Jakarta –
Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (30/11), menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam skandal infrastruktur bernilai miliaran dolar.
Salah satu aksi terbesar digelar kelompok sayap kiri di ibu kota Manila, yang mendesak agar semua pejabat pemerintah yang terlibat segera mengundurkan diri dan diproses secara hukum.
Selama berbulan-bulan, kemarahan publik terus membesar atas dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir berupa infrastruktur vital di kepulauan Filipina yang sejak lama rentan terhadap banjir mematikan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini sibuk meredam gelombang ketidakpuasan tersebut.
Beberapa hari lalu, delapan anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (Department of Public Works and Highways/DPWH) ditangkap. Pemerintah berjanji akan menindak lebih jauh pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka juga menyebut bahwa ‘aktor yang lebih besar’ akan segera ditangkap.
Gereja Katolik turut memimpin aksi protes
Gereja Katolik Roma di berbagai wilayah turut memimpin aksi protes antikorupsi pada Minggu (30/11), mengoordinasikan demo di distrik masing-masing. Aksi utama berlangsung sepanjang hari di monumen “people power” yang merupakan simbol pro-demokrasi yang terletak di sepanjang jalan raya EDSA, kawasan Metro Manila.
Untuk menjaga ketertiban, sekitar 17.000 polisi dikerahkan di Manila. Menurut laporan kepolisian, sekitar 5.000 pengunjuk rasa, yang sebagian besarnya mengenakan pakaian putih, mengikuti aksi tersebut.
Di Taman Luneta, tidak jauh dari istana kepresidenan, para demonstran membawa poster berbentuk buaya sebagai simbol kecaman terhadap korupsi sistemik.
Publik tuntut pengembalian dana
Para pengunjuk rasa menuntut anggota Kongres, pejabat pemerintah, dan pemilik perusahaan konstruksi yang berada di balik ribuan proyek pengendalian banjir bermasalah untuk dipenjara dan diwajibkan mengembalikan dana negara yang mereka korupsi. Seorang demonstran bahkan mengenakan kaus dengan pesan tajam: “No mercy for the greedy.”
Pendeta Katolik Rev. Flavie Villanueva, yang selama ini mendampingi keluarga korban pembunuhan dalam perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte, mengecam keras para pelaku korupsi.
“Jika uang dicuri, itu adalah kejahatan. Tetapi jika martabat dan nyawa dirampas, itu adalah dosa terhadap sesama manusia, terhadap negara, dan yang paling penting, terhadap Tuhan,” ujarnya. Ia menyerukan kepada massa, “penjarakan semua koruptor dan penjarakan semua pembunuh!”
Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Pada Jumat (28/11), mantan insinyur pemerintah Henry Alcantara yang telah mengakui keterlibatannya di bawah sumpah dalam sidang penyelidikan Senat, mengembalikan 110 juta peso (sekitar Rp31,1 miliar) dalam bentuk suap yang menurut jaksa dicurinya, dan berjanji untuk mengembalikan lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang.
Presiden Marcos menyampaikan bahwa sekitar 12 miliar peso (sekitar Rp 3,4 triliun) aset tersangka telah dibekukan. Ia juga berjanji bahwa banyak dari setidaknya 37 senator, anggota Kongres, dan eksekutif perusahaan konstruksi yang terlibat akan ditahan sebelum Natal.
Korupsi dana publik, masalah lama yang berulang
Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejak isu korupsi proyek pengendalian banjir pertama kali diangkat oleh Presiden Marcos pada Juli lalu, setidaknya tujuh pejabat pekerjaan umum telah dijebloskan ke penjara atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan praktik korupsi.
Namun bagi banyak warga, penindakan ini belum cukup. Meluasnya aksi demonstrasi menunjukkan tuntutan publik yang semakin keras: pertanggungjawaban penuh dari para pejabat yang menikmati dana publik, dan reformasi sistem yang memungkinkan korupsi terus terjadi.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani dan Adelia Dinda Sani
Editor: Yuniman Farid
(ita/ita)
