Xcloud.id

Tag: Fernando EMaS

  • Perkara Hasto Diyakini Bukan Politisasi, Ini yang Harus Dilakukan KPK

    Perkara Hasto Diyakini Bukan Politisasi, Ini yang Harus Dilakukan KPK

    Jakarta: Akademisi Universitas 17 Agustus Jakarta, Fernando Emas, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Dukungan ini disampaikan Fernando sebagai tanggapan atas perkembangan kasus yang telah lama tertunda.

    Fernando menilai langkah KPK ini murni penegakan hukum tanpa ada unsur politisasi. Ia menyarankan PDI Perjuangan untuk segera menyelesaikan persoalan yang menimpa Hasto agar tidak menimbulkan dampak negatif di internal partai.

    “Saya melihat tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menimpa Harun Masiku dan Hasto. Lebih baik bagi PDI Perjuangan untuk segera menuntaskan persoalan ini agar tidak menjadi beban internal. Momen Kongres 2025 bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih dari kader yang bermasalah secara hukum,” kata Fernando dalam keterangannya kepada wartawan.

    Fernando juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan independen. Menurutnya, KPK harus berani menghadapi segala bentuk intervensi, termasuk tekanan dari tokoh-tokoh politik.

    “KPK harus tetap independen dan tidak takut terhadap intervensi, termasuk ancaman Megawati Soekarnoputri untuk mendatangi KPK jika Hasto ditangkap,” ujarnya.

    Fernando mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada campur tangan dalam proses hukum ini. Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan dengan mendukung proses hukum tanpa intervensi.

    Dalam pernyataannya, Fernando juga mengutip informasi dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menyebut bahwa bukti terhadap Hasto sudah cukup sejak 2020. Namun, menurutnya, intervensi kuat membuat kasus ini mandek.

    “Informasi dari Novel Baswedan menunjukkan bahwa hambatan dalam kasus ini bukan karena kurangnya bukti, melainkan adanya intervensi yang kuat,” tambah Fernando.

    Fernando turut menyerukan agar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendukung langkah KPK. Ia menyarankan Megawati untuk kooperatif jika diminta memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

    “Megawati sebaiknya bersikap kooperatif jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait status Hasto sebagai tersangka,” katanya.

    Fernando menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap penegakan hukum yang adil merupakan tanggung jawab bersama.

    “Kita semua harus memastikan KPK dapat bekerja secara independen demi memberantas korupsi yang merusak negara ini,” pungkas Fernando.

    Jakarta: Akademisi Universitas 17 Agustus Jakarta, Fernando Emas, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Dukungan ini disampaikan Fernando sebagai tanggapan atas perkembangan kasus yang telah lama tertunda.
     
    Fernando menilai langkah KPK ini murni penegakan hukum tanpa ada unsur politisasi. Ia menyarankan PDI Perjuangan untuk segera menyelesaikan persoalan yang menimpa Hasto agar tidak menimbulkan dampak negatif di internal partai.
     
    “Saya melihat tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menimpa Harun Masiku dan Hasto. Lebih baik bagi PDI Perjuangan untuk segera menuntaskan persoalan ini agar tidak menjadi beban internal. Momen Kongres 2025 bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih dari kader yang bermasalah secara hukum,” kata Fernando dalam keterangannya kepada wartawan.
    Fernando juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan independen. Menurutnya, KPK harus berani menghadapi segala bentuk intervensi, termasuk tekanan dari tokoh-tokoh politik.
     
    “KPK harus tetap independen dan tidak takut terhadap intervensi, termasuk ancaman Megawati Soekarnoputri untuk mendatangi KPK jika Hasto ditangkap,” ujarnya.
     
    Fernando mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada campur tangan dalam proses hukum ini. Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan dengan mendukung proses hukum tanpa intervensi.
     
    Dalam pernyataannya, Fernando juga mengutip informasi dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menyebut bahwa bukti terhadap Hasto sudah cukup sejak 2020. Namun, menurutnya, intervensi kuat membuat kasus ini mandek.
     
    “Informasi dari Novel Baswedan menunjukkan bahwa hambatan dalam kasus ini bukan karena kurangnya bukti, melainkan adanya intervensi yang kuat,” tambah Fernando.
     
    Fernando turut menyerukan agar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendukung langkah KPK. Ia menyarankan Megawati untuk kooperatif jika diminta memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
     
    “Megawati sebaiknya bersikap kooperatif jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait status Hasto sebagai tersangka,” katanya.
     
    Fernando menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap penegakan hukum yang adil merupakan tanggung jawab bersama.
     
    “Kita semua harus memastikan KPK dapat bekerja secara independen demi memberantas korupsi yang merusak negara ini,” pungkas Fernando.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Abdullah Kelrey dan Fernando Emas / Foto: Istimewa

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey mengatakan bahwa kontestasi Pilkada Banten 2024 telah berlangsung aman dan damai pasca proses pencoblosan.

    Sekalipun dalam kontestasi Pilgub Banten 2024, pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi kalah dari pasangan rivalnya, yakni Andra Soni dan Dimyati Natakusumah dalam hasil Quick Count (hitung cepat).

    “Bu Airin soal kepemimpinan sudah selesai, darah biru. Dia paham betul bagaimana menang dalam pemilu, pun kalau kalah ya bagaimana menyikapinya,” kata Kelrey dalam podcast Tribunrakyat bertema “Pemimpin Baru Harapan Baru: Bangun Banten Bersama”, Jumat (29/11), seperti dalam rilis yang diterima Redkasi Elshinta.com.

    Ia yakin Airin akan dewasa dalam menyikapi kekalahan dengan memberikan pendidikan politik kepada para pemilihnya.

    Sebab yang ia khawatirkan adalah kekecewaan para pemilih dan pendukung Airin yang tidak bisa legowo dengan hasil yang tidak mereka harapkan saat ini.

    “Yang bahaya kan orang-orang yang di bawah mereka yang mungkin marah karena bu Airin kalah. Mereka justru yang berpotensi melakukan provokasi,” ujarnya.

    Kelrey berkeyakinan bahwa Airin akan menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Sehingga potensi keterbelahan bisa diminimalisir pasca Pilkada 2024.

    “Politik kita harus dewasa, harus kita nenunjukkan pada masyarakat lain bahwa pemahaman kita clear, kalau kalah ya legowo,” tuturnya.

    “Kita minta bu Airin bisa memberikan pendidikan politik begitu. Kalau hal itu dilakukan bu Airin, maka saya pikir nggak ada problem. Kalau bu Airin nggak melakukan hal itu, ya saya kira bu Airin bukan tokoh,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando eMas mengatakan bahwa pemenang Pilgub Banten 2024 harus bisa menunaikan janji politiknya kepada masayarakat.

    “Pak Andra Soni janji akan melakukan pemerataan di Banten,” kata Fernando.

    Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan di Banten juga dilakukan dengan pola rekonsiliasi. Dimana kompetitornya diajak untuk bekerja sama membangun Banten yang lebih baik dan sejahtera secara merata.

    “Beliau harus mencontoh apa yang dicontohkan pak Prabowo, merangkul semua. Saya harap beliau tak ada dendam politik dan merangkul semuanya termasuk yang berkompetisi dengannya saat pilkada,” ujarnya.

    Kemudian soal pemberantasan korupsi, Fernando juga menagih janji Andra Soni dan Dimyati Natakusumah agar benar-benar melakukan pemberantasan korupsi.

    Sebab rusaknya agenda pembangunan daerah salah satunya berasal dari praktik korupsi.

    Terlebih kata Fernando, salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan korupsi. Ia yakin Andra Soni melakukan hal sejalan dengan Prabowo, apalagi Gubernur Banten terpilih 2025-2030 adalah kader Partai Gerindra.

    “Pemberantasan korupsi juga harus serius dilakukan. Kita harap hadirnya pemimpin baru di Banten akan menghadirkan pengembangan yang baru,” katanya.

    Ditempat yang sama, Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rosyidi alias Awe mengatakan bahwa Banten harus lebih maju lagi dengan kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024.

    Salah satunya adalah soal pembangunan manusia. Apalagi dalam sorotannya banyak anak yang masih buta huruf.

    “Masyarakat kecil dan pembangunan manusia harus diperhatikan. Jangan hanya mengakomodir kepentingan elite dan pengusaha besar,” kata Awe.

    Ia juga berharap Andra Soni dan Dimyati Natakusumah bisa merangkul semua pihak, termasuk juga pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada Banten.

    Tak terkeculi, keduanya harus bisa menggandeng masyarakat dan kelompok profesional untuk mewujudkan janji politik, serta menciptakan Banten yang lebih maju lagi.

    “Andra Soni dan Dimyati tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

    Ia yakin ke depan Banten bisa lebih baik ke depan di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Sebab, keterpilihan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur merupakan keinginan murni rakyat Banten saat ini.

    “Kita sebagai masyarakat banten harus mengawal. Kalau mau Banten maju kita harus kawal pak Andra Soni agar Banten bisa sesuai dengan harapan rakyat,” tukasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten

    Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Aktivis: Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rasyidi, menyampaikan peringatan keras terhadap ancaman kembalinya politik dinasti di Banten. Menurutnya, sistem politik seperti ini hanya akan membawa kemunduran bagi pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan Fanani dalam podcast Tribunrakyat bertajuk “Politik Dinasti di Pilkada Banten: Ancaman bagi Demokrasi dan Potensi Kecurangan”, Jumat (22/11).

    “Politik dinasti itu langkah mundur. Waktu saya aktif sebagai aktivis mahasiswa di Tangerang Selatan, sulit sekali melakukan kontrol terhadap pemerintah. Banyak masyarakat sipil justru mendukung pemerintah karena tekanan atau kepentingan tertentu,” ujar Fanani, yang akrab disapa Awe. 

    Awe mengungkapkan bahwa pada masa lalu, Banten sempat menjadi simbol tekanan dari kekuatan jawara yang berkoalisi dengan pemerintah daerah. Situasi ini, katanya, menghambat upaya pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan langsung dengan pemerintah.

    “Dulu, saat kami membantu masyarakat sipil, kami sering dihadapkan dengan kelompok preman atau organisasi masyarakat yang menjadi tameng pemerintah. Bahkan ada praktik-praktik seperti pembuangan limbah sembarangan yang dilindungi ormas tertentu,” tambah Awe.

    Ia mengingat pengalaman pahitnya sebagai mahasiswa antara 2008 hingga 2015. “Ketika mendampingi teman-teman organisasi masyarakat sipil, kami sering mendapat intimidasi. Masyarakat sendiri ketakutan, dan lebih parahnya, kebiasaan buruk itu akhirnya dianggap biasa,” ungkapnya.

    Awe juga menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi selama pemerintahan dinasti politik keluarga Atut di Banten. “Di beberapa daerah, seperti Lebak, masih banyak anak-anak yang buta huruf. Ini miris sekali,” tuturnya.

    Ketimpangan ini, menurutnya, berakar pada pembangunan berbasis kekeluargaan. Ia menilai dominasi satu keluarga terhadap seluruh provinsi sangat menghambat kemajuan. “Dengan politik dinasti, gerakan masyarakat sipil sulit berkembang. Justru yang muncul adalah gerakan pro-pemerintah,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin. 

    Untuk itu, Awe mengajak para pemuda Banten untuk bergerak aktif dalam menyadarkan masyarakat terhadap bahaya politik dinasti. Ia berharap generasi muda dapat mendorong terciptanya demokrasi inklusif.

    “Banten masih sangat jauh dari kesadaran politik yang memadai. Jangan biarkan kita kembali ke politik jahiliyah seperti dulu. Saya ingin anak-anak muda mulai bergerak membangun kesadaran ini,” tegasnya.

    Sorotan pada Pilkada 2024

    Dalam menghadapi Pilkada 2024, Awe mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon yang terafiliasi dengan politik dinasti. “Jangan sampai kita kembali ke era politik jahiliyah. Hindari memilih calon yang mendukung dinasti politik,” katanya.

    Senada dengan Awe, Founder Nusa Ina Connection Abdullah Kelrey juga menyoroti dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Kelrey mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan pendidikan.

    “Bawaslu harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecewa karena laporan mereka tidak diproses. Ini kesempatan kita untuk membangun demokrasi yang bersih,” ujarnya.

    Pentingnya Ketegasan Penegak Hukum

    Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menambahkan bahwa kedewasaan demokrasi di Banten harus ditopang oleh ketegasan aparat hukum. Ia mengingatkan agar semua laporan pelanggaran pemilu, termasuk dugaan tindak pidana, harus ditindaklanjuti dengan serius.

    “Kalau pelanggaran tidak diberi sanksi tegas, itu hanya akan menjadi preseden buruk. Masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum,” jelas Fernando.

    Sebagai contoh, Fernando mengapresiasi langkah tegas aparat di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka karena pelanggaran pemilu. “Ini bisa menjadi teladan bagi Bawaslu dan aparat hukum di Banten,” tambahnya.
    Awe, Kelrey, dan Fernando sepakat bahwa momentum Pilkada 2024 adalah saat yang tepat bagi masyarakat Banten untuk bangkit dari belenggu politik dinasti. Mereka berharap masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak takut melaporkan pelanggaran pemilu.

    “Jangan sampai kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari gunakan momentum ini untuk memperbaiki demokrasi di Banten,” tutup Kelrey.

    Sumber : Radio Elshinta