Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, baru-baru ini mengemukakan salah satu alasan mengenai keberadaan ijazah tak kunjung ditunjukkan ke publik.

    Dalam keterangannya, Yakup mengatakan bahwa ada potensi keributan yang tidak bisa dikendalikan atau chaos ketika ijazah tersebut ditunjukkan.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean memiliki pandangan lain. Ia tidak sependapat dengan Yakup.

    “Kalau alasan Lawyernya bilang nanti chaos, rakyat akan meminta ijazah asli semua pejabat, nggak seperti itu lah,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Dikatakan Ferdinand, sejauh Indonesia merdeka, belum pernah terjadi rakyat meminta mantan pemimpinnya untuk menunjukkan ijazah asli.

    “Atau ijazah pejabat negara, kecuali terindikasi memang punya rekam jejak yang patut diduga memalsukan ijazah. Ini kan Jokowi yang pertama sekali,” cetusnya.

    Merasa muak dengan polemik yang tak berujung, Ferdinand menurutkan hal senada dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

    “Makanya Jokowi tampillah, tunjukkan ijazahnya, gak usah tunjukkan foto, pernah bayar uang kuliah. Banyak yang pernah kuliah sampai semester tujuh tapi DO, gagal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, Yakup Hasibuan, membeberkan alasan kuat mengapa pihaknya belum menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak yang selama ini menuding adanya pemalsuan.

    Dalam keterangannya pada Minggu (15/6/2025) lalu, Yakup menyatakan bahwa menunjukkan dokumen pribadi seperti ijazah bisa memicu keributan besar secara nasional.

  • Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    FAJAR.CO.ID — Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan pedas pada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menganggap Jokowi pantas menyandang nabi. Ferdinand menilai Jokowi seharusnya menjadi napi, bukan dianggap nabi.

    Sebelumnya, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palaka menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Penilaian tanpa dasar itu pun dinilai Ferdinand dapat menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata Ferdinand dilansir dari jpnn.com, Jumat (13/6).

    Mantan politikus Partai Demokrat itu menilai Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan mantan gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia.

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Menurut Ferdinand, Jokowi pantas menghadapi proses hukum, apalagi OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

  • KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Hal ini juga tidak lepas dari isu sebelumnya mengenai gaji hakim yang dinaikkan Presiden Prabowo hingga 280 persen. Latar belakangnya sama, demo menghindari kecurangan.

    Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa usulan KPK tidak layak untuk dijadikan bahan pertimbangan.

    Dikatakan Ferdinand, masalah gaji bukan pemicu utama terjadinya praktik korupsi di kalangan pejabat.

    “Kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan negara yang gajinya hampir sama dengan kita, tapi mereka takut korupsi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Meskipun demikian, Ferdinand tidak menampik bahwa gaji juga bisa menjadi salah satu pemicu. Namun, menurutnya bukan paling utama.

    “Tapi yang paling kendala di kita, menyebabkan korupsi liar di mana-mana adalah biaya politik yang tinggi,” sebutnya.

    Ferdinand kemudian memberikan gambaran, biaya demokrasi di Indonesia yang terbilang sangat tinggi. Untuk maju menjadi Kepala Daerah harus menggelontorkan uang miliaran rupiah.

    “Bahkan kalau di kota besar, harus mengeluarkan ratusan miliar. Dari mana kembalinya duit itu kalau tidak mengambil bagian dari cawe-cawe APBD,” Ferdinand menuturkan.

    Mantan calon DPR RI ini menilai, jika memang pemerintah ingin serius menuntaskan korupsi, maka ongkos politik yang harus dikurangi.

    “Harus ditangani dulu, bagaimana kita menciptakan demokrasi yang murah. Sehingga yang berkualitas nanti akan terpilih,” imbuhnya.

  • Finalis Pemimpin Terkorup, Ferdinand Hutahaean Sebut Jokowi Seharusnya Jadi Napi Bukan Nabi

    Finalis Pemimpin Terkorup, Ferdinand Hutahaean Sebut Jokowi Seharusnya Jadi Napi Bukan Nabi

    GELORA.CO –  Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menilai pikiran Dedy Nur Palakka rusak setelah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Ferdinand pun menilai pernyataan tersebut menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata dia saat dihubungi, Jumat (13/6).

    Ferdinand mengatakan Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan Gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia. 

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Toh, kata Ferdinand, OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

    Dedy dalam tulisannya di media sosial x mengeklaim bahwa Jokowi itu sosok yang memenuhi syarat menjadi nabi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” demikian Dedy menuliskan di x seperti dikutip Kamis.

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

  • Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik izin tambang Nikel di wilayah Raja Ampat saat ini tengah menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

    Bagaimana tidak, salah satu surga dunia yang dimiliki oleh Indonesia itu terancam hilang karena adanya pertambangan nikel.

    Arus penolakan pun terus bergejolak mengingat Raja Ampat sebagai salah satu tempat yang paling dilindungi.

    Terkait hal ini, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean ikut angkat bicara.

    Ferdinand lebih menyoroti terkait anggapan dari para pendukung mantan Presiden Jokowi terkait izin tambang di Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam para pendukung Jokowi.

    Ia bahkan menyebut mereka sudah tidak punya hati.

    “Saya heran, sebetulnya para ternak Mulyono ini masih punya hati atau sudah diganti hati babi sih?,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dimana, mereka menganggap polemik yang terjadi di Raja Ampat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah.

    “Koq bisa-bisanya melihat peristiwa Raja Ampat itu sebagai pepesan kosong dan tidak bermasalah?,” tuturnya.

    “Mata mereka ini perlu diganti dengan mata anjing..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    “Apakah Budi Arie bisa mempertanggungjawabkan ucapannya soal keterlibatan PDI Perjuangan soal Judi Online?” tandasnya.

    Sementara itu, Ferdinand Hutahaean menyebut, jika benar Budi Arie menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon, maka bisa jadi ia sedang membangun skenario untuk menyelamatkan diri dari sorotan publik.

    “Kalau itu benar statement Budi Arie di dalam telepon itu, saya pikir bahwa Budi Arie ini sedang mencari kamuflase atau sebuah kekuatan untuk melindungi dirinya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (25/5/2025).

    Dikatakan Ferdinand, dengan melemparkan isu bahwa PDIP berada di balik tekanan yang ia terima, Budi Arie seolah sedang menciptakan narasi tandingan demi mengalihkan perhatian masyarakat.

    “Maka dia hembuskan isu yang tidak benar untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak benar terhadap dirinya,” lanjutnya.

    Politikus PDIP ini menilai tudingan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa PDIP bukanlah pihak yang tertarik atau perlu repot menghadapi Budi Arie.

    “Budi Arie itu terlalu kecil, sepele, receh, debu kecil di sepatu untuk diganggu PDIP. Budi Arie itu nothing buat PDIP, gak ada apa-apanya,” tegasnya.

    Ia menilai Budi Arie terlalu membesarkan dirinya sendiri, sementara kenyataannya, menurut Ferdinand, tidak ada urgensi bagi PDIP untuk mengurusi atau bahkan menyerang Menteri Koperasi tersebut.

    “PDIP tidak harus capek-capek mengurus seorang Budi Arie, apalagi harus menuding dia dalang Judol,” tambahnya.

    Ferdinand menilai, jika Budi Arie merasa terganggu atau ditekan, sebaiknya ia tidak membangun isu untuk mencari simpati publik.

  • Ferdinand Hutahaean: Kereta Tanpa Rel Dipulangkan, IKN Kembali ke Titik Nol

    Ferdinand Hutahaean: Kereta Tanpa Rel Dipulangkan, IKN Kembali ke Titik Nol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, ikut bersuara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) usai kabar dikembalikannya kereta tanpa rel ke China.

    Dikatakan Ferdinand, langkah itu merupakan simbol nyata dari kegagalan proyek ambisius Presiden Joko Widodo tersebut.

    “Bagi saya memaknai kereta tanpa rel ke China adalah sebagai pertanda bahwa memang IKN itu akan kembali ke titik nol sebelumnya,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (1/5/2025).

    Ferdinand menyebut kawasan IKN hanya akan kembali menjadi wilayah kosong seperti sediakala.

    “Kembali menjadi kawasan seperti semula. Di sana tidak ada kehidupan, seperti yang dicita-citakan Jokowi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menilai kembalinya kereta tanpa rel itu mencerminkan kegagalan total dari keseluruhan rencana pembangunan IKN.

    “Saya melihat bahwa ini pertanda kegagalan dari keseluruhan IKN dan rencana itu akan gagal,” sebutnya.

    Kata Ferdinand, situasi ekonomi Indonesia yang tengah tidak stabil, baik secara nasional maupun global, membuat proyek IKN semakin tidak relevan untuk diteruskan.

    “Karena kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja secara nasional ekonominya maupun secara internasional,” jelas Ferdinand.

    Ia juga meragukan kemungkinan IKN akan selesai sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.

    “Jadi hampir tidak ada kemungkinan kalau IKN itu masih diteruskan,” ucapnya.

    Ferdinand bilang, saat ini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi kenyataan.

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Wakil Ketua MUI Bilang Paus Fransiskus Tokoh Cinta Damai, Kader PDIP: Sangat Beda dengan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean merespon keras pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

    Dalam pernyataannya Anwar Abbas menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus dan menilai bahwa dunia telah kehilangan sosok pemimpin agama yang gigih memperjuangkan perdamaian lintas bangsa dan agama.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutaheaean memberikan sindiran.

    Ia membenarkan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

    Namun, menyindir Anwar Abbas yang sosoknya berbeda dengan Paus Fransiskus

    “Betul pak, dan sangat beda dengan bapak..!,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    Sebelumya, Anwar Abbas menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus dan menilai bahwa dunia telah kehilangan sosok pemimpin agama yang gigih memperjuangkan perdamaian lintas bangsa dan agama.

    “Dunia berduka dengan meninggalnya Paus Fransiskus. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cinta perdamaian,” ujar Anwar Abbas

    Ia menyebut Paus Fransiskus merupakan figur yang aktif menjalin hubungan baik dengan para tokoh dunia, terutama pemimpin agama dari berbagai latar belakang, termasuk Islam.

    “Beliau (Paus) dikenal dekat dengan berbagai tokoh dunia. Di kalangan Islam, beliau dekat dengan Syeikh Al-Azhar untuk mempromosikan perdamaian dunia,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ferdinand Hutahaean Sindir Pembatalan Investasi Konsorsium Korea: Saya Nggak Heran

    Ferdinand Hutahaean Sindir Pembatalan Investasi Konsorsium Korea: Saya Nggak Heran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, menanggapi kabar soal batalnya investasi konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG Energy Solution dalam proyek baterai listrik di Indonesia.

    Menurut Ferdinand, keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia bahkan menyampaikan sindiran terkait posisi Indonesia dalam rantai pasok bahan baku.

    “Korea batalkan investasi battery? Saya ngga heran,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (22/4/2025).

    Ia kemudian menyinggung soal kepemilikan nikel yang selama ini menjadi komoditas andalan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.

    Ferdinand mengklaim, kendati nikel diambil dari tanah Indonesia, namun penguasaan pasarnya disebut bukan berada di tangan bangsa sendiri.

    “Nikel ya bukan punya kita, belinya dari China,” tandasnya.

    Sebelumnya, Konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin oleh LG Energy Solution akhirnya membatalkan keterlibatannya dalam proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar 11 triliun won atau setara USD 7,7 miliar, atau sekitar Rp129,9 triliun jika mengacu pada kurs Rp16.876 per dolar AS.

    Menurut laporan dari Yonhap News Agency, konsorsium tersebut terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, serta sejumlah mitra lainnya.

    Diketahui mereka telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa perusahaan BUMN untuk membangun ekosistem baterai EV yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

    Proyek ini dirancang untuk mencakup seluruh tahapan rantai pasok dari penyediaan bahan mentah, pembuatan prekursor, bahan katode, hingga produksi sel baterai.