

    Regulasi sebagai fondasi

    Berkaca dari sejumlah negara yang telah sukses menjalankan bank emas selama bertahun-tahun, Indonesia memulai langkah pertama dengan membuat regulasi bank emas yang jadi pijakan bagi lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara bank emas.

    Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur soal berbagai aktivitas kegiatan usaha bullion atau bank emas yang bisa dijalankan lembaga jasa keuangan.

    UU tersebut lantas diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yang kemudian diatur dalam Peraturan Otortitas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2024.

    “Di situ kami menetapkan kerangka regulasi yang mencakup prinsip kehati-hatian, ada persyaratan permodalan juga, ada manajemen risiko, transparansi, terus ada juga pentahapan kegiatan usaha bullion,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Ahmad Nasrullah.

    POJK/17/2024 juga telah mengatur penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan profilerasi pemusnah masal, strategi anti-fraud, serta perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait kegiatan usaha bullion atau bank emas.

    Lebih lanjut, OJK menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang bisa menjalankan bank emas hanya yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyaluran kredit.

    Saat ini, baru dua lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyediakan layanan bank emas, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Kinerja layanan bank emas

    PT Pegadaian telah memperoleh empat izin layanan bank emas meliputi simpanan, pembiayaan, titipan, dan perdagangan. Keempatnya diimplementasikan dalam layanan produk deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, dan perdagangan emas.

    Belum genap tiga bulan sejak bank emas diluncurkan secara nasional, produk bank emas milik PT Pegadaian telah membukukan catatan yang membanggakan.

    Per 30 April 2025, deposito emas menyentuh saldo 1,1 ton dengan 31.000 nasabah, pinjaman modal kerja emas sebesar 150 kilogram atau senilai Rp233 miliar. Sedangkan perdagangan emas menyentuh transaksi hingga Rp2 triliun atau setara 1,2 ton, dan titipan emas korporasi berjumlah 2,9 ton.

    “Bank emas bisa meningkatkan value added terkait cita-cita negara kita untuk mendukung hilirisasi terutama di hilirisasi emas, menciptakan diversifikasi investasi emas, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat,” kata Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian.

    Lembaga jasa keuangan lain yang juga telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan layanan bank emas, BSI, saat ini baru menjalankan dua layanan bank emas yaitu perdagangan dan penitipan emas.

    Bank syariah ini memperkenalkan BSI Emas sebagai produk bank emas mereka dengan skema beli dan titip sekaligus dalam satu transaksi. Berdasarkan data per Mei 2025, transaksi BSI Emas melalui aplikasi BYOND mencapai 830 kilogram emas.

    BSI memastikan telah memiliki emas fisik lebih dulu sebelum menjual emas secara digital kepada nasabah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi secara syariah. Sehingga bank syariah terbesar di Indonesia itu memastikan kehalalan dari transaksi emas yang dilakukan nasabahnya.

    Menurut Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna, BSI Emas telah dikembangkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Namun peresmian bank emas secara nasional oleh Presiden Prabowo awal tahun 2025 berhasil mengakselerasi layanan BSI Emas.

    “Kalau kita lihat secara year to date dari Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025, tumbuhnya di angka sekitar 100,26 persen atau dua kali lipat dibandingkan posisi di bulan Desember 2024 di mana posisinya itu bertumbuh di angka 444,98 kilogram,” kata Anton.

    Beragam produk bank emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan memang membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih produk investasi emas.

    Namun, masyarakat perlu menyesuaikan produk bank emas yang dipilih dengan profil risiko dan kebutuhan investasi.

    “Jika perlu dana liquid dalam jangka pendek bisa (pilih) tabungan emas. Kalau jangka menengah mungkin bisa menggunakan deposito emas, dan kalau kebutuhannya untuk investasi bisa juga dengan cicil emas,” ucap Nur Hidayah, Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Kepala Center For Syariah Economic Development INDEF.

    Jadi, bullion bank diharapkan akan menumbuhkan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi di Indonesia.Bullion bank diharapkan pula menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sunan Kalijaga: Hotma Sitompul Sosok Ngemong dan Penuh Nasihat

    Sunan Kalijaga: Hotma Sitompul Sosok Ngemong dan Penuh Nasihat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Sunan Kalijaga turut melayat ke kediaman mendiang Hotma Sitompul di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/4/2025). Dalam kesempatan itu, Sunan mengenang sosok seniornya tersebut sebagai pribadi yang ngemong dan penuh nasihat bagi para pengacara muda.

    “Beliau selalu memberi wejangan kepada kami tentang bagaimana membela masyarakat dan memperjuangkan keadilan,” ujar Sunan Kalijaga kepada awak media pada Kamis (17/4/2025).

    Sunan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat secara emosional dengan Hotma Sitompul. Keduanya kerap berkomunikasi, baik secara pribadi maupun dalam konteks profesional.

    Salah satu momen kerja sama mereka, kata Sunan adalah saat membela selebritas Ferry Irawan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada akhir 2024 lalu.

    Tak hanya hubungan profesional, kedekatan juga terjalin antara keluarga mereka. Sunan bahkan mengaku sempat tidak percaya saat pertama kali mendengar kabar duka tersebut dari putrinya.

    “Kebetulan putri beliau adalah sahabat dari putri saya. Saya dikabari saat sedang berada di luar negeri,” ungkapnya.

    Sunan mengaku sangat kehilangan atas kepergian Hotma Sitompul. Ia menyebut, banyak advokat lain yang juga merasakan duka mendalam karena telah kehilangan sosok panutan di dunia hukum.

    “Semoga beliau (Hotma Sitompul) tenang di sisi-Nya. Kami, para penerusnya, akan melanjutkan perjuangan yang telah beliau mulai,” tutup Sunan Kalijaga.

  • Venna Melinda Temui Pengacara Fuji, Bahas Pernikahan dengan Verrell?

    Venna Melinda Temui Pengacara Fuji, Bahas Pernikahan dengan Verrell?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertemuan antara ibunda Verrell Bramasta, Venna Melinda dan pengacara Fuji, Sandy Arifin, langsung memicu kehebohan di kalangan netizen. Hal ini semakin menarik perhatian karena kedekatan Verrell Bramasta dengan Fuji belakangan tengah menjadi perbincangan hangat.

    Banyak netizen yang menduga pertemuan Venna Melinda dengan Sandy Arifin tersebut adalah upaya Venna untuk mendekatkan Verrell dengan Fuji.

    Bahkan, ada yang berasumsi keduanya sedang membicarakan perjanjian pernikahan atau hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan putranya dan Fuji.

    “Kemarin Fuji yang ketemu bang Sandy, sekarang mamanya Verrell. Kayaknya ada perjanjian pernikahan, semoga doa yang terbaik saja buat mereka,” ucap seorang netizen melalui akun @the_king_of_idola_2, Jumat (21/3/2025).

    “Mungkin buat perjanjian pranikah (Verrell dan Fuji), kayaknya sih,” kata netizen lainnya.

    Ada juga yang berpendapat Venna Melinda mungkin tengah meminta Sandy untuk mendaftarkan pernikahan Verrell dengan Fuji ke KUA, karena selama ini keduanya memang sering dijodohkan oleh netizen.

    “Pendaftaran ke KUA mungkin,” duga salah satu netizen.

    Venna Melinda bertemu pengacara Fuji, Sandy Arifin diduga netizen bahas rencana pernikahan Fuji dengan Verrell Bramasta. – (Beritasatu.com/Instagram)

    Namun, ada pula yang berasumsi pertemuan tersebut berkaitan dengan urusan lain, seperti permasalahan perceraian Venna Melinda dengan suami sebelumnya, Ferry Irawan.

    Beberapa netizen bahkan mengatakan bahwa pertemuan ini mungkin terkait dengan proses cerai yang belum selesai.

    “Mungkin urusan cerai yang dia ajukan kembali kan belum selesai,” ujar netizen lainnya.

    “Mungkin urusannya berbeda. Cuma pengacaranya sama Bang Sandy,” ujar netizen yang lain.

    Isu kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji semakin mengemuka setelah Verrell mengajak Fuji berbuka puasa bersama keluarga, dan mereka juga sempat menghabiskan waktu malam minggu dengan bermain bowling.

    Tak hanya itu, Venna Melinda juga terlihat akrab dengan orang tua Fuji dalam sebuah acara talkshow di stasiun televisi.

  • Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau untuk tahap I-2025. Sebanyak 6.961 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut telah menerima bantuan.

    Executive Manager Kantorpos KC Tanjungpinang Ferry Ricardo memastikan proses penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan dengan baik. Hal tersebut tak lepas dari mekanisme yang dilakukan Kantorpos. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, aparat desa, dan RT/RW.

    “Kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta aparat desa dan RT/RW. Tujuannya adalah mempercepat proses penyaluran, termasuk menentukan lokasi dan waktu distribusi agar lebih efisien,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2025).

    Ada tiga mekanisme yang dilakukan Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos ini. Mulai dari penyaluran melalui Kantorpos, komunitas, dan juga door to door. Mekanisme door to door ini bagi penerima yang mengalami kendala mobilitas. 

    “Kami mengunjungi langsung rumah penerima, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sedang sakit. Dalam proses ini, petugas Pos biasanya didampingi oleh pendamping PKH untuk memastikan bantuan diterima dengan tepat,” tambahnya.

    KPM Terbantu Keluar dari Kesulitan Ekonomi

    Bantuan sosial ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Salah satu penerima, Ferry Irawan, anak dari KPM Setia Dharma, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya.

    “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama karena ayah saya sudah lansia. Saya juga kaget sekaligus senang karena sekarang bantuan diantar langsung ke rumah, sangat meringankan kami,” kata Ferry Irawan.

     

  • Sengkarut Persoalan Rotmut JPTP di KBB, Mulai dari Cacat Kewenangan hingga Saksi Tergugat Statusnya Dicecar Hakim

    Sengkarut Persoalan Rotmut JPTP di KBB, Mulai dari Cacat Kewenangan hingga Saksi Tergugat Statusnya Dicecar Hakim

    JABAR EKSPRES – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mencecar saksi yang dihadirkan tergugat, pada sidang lanjutan pembuktian rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat (KBB).

    Saksi tergugat yang dihadirkan Pemkab Bandung Barat, yakni Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN, Halim, dicecar Ketua Hakim PTUN Bandung, Yudi Rinaldi Surachman perihal status dirinya dihadirkan dalam sidang pembuktian terkait gugatan dengan nomor perkara 180/G/2024/PTUN.BDG per tanggal 26 November 2024, di Gedung PTUN Bandung, Rabu (5/3/2025).

    Halim hanya memperkenalkan diri sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tanpa menyampaikan status dirinya sebagai saksi ahli atau saksi fakta.

    Mendengar pernyataan Halim, Majelis yang hadir terdiri dari Hakim Ketua Yudi Rinaldi Surachman, hakim anggota Muhammad Ferry Irawan, dan Jimmy Riyant Natareza tampak terlihat agak kesal, dan sedikit meninggikan nada suaranya ketika merespon balik keterangan Halim.

    “Dihadirkan tergugat statusnya sebagai apa? Saksi ahli atau saksi fakta? Ini dari BKN? Harus jelas dihadirkan disini sebagai apa,” kata Yudi Rinaldi saat menggelar sidang di PTUN Bandung, Rabu.

    BACA JUGA:Mantan Kepala DBMSAP KBB Soroti Sengkarut Rotmut yang Berujung pada Gugatan

    Hakim juga mempertanyakan perihal persoalan yang tengah terjadi di antara pihak termohon atau penggugat dan tergugat, terutama perihal Perpanjangan Surat pertimbangan teknis (pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Ketua Hakim PTUN Bandung sekaligus pimpinan sidang, Yudi menegaskan akan mencatat seluruh pernyataan saksi ahli yang dihadirkan dari kedua belah pihak.

    “Jangan sampai dihadirkan di sini tapi belum tau permasalahan apa. Ini kan biar nyambung. Nanti kami yang akan menilainya,” tegas Yudi.

    Sementara itu, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Halim menyebut dirinya dihadirkan di sidang pembuktian sebagai saksi ahli dari pihak tergugat, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir.

    “Saya saksi ahli dari BKN,” singkat Halim.

    Dalam persidangan, Halim mengaku, bahwa persoalan rotasi dan mutasi pejabat tinggi pratama yang berujung pada gugatan merupakan kasus pertama di Indonesia, dan ini baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat.

  • Kasus Robot Trading Net89 Masuki Babak Baru, Tempuh Restorative Justice, Polri Diminta Mendukung – Halaman all

    Kasus Robot Trading Net89 Masuki Babak Baru, Tempuh Restorative Justice, Polri Diminta Mendukung – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan investasi bodong Robot Trading Net89  yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru.

    Hal itu setelah para pelapor atau korban sepakat dengan pihak terlapor untuk menempuh jalur di luar persidangan atau yang dikenal dengan sebutan restoratif justice.

    Kesepakatan yang melibatkan dua pihak ini  terjadi di Jakarta, pada Jumat 17 Januari 2025.

    Pihak korban atau pelapor dihadiri perwakilan dari berbagai paguyuban salah satunya dari Law Firm MZA & Partners, Gempur atau Gerakan Maju Pertahankan Uang Rakyat, Onny Assaad kantor hukum Assaad Murbantoro Sihombing assiciate, Ferry Irawan dari Sentral & Partner Law dan Ferry Lesmana dari Bhayangkara Abdi Perkasa Lawfirm dan lainnya.

    Sementara dari pihak terlapor dihadiri sejumlah kuasa hukum antara lain dari  Natanael Manullang, Pasa Deda Siregar dan Tri Maha Eka Bangun dari Kantor Hukum Pasa Maha & Rekan, Andi A Nawawi dari Kantor ANP Law Office, Equiseon Billy Siagian dan Selamat Tambunan dari Kantor JST Law Office serta  Herry Yap dari Kantor HRY & Partners.

    “Hari ini pertemuan kita sebenarnya mempertemukan 15 Laporan Polsi (LP) ( perwakilan korban) yang ada di Bareskrim dengan lawyer lawyer terlapor,” kata kuasa hukum salah satu pihak korban, Ferry Lesmana dari Bhayangkara Abdi Perkasa Lawfirm dalam keterangannya.

    “Kita ini duduk bersama untuk menyatakan bahwa kita ini (pelapor dan terlapor) siap untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian,” lanjut dia.

    Hal senada diungkapkan kuasa hukum korban lainnya yakni Ferry Irawan dari Sentral & Partner.

    “Mewakili 130 korban dalam perkara Net89 ini pada intinya saya setuju dengan restoratif justice yang dilakukan pada saat ini antara pihak terlapor dan pelapor semuanya clear Hari ini dan kami berharap pihak Bareskrim bisa menyetujuinya agar kami pada korban terakomodir kerugiannya,” kata dia.

    Sementara dari Kuasa Hukum terlapor, Herry Yap dari Kantor  HRY & Partners mengatakan bahwa pihaknya menerima kesepakatan restoratif justice yang diajukan dua pihak.

    “Menyatakan siap melakukan restoratif justice,” tegasnya.

    Bionda Johan Anggara dari perwakilan Law Firm MZA & Partners menambahkan jika proses hukum dengan RJ merupakan terobosan hukum yang harus menjadi pioner sistem hukum di Indonesia yang melibatkan banyak korban dimana seluruh korban berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut dia Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa  soal Restorative Justice, Bionda mengatakan dalam kasus Net89 ini haruslah memenuhi syarat umum yang mana secara materiil sudah terpenuhi antara lain tidak bersifat radikalisme dan separtisme dan juga bukan tindak pidana terorisme.

    “Termasuk bukan merupakan tindak pidana korupsi dan telah memenuhi syarat Formil dengan adanya surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani oleh para korban lewat perwakilan yang sah hari ini” ujar Bionda.

    Pihaknya berharap pihak kepolisian mendengar keinginan para korban untuk mempercepat RJ dikarenakan banyak korban sudah menderita karena kasus yang sudah berlarut-larut.

    “Apalagi jika dibawa dalam proses peradilan yang begitu lama sampai proses eksekusi nanti, para korban akan sangat berterimakasih jika pihak kepolisian mengakomodir keinginan mayoritas korban Net89 dan akan menjadi kredit point dimana kepolisian memang mendengar penderitaan para korban,” pungkas Bionda.

    Sebagain gambaran restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.

    Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan korban dan pelaku, serta mengembalikan hubungan baik di masyarakat.

    Jejak Kasus

    Diketahui, kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89 ini heboh karena telah menyeret sejumlah artis dan publik figur antara lain Atta Halilintar, Mario Teguh, Kevin Aprilio dan lainnya.

    Ribuan orang disebut sebut telah menjadi korban, dan ratusan diantaranya telah melapor ke pihak kepolisian.

    Laporan dugaan investasi bodong Net89 ini terdaftar dengan nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/ Bareskrim Polri, tanggal 26 Oktober 2022 oleh M Zainul Arifin selaku kuasa hukum korban 

    Sementara pihak terlapor ada nama Komisaris Utama PT Cipta AST Digital dan PT Indonesia Digital Exchange, Andreas Andreyanto dan kawan-kawan. 

    Total ada 134 terduga pelaku yang dilaporkan.

    Sebagai informasi, Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. 

    RJ ini diharapkan memulihkan keadaan semula dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

     

     

  • Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen

    Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kanan), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kedua kanan), Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (ketiga kiri) berpegangan tangan usai konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 07:38 WIB

    Elshinta.com – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

    Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

    Penjelasan PPN 12 persen

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

    Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

    Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

    Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu  adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

    Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

    Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

    Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

    Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

    Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

    Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

    Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

    Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

    Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi

    Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

    Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga,  yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

    Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

    Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

    Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

    Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

    Dampak terhadap ekonomi

    Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

    Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

    Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

    Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

    Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

    Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

    Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

    Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

    Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Sumber : Antara

  • PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi

    PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

    Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

    Penjelasan PPN 12 persen

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

    Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

    Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

    Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

    Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

    Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

    Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

    Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

    Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

    Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

    Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

    Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

    Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi

    Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

    Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga, yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

    Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

    Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

    Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

    Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

    Dampak terhadap ekonomi

    Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

    Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

    Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

    Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

    Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

    Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

    Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

    Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

    Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anak Buah Airlangga Prediksi PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,3% YoY

    Anak Buah Airlangga Prediksi PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,3% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas. 

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY). 

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan resmi menerapkan PPN 12%, naik 1% dari sebelumnya 11%, kecuali untuk barang pokok penting (bapokting) seperti Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri yang tetap 11%. 

    Pemerintah juga akan menerapkan PPN 12% terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah. Meski demikian, pemerintah masih menggodok daftar maupun rentang harga barang jasa yang tergolong mewah. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Irawan menuturkan pada dasarnya besaran inflasi akan bergantung pada komoditas dan bobotnya. 

    Mengingat bahan pokok dibebaskan dari PPN, maka inflasi hanya akan terdorong sebesar 0,3%. Sebagai contoh, beras yang merupakan bahan pokok memiliki bobot 3,43% terhadap inflasi. Sementara tarif listrik memiliki bobot tertinggi sebesar 4,89%.

    “Komponen ini [beras dan listrik] enggak kita kenakan PPN. Jadi, secara inflasi dia enggak akan mempengaruhi, gitu,” jelasnya. 

    Membandingkan dengan realisasi inflasi di masa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 lalu, terpantau ada kenaikan lebih dari 0,3%.  

    Pada Maret 2022, inflasi tercatat sebesar 2,64% YoY. Sementara pada April 2022, inflasi melonjak ke 3,47% atau meningkat 0,83%. 

    Sejak saat itu, inflasi terus mencatatkan kenaikan dan mencapai puncaknya ke level 5,95% ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada September 2024. 

    Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1%. “[Dengan PPN 12%] estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%,” ujarnya, Senin (16/12/2024). 

    Mengacu perhitungannya, kenaikan PPN yang hanya dikecualikan terhadap tiga bapokting tersebut, akan menambah pengeluaran masyarakat.

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan. 

    Dampaknya, Media berpandangan hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.