Xcloud.id

Tag: Ferry Irawan

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    “Kita harapkan menjadi pendorong agar kita bisa tumbuh 5,4 persen di 2026, dan juga menjadi modal kita untuk tumbuh 8 persen di 2029,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Indonesia Economic Outlook di Depok, Jabar, Senin.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa, peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    “Ada 98,61 persen pos tarif untuk Indonesia yang akan diturunkan, kemudian peningkatan nilai ekonomi Indonesia, serta pemberlakuan visa fast-track policy sehingga proses visa menjadi lebih mudah,” kata dia.

    Lewat perjanjian itu pula, kata dia, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan, selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memperkuat implementasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan perdagangan, investasi serta daya saing yang berkelanjutan.

    “Jika kita ingin memperkuat perdagangan dan daya saing, kita harus menghadapi proteksionisme dengan kolaborasi yang lebih dalam,” ujar Wamendag Roro dalam sambutannya pada acara CSIS Strategic Dialogue bertema “Trade and Competitiveness in a Changing Global Landscape: Building a Stronger Economic Partnership Between Europe and Indonesia” di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menuai penolakan. Front Pembebasan Rakyat (FPR), komunitas demokrasi partisipatoris yang beranggotakan sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 dari berbagai kampus, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

    Mereka menilai bahwa pemberian gelar itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mengaburkan sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru.

    FPR menyampaikan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada figur yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi rakyat.

    Menurut mereka, masa kekuasaan Soeharto justru dibangun di atas prahara 1965, ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi sistemik, serta kekerasan terstruktur terhadap masyarakat sipil dan lawan politik.

    Agus Wiryono, salah satu anggota FPR alumnus Unesa, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh dipoles demi kepentingan politik sesaat.

    “Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dicabut dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, dan represi kampus adalah bagian nyata dari kehidupan di bawah pemerintahan Soeharto. Mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka dan rasa kehilangan para korban,” ujar Agus.

    Senada dengan itu, Heru Krisdianto aktivis 98 lulusan Unair, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

    “Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tidak sanggup lagi menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, atau hilang hingga kini tak kembali. Gelar pahlawan itu tidak pantas untuk orang yang kekuasaannya berdiri di atas ketakutan,” kata Heru.

    Sementara itu, aktivis jebolan UK Petra, Onny Wiranda, menambahkan bahwa penghormatan terhadap sejarah harus dilakukan melalui keberanian mengakui fakta, bukan dengan melupakan dan memutihkan masa lalu yang kelam.

    “Bukan soal dendam. Ini soal kebenaran dan rasa hormat kepada para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladannya bukan mengangkat figur yang melanggar hak rakyat, tetapi menghormati mereka yang memperjuangkan keberanian, keadilan, dan kebebasan,” jelas Onny.

    FPR menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan mengingat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Reformasi 1998. Mereka menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan cara berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur, bukan dengan menghapus jejak penderitaan rakyat.

    Dengan sikap ini, FPR berharap suara publik yang menginginkan keadilan sejarah tetap dijaga, sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukan sekadar gelar simbolik, melainkan tanggung jawab moral tentang siapa yang patut dikenang sebagai teladan bagi generasi masa depan. [tok/suf]

    FRONT PEMBEBASAN RAKYAT

    Heru Krisdianto (Unair)
    Agus Wiryono (Unesa)
    Onny Wiranda (UK. Petra)
    Dandik Katjasungkana (Unair)
    Aldi Karmailis (Unair)
    Andri Arianto (Unair)
    Matius Eko Purwanto (UWM)
    Eusebius Purwadi (Unair)
    Opi Maharani Banong (STIESIA)
    Andre Hapsara (UWM)

    Didik Iskandar (UWKS)
    Abdi Edison (Untag)
    Didik Nurhadi (Unesa)
    Achmad Hilmi (Unitomo)
    Rinto M Siagian (Unitomo)
    Ferry Irawan (Unitomo)
    Nina Agustin (Unitomo)
    Singgih Prayogo (Unitomo)
    Mochamad Verie (UWK)
    Moh Rouf (Unesa)

    Mei Indarwanti (Unesa)
    Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
    Dewa Made (UWKS)
    Agatha Retnosari (ITS)
    Triyana Damayanti (Unair)
    Tita Sinta (UWKS)
    Rosallyn (UWM)
    Edwin Suryaatmaja (Unesa)
    Pramono (Unipra)
    Riyanto (Unesa)

    Moch. Irvan (Unesa)
    Winda (ITATS)
    I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
    Leonardus Sugianto (Stiesia)
    Michael Kusumosularso (ITATS)

  • Bintara Polres Pringsewu Tewas Tabrak Truk Parkir

    Bintara Polres Pringsewu Tewas Tabrak Truk Parkir

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang bintara Polres Pringsewu, Bripda Ferry Irawan, meninggal dunia setelah minibus yang dikemudikannya menabrak truk Colt Diesel yang sedang parkir di tepi Jalan Lintas Barat (Jalintabarat), Pekon Sidoharjo, Kamis (6/11/2025) sekitar pukul 01.00 WIB.

    Ferry mengendarai Honda Mobilio putih bernomor polisi BE 1959 BS bersama seorang rekannya, Rafi Adam, dalam perjalanan dari Gadingrejo menuju pusat kota Pringsewu.

    Namun laju kendaraan diduga tak terkendali hingga menghantam keras bak belakang truk oranye BE 8271 UY yang terparkir di sisi kanan jalan. Sopir truk saat itu tengah beristirahat di pondok lesehan tak jauh dari lokasi.

    Benturan kuat membuat Mobilio ringsek parah dan bahkan mendorong truk tersebut beberapa meter.

    Ferry mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Husada, namun nyawanya tak tertolong. Penumpang, Rafi Adam, selamat meski mengalami luka pada bagian kepala.

     

  • MBG Bikin Harga Pangan Naik, Airlangga: Yang Penting Inflasi Inti Terjaga

    MBG Bikin Harga Pangan Naik, Airlangga: Yang Penting Inflasi Inti Terjaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak terlalu khawatir dengan perkembangan inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, imbas akselerasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target inflasi umum di rentang 2,5±1% pada tahun ini. Pada September 2026, sambungnya, inflasi umum masih di angka 2,65% sehingga masih dalam rentan target pemerintah.

    Dia tidak menampik bahwa inflasi di menunjukkan kenaikan. Hanya saja, dampak kenaikan inflasi pangan ke inflasi umum bisa ditekan karena inflasi inti tetap terjaga. 

    “Memang selama ini volatile foods [pangan harga bergejolak] yang selalu naik-turun, yang penting kita jaga core inflation-nya [inflasi intinya],” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Adapun pada September 2025, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi inti sebesar 2,19% YoY, inflasi harga diatur pemerintah (administrated prices) 1,10% YoY, dan inflasi pangan harga bergejolak 6,44% YoY. Akumulasi, inflasi umum sebesar 2,65% YoY.

    Harga Pangan Naik Akibat MBG

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan, yang tampak dari inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang capai 6,44% YoY pada September 2025.

    Inflasi volatile foods sebesar 6,4% itu jauh di atas rentan target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kenaikan inflasi volatile foods terjadi karena percepatan implementasi program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Akibatnya, permintaan naik dan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya meningkat.

    Dia mengaku pemerintah sudah punya solusi untuk kembali meredakan tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya saja, solusinya bersifat jangka menengah daripada jangka pendek.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” tutup Zulhas usai hadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali yaitu 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah terjalan dengan baik.

    Hanya saja, pemerintah mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi. Ferry menyatakan Tim Pengendali Inflasi akan coba menurunkan harga pangan bergejolak itu, meski tanpa penjelasan caranya.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini [inflasi volatile foods] bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Zulhas Buka soal Harga Pangan yang Mengalami Kenaikan

    Zulhas Buka soal Harga Pangan yang Mengalami Kenaikan

    Jakarta –

    Harga pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada September 2025, yang tercermin dari angka inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY). Hal ini salah satunya didorong oleh akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai 6,44% ini tergolong cukup tinggi, jauh di atas target inflasi umum sebesar 2,5 plus minus 1%.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan program MBG membuat permintaan pangan seperti ayam, telur, dan ikan naik, sehingga harga juga ikut terkerek.

    “Memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua harga komoditas tertentu yang naik gitu, tapi juga ada yang turun,” kata Zulhas, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Dan itu juga memang terakhir ini kan diakselerasi percepatan makanan bergizi, itu luar biasa. Sehingga telur, ayam itu ada kenaikan kira-kira 6-7%, ya gitu,” sambungnya.

    Zulhas menjelaskan, percepatan pelaksanaan program MBG masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Hal ini selaras dengan target besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun depan.

    Namun demikian, Zulhas juga mengakui bahwa percepatan tersebut seharusnya dibarengi dengan pematangan ekosistemnya, khususnya dari sisi bahan baku. Oleh karena itu, butuh waktu penyesuaian hingga akhirnya pemerintah bisa menurunkan tekanan harga.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, inflasi umum masih terkendali di angka 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, pemerintah masih bisa menjaga pergerakan inflasi dengan baik melalui koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

    Meski begitu, pihaknya menyoroti perkembangan komponen inflasi volatile foods yang terbilang cukup tinggi. Menindak hal tersebut, Ferry mengatakan, Tim Pengendali Inflasi akan turun tangan dan mencoba mencari cara dalam pengendalian harga pangan.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini (inflasi volatile foods) bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ujar Ferry, masih di acara yang sama.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut harga ayam meroket di tingkat konsumen seiring program MBG dilaksanakan. Menurut Dadan, harga ayam naik karena meningkatnya kebutuhan produk tersebut dalam program MBG.

    “Wakil Kepala Kadin menyatakan sekarang harga ayam menaik, meningkat, karena kebutuhan MBG, saya kira ini ada benarnya,” kata Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Dadan menerangkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Berangkat dari situ, setidaknya dibutuhkan 350 kilogram ayam dan 3.000 butir telur per hari.

    Menurutnya, setidaknya membutuhkan 4.000 ekor ayam petelur agar dapat memenuhi kebutuhan MBG. Untuk itu, menilai perlu adanya tambahan peternak baru agar tidak kekurangan pasokan ayam dan telur untuk menu MBG.

    Lihat juga Video Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden yang Berhasil Turunkan Harga Pangan

    (kil/kil)

  • Zulhas Akui Pelaksanaan MBG Bikin Harga Pangan Meroket, Tak Ada Solusi Jangka Pendek

    Zulhas Akui Pelaksanaan MBG Bikin Harga Pangan Meroket, Tak Ada Solusi Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan, yang tampak dari inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) yang capai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025.

    Inflasi volatile foods sebesar 6,4% itu jauh di atas rentan target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kenaikan inflasi volatile terjadi karena percepatan implementasi program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Akibatnya, permintaan naik dan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya meningkat.

    Dia mengaku pemerintah sudah punya solusi untuk kembali meredakan tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya saja, solusinya bersifat jangka menengah daripada jangka pendek.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” tutup Zulhas usai hadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali yaitu 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah terjalan dengan baik.

    Hanya saja, pemerintah mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi. Ferry menyatakan Tim Pengendali Inflasi akan coba menurunkan harga pangan bergejolak itu, meski tanpa penjelasan caranya.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini [inflasi volatile foods] bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Harga Pangan Bergejolak 

    Sebelumnya, Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Vid Adrison sudah mewanti-wanti dampak negatif program makan bergizi gratis ke harga pangan.

    Menurutnya, kenaikan harga pangan sangat mungkin terjadi apabila permintaan dari dapur MBG sangat besar.

    Masalahnya, yang paling merasakan efek dari kenaikan harga itu adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

    “Kenaikan harga ini akan dirasakan oleh setiap pihak, yang agak berat adalah bagi orang yang miskin. Bagi orang yang miskin, ketika harga makanan naik, itu akan punya dampak yang sangat-sangat besar bagi biaya kehidupan mereka, sehingga bisa saja pemerintah harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk memberikan transfer, untuk bantuan,” jelas Vid usai di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/9/2025).

  • Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Jakarta –

    Pemerintah menegaskan keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran belanja pada kuartal akhir tahun 2025. Untuk kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah, maka anggarannya akan dipindahkan ke unit lain.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    “Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ferry mengatakan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” ujarnya.

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    (shc/kil)

  • RI Targetkan IEU-CEPA Berjalan Optimal Semester II/2026, Fokus Dongkrak Ekspor

    RI Targetkan IEU-CEPA Berjalan Optimal Semester II/2026, Fokus Dongkrak Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) akan mulai berjalan optimal pada semester II/2026 untuk mendongrak kinerja ekspor Indonesia.

    Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester II/2026 ini [IEU—CEPA],” kata Ferry.

    Ferry mengatakan perjanjian IEU—CEPA akan membuat beberapa produk Indonesia ke pasar Eropa dikenai tarif 0% alias bebas bea masuk.

    Nantinya, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

    “Tadi yang IEU-CEPA itu beberapa tarif sudah 0% sehingga kami harapkan beberapa komoditas seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini menjadi pasar kita,” tuturnya.

    Selain itu, Uni Eropa juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia.

    Kemenko Perekonomian menyatakan perjanjian dagang IEU—CEPA bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan kemitraan.

    Lebih lanjut, pelaksanaan IEU—CEPA juga diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sama dengan yang telah dirasakan oleh Vietnam dan Singapura.

    Jika dilihat menurut lini masa, perjanjian IEU—CEPA memasuki tahap pemeriksaan hukum dan prosedur domestik di kedua pihak pada September 2025–kuartal II/2026.

    Kemudian, pada kuartal II atau kuartal III/2026 akan memasuki penandatangan IEU—CEPA dan memasuki tahap ratifikasi pada kuartal II sampai IV/2026.

    Ferry menambahkan, pemerintah terus memperluas berbagai perjanjian kerja sama internasional maupun investasi, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang.

    Adapun, strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka Asean, RCEP, BRICS, IEU—CEPA, ICA—CEPA.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

    Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.