Xcloud.id

Tag: Ferdinand Marcos Jr.

  • Filipina Akan Terseret Perang Taiwan, Suka Tidak Suka

    Filipina Akan Terseret Perang Taiwan, Suka Tidak Suka

    Jakarta –

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari Senin (25/8) menyatakan, negaranya nyaris tak mungkin menghindar jika perang berkecamuk di Taiwan. Letak geografis yang dekat, ditambah keberadaan ratusan ribu buruh migran Filipina di sana, suka tidak suka akan menyeret Manila ke dalam konflik, meski “sambil menendang dan berteriak”, ujarnya.

    Berbicara dalam konferensi pers, Marcos Jr. juga menegaskan pasukan penjaga pantai, angkatan laut, dan armada lain Filipina tak akan mundur dalam mempertahankan kepentingan nasional di Laut Cina Selatan.

    Pernyataan ini disampaikan setelah penjaga pantai Cina pada Senin (11/8) melakukan manuver hadang berbahaya, dan menembakkan meriam air untuk mengusir kapal Filipina dari Gosong Scarborough yang diperebutkan.

    Insiden itu menjadi babak terbaru dalam perselisihan wilayah yang telah lama membara di jalur perdagangan global tersebut. Klaim tumpang tindih melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Repotnya, ketegangan kian memanas dalam beberapa tahun terakhir.

    Bibit perang di Laut Cina Selatan

    Hubungan Manila dan Beijing memburuk sejak Marcos Jr., yang menjabat pertengahan 2022, menjadi salah satu pemimpin Asia paling vokal mengkritik agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintahnya mempererat aliansi perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, serta memperluas kemitraan keamanan dengan Jepang, Australia, India, dan sejumlah negara Eropa untuk menahan langkah Beijing.

    Pekan lalu, Cina melayangkan protes, menuduh Marcos ikut campur urusan dalam negeri dan melanggar prinsip “Satu Cina” setelah di sela kunjungan ke India dia menyatakan Filipina mustahil netral jika Taiwan diserang. Marcos merujuk pada kedekatan geografis dan keberadaan sekitar 200 ribu pekerja Filipina di Taiwan.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan berulang kali mengancam akan memaksakan penggabungan, termasuk dengan kekuatan militer.

    Marcos: Kami ingin damai

    Menanggapi protes tersebut, Marcos mengaku bingung. “Saya tidak tahu maksud mereka dengan menuding Filipina ‘bermain api’. Saya hanya menyatakan fakta. Kami tidak ingin perang. Tapi jika perang pecah di Taiwan, mau tidak mau kami akan terseret—sambil menendang dan berteriak,” ujarnya.

    “Kami akan terseret ke kekacauan ini. Semoga tidak terjadi. Tapi jika iya, kami harus menyiapkan rencana,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan terpisah, jurubicara Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan kapal penjaga pantai Cina mengejar dan mengadang kapal Filipina di Gosong Scarborough di lepas pantai barat laut Filipina.

    Sebuah kapal Filipina lolos dari tembakan meriam air Cina. Saat mengejar kapal Filipina, kapal penjaga pantai Cina malah bertabrakan dengan kapal Angkatan Laut Cina sendiri. Akibatnya, kapal Cina mengalami “kerusakan besar”. Filipina, kata Tarriela, menawarkan bantuan medis dan teknis, namun belum ada tanggapan dari pihak Cina.

    Ketika ditanya apakah kapal Filipina akan ditarik mundur dari Scarborough, Marcos menjawab tegas: tidak!. “Tidak ada peluru perak yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kami akan terus hadir, terus membela wilayah kami, terus menjalankan hak kedaulatan kami, meski ada pihak yang menentang. Itu sudah kami lakukan selama tiga tahun terakhir,” pungkasnya.

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Prancis Akan Akui Negara Palestina” di sini:

    (ita/ita)

  • Mahkamah Agung Filipina Tunda Sidang Pemakzulan Wapres Sara Duterte

    Mahkamah Agung Filipina Tunda Sidang Pemakzulan Wapres Sara Duterte

    Manila –

    Mahkamah Agung Filipina menunda sidang pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte yang direncanakan akan digelar di Senat beberapa waktu mendatang.

    Dalam putusannya, seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025), Mahkamah Agung Filipina menyatakan persidangan itu melanggar ketentuan konstitusional yang melarang beberapa proses pemakzulan sekaligus dalam kurun waktu setahun.

    “Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa gugatan pemakzulan DPR terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dilarang oleh aturan satu tahun dan bahwa proses hukum yang adil berlaku di semua tahapan proses pemakzulan,” kata juru bicara Mahkamah Agung Filipina, Camille Ting.

    “Ada cara yang tepat untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat,” ucap Ting saat berbicara kepada wartawan.

    “Inilah arti keadilan atau proses hukum yang adil, bahkan untuk pemakzulan,” ujarnya.

    DPR Filipina telah mendakwa Sara Duterte, anak mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada awal Februari lalu atas tuduhan suap, korupsi, dan dugaan rencana pembunuhan terhadap bekas sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr.

    Putusan sidang pemakzulan, yang membutuhkan dukungan dua pertiga dari total 24 anggota Senat, akan berujung pemberhentian Sara Duterte sebagai Wakil Presiden dan larangan permanen untuk memegang jabatan publik.

    Sementara putusan Mahkamah Agung Filipina, pada Jumat (25/7), merupakan jawaban atas petisi yang diajukan oleh tim Sara Duterte pada Februari lalu, yang meminta perintah pencegahan sementara — perintah pengadilan yang melarang tindakan atau proses tertentu untuk sementara.

    Petisi itu berargumen bahwa tiga aduan yang diajukan terhadap Sara Duterte di DPR Filipina — yang telah disetujui di tingkat komite — sudah merupakan proses pemakzulan. Dengan demikian, menurut argumen petisi itu, ada lebih dari satu proses pemakzulan dalam waktu kurang dari setahun.

    Tonton juga video “Wapres Filipina Sara Duterte Mengaku Siap Hadapi Pemakzulan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kunjungi AS, Presiden Filipina Marcos Bakal Bahas Perdagangan di tengah Ancaman Tarif

    Kunjungi AS, Presiden Filipina Marcos Bakal Bahas Perdagangan di tengah Ancaman Tarif

    JAKARTA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. akan mengunjungi Amerika Serikat pekan depan dengan pesan yang jelas kepada Presiden AS Donald Trump, Filipina harus menjadi lebih kuat secara ekonomi jika ingin menjadi mitra yang benar-benar tangguh.

    Kunjungan pertama oleh kepala negara ASEAN sejak Trump menjabat pada Januari 2025, akan berfokus pada kerja sama ekonomi, dengan Marcos diperkirakan akan membahas kekhawatiran atas usulan tarif AS terhadap ekspor Filipina.

    “Kunjungan resmi Presiden juga bertujuan untuk membahas tarif AS yang diusulkan untuk dikenakan pada ekspor Filipina,” ujar Asisten Menteri Luar Negeri Raquel Solano dalam jumpa pers dilansir Reuters, Jumat, 18 Juli.

    Trump menaikkan tarif timbal balik untuk ekspor Filipina menjadi 20% bulan ini dari 17% yang diancamkan pada April.

    Perundingan antara pejabat perdagangan Filipina dan mitra mereka di AS sedang berlangsung di Washington dengan harapan dapat mencapai kesepakatan timbal balik yang dapat diterima dan saling menguntungkan bagi kedua negara

    Selama kunjungan tersebut, kedua pemimpin juga akan membahas kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk isu-isu di Laut Cina Selatan di mana Manila dan Beijing telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi maritim.

    Hubungan antara Manila dan Beijing memburuk di bawah Marcos, yang telah bergeser lebih dekat ke Amerika Serikat, memberinya akses yang lebih luas ke pangkalan militer Filipina.

    Pemberian akses itu didasari atas tujuan kedua negara untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai ketegasan Tiongkok di Laut China Selatan dan terhadap Taiwan.

    “Tujuan kunjungan ini adalah untuk lebih memperkuat Aliansi Filipina-Amerika Serikat, untuk secara proaktif melibatkan AS dalam semua aspek hubungan dan memanfaatkan peluang untuk kerja sama keamanan dan ekonomi yang lebih besar,” kata Solano.

    Amerika Serikat dan Filipina memiliki perjanjian pertahanan bersama yang telah berusia tujuh dekade dan mengadakan lusinan latihan tahunan, yang mencakup pelatihan dengan sistem rudal Typhon AS, dan baru-baru ini dengan sistem rudal anti-kapal NMESI.

    Marcos juga akan bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta para pemimpin bisnis AS yang berinvestasi di Filipina.

  • DPR Kirim Sinyal Soal Surat Pemakzulan Gibran, Luhut Jenguk Jokowi

    DPR Kirim Sinyal Soal Surat Pemakzulan Gibran, Luhut Jenguk Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani akan memproses surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai mekanisme yang berlaku. Namun demikian hingga Selasa kemarin, pimpinan DPR belum menerima surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu.

    Hal tersebut disampaikan seusai Rapat Paripurna ke-21 masa sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    “Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” katanya.

    Puan melanjutkan, bilamana surat tersebut sudah pihaknya terima, maka akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

    “Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” lanjutnya.

    Puan pun mengaku bahwa dirinya belum berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR ataupun pihak MPR dan DPR. Sebab itu, dia belum bisa menindaklanjuti surat tersebut.

    “Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima, saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan belum berkoordinasi dengan strukturnya MPR dan DPD,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2025 kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan. 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Luhut Temui Jokowi 

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menemui Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan antara Jokowi dan Luhut terjadi di tengah munculnya desakan untuk melengserkan Gibran.

    Namun demikian, Luhut dalam unggahan di akun media sosialnya, menuturkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah untuk menjenguk setelah sekian lama tidak bertemu. Apalagi, Jokowi juga disebut sedang sakit. Dia juga menyampakan salam dari Presiden Prabowo Subianto.

    Luhut yang menjabat berbagai posisi strategis saat Jokowi berkuasa sempat mengutarakan kesedihannya tentang adanya orang yang melupakan jasa Jokowi. Padahal, menurut Luhut, Prabowo selalu menekankan untuk selalu menghormati pada pendahulunya.

    “Saya menangkap satu kesan penting dalam sikap tenangnya selama ini. Kami tahu bahwa beliau tetaplah pemimpin yang mencontai negerinya dehgan cara damai tulus dan konsisten.”

    Adapun isu pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI pernah mendapat respons dari Jokowi.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” tutur Jokowi dikutip dari Solopos, Senin (9/6/2025).

    Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan adanya pihak yang melayangkan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR merupakan dinamika demokrasi. Artinya, kata dia, hal tersebut merupakan hal yang wajar atau biasa dalam negara demokrasi.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan,” ujar dia.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa Pilpres 2024 memilih satu paket Presiden dan Wapres. Sebagaimana diketahui, Gibran tak sendirian tetapi dipasangkan dengan Prabowo Subianto hingga akhirnya menang telak 58% mengalahkan lawan-lawannya. 

    Kondisi itu, menurut dia, berbeda dengan apa yang terjadi Filipina. Di negara tetangga tersebut, Parlemen Filipina baru saja memakzulkan Sara Duterte, putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, setelah berseteru dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong.

    “Pemilihan Presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina kan sendiri-sendiri. Di kita ini satu paket,” kata dia.

    Sehingga Jokowi menyatakan penting untuk mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang ada. “Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita punya mekanisme, harus diikuti,” terang dia.

    Jokowi menerangkan pemakzulan Presiden atau Wapres bisa dilakukan bila yang bersangkutan terjerat korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran kategori berat.

    “Kita punya mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu Presiden atau Wakil Presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat,” ujar Jokowi. 

  • 6 Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu Nasional

    6 Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu Nasional

    Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) mengaku jarang membuat unggahan di media sosial (medsos) platform X karena tidak ingin terlalu banyak bicara.
    Hal ini diungkapkannya ketika sedang membahas soal kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    dalam siaran YouTube Gita Wirjawan yang diunggah pada Kamis (19/6/2025).
    Mulanya, SBY menyinggung bahwa dirinya pernah membuat unggahan di media sosial X terkait langkah Indonesia melakukan negosiasi atas kebijakan tarif Trump.
    Jika terlalu banyak bicara, ia menilai hal itu tidak bagus karena dalam satu negara hanya ada satu kepala negara.
    “Dan saya kemarin mengeluarkan tweet (unggahan di Twitter, sekarang X), saya nih jarang sekali mengeluarkan tweet, nanti kalau terlalu banyak bicara enggak bagus, presiden kita hanya satu, mataharinya hanya satu, yang lain paling tinggi ya bulan lah gitu,” kata SBY dalam siaran YouTube tersebut, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
    Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Gita Wirjawan selaku pemilik akun YouTube untuk mengutip isi wawancara dengan SBY itu.
    Lebih lanjut, SBY menilai komentarnya soal langkah Indonesia terhadap tarif Trump sudah tepat.
    “Tapi tweet saya, saya anggap tepat
    on the one hand
    , ada
    direct negotiation between the government of Indonesia and the government of the United States of America
    ,” ucapnya.
    Meski begitu, ia pun tidak bisa memprediksi efektivitas terkait langkah negosiasi yang dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat.
    “Saya tidak tahu seberapa efektif, kalau
    everything
    berada di tangan Donald Trump, even menteri-menterinya pun bagaimana bisa memberikan konsesi memberikan persetujuan dalam negosiasi itu,” kata SBY.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri yang ikut negosiasi menjelaskan kepada publik soal hasil negosiasi yang dilakukan.
    “Ini yang harus kita ketahui, saya kira para menteri yang kemarin bernegosiasi, Pak Airlangga Hartarto dan lain-lain, perlu juga menjelaskan kepada publik supaya kita tidak meraba-raba menerka-nerka gimana sebetulnya berhasil tidak, atau seperti apa yang akan terjadi. Jadi
    on the one hand direct negotiation,
    ” jelasnya.
    Di sisi lain, ia menilai langkah Presiden RI Prabowo melakukan diskusi bersama pemimpin negara ASEAN soal kebijakan Trump juga tepat.
    Terlebih, kata dia, sejak tahun 2003 ASEAN sudah menjadi komunitas di bidang politik dan keamanan, budaya dan sosial, serta ekonomi. “Jadi patut kalau ada kebersamaan ASEAN paling tidak bagaimana bagusnya, jangan sampai antara negara ASEAN ikut-ikutan mengenakan tarif, itu lebih runyam lagi, sudah jatuh tertimpa tangga,” tuturnya.
    Adapun pada 2 April 2025 lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif sebesar 32 persen terhadap semua impor barang dari Indonesia.
    AS juga menerapkan tarif berbeda untuk berbagai negara lain.
    Merespons ini, Presiden RI Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota ASEAN kompak membahas respons terhadap kebijakan
    tarif impor
    yang baru diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
    Berdasarkan keterangan dari Tim Media Prabowo, Minggu (6/4/2025), Kepala Negara melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam menghadapi kebijakan Trump ini.
    Selain itu, Presiden Prabowo akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk ke Washington DC, AS.
    Ia menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Trump.
    “Kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Kita akan negosiasi,” ujar Prabowo yang dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Akhirnya ‘Pasang Badan’ soal Isu Pemakzulan Gibran

    Jokowi Akhirnya ‘Pasang Badan’ soal Isu Pemakzulan Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI akhirnya mendapat respons dari ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah satu bulan lebih isu pemakzulan Gibran mencuat, Jokowi akhirnya berkomentar soal nasib putra sulungnya yang saat ini menduduki kursi RI 2. 

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” tutur Jokowi dikutip dari Solopos, Senin (9/6/2025).

    Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan adanya pihak yang melayangkan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR merupakan dinamika demokrasi. Artinya, kata dia, hal tersebut merupakan hal yang wajar atau biasa dalam negara demokrasi.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan,” ujar dia.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa Pilpres 2024 memilih satu paket Presiden dan Wapres. Sebagaimana diketahui, Gibran tak sendirian tetapi dipasangkan dengan Prabowo Subianto hingga akhirnya menang telak 58% mengalahkan lawan-lawannya. 

    Kondisi itu, menurut dia, berbeda dengan apa yang terjadi Filipina. Di negara tetangga tersebut, Parlemen Filipina baru saja memakzulkan Sara Duterte, putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, setelah berseteru dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong.

    “Pemilihan Presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina kan sendiri-sendiri. Di kita ini satu paket,” kata dia.

    Sehingga Jokowi menyatakan penting untuk mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang ada. “Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita punya mekanisme, harus diikuti,” terang dia.

    Jokowi menerangkan pemakzulan Presiden atau Wapres bisa dilakukan bila yang bersangkutan terjerat korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran kategori berat.

    “Kita punya mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu Presiden atau Wakil Presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat,” ujar Jokowi. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan telah resmi sampai ke meja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR.

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Prabowo Bakal Terdampak?

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan Presiden Prabowo Subianto tidak perlu merasa terancam dengan adanya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebaliknya, pengamat politik itu merasa bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut justru dapat berdampak luas pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pendapat tersebut dia layangkan kala merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa pemakzulan memiliki ketatanegaraan yang ketat. Menurut Jokowi, itu dilakukan sepaket antara presiden dan wakilnya bilamana terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Dedi menerangkan pernyataan Jokowi itu hanya sebatas pembelaan saja supaya publik tidak terus terfokus pada persoalan yang melibatkan putra sulungnya tersebut.

    “Bahkan bukan tidak mungkin desakan Purnawirawan itu bisa meluas dan berdampak pada Jokowi, misalkan saja ketua MK saat itu Anwar Usman memberikan keterangan adanya intervensi Presiden saat itu, maka Jokowi harus dilibatkan,” bebernya kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Selain alasan itu, dia menilai Prabowo tak perlu khawatir karena jika alasan pemakzulan itu berkaitan dengan batas usia, Prabowo tidak dapat terdampak. Justru, pihak yang akan terdampak selain Gibran adalah KPU dan MK.

    “Untuk itu Prabowo tidak semestinya merasa terancam. Justru, surat itu secara politik mengancam dan menekan Jokowi juga Gibran. Bukan tidak mungkin jika Jokowi masih berlebihan intervensi pemerintah, atau ada gelagat bermanuver di belakang Prabowo, Prabowo bisa mencari alasan untuk mengamputasi kekuasaan Gibran,” jelas Dedi.

    Namun demikian, dia menilai untuk memakzulkan Gibran tidaklah mudah, terlebih jika alasan desakan itu terkait putusan Mk soal ambang batas usia.

    Gibran, lanjutnya, hanya bisa dimakzulkan bila melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Misalnya, ada keterlibatan Gibran dalam skandal korupsi dan suap di kasus Sritex atau wacana yang sudah banyak dilaporkan terkait aktivitas rasuah yang melibatkan Gibran.

    “Jika itu terbukti maka pemakzulan pada Gibran baru rasional terealisasi, tetapi selama tidak ada UU yang dilanggar Gibran, maka ia akan tetap menjadi Wapres,” tegasnya.

    Senada, Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting mengatakan usulan pemakzulan Gibran dari jabatannya bukan hal yang mudah secara politik, terlebih saat ini konsolidasi politik sudah kuat.

    “Namun situasi dan dinamika politik nasional memang selalu dinamis, apapun masih terbuka peluang apapun. kita tidak tahu agenda elite mau seperti apa dalam pemerintahan hari ini,” katanya.

    Respons MPR hingga PDIP 

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini sudah dikirimkan ke MPR dan DPR.

    Menurut dia, surat dari forum purnawirawan TNI tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian dari mereka terhadap bangsa Indonesia.

    “Surat dari forum purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (4/6/2025).

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini melanjutkan, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

    “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Legislator PDIP ini juga menjelaskan bilamana nantinya rapat tidak dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan juga tidak disetujui 2/3 yang hadir, maka usulan pemakzulan Wapres Gibran tidak bisa diproses.

    “Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan dan tidak disetujui oleh 2/3 maka proses penakzulan tidak dilanjutkan,” tandasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan skema tindak lanjut surat yang masuk ke sekretariat MPR. Termasuk, surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menjelaskan, bilamana surat yang masuk ke sekretariat MPR itu dianggapnya penting, maka pihaknya akan segera melakukan rapat pimpinan (rapim) MPR.

    “Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan Rapim, Rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Dia melanjutkan, sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada, pihak yang bisa mengatur dan mengagendakan rapim MPR itu nantinya hanya Ketua MPR yakni Ahmad Muzani.

    Kala ditanyai apakah surat tersebut penting ditindaklanjuti atau tidak, Bambang Pacul hanya berujar itu tergantung sudut pandang saja. Kalau surat yang masuk itu dari lembaga resmi, maka itu pas dan pasti akan ditanggapi.

    Dia menyebut bila surat yang masuk ke pihaknya berasal dari lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanggapi. Kemudian, level berikutnya dari kementerian juga segera ditanggapi.

    “Bahwa itulah yang nanti penting dan tidaknya itu tergantung dari kacamata mana. Tetapi kalau respons terhadap pentingnya sebuah surat, urut-urutannya begitu,” ucapnya.

  • Pemimpin Dunia Hadiri Upacara Pemakaman Paus Fransiskus di Basilika St. Mary Maggiore – Halaman all

    Pemimpin Dunia Hadiri Upacara Pemakaman Paus Fransiskus di Basilika St. Mary Maggiore – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara dikabarkan akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu (26/4/2025).

    Daftar hadir pemakaman memperlihatkan setidaknya ada 170 pejabat asing yang akan menghadiri pemakaman tersebut.

    Di antaranya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan hadir bersama istrinya, Melania Trump.

    Selain Trump dan istrinya, Melania, ada sejumlah pemimpin lain yang hadir dalam pemakaman tersebut.

    Pangeran William akan mewakili keluarga kerajaan Inggris di Roma.

    Presiden Brazil Lula da Silva dan istrinya Janja Lula da Silva juga akan menghadiri upacara tersebut.

    Dari Asia Tenggara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya, Lisa Marcos, juga akan hadir.

    Pemimpin lainnya yang dikabarkan akan hadir di antaranya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Polandia Andrzej Duda, Presiden Moldova Maia Sandu, Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen, dan pemimpin Eropa lainnya.

    Sejumlah pemimpin dunia yang tidak akan menghadiri pemakaman tersebut di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Mereka akan bergabung dengan banyak umat Katolik untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dalam Misa pemakaman di Lapangan Santo Petrus.

    Selama tiga hari terakhir, sekitar 250.000 orang berjalan melewati jenazah Paus Fransiskus, yang telah dibaringkan dalam peti jenazah di depan altar Basilika Santo Petrus yang luas dan dibangun pada abad ke-16.

    Peti jenazah Paus Fransiskus akan dibawa melewati pintu utama pada hari Sabtu untuk pemakaman di luar ruangan, yang dimulai pukul 10 pagi waktu setempat, dengan barisan pejabat asing yang berkumpul di satu sisi tiang batu, menghadap ratusan kardinal bertopi merah di sisi kursi yang berseberangan, seperti diberitakan Reuters.

    Lebih dari 250.000 pelayat yang diperkirakan akan memenuhi jalan luas berbatu dan rute akses utama menuju basilika untuk mengikuti upacara, yang akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, seorang uskup Italia berusia 91 tahun, menurut pernyataan Vatikan.

    Iring-iringan mobil jenazah Paus Fransiskus akan mengantarnya melewati kota untuk terakhir kalinya, memberi kesempatan kepada warga Roma untuk mengucapkan selamat tinggal.

    Italia telah menutup wilayah udara di atas kota itu dan mengerahkan pasukan tambahan, dengan rudal antipesawat dan kapal patroli untuk menjaga acara tersebut dalam salah satu operasi keamanan terbesar yang pernah dilihat negara itu sejak pemakaman Yohanes Paulus II.

    Paus Fransiskus meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada hari Senin, 21 April 2025 pukul 07.35 waktu Vatikan.

    Surat kematiannya menyebutkan penyebab kematian Paus Fransiskus di antaranya stroke, hingga koma dan gagal jantung, serta masalah kesehatan lainnya.

    Sementara itu, surat wasiatnya mengatakan bahwa Paus Fransiskus ingin dimakamkan dengan upacara sederhana dan dimakamkan di tanah serta makamnya hanya akan bertuliskan “Fransiskus”.

    Paus Fransiskus menulis dalam surat tersebut bahwa ia ingin dimakamkan di Basilika St. Mary Maggiore di Roma, sekitar 4 kilometer dari St. Petrus.

    Sebuah replika salib berlapis besi sederhana yang biasa ia pakai di lehernya tergantung di atas lempengan marmer.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Senat Filipina akan Gelar Penyelidikan atas Penangkapan Duterte oleh ICC  – Halaman all

    Senat Filipina akan Gelar Penyelidikan atas Penangkapan Duterte oleh ICC  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Senat Filipina akan menggelar penyelidikan atas penangkapan eks presiden negara itu, Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Penyelidikan ini akan dipimpin oleh saudara perempuan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Senator Imee Marcos.

    Menurut Imee, penangkapan Duterte minggu lalu mengguncang politik Filipina.

    Tidak hanya itu, Imee justru mempertanyakan legalitas penahanan Duterte.

    “Sangat penting untuk memastikan apakah proses hukum telah diikuti dan memastikan bahwa hak-hak hukumnya tidak hanya ditegakkan tetapi juga dilindungi,” kata Senator Marcos, dikutip dari Al Jazeera.

    Ia menegaskan bahwa kedaulatan harus menjadi alasan utama dalam penyelidikan.

    “Kedaulatan dan proses hukum kita harus tetap menjadi yang utama,” katanya.

    Penyelidikan dijadwalkan akan dimulai pada Kamis (20/3/2025).

    Untuk mendapatkan banyak bukti, Marcos meminta polisi dan pejabat pemerintah untuk datang dalam penyelidikan tersebut.

    Selain mendapat dukungan dari senat Marcos, Duterte juga mendapat dukungan dari ratusan pendukungnya.

    Ratusan pendukung Duterte menggelar unjuk rasa untuk menuntut pembebasannya pada hari Sabtu (15/3/2025).

    Duterte telah ditangkap oleh ICC di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025).

    Duterte didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, terkait dengan apa yang disebutnya sebagai ‘perang melawan narkoba’.

    Menurut catatan polisi, lebih dari 7.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba resmi yang diperintahkan oleh Duterte saat ia menjabat dari tahun 2016 hingga 2022.

    Sidang Perdana Duterte

    Sidang perdana Duterte digelar pada Jumat (14/3/2025).

    Namun ia tidak hadir secara fisik pada saat itu,

    Duterte hanya menghadiri sidang dengan melalui tautan video dari Pusat Penahanan ICC.

    Dalam permohonan jaksa untuk penangkapannya, ia mengatakan kejahatan yang dituduhkan kepada Duterte merupakan “bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil di Filipina.”

    “Potensial terjadi puluhan ribu pembunuhan,” duga jaksa terkait kampanye yang sebagian besar menyasar laki-laki miskin, sering kali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba, dikutip dari ABS CBN.

    Majelis secara tentatif menetapkan sidang konfirmasi dakwaan pada tanggal 23 September 2025.

    Menurut ICC, prosedur ini adalah untuk menilai bukti kuat untuk meyakini terdakwa melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan.

    Apabila tuduhan tersebut benar dan terbuktikan, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke Majelis Pengadilan untuk tahap persidangan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Rodrigo Duterte

  • Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Den Haag –

    Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, muncul pada hari Jumat (14/03) melalui tautan video di hadapan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag, Belanda, beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Tuduhan terhadapnya adalah pembunuhan terkait dengan “perang narkoba” mematikan, yang dia pimpin saat menjabat sebagai orang nomor satu di negaranya.

    Pria berusia 79 tahun itu tidak hadir langsung di pengadilan, namun hanya tampil sebentar di layar video dari pusat penahanan tempat dia ditahan, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan.

    Terdengar lemah dan mengenakan jas biru serta dasi, Duterte berbicara sebentar untuk mengonfirmasi nama dan tanggal lahirnya.

    Hakim yang memimpin sidang, Iulia Antoanella Motoc, menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, proses persidangan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan jika Duterte dihukum, dia menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

    Hakim menyatakan bahwa Duterte diizinkan untuk mengikuti sidang ICC pertamanya melalui konferensi video karena dia baru saja menempuh penerbangan panjang. Duterte, yang mengenakan jaket dan dasi, mendengarkan sidang melalui headphone, seringkali dengan mata tertutup.

    Pengacara Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan bahwa kliennya telah “diculik dari negaranya”.

    Pengacara tersebut menyebut penangkapan Duterte sebagai “penyelesaian politik” di Filipina. Medialdea juga mengatakan bahwa Duterte sedang menjalani pengawasan medis di rumah sakit karena masalah kesehatan.

    Hakim yang berbicara langsung kepada Duterte, menyatakan bahwa “dokter pengadilan berpendapat bahwa Anda sepenuhnya sadar dan dalam keadaan sehat secara mental.”

    Pendukung Duterte di luar pengadilan

    Putrinya, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, bertemu dengan para pendukung di luar gedung pengadilan pada hari Jumat (14/03). Ia mengatakan akan berusaha untuk mengunjungi ayahnya.

    Duterte adalah saingan politik dari presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr. “Harapan kami adalah… mereka akan memberi izin bagi kami untuk mengunjungi mantan presiden, dan (hal lainnya) kami berharap mereka akan mengizinkan permintaan kami untuk memindahkan sidang awal ini,” katanya.

    Penangkapan Duterte di Manila

    Rodrigo Duterte ditangkap pada hari Selasa (11/03) di tengah kericuhan di ibu kota Filipina, setelah kembali dari kunjungan ke Hong Kong.

    Dia dengan cepat dipindahkan menggunakan jet charter dan diterbangkan ke Belanda.

    Setelah serangkaian pemeriksaan medis setibanya di sana, dia dibawa ke pusat penahanan pengadilan, yang terletak di balik tembok tinggi sebuah kompleks penjara Belanda yang dekat dengan garis pantai Laut Utara.

    Pendukung Duterte di luar pengadilan meneriakkan “Kembalikan dia! Kembalikan dia!” sambil menunggu kedatangannya.

    Tuduhan terhadap Duterte

    Jaksa menuduhnya terlibat sebagai “penjahat bersama tidak langsung” dalam berbagai pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena diduga mengawasi pembunuhan dari November 2011 hingga Maret 2019, sejak saat dia menjabat sebagai wali kota di Kota Davao, dan kemudian sebagai presiden Filipina.

    Duterte tidak diwajibkan untuk secara resmi mengajukan pembelaan pada sidang hari ini. Menurut dokumen berupa surat permintaan penangkapan dari jaksa, Duterte, sebagai wali kota Davao, mengeluarkan perintah kepada polisi dan “hitman” lain yang membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Davao Death Squads (DDS).

    Dia diduga mengatakan kepada mereka bahwa “misi mereka adalah membunuh para penjahat, termasuk pengedar narkoba, dan memberikan izin untuk pembunuhan DDS tertentu,” tambah jaksa.

    Mereka juga mengklaim bahwa Duterte merekrut, membayar, dan memberi hadiah kepada para pembunuh, “memberikan mereka senjata dan sumber daya yang diperlukan, dan berjanji untuk melindungi mereka dari penuntutan.”

    Dokumen yang mendukung surat perintah penangkapan terhadap Duterte mengungkapkan bahwa jaksa menyusun kasus mereka dengan berbagai bukti, termasuk kesaksian saksi, pidato-pidato yang pernah disampaikan oleh Duterte sendiri, dokumen-dokumen pemerintah, serta rekaman video.

    Ragam reaksi terhadap penangkapan Duterte

    Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut penangkapan Duterte sebagai kemenangan besar untuk menentang kebijakan impunitas negara.

    Sementara itu, pendukung Duterte mengecam penangkapan ini dan menyebutnya sebagai penyerahan saingan politik kepada pengadilan internasional yang mereka anggap tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

    Seorang ibu, Melinda Abion Lafuente, yang anaknya bernama Angelo Lafuente dibunuh pada tahun 2016, mengatakan dia merasa lega dengan penangkapan Duterte, “Kami senang dan merasa lega,” ujarnya.

    Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Bryony Lau menyatakan bahwa penampilan Duterte di ICC adalah bukti perjuangan panjang untuk keadilan yang dilakukan oleh para korban, keluarga mereka, dan aktivis Filipina.

    “Penampilan Duterte di ICC menunjukkan bahwa bahkan pemimpin yang tampaknya tak terjamah pun bisa diadili,” katanya.

    Dia juga menyebut pemimpin lain yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seharusnya memperhatikan kasus ini.

    Tantangan hukum Duterte

    Tim hukum Duterte berargumen bahwa pemerintah Filipina yang sekarang seharusnya tidak membiarkan pengadilan internasional menangani kasus mantan presiden tersebut, karena Filipina sudah menarik diri dari ICC.

    Mantan juru bicara presiden Duterte, Harry Roque mengatakan dia sudah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu pengacara Duterte. Jika disetujui, dia akan mengajukan keberatan terhadap penangkapan Duterte oleh pemerintah Filipina, serta menentang klaim ICC yang menganggap mereka memiliki yurisdiksi atas Filipina, meskipun negara itu sudah keluar dari pengadilan internasional tersebut.

    Namun, para hakim ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan mengatakan bahwa kejahatan yang dituduhkan terjadi sebelum Filipina resmi menarik diri dari ICC.

    ap/hp (reuters/ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mengapa Duterte Ditangkap? Ini 4 Fakta tentang Perang Melawan Narkoba Mantan Presiden Filipina – Halaman all

    Mengapa Duterte Ditangkap? Ini 4 Fakta tentang Perang Melawan Narkoba Mantan Presiden Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (79) ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025), berdasarkan surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Penangkapan ini, terkait banyaknya orang yang tewas selama kampanye “Perang Melawan Narkoba” Duterte selama masa jabatannya sebagai presiden tahun 2016-2022.

    Duterte ditangkap setelah tiba dari Hong Kong, menurut pernyataan kantor Presiden Filipina, Ferdinand Marcos.

    Duterte dalam kondisi sehat saat ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan medis.

    Penangkapan Duterte secara tiba-tiba ini menimbulkan kegemparan di bandara.

    Mengutip Newsweek, para pengacara dan ajudan Duterte dengan lantang memprotes bahwa mereka, bersama seorang dokter dan pengacara, dicegah untuk mendekatinya setelah ia ditahan polisi.

    “Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya,” kata Senator Bong Go, sekutu dekat Duterte, kepada wartawan.

    Surat perintah penangkapan dari ICC yang dikirim kepada pejabat Filipina, salinannya telah dilihat oleh The Associated Press, menyatakan bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa serangan terhadap korban bersifat meluas dan sistematis.

    Serangan ini berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan ribuan korban tewas.

    Penangkapan Duterte dianggap perlu untuk memastikan kehadirannya di pengadilan, menurut surat perintah tertanggal 7 Maret.

    “Mengingat risiko intervensinya terhadap investigasi serta ancaman terhadap keamanan saksi dan korban, majelis berpendapat bahwa penangkapan Tuan Duterte diperlukan,” tambah surat perintah tersebut.

    Kampanye “Perang Melawan Narkoba” Rodrigo Duterte

    Mengutip Reuters, berikut adalah empat fakta mengenai kampanye “Perang Melawan Narkoba” yang dilakukan Rodrigo Duterte dan berujung pada penangkapannya:

    1. Bertekad Menghabisi

    Saat menjabat sebagai wali kota Davao, Filipina Selatan, Rodrigo Duterte dikenal sebagai “Si Penghukum” karena kebijakan kerasnya terhadap kejahatan.

    Pidatonya yang penuh dengan kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan terhadap geng narkoba menjadi ciri khas kampanyenya yang sukses saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016.

    Di antara pernyataannya selama kampanye adalah “Lupakan hukum tentang hak asasi manusia. Jika saya berhasil masuk istana kepresidenan, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian, pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak berguna, lebih baik pergi. Karena saya akan membunuh kalian.”

    Duterte mengeklaim, kebijakan kerasnya di Davao membuat kota tersebut, lebih aman dari kejahatan.

    Ia juga kembali menegaskan, niatnya kepada wartawan Reuters selama kampanye.

    “Saya katakan, mari kita bunuh lima penjahat setiap minggu, sehingga mereka akan tersingkir,” katanya kepada Reuters.

    2. Kebijakan Diterapkan secara Nasional

    Tidak butuh waktu lama bagi kebijakan keras Duterte untuk diterapkan secara nasional.

    Pada akhir 2016, setelah ia terpilih sebagai presiden, perang melawan narkoba berjalan dengan intensitas tinggi di seluruh Filipina, dengan jumlah korban tewas mencapai rekor tertinggi.

    Polisi menewaskan lebih dari 2.000 orang hanya dalam beberapa bulan setelah Duterte dilantik pada 30 Juni hingga akhir tahun itu.

    Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi dalam baku tembak.

    Pemantau hak asasi manusia percaya bahwa banyak kematian dilakukan oleh warga sipil dengan restu pemerintah, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak berwenang.

    Meski jumlah korban tewas meningkat, popularitas Duterte tetap tinggi.

    Jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga penelitian Social Weather Stations pada Desember 2016 menunjukkan bahwa 77 persen warga Filipina puas dengan kinerjanya.

    Pada 2018, staf Reuters dianugerahi Hadiah Pulitzer atas serangkaian laporan investigasi tentang perang narkoba Duterte.

    3. Jumlah Korban

    Saat Duterte meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada 2022, jumlah korban resmi perang narkoba telah meningkat setidaknya tiga kali lipat.

    Polisi melaporkan bahwa 6.200 tersangka tewas dalam operasi antinarkoba.

    Pemerintah Filipina secara resmi mengakui 6.248 kematian akibat kebijakan ini.

    Namun, para aktivis menyatakan, jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar.

    Ribuan pengguna narkoba dari kalangan miskin di perkotaan, yang masuk dalam “daftar pantauan” resmi, tewas dalam kondisi misterius.

    Duterte tidak pernah meminta maaf atas kebijakan ini dan menyatakan bahwa ia hanya memerintahkan polisi untuk menembak jika dalam kondisi membela diri.

    Beberapa keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia kemudian menggali jenazah korban—terkadang didampingi oleh wartawan Reuters—dan membandingkan kondisi jenazah dengan surat kematian serta laporan resmi.

    Puluhan kasus menunjukkan, korban mengalami kematian akibat kekerasan, meskipun surat kematian mencantumkan penyebab alami.

    Dalam satu kasus, surat kematian menyebutkan pneumonia sebagai penyebab kematian, meskipun jenazah yang digali memiliki lubang peluru di tengkoraknya.

    4. Investigasi ICC dan Perintah Penangkapan

    Pada Februari 2018, kantor kejaksaan ICC mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan awal atas kematian dalam perang melawan narkoba yang dipimpin Duterte.

    Sebulan kemudian, Duterte mengumumkan bahwa Filipina menarik diri dari ICC.

    Penarikan ini resmi berlaku pada Maret 2019.

    Penyelidikan ICC sempat ditangguhkan pada 2021 setelah pemerintah Filipina mengklaim bahwa sistem peradilan nasional mampu menyelidiki dan menuntut dugaan pelanggaran.

    Namun, pada 2023, ICC mengaktifkan kembali penyelidikannya setelah menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah Filipina.

    Awalnya, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menolak bekerja sama dengan ICC.

    Namun, pada akhir 2024, pemerintah Filipina menyatakan, akan mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan.

    Menteri Kehakiman Filipina mengatakan kepada Reuters pada Januari 2025 bahwa pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan ICC.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)