Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

    Dikatakan Ferdinand, tagar tersebut bukan sekadar tren, tetapi bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.

    “Iya, saya mengikuti perkembangan di media sosial naiknya tagar Indonesia Gelap yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa bersama masyarakat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, gerakan ini masih bersifat halus, tetapi memiliki pesan yang kuat.

    Ia menilai masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilainya arogan dan merasa paling benar.

    “Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ucapnya.

    Ferdinand menekankan bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengarkan.

    Pemerintah, menurutnya, tidak bisa terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

    “Seolah-olah rakyat harus menerima apa saja yang dilakukan pemerintah. Tapi hari ini rakyat membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan, punya hak untuk bersuara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter.

    Jika suara rakyat terus diabaikan, bukan tidak mungkin perlawanan yang saat ini masih dalam bentuk protes damai di media sosial bisa berubah menjadi aksi nyata di lapangan.

    “Jangan sampai pemerintah terus arogan dan tidak mendengar suara rakyat. Jika ini dibiarkan, perlawanan yang halus bisa berubah menjadi perlawanan keras di jalanan,” ungkap Ferdinand.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)

  • Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai isu pagar laut bersertifikat sengaja ditutupi oleh aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer jual elpiji 3 kilogram mendadak jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Presiden ke-7, Jokowi, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mempermudah segala urusan di PIK 2.

    Namun, pandangan lain datang dari Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, ia justru tidak melihat adanya kemungkinan tersebut.

    “Saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah rekayasa untuk menutupi pagar laut. Sama sekali tidak,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, kebijakan mendadak Bahlil itu merupakan sebuah kecerobohan yang menggambarkan tentang tidak pekanya pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    “Saya melihat ini memang betul-betul sebuah kecerobohan, kesoktahuan pemerintah terhadap rakyatnya, murni sebagai bagian dari kekacauan pemerintahan pak Prabowo,” cetusnya.

    Tambahnya, sejak awal pemerintahan Prabowo telah diselimuti berbagai masalah di kabinetnya.

    “Semua Menterinya penuh masalah. Dan, banyak sekali hal-hal yang dibatalkan setelah ramai di tengah publik,” sebutnya.

    Dibeberkan Ferdinand, mulai dari PPN, pagar laut, hingga teranyar mengenai elpiji 3 kilogram yang telah menelan dua korban jiwa.

    “Kabinet ini menjadi seperti sebuah kabinet kompromi politik yang tidak ada komando. Tapi karena Presiden punya kewenangan secara konstitusional, maka dia hanya bisa membatalkan apa yang tidak sejalan dengan hati dan pikirannya,” imbuhnya.

  • Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, di era Prabowo, kabinet Merah Putih jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando

    “Di jaman Prabowo, kabinet jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando tapi hanya punya kekuasaan tertinggi” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Kamis, (6/2/2025).

    Dia mengungkit soal pembatalan PPN 12 persen. Dimana sebelumnya banyak ditolak hingga Prabowo mengumumkan bahwa hanya akan berlaku bagi barang dan jasa mewah.

    Kemudian polemik pagar laut yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    Meski sudah dalam tahap pembongkaran, tapi tak sedikit yang pesimis dengan keberadaan pagar laut tersebut.

    Teranyar terkait kisruh penjualan LPG 3 kilogram yang dikeluarkan Menteri ESDM lalu dibatalkan Prabowo Subianto.

    “Pembatalan PPN, Kisruh Pagar Laut dan Pembatalan LPG 3 kg adalah fakta menyedihkan seolah Presiden tak bisa kendalikan jajaran tapi bisa batalkan keputusan menteri,” tandasnya. (*)

  • Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Jokowi tampak tetap ceria dalam sebuah video yang viral.

    Ada pun, ayah dari Kaesang itu kerap menjadi sasaran kritik usai ditetapkan sebagai tokoh terkorup sedunia oleh OCCRP dan dikaitkan dengan pemagaran laut.

    Dalam video yang viral itu, Jokowi terlihat tersenyum lebar dan ikut tertawa melihat video lucu di handphone pribadinya.

    Jokowi tetap menunjukkan sikap santai dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan miring yang mengkritiknya.

    Video viral itu sontak mendapat sorotan dari politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean. Melalui akun Twitter-nya, dia memberikan sindiran tajam.

    “Bahasa tak terucap dan tak tersurat adalah, apapun yang kalian ucapkan dan lakukan terhadap saya, saya tak perduli dan saya tetap Happy ketawa-ketawa,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (22/1/2025).

    Menurut Ferdinand, sikap tersebut menunjukkan kekebalan hati Jokowi yang tak mudah terpengaruh oleh protes atau kritik.

    Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak punya rasa malu, hal ini bisa dianggap sebagai hal biasa.

    “Ya bagi yang tak punya rasa malu,” sentilnya.

    Namun, Ferdinand tidak segan menyindir dengan mengatakan bahwa sikap seperti ini justru membawa Jokowi ke dalam daftar nominasi pemimpin dunia yang paling korup.

    “Masuk dalam deretan nominator pemimpin dunia paling korup itu biasa saja,” tandasnya.

    Di sisi lain, video yang beredar menunjukkan mantan Presiden Jokowi duduk dengan senyum lebar.

    Meski dikelilingi oleh isu-isu negatif, Jokowi tetap mempertahankan sikap cerianya, yang mungkin dianggap sebagai bentuk ketabahan dalam menghadapi tekanan yang datang dari berbagai pihak.

  • Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait pembangunan 40 ribu rumah dalam program tiga juta rumah, mendapat sorotan tajam dari Ferdinand Hutahaean.

    Politikus PDIP ini menyamakan klaim Maruarar dengan kisah Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam semalam demi Roro Jonggrang.

    “Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Maruarar, agak tidak masuk akal karena pembangunan rumah tidak seperti membangun rumah-rumahan. Tidak seperti membuat tahu goreng,” ujar Ferdinand dalam unggahan akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean dikutip pada Jumat (17/1/2025).

    Ferdinand menjelaskan bahwa pembangunan rumah melibatkan banyak proses, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, administrasi, hingga pencarian bahan dan tenaga kerja.

    “Saya kaget kenapa bisa dalam tiga bulan dibangun 40 ribu rumah. Saya orang yang tidak percaya dengan klaim ini,” cetusnya.

    Ia heran bagaimana 40 ribu rumah bisa dibangun hanya dalam waktu tiga bulan.

    “Kecuali ini bisa terjadi kalau perumahan yang telah dibangun developer swasta kemudian bekerja sama dengan kementerian dan diakui sebagai program yang dicanangkan Prabowo,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa klaim tersebut hanya upaya memperbesar pencapaian yang belum tentu benar-benar ada.

    Bahkan, Ferdinand mengungkap bahwa sebelumnya Maruarar kerap mengeluh soal anggaran dan dukungan di DPR.

    “Ara terlihat membesar-besarkan apa yang dia lakukan padahal sejak awal soal anggaran saja Ara (sapaan Maruarar) pusing,” Ferdinand menuturkan.

  • Bela Jokowi yang Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia, Husin Shihab: Jangan Mau Diadu Domba

    Bela Jokowi yang Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia, Husin Shihab: Jangan Mau Diadu Domba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi Shihab, menanggapi tuduhan yang menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia.

    Ia membela Jokowi dan mengungkapkan dugaan bahwa OCCRP bisa jadi merupakan agen Amerika Serikat (AS) yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia.

    Husin mengkritik OCCRP, yang baru-baru ini merilis laporan yang mencatut nama Jokowi dalam konteks korupsi.

    Menurutnya, laporan tersebut bisa saja bagian dari upaya luar negeri untuk memecah belah anak bangsa Indonesia.

    “Jangan-jangan OCCRP adalah agent AS untuk mengadudomba anak bangsa di Indonesia?,” ujar Husin dalam keterangannya di aplikasi X @HusinShihab (2/1/2025).

    Lebih lanjut, Husin menegaskan bahwa selama Jokowi menjabat sebagai presiden, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam kemandirian dan penguatan posisi di kancah internasional, termasuk dalam sektor ekonomi dan sumber daya alam.

    “Selama pak Jokowi jadi presiden, AS gak bisa kontrol Indonesia lagi,” ungkapnya.

    Sebagai contoh, Freeport, perusahaan tambang besar yang semula menjadi cadangan emas bagi AS, kini telah diakuisisi dengan mayoritas saham Indonesia (51 persen).

    “Freeport diakuisisi 51 persen yang selama itu jadi cadangan emas AS dan banyak lagi,” Husin menuturkan.

    Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dan terjebak dalam upaya adu domba yang mungkin sedang dirancang oleh pihak-pihak tertentu. “Hati-hati lur, jangan mau diadu domba!,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyarankan Jokowi untuk segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Pengadilan Belanda.

  • Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyinggung ihwal dokumen penting Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dibawa dan dinotariskan di Rusia.

    “CMIIW, dokumen dinotariskan kan fungsinya untuk mengesahkan dokumen penting, seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak, ya?,” kata Sigit Widodo dalam Akun X, Senin, (30/12/2024).

    Dia mempertanyakan alasan dibawanya dokumen tersebut ke Rusia. “Kalau ada dokumen yang katanya dibawa ke Rusia untuk dinotariskan, buat apa ya? Biar sah menurut Hukum Rusia?,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mencoba memberikan penjelasan kepada Sigit Widodo. “Dinotariskan kan artinya tidak selalu dalam konteks pengesahan dokumen,” kata Ferdinand.

    Lebih jauh dia menjelaskan bahwa dinotariskan dalam hal ini untuk diamankan. Lalu dia menyentil Sigit Widodo sebagai Kader PSI. “Dinotariskan disini adalah diamankan, disimpan pada notaris untuk dicatat sebagai barang berharga pemilik. Ibarat wasiat disimpan di notaris,” ujarnya.

    “Yang begini otak orang PSI emang tak mampu menjangkau,” lanjut Ferdinand Hutahaean.

    Sebelumnya, Analis Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku dititipi dokumen penting oleh Hasto untuk disimpan dan dinotariskan di Rusia.

    “Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat saja,” kata Connie lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (25/12/2024).

  • Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean “menyemprot” para Anggota DPR RI soal kenaikan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Menurutnya, DPR seolah tak malu terkait inisiator PPN. Pasalnya, para Anggota DPR lah yang dulunya setuju dengan kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

    Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

    “Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya. 

    Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

    Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

    Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

    Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar)