Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan ke program Retreat yang ditujukan ke Kepala Daerah terpilih di Pemilu 2024.

    Ferdinand Hutahaean melalui cuitan menyebut Retreat kegiatan yang tidak ada dalam atauran atau UU Pemda.

    “Retreat itu adalah sebuah kegiatan yang tidak ada dalam aturan atau UU Pemda,” katanya dikutip akun X, pribadinya, Jumat (21/2/2025).

    Lanjut, ia menyebut kegiatan retreat ini merupakan yang tidak jelas dari segi metodologi menurutnya.

    Memang arahnya untuk pengembangan kepemimpinan namun untuk target disebut tidak jelas.

    “Retreat itu tidak jelas metodologi pengembangan kepemimpinannya dan tidak jelas targetnya,” sebutnya.

    Ferdinand pun dengan tegas mengatakan retreat bisa ditolak oleh Kepala Daerah terpilih jika tidak ingin terlibat.

    Alasannya menurutnya sudah sangat jelas program ini menurutnya tidak memiliki landasan berpikir yang kuat.

    “Maka retreat sah saja ditolak oleh Kepala Daerah terpilih karena hal tersebut tidak punya landasan berpikir yg kuat!,” pungkasnya.

    Sebelumnya, terdapat Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia untuk retreat tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean memantik diskusi publik terkait cover majalah Tempo edisi Kamis, 20 Februari 2025.

    Cover tersebut menampilkan simbol banteng berwarna merah dengan gembok di mulutnya serta judul provokatif, “Tanduk Tumpul di Senayan.”

    Ferdinand, dalam unggahannya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap gambaran yang disajikan oleh Tempo.

    “Ayo dong PDIP, kita buktikan kita Banteng Petarung. Malu saya dengan cover Tempo ini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu.

    Cover tersebut dinilai menyindir sikap fraksi PDIP di DPR yang dianggap kurang garang dalam membela kepentingan rakyat.

    Selain itu, terdapat sorotan terhadap UU Minerba yang disebut merusak tata kelola ekonomi.

    Setelah gagal memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, PDIP resmi mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ini membawa harapan besar dari berbagai kalangan agar PDIP menjadi penyeimbang dan pengawal kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.

    Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP dinilai memiliki modal kuat untuk menjalankan peran oposisi yang kritis dan konstruktif.

    Publik berharap partai berlambang banteng ini dapat mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro terhadap rakyat, seperti isu efisiensi anggaran, kebijakan pangan, hingga revisi UU yang kontroversial.

    Namun, hingga saat ini, banyak pihak menilai PDIP belum menunjukkan taji sebagai oposisi yang tegas.

    Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo, seperti rencana makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi lainnya, belum mendapatkan respons kritis yang signifikan dari PDIP.

  • Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Danantara.

    Sorotan ini datang setelah muncul kabar yang menyebut Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK karena kebal hukum.

    Lewat cuitannya di media sosial X, Ferdinand menaruh kecurigaan bahwa Danantara punya kaitan erat dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Ia bahkan menyebut Danantara ini sebagai salah satu tempat pencucian setelah masa jabatan Jokowi selama dua periode.

    “Makanya saya curiga, jangan-jangan Danantara itu mencuci yang kotor selama 10 tahun Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Ferdinand lanjut mempertanyakan alasan kuat mengapa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK.

    Jika memang benar hal ini terjadi, ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk merusak negara.

    “Masa ngga bisa diperiksa BPK dan KPK? Kalian benar-benar mau kerusakan negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.

    Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR atau dengan ketentuan tertentu.

    Rencananya, Danantara akan dilaunching pada 24 Februari 2025 mendatang.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Hal ini keinginan Ketua Umum relawan Projo itu mengaku ingin bertemu Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

    Pertemuan ini ingin ia lakukan setelah digelarnya reshuffle atau kocok ulang kabinet perdana.

    Adapun alasan dirinya ingin bertemu dengan Jokowi Widodo tidak diungkapnya.

    “Ya, ya ini mau ketemu,” kata Budi

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Budi mendukung pembentukan koalisi permanen bagi koalisi partai politik yang digagas Prabowo.

    “Ya bagus untuk Indonesia,” ungkapnya.

    Menanggapi hal ini, melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahean memberikan sindiran.

    Ia memberikan pertanyaan sekaligus sindiran yang cukup menohok ke Projo Budi.

    “Kapan ya orang ini berubah warna jadi orange?,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sebelumnya, Budi juga sempat bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada akhir Januari 2025 lalu. Ia mengklaim pertemuan saat itu hanya silaturahmi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    “Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif,” kuncinya.

    Terpisah, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Danantara Bakal Kelola Dana Rp14 Ribu Triliun, Ferdinand Hutahaean: Itu Hanya di Atas Kertas

    Danantara Bakal Kelola Dana Rp14 Ribu Triliun, Ferdinand Hutahaean: Itu Hanya di Atas Kertas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, punya pandangan terkait Danantara.

    Melalui cuitan diakun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean pesimis terkait dengan Danantara.

    “Saya punya pandangan tersendiri soal danantara ini,” tulisnya dicuitan Akun X pribadinya dikutip Rabu (19/2/2025).

    Meski, Presiden Prabowo Subianto punya optimisme tinggi terkait Danantara.

    Apalagi mereka bisa menghimpun setidaknya dana dari Rp 14 ribu triliun dari aset BUMN.

    Namun, menurut Ferdinand Hutahaean hal tersebut hanya berada di atas kertas saja.

    “Meski optimisme Prabowo tinggi bahwa Danatara akan menghimpun lebih dari Rp.14 Ribu Trilliun aset BUMN,” ujarnya.

    “Tapi saya mau katakan, itu hanya di atas kertas,” lanjutnya.

    Ferdinand Hutahaean punya prediksi bahwa anggaran yang dimiliki Danatara tidak akan seperti itu.

    Karena menurutnya untuk saat ini aset BUMN saja sudsh termasuk dari bagian dari utang.

    “Realitanya tidak begitu karena aset BUMN kita sudah jadi bagian dari utang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan BPI Danantara bakal meluncur pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

    Dikatakan Ferdinand, tagar tersebut bukan sekadar tren, tetapi bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.

    “Iya, saya mengikuti perkembangan di media sosial naiknya tagar Indonesia Gelap yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa bersama masyarakat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, gerakan ini masih bersifat halus, tetapi memiliki pesan yang kuat.

    Ia menilai masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilainya arogan dan merasa paling benar.

    “Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ucapnya.

    Ferdinand menekankan bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengarkan.

    Pemerintah, menurutnya, tidak bisa terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

    “Seolah-olah rakyat harus menerima apa saja yang dilakukan pemerintah. Tapi hari ini rakyat membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan, punya hak untuk bersuara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter.

    Jika suara rakyat terus diabaikan, bukan tidak mungkin perlawanan yang saat ini masih dalam bentuk protes damai di media sosial bisa berubah menjadi aksi nyata di lapangan.

    “Jangan sampai pemerintah terus arogan dan tidak mendengar suara rakyat. Jika ini dibiarkan, perlawanan yang halus bisa berubah menjadi perlawanan keras di jalanan,” ungkap Ferdinand.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)