Xcloud.id

Tag: Ferry Irawan

  • Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Jakarta –

    Pemerintah menegaskan keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran belanja pada kuartal akhir tahun 2025. Untuk kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah, maka anggarannya akan dipindahkan ke unit lain.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    “Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ferry mengatakan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” ujarnya.

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    (shc/kil)

  • RI Targetkan IEU-CEPA Berjalan Optimal Semester II/2026, Fokus Dongkrak Ekspor

    RI Targetkan IEU-CEPA Berjalan Optimal Semester II/2026, Fokus Dongkrak Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) akan mulai berjalan optimal pada semester II/2026 untuk mendongrak kinerja ekspor Indonesia.

    Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester II/2026 ini [IEU—CEPA],” kata Ferry.

    Ferry mengatakan perjanjian IEU—CEPA akan membuat beberapa produk Indonesia ke pasar Eropa dikenai tarif 0% alias bebas bea masuk.

    Nantinya, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

    “Tadi yang IEU-CEPA itu beberapa tarif sudah 0% sehingga kami harapkan beberapa komoditas seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini menjadi pasar kita,” tuturnya.

    Selain itu, Uni Eropa juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia.

    Kemenko Perekonomian menyatakan perjanjian dagang IEU—CEPA bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan kemitraan.

    Lebih lanjut, pelaksanaan IEU—CEPA juga diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sama dengan yang telah dirasakan oleh Vietnam dan Singapura.

    Jika dilihat menurut lini masa, perjanjian IEU—CEPA memasuki tahap pemeriksaan hukum dan prosedur domestik di kedua pihak pada September 2025–kuartal II/2026.

    Kemudian, pada kuartal II atau kuartal III/2026 akan memasuki penandatangan IEU—CEPA dan memasuki tahap ratifikasi pada kuartal II sampai IV/2026.

    Ferry menambahkan, pemerintah terus memperluas berbagai perjanjian kerja sama internasional maupun investasi, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang.

    Adapun, strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka Asean, RCEP, BRICS, IEU—CEPA, ICA—CEPA.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

    Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.

  • Ada Satgas Baru, Anggaran Kementerian dan Lembaga Tak Terserap Siap-Siap Digeser – Page 3

    Ada Satgas Baru, Anggaran Kementerian dan Lembaga Tak Terserap Siap-Siap Digeser – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menyisir penggunaan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Jika serapan anggaran tidak maksimal, maka akan dipindahkan ke unit lain dengan kesiapan program yang dinilai lebih baik.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menegaskan rencana tersebut. Menurutnya, evaluasi anggaran dan program itu jadi tugas Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah.

    “Pertama adalah pokja (kelompok kerja) bidang monitoring realisasi anggaran. Jadi kita sedang me-review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh KL, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa,” ungkap Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menjelaskan lagi, proses evaluasi anggaran dan program masih dilakukan hingga akhir Oktober 2025 ini. Setelah itu, jika ditemukan serapan anggaran yang kurang maksimal, maka akan digeser ke K/L lain.

    Ini sejalan dengan safari kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada beberapa kesempatan. Tujuannya, mengawal belanja pemerintah.

    “Nanti kita sampai akhir Oktober kita evaluasi apakah itu bisa mencapai target atau tidak. Kalau misalnya tidak, seperti catatan dari Pak Menteri Keuangan, itu kan digeser ke teman-teman yang lain yang memang punya program yang lebih siap,” jelas dia.

     

  • Ekonomi Domestik RI Kuat, Pemerintah Pede Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

    Ekonomi Domestik RI Kuat, Pemerintah Pede Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, ketahanan perekonomian domestik Indonesia masih tangguh, meskipun tekanan perekonomian global masih tinggi.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, ketahanan ekonomi domestik ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mampu tumbuh 5,12%.

    “Ini cerminan resiliensi ekonomi domestik 5,12% itu karena 80% sumbernya domestik, itu dari konsumsi maupun investasi,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

    Ferry menjelaskan, kuatnya ketahanan ekonomi domestik ini menjadi alasan utama pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Oleh sebab itu, ia memastikan, sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Ditopang oleh indikator sosial yang terjaga baik seperti tingkat kemiskinan rendah di level 8,47% dan pengangguran 4,78%, hingga inflasi di kisaran target 2,5% plus minus 1%.

    “Dengan domestik jadi engine utama yang membuat kita tumbuh di 5,12% di Semester I juga masih di sekitar 5% an. Mudah mudahan di kuartal III maupun kuartal IV bisa akselerasi target pertumbuhan 5,2% bisa dicapai,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 ini memang lebih tinggi dari realisasi pada 2024 yang hanya sebesar 5,03%

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi jalan terjal di 2025. Bukan tanpa alasan, kombinasi atas tekanan global dan domestik membuat ekonomi nasional beberapa kali mengalami gangguan.

    Sebut saja konflik geopolitik global seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dan ketegangan di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada rantai pasok dan lonjakan harga minyak dunia. Sedangkan di dalam negeri, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh lemahnya sektor manufaktur, meningkatnya jumlah gelombang PHK, dan daya beli masyarakat yang tertekan.

    Berbagai tantangan ini menyebabkan asumsi dasar APBN 2025 meleset. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah belum berdampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

    Dari sisi moneter, Indonesia sempat mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025, sebelum akhirnya kembali mencatat inflasi sebesar 0,21% pada September 2025. Nilai tukar rupiah juga masih bergejolak dan berada di level Rp 16.629 per dolar AS pada Kamis (23/10/2025). Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai intervensi, termasuk dengan memangkas suku bunga acuan hingga ke level 4,75%.

    Indonesia juga masih menghadapi masalah ketimpangan sosial dan antar wilayah. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran, disparitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Meski angka kemiskinan secara nasional tersebut merupakan yang terendah selama dua dekade, angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.

    Melihat hal tersebut,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan forum ekonom menggelar Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini Selasa, 28 Oktober 2025 mulai pukul 09:00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum dialog para ekonom bersama pemerintah yang diselanggarakan oleh INDEF sejak 2016. INDEF pun kembali bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 dan disiarkan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV dan CNBCIndonesia.com.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dimulai dengan Welcoming Speech oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Setelah itu dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang diikuti dengan penyerahan Buku 100 Ekonom secara Simbolis kepada Perwakilan Kemenko Perekonomian.

    Usai acara pembukaan, Sarasehan 100 Ekonom dilanjutkan dengan dialog dengan para Menteri yang meliputi beberapa klaster prioritas, yaitu hilirisasi, kedaulatan energi, sumber daya manusia dan kesehatan, serta fiskal dan moneter.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintahan, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Indonesia.

    Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com dan juga YouTube CNBC Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Janji Jaga Momentum, Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Pemerintah Janji Jaga Momentum, Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 5,2%, sekaligus menyiapkan fondasi bagi akselerasi ekonomi yang lebih tinggi pada 2026.

    Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan tahun ini dan tahun depan diharapkan menjadi batu loncatan menuju fase ekspansi yang lebih kuat yaitu target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Jangka menengah, kita punya target yang cukup tinggi. Jadi kalau dalam RPJMN, ini [pertumbuhan ekonomi] 8% di 2029, sehingga setiap tahun, setiap momentum yang bisa kita manfaatkan, itu jadi critical gitu ya,” ujar Ferry dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Ferry menjelaskan, strategi mencapai target tersebut dibangun dalam dua horizon waktu yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Caranya, dengan menjaga keseimbangan antara agregat supply (penawaran) dan agregat demand (permintaan).

    Dari sisi penawaran, pemerintah memperkuat transmisi likuiditas dan mendorong efisiensi regulasi. Ferry menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan untuk meningkatkan likuiditas domestik, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang menjadi motor pertumbuhan.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif pajak serta mendorong agenda deregulasi dan debottlenecking guna memperlancar proses perizinan dan proyek strategis.

    Dia mengungkapkan, pemerintah juga baru meluncurkan Satuan Tugas Akselerasi Program Prioritas Pemerintah yang memiliki pokja khusus untuk mengawal proses debottlenecking.

    “Pokja debottlenecking ini diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam menjaga dan mendorong agregat supply,” tuturnya.

    Sementara dari sisi permintaan, pemerintah mulai membuka blok anggaran yang sebelumnya tertahan dalam APBN guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Ferry, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembukaan keran belanja APBN agar program strategis pemerintah dapat segera berjalan dan menstimulasi perekonomian.

    Dia mengaku bahwa percepatan belanja berbagai kementerian/lembaga besar menjadi fokus utama pengawasan pemerintah. Realisasi belanja akan terus dimonitor agar selaras dengan outcome ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja. “Yang penting juga adalah penciptaan lapang kerjanya. Itu juga kita akan monitor di dalam Pokja yang di Satuan Tugas Akselerasi Program Strategis Pemerintah,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperkuat investasi dan sektor riil seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu terakhir mulai dari program magang untuk lulusan baru perguruan tinggi, pembebasan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) sektor pariwisata dan padat karya, hingga perpanjangan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029.

    Ferry menjelaskan, dua komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi yang menyumbang sekitar 82% terhadap produk domestik brutoa akan terus coba dijaga melalui peningkatan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan. “Sehingga overall [secara keseluruhan], kita harapkan tadi bisa tumbuh lebih tinggi, dari situ kita harapkan ada penciptaan lapangan kerja,” tutupnya.

  • Kemenko: Realisasi penyaluran KUR di Jateng capai Rp30,48 triliun

    Kemenko: Realisasi penyaluran KUR di Jateng capai Rp30,48 triliun

    Semarang, Jateng (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai sebesar Rp30,48 triliun.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan di Semarang, Jateng, menyebutkan Jateng menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar.

    Saat diskusi bertajuk “Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK)” itu, Ferry menyebutkan penyaluran KUR secara nasional di periode yang sama mencapai Rp180,01 triliun atau 62,62 persen dari target pada 2025 sebesar Rp287,47 triliun.

    Penyaluran KUR di Jateng sebesar Rp30,48 triliun itu menyumbang 16,9 persen dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur.

    “Ini membuktikan bahwa pelaku UMKM di Jawa Tengah benar-benar memanfaatkan KUR secara optimal. Hal ini juga didukung posisi PT Jamkrida sebagai penjamin risiko dan peran Bank Jateng sebagai penyalur,” katanya.

    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyaluran KUR tersebut.

    “Alhamdulillah, penyerapan KUR di Jateng menjadi yang terbesar secara nasional. Ini berkat kerja keras bersama, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, penjamin, hingga para pelaku usaha,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

    Ia berharap keberadaan KUR tidak hanya memperkuat sektor pertanian melalui kredit alsintan, tetapi juga menggerakkan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Menurut Gus Yasin, diskusi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, penjamin, dan pelaku usaha.

    Dengan capaian penyaluran KUR yang sudah terbukti, Jateng diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kalau sistemnya bagus, saya rasa sumbangan kita untuk ketahanan pangan bisa lebih besar lagi, bahkan bisa menjadi nomor satu,” katanya.

    Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis kredit alsintan kepada beberapa pelaku usaha, yakni Totok Rusdiyanto, pengusaha jasa persewaan alsintan, yang merupakan debitur Bank Jateng, dengan plafon Rp505 juta.

    Kemudian, Antok, pelaku usaha alsintan, calon debitur BRI, dengan plafon Rp550 juta dan Kaharudin, pengusaha jasa penyewaan alsintan, calon debitur Bank Mandiri, dengan plafon Rp520 juta.

    Terakhir, yakni Achmad Samsul Hadi, pelaku usaha jasa combine harvester dan perdagangan gabah, yang merupakan calon debitur BNI, dengan plafon Rp540 juta.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferry Irawan Ulti Ahmad Sahroni Usai Bilang Pendemo Anarkis di Bawah Umur ‘Brengsek’: Mulut Anda Benar-benar Sampah

    Ferry Irawan Ulti Ahmad Sahroni Usai Bilang Pendemo Anarkis di Bawah Umur ‘Brengsek’: Mulut Anda Benar-benar Sampah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni kembali membuat publik naik pitam karena pernyataan kontroversialnya soal demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

    Belum reda kontroversi soal menyebut rakyat tolol, kini Ahmad Sahroni mendukung kebijakan soal menangkap pendemo yang anarkis.

    Bukan sekedar menyebutnya anarkis, pria yang kerap flexing harta ini ini menyebut para pendemo bahkan di bawah umur dengan kata brengsek.

    “Saya mendukung Polda Metro menangkap mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur,” ungkapnya.

    Pernyataan ini langsung diulti oleh selebgram Ferry Irwandi dalam unggahannya di Insta Story.

    Dia balik mengatai Ahmad Sahroni dan mengatakan tidak semua orang takut pada ketenaran dan power yang dimilikinya.

    “Anda yang brengsek. Tidak semua orang takut dengan uang, ketenaran, dan power yang anda punya,” ungkapnya dikutip Jumat (29/8/2025).

    Ferry bahkan tidak takut jika perkataannya ini akan membuatnya berurusan dengan hukum sekalipun.

    “Kalau mengatakan anda brengsek buat saya harus dipenjara, maka akan saya jalani,” sambungnya.

    Selebgram yang dikenal dengan konten membahas politik dan kritik ke pemerintah ini berharap bisa bertatap muka secara langsung dengan Ahmad Sahroni.

    Tak tanggung-tanggung Ferry menyebut mulut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu sebagai sampah.

    “Siapapun orang yang kenal dengan saya dan orang ini, tolong pertemukan, mau di meja podcast atau pengadilan. Mulut anda benar-benar sampah,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • UMKM Diperkuat Melalui KUR untuk Jaga Ketahanan Ekonomi – Page 3

    UMKM Diperkuat Melalui KUR untuk Jaga Ketahanan Ekonomi – Page 3

    “Acara ini adalah bukti nyata, namanya Indonesia Incorporated. Bapak Presiden ingin kita mendorong Indonesia Incorporated, artinya Pemerintah, pengusaha, termasuk media, UMKM, kita bersama-sama menjaga resiliensi ekonomi Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa produksi ataupun industri harus terus didorong dan tingkat pemanfaatan KUR untuk sektor produksi harus ditingkatkan,” jelas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

    Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudi Salahuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Presiden Direktur PT HM Sampoerna, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama Pertamina Retail, Presiden Direktur Telkomsel, Direktur Utama Perum Bulog, Jajaran Direksi Bank Himbara, serta Perwakilan UMKM Binaan SRC.

     

  • Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah

    Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom UPN Veteran Jakarta Ferry Irawan mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu mencari cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), alih-alih menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang membebani masyarakat.

    Ia menyoroti keresahan warga di sejumlah daerah akibat lonjakan tarif PBB-P2, seperti di Kabupaten Pati, Jateng, yang sempat naik hingga 250 persen sebelum dibatalkan, sampai Kabupaten Jombang yang bahkan menembus 1.000 persen.

    “Mungkin, bagi yang memiliki sumber daya alam, bisa dioptimalisasi sumber daya alamnya atau misalkan ada industri pariwisata di daerah tersebut yang bisa digali, bisa diintensifikasi, selain meningkatkan atau menaikkan tarif PBB,” ujar Ferry kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ferry menjelaskan sebenarnya dasar hukum pengenaan PBB-P2 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan tarif maksimal sebesar 0,5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kena pajak.

    Penentuan tarif di bawah batas tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

    “Memang, kalau dari sisi kewajaran, melihat perkembangan perekonomian saat ini saya kira kurang tepat ya pengenaan (kenaikan) PBB yang sampai ratusan persen,” ungkapnya.

    Saat ditanya apakah kebijakan kenaikan PBB berkaitan dengan efisiensi pemerintah pusat, Ferry menilai hal itu bisa menjadi salah satu kemungkinan.

    Pemda memang menerima dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

    Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, daya ungkit pembangunan daerah dapat terdampak, sehingga pemda mencari sumber pendanaan tambahan.

    “Kita tahu bahwa saat ini pemerintah di pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga mungkin daya ungkit untuk pembangunan di daerah menjadi terdampak. Dan, pemerintah harus mengambil tindakan di daerah, apa yang harus dilakukan untuk pembiayaan di daerah melalui APBD,” katanya.

    Maka, untuk mengatasi tantangan fiskal, Ferry menyarankan pemda mengoptimalkan potensi PAD lain.

    Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan.

    Sumber : Antara