Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, mendadak menyinggung soal suasana Indonesia yang terus dihebohkan oleh isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Denny merasa heran. Pasalnya, negara-negara lain saat ini fokus pada perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Sebut saja China, sempat dikabarkan bahwa tarif impor produk China ke AS dikenakan tarif 125 persen. Sebaliknya, produk AS ke China dikenakan tarif 84 persen.

    Sementara, Indonesia beberapa waktu terakhir sedang disibukkan oleh perbedaan keaslian ijazah ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    “Negara lain sedang perang dagang, Indonesia sedang perang ijazah,” kata Denny di X @DennySiregar7 (17/4/2025).

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menanggapi polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Hal ini tidak lepas setelah beredarnya foto lawas saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    Dalam foto kunjungan ke PT Sritex Sukoharjo bertanggal 20 September 2006, tertulis nama “Drs. Jokowi Widodo”, yang berbeda dengan gelar “Ir.” yang selama ini disandang Jokowi saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

    Ferdinand menilai polemik ini makin runyam dan tak kunjung menemukan kejelasan karena tidak dibawa ke jalur hukum.

    “Bagi saya sekarang persoalan ijazah pak Jokowi ini sudah menjadi semakin runyam,” ucapnya.

    Ia justru menilai Jokowi tengah memanfaatkan momen ini untuk tetap berada di sorotan publik.

    “Saya melihat pak Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk tetap dirinya ada di dalam framing media. Selalu muncul ke permukaan,” sebutnya.

  • Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, kembali angkat suara soal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus menjadi buah bibir.

    Dikatakan Ferdinand, sikap tim kuasa hukum Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah ke publik justru memicu kecurigaan dan memperpanjang kontroversi.

    “Pada dasarnya keberadaan pengacara bukanlah untuk melanjutkan polemik atau kontroversi, tapi untuk membuktikan kebenaran materil dan mengungkapnya,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (16/4/2025).

    Ia menilai, penolakan pengacara Jokowi untuk membuka dokumen ijazah yang menjadi sumber polemik adalah langkah keliru.

    “Kalau pengacara tidak mau tunjukkan ijazah yang diklaim sebagai kebenaran, itu artinya kebenaran palsu,” tegasnya.

    Ferdinand menambahkan, kebenaran tidak pernah takut untuk disampaikan dan dibuka ke publik.

    “Kebenaran tak takut bicara,” pungkasnya.

    Sikap diam dan tertutup dari pihak istana maupun kuasa hukum Presiden dinilai justru menimbulkan tafsir liar dan memperbesar kecurigaan di tengah masyarakat.

    Sebelumnya, kritik datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli.

    Ronnie menilai persoalan ijazah Jokowi yang tak kunjung ditunjukkan secara terbuka menjadi pertanyaan publik yang terus dibiarkan menggantung.

    “Presiden Prabowo bisa perintahkan Wapres (anaknya Jokowi) untuk bantu urus Ijazah Drs dan Ir Bapaknya dari UGM yang hilang,” sindir Ronnie di X @Ronnie_Rusli (14/4/2025).

    Ia menyampaikan harapan agar ijazah tersebut segera ditemukan dan bisa dibuktikan keasliannya secara legal sebagai ijazah resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu lama mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah komentar dari Ferdinand Hutahaean di media sosial menuai perhatian.

    Melalui akun X pribadinya, @ferdinand_mpu, Ferdinand mengungkapkan kekhawatirannya jika tudingan yang menyebut ijazah Jokowi palsu terbukti benar.

    Dalam unggahannya, Ferdinand menyoroti dampak besar yang akan ditanggung bangsa Indonesia bila seorang kepala negara terbukti menggunakan dokumen pendidikan palsu.

    Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan merasa turut bertanggung jawab karena pernah mendukung Jokowi sejak awal kemunculannya di panggung politik nasional.

    “Kalau nanti ternyata ijazah Jokowi adalah palsu, maka betapa malangnya nasib bangsa ini. Saya pun akan merasa turut berdosa kepada bangsa ini pernah mendukungnya sejak awal 2012. Hidup penuh kepalsuan adalah nista. Semoga ijazahnya asli..!!” tulis Ferdinand dalam unggahan yang disampaikan pada Senin (15/4/2025).

    Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian warganet dan memunculkan kembali perdebatan lama yang sempat mencuat pada masa kampanye Pilpres 2019 dan 2024.

    Tagar seputar “ijazah palsu” pun kembali bergulir, dengan sebagian publik mendesak klarifikasi lebih lanjut, sementara pihak lainnya mengecam penyebaran informasi yang belum terbukti secara hukum.

    Sebagai informasi, pada tahun 2022 lalu, isu keaslian ijazah Presiden Jokowi pernah dibawa ke ranah hukum. Seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden.

  • Mereka Orang Jokowi yang Ditanam di Pemerintahan Prabowo

    Mereka Orang Jokowi yang Ditanam di Pemerintahan Prabowo

    GELORA.CO –  Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menilai para menteri Kabinet Merah Putih yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) ialah abdi dari Presiden ketujuh RI itu.

    Dia berkata demikian demi menanggapi kedatangan menteri Prabowo ke kediaman Jokowi yang disebut mereka sebagai bos.

    “Ya, memang mereka ini adalah kalau istilah saya itu hamba Jokowi. Mereka orangnya Jokowi yang ditanam di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam rangka pembagian kue kekuasaan,” kata Ferdinand melalui layanan pesan, Senin (14/4).

    Menurut dia, para menteri itu datang ke kediaman Jokowi untuk menyelematkan diri agar mereka tidak kena reshuffle Prabowo.

    “Mereka ini orang-orang yang gelisah, orang-orang yang khawatir akan jabatannya, jadi mereka harus melaporkan diri ke bosnya,” kata Ferdinand.

    Dia menyatakan wacana reshuffle sendiri mengemuka setelah Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Presiden kelima RI yang juga Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Pascapertemuan Bu Megawati dan Pak Prabowo bahwa sekarang berhembus deras bagaimana Pak Prabowo bakal melakukan reshuffle terhadap kabinetnya dan ini bukan reshuffe satu, dua, tiga, empat, atau lima orang, kayanya ini akan reshuffle besar-besaran,” lanjutnya.

    Ferdinand menganggap para menteri yang datang ke kediaman Jokowi percaya bahwa eks Gubernur Jakarta itu bisa menyelamatkan mereka di kabinet.

    Dia menganggap pandangan itu menjadi wajar karena Prabowo juga sebelumnya pernah mengungkap Jokowi berperan dalam pemenangan sebagai Presiden RI.

    “Prabowo sendiri mengakui kemenangan dia adalah karena bantuan Jokowi,” ujar Ferdinand.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersilaturahmi dengan Jokowi ke kediaman Presiden ketujuh RI itu, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4).

    Trenggono dan BGS sapaan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos setelah kedua tokoh selesai bersilaturahmi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat.

  • Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara Dihantam Luar-Dalam, Indonesia Harus Apa? Bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara Dihantam Luar-Dalam, Indonesia Harus Apa? Bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara Dihantam Luar-Dalam, Indonesia Harus Apa? Bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Langkah mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang secara resmi mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap sejumlah negara mitra dagangnya dan Indonesia tak luput dari sasaran. Negeri kita dikenai tarif impor sebesar 32 persen, menjadikan Indonesia sebagai negara kedelapan dengan tarif impor tertinggi dari AS.

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono ,Refly Harun, Ray Rangkuti dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara lengkap perihal kebijakan yang disebut sebagai tarif resiprokal atau timbal balik, menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang menetapkan tarif terhadap produk-produk asal Negeri Paman Sam. Namun, meski terdengar “adil”, kenyataannya kebijakan ini menimbulkan efek domino terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam sektor perdagangan dan konsumsi.

    Dengan tarif baru ini, berbagai produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika dipaksa bersaing dengan harga lebih tinggi. Eksportir dalam negeri menjerit karena kehilangan daya saing, sementara di sisi lain, produk asal AS yang dikenai tarif di Indonesia pun tak luput dari penyesuaian harga di dalam negeri. Alhasil, baik pengusaha maupun konsumen Indonesia terpukul dari dua arah luar dan dalam. Pertanyaannya, Dihantam Luar-Dalam, Indonesia Harus Apa?

    Jangan lewatkan Rakyat Bersuara “Dihantam Luar-Dalam, Indonesia Harus Apa?” malam ini bersama para narasumber Amir Hamzah-Pengamat Intelijen & Geopolitik, Mardiansyah Semar-Ketua Rampai Nusantara, Andi Azwan-Waketum Prabowo Mania, Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, Ferdinand Hutahaean-Politisi PDI Perjuangan, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)

  • Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    Viral Permadi Arya Jabat Komisaris PT JMTO, Ferdinand: Pembelaan Pagar Laut Akhirnya Membuahkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam terkait kabar Permadi Arya.

    Sebelumnya, media sosial saat ini dihebohkan dengan kabar Pengangkatan Permadi Arya sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operation.

    Kabar ini beredar luas usai poster tampak foto Abu Janda, sapaan Permadi Arya, tengah tersenyum dengan latar biru.

    Dalam poster tersebut lengkap tertulis dengan narasi seolah ia telah resmi menempati kursi strategis di tubuh BUMN pengelola jalan tol.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean memberikan sindiran keras.

    Ia menyebut pembelaan pagar laut atas perintah dari salah satu partai berbuah manis untuk Permadi Arya.

    “Pembelaan pagar laut atas perintah Ketua Umum Partai DPR itu akhirnya membuahkan jabatan komisaris!!,” ujar Ferdinand.

    Seperti diketahui, Permadi adalah peggiat media sosial yang sering bikin gaduh dengan berbagai postingannya.

    Dia juga merupakan Wakil Sekretariat Bersama Koordinator Nasional relawan Prabowo Gibran di Pilpres.

    Sebelumnya, diduga menyebarkan berita bohong atau hoax terkait pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dalam kontennya, Abu Janda menyebut pagar laut itu sebenarnya dipasang oleh nelayan setempat selama 5 tahun tidak terafiliasi dengan perusahaan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    “Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK2 atau milik Agung Sedayu ya pak. Pagar laut ini saya pastikan milik nelayan warga sini, pak,” tutur Abu Janda.

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    Ferdinand Minta Masyarakat Tidak Suudzon: Evaluasi Dulu Penggunaan Listriknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menanggapi ramainya keluhan soal lonjakan tagihan listrik di media sosial.

    Dikatakan Ferdinand, hingga saat ini belum ada bukti kenaikan tarif dasar listrik.

    “Saya belum bisa berpendapat jauh, tapi setahu saya tidak ada kenaikan tarif dasar,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (6/4/2025).

    Ia menyarankan masyarakat untuk tidak buru-buru menuduh adanya kecurangan dari PLN atau pemerintah.

    “Mungkin sebaiknya masyarakat mengevaluasi dulu penggunaan listriknya,” katanya.

    Ferdinand menduga lonjakan tagihan bisa dipicu oleh peningkatan konsumsi selama Ramadan.

    “Bulan puasa bisa saja menyebabkan penggunaan listrik naik, misalnya untuk sahur,” tambahnya.

    Meski begitu, ia mengaku masih akan menelusuri lebih lanjut penyebab sebenarnya. Namun ia menegaskan, jangan langsung berpikir negatif.

    “Dugaan saya masih pada peningkatan konsumsi, bukan kenaikan tarif atau kecurangan,” tegasnya.

    Sebelumnya, salah satu akun yang menjadi sorotan adalah @SeputarTetangga, yang mengunggah tagihan listrik dari sejumlah pengguna serta menghimpun komentar dari berbagai warga.

    “Mulai terdengar jeritan para warga pengguna listrik pascabayar,” kata akun tersebut dikutip pada Minggu (6/4/2025).

    Cuitan ini sontak dibanjiri komentar serupa dari pengguna lain yang mengalami hal yang sama.

    Salah satu warganet, akun @ceoTahuAulif, berkomentar sinis, “Kalau gini mending token tahunan tapi harus dihemat duluan.”

    Komentar tersebut mendapat respons dari warganet lain yang menunjukkan tagihan listriknya melonjak dari kisaran Rp500 ribuan menjadi Rp1,6 juta untuk pemakaian April 2025.

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    Ungkit Pernyataan Lama Prabowo Soal Cuci Otak Asing, Ferdinand Hutahaean: Pejabatnya Rendah Moral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam pernyataan lama Presiden Prabowo terkait brain wash orang asing.

    Ferdinand menyebut Indonesia memang negara miskin. Miskin dari segi moral khususnya pejabatnya. “Kita memang miskin pak, miskin moral pejabat,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).

    Mantan Politisi Partai Demokrat ini menyebut terkait Sumber daya Manusia (SDA) air hingga tanah Indonesia termasuk kaya.

    Tapi, pejabat-pejabat dari negara ini rendah moral hingga akhirnya membuat negara kesulitan.

    “Kalau SDA, air dan tanah kita sangat kaya mungkin ratusan ribu Trilliun. Tapi karena pejabatnya rendah moral, kita akhirnya kesulitan,” terangnya.

    Dalam pernyataannya itu, Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak termakan isu bahwa Indonesia tidak bisa membangun IKN.

    Menurutnya, Indonesia bisa membangun dan mengelola IKN.

    “Kita jangan termakan suatu brainwashing (cuci otak) bahwa Indonesia negara miskin, Indonesia negara tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa,” kata Prabowo saat paparan di acara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (4/1/2024) silam.

    Prabowo menyinggung kata Belanda ‘minderwaardigheidcomplex’ atau istilah inggrisnya ‘inferiority complex’. Inferiority complex merupakan suatu keadaan di mana seseorang menganggap dirinya lebih rendah dari manusia di sekitarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bahlil Bilang Akan Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barel per Hari, Kader PDIP Beri Sentilan Menohok

    Bahlil Bilang Akan Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barel per Hari, Kader PDIP Beri Sentilan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan membangun kilang minyak nasional berkapasitas 1 juta barel per hari. 

    Pernyataan Bahlil itu mengklarifikasi keterangan sebelumnya soal kilang minyak yang akan dibangun berkapasitas 500 ribu barel per hari. 

    Merespons wacana ini, Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan menohok. 

    “Hahahaha makin kocak pemerintah ini. Dikira bangun kilang minyak seperti bangun kilang padi,” kata Ferdinand dalam akun X pribadinya, Selasa, (11/3/2025).

    Dia menyentil Ketua Umum Partai Golkar itu tak mengerti dengan bidangnya. Dia menyebut Bahlil asal bicara.

    “Makanya harusnya pejabat adalah orang yang mengerti di bidangnya, bukan gini yang asal bicara,” tandas Eks politisi Partai Demokrat ini.

    Sebelumnya, perubahan kebijakan itu disampaikan usai rapat terbatas. Tujuannya kata dia untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pemerataan pembangunan.

    “Salah satu yang kami bahas adalah fokus pada refinery yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500 ribu barel karena kita impor sekitar 1 juta barel per day,” jelas Bahlil.

    1 juta barel akan dibangun di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua.

    Pemerintah juga tetap berkomitmen membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barel per hari. (*)

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)