Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyemprot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani usai pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi guru viral.

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara sudah kelewat batas dan melukai dunia pendidikan.

    “Saya cuma mau berpesan kepada Sri Mulyani, jangan jadi vampir pajak penghina guru. Kalau sudah vampir pajak rakyat, sudah cukup itu saja. Jangan menjadi penghina guru,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (19/8/2025).

    Ia menegaskan, gaji guru merupakan kewajiban negara, bukan beban sebagaimana yang disampaikan Sri Mulyani.

    “Pernyataan Sri Mulyani itu sebetulnya sudah sangat di luar batas. Mengatakan bahwa guru itu menjadi beban rakyat. Gaji guru itu kewajiban negara,” tukasnya.

    Ferdinand juga menuding ada maksud tersembunyi di balik pernyataan tersebut, yakni keinginan pemerintah agar masyarakat kembali ikut menanggung biaya pendidikan.

    “Saya tahu arahnya, Sri Mulyani itu ingin meminta masyarakat terlibat membiayai guru dengan metodologi SPP zaman dulu. Jadi mau menghilangkan sekolah gratis,” katanya.

    Lebih jauh, ia menyebut pandangan itu bertentangan dengan konstitusi yang jelas mengamanatkan pendidikan gratis untuk rakyat.

    “Nah ini Sri Mulyani mau membelokkan konstitusi, itu haram hukumnya,” tegas Ferdinand.

    Tak berhenti di situ, ia juga balik menyindir pejabat negara yang justru selama ini dianggap sebagai beban rakyat.

    “Coba Sri Mulyani berpikirlah, jangan membebani rakyat ini terus-menerus, untuk membiayai gaji Menteri, fasilitas mewah pejabat, rumah para pejabat, semua rapat di hotel segala macam. Berhentilah membebankan itu kepada rakyat, coba biayai sendiri masing-masing,” imbuhnya.

  • DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    GELORA.CO – Pembahasan naiknya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari kian memanas. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut bahwa secara prinsip kenaikan gaji DPR tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah tampak tidak adil.

    “Secara prinsip sebetulnya kenaikan gaji para pejabat maupun DPR ini harusnya tidak jadi masalah. Ini menjadi masalah karena terlihat sangat tidak adil,” kata Ferdinand, Minggu (17/8/2025).

    Misalnya, rakyat yang kesusahan menghadapi kebijakan pajak yang melonjak tinggi, pejabat justru mendapat kenaikan gaji besar. “Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji,” lanjutnya.

    Menurutnya, jika rakyat benar-benar disejahterakan, maka kenaikan gaji pejabat tidak akan dipersoalkan. Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling. Gaji tinggi bagus, tapi itu juga harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Saat ini kondisi rakyat semakin susah di tengah badai PHK hingga masih sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. “Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah,” cetusnya.

    Melihat realita yang terjadi di kalangan bawah, Ferdinand mempertanyakan fasilitas berlebihan yang didapatkan para pejabat.

    “Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya. Apa fungsi mereka sekarang dengan fasilitas dan gaji sekarang yang besar itu,” tandasnya.

    Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka mengungkap besaran gaji bersih atau take home pay wakil rakyat yang ternyata bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Hasanuddin menjelaskan, angka itu meningkat dibanding periode sebelumnya.

    Pasalnya, kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan mendapatkan tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin dikutip pada Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung soal sulitnya mencari uang halal di dunia politik.

    Menurut Hasanuddin, penghasilan anggota DPR saat ini justru lebih dari cukup. Ia bahkan membandingkan jumlah tersebut jika dihitung per hari.

    “Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali,” katanya.

    Hasanuddin menepis anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia dapur DPR. Sebab, baginya, apa yang diterima para anggota dewan bersumber dari pajak rakyat. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” pungkasnya.

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

  • LMKN Tagih Royalti Musik dari Hotel karena Ada TV di Kamar, Ferdinand: Emangnya Itu Ruang Publik?

    LMKN Tagih Royalti Musik dari Hotel karena Ada TV di Kamar, Ferdinand: Emangnya Itu Ruang Publik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean menyorot tajam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

    Hal ini buntut dari aksi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang melayangkan surat tagihan royalti musik.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean merasa heran dengan hal ini.

    Apalagi, LMKN melayangkan surat tagihan royalti musik karena adanya Televisi (TV) di kamar hotel.

    “TV dikamar Hotel? Emangnya kamar hotel itu ruang publik?,” tulisnya dikutip Rabu (13/8/2025).

    Bahkan mantan Politisi Partai Demokrat ini menyebut LMKN dungu. “LMKN ini memang dungu..!!,” sebutnya.

    Sebelumnya, Pengusaha hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencurahkan perasaannya. Setelah menerima surat tagihan royalti musik dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

    Bagaimana tidak, tagihan itu muncul dengan alasan yang dianggap mencengangkan karena ada televisi (TV) di kamar tamu.

    Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa. Ia mengungkapkan bahwa LMKN mewajibkan seluruh usaha yang menyediakan sarana hiburan, termasuk musik, untuk membayar royalti.

    “Pihak hotel telah menerima surat dari LMKN. Meskipun mereka menyampaikan tidak memutar musik, LMKN menilai televisi di kamar tamu dapat digunakan untuk mendengarkan musik, sehingga tetap dianggap sebagai pemutaran,” kata Adiyasa, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Diketahui, LMKN lahir berdasarkan UU Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

  • Budi Arie Siap Masuk Gerindra Jika Diminta Prabowo, Kader PDIP Turut Kena Sentil

    Budi Arie Siap Masuk Gerindra Jika Diminta Prabowo, Kader PDIP Turut Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean membalas unggahan warganet, @sukardiyahya162 yang menyentil dirinya pindah partai.

    Sukardi Yahya menyebut perpindahan Ferdinand karena sudah tak dipakai, dikaitkan dengan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang menyatakan tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk jika diperintahkan masuk Partai Gerindra.

    “Politik itu dinamis bos. Seperti @ferdinand_mpu dari @Gerindra pindah ke @PDI_Perjuangan. Begitu juga @GunRomli dari @psi_id pindah ke @PDI_Perjuangan. Semua karena ingin numpang hidup yg lebih baik atau di habitat lama dah ga dipakai. Biar tetap eksis lalu pindah,” tulis Sukardi Yahya dikutip, Kamis, (7/8/2025).

    Membalas hal itu, Ferdinand menyebut hal tersebut sebagai pernyataan tolol. Menurutnya, pindah partai bukan soal tidak dipakai atau dipakai.

    “Pernyataan tolol..!! Pindah partai itu bukan soal tidak dipakai atau bukan soal tidak dipakai. Tapi ada nilai yang sedang diperjuangkan,” balas Ferdinand.

    Ia pun memberikan sindiran terkait pola pikir dari Sukardi Yahya yang disebutnya hidup tidak maju.

    “Kalimatmu diatas menunjukkan betapa buruknya karakter mu, pragmatis dan oportunis. Pantas hidupmu tidak maju,” terangnya.

    Sebelumnya, Budi Arie mengaku siap bergabung dengan partai yang dipimpin Prabowo tersebut.

    “Siap. Semua yang diperintah presiden, kita siap. Kita tegak lurus dengan perintah presiden,” ungkap Budi Arie.

    Pernyataan Budi Arie ini sebenarnya merespons Presiden Prabowo yang sempat berseloroh soal status politik Budi Arie dalam Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025).

  • Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum juga menentukan posisi resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran setelah amnesti yang diterima Hasto Kristiyanto ramai menjadi perbincangan.

    Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah hak politik yang sah dimiliki oleh partai berlambang banteng tersebut.

    “Tidak masalah di luar atau dalam pemerintahan. Itu merupakan hak rekan-rekan PDI Perjuangan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (5/8/2025).

    Ia menegaskan bahwa keberadaan PDIP, di manapun posisinya, akan tetap memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ke depan.

    “Di manapun posisi PDIP, baik bagi Indonesia,” tandasnya.

    Politikus yang dikenal vokal ini juga menilai bahwa keberadaan pihak-pihak yang tidak bergabung dalam kekuasaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi.

    Dalam hal ini, PKS memandang sikap PDIP sebagai sesuatu yang layak diapresiasi.

    “PKS menghargai sikap PDIP karena perlu ada penyeimbang dan itu bagus bagi pemerintah,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, yang selalu menemani Hasto dalam agenda persidangan mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai putusan Presiden tersebut.

    “Untuk saat ini kita tidak ingin berspekulasi apapun soal amnesti yang diberikan kepada pak Hasto,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (1/8/2025).

    Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai putusan tersebut.

    “Prinsipnya kami menghargai, menghormati, dan mengucapkan terimakasih terhadap keputusan pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean punya pernyataan menarik terkait Hasto Kristiyanto.

    Pernyataan ini disampaikannya lewat cuitan di akun media sosial, Hasto kembali dikaitkan oleh Ferdinand dengan jabatan lamanya.

    Ia menyebut Hasto Kristiyanto masih jadi sosok yang tepat untuk jabatan Sekertaris Jenderal PDIP.

    Tidak ada nama yang lainnya, menurut Ferdinand sosok Hasto yang tepat untuk jabatan ini.

    “Hasto Kristiyanto, sosok yang tepat untuk kembali duduk sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan..!!,” tulisnya dikutip Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri secara aklamasi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030.

    Keputusan ini diambil setelah seluruh kader dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia sepakat 100 persen untuk menunjuknya kembali memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Selain menjabat sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri juga untuk sementara merangkap jabatan sebagai Sekjen. Sejumlah pihak menilai, sikap Megawati merangkap Sekjen itu sebagai sinyal untuk memberi jalan kepada Hasto kembali menduduki jabatan tersebut.

    Peluang Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP periode lima tahun ke depan dinilai sangat terbuka setelah adanya amnesti dari Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang membelitnya. Kini Hasto sendiri telah bebas dan bisa kembali bersama kader PDIP lainnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah laporan mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan, tidak sedikit yang menyebut penetapan tersangka Roy Suryo Cs hanya menunggu waktu.

    Menghadapi situasi tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar sepertinya tidak kehilangan akal. Ia juga menunjukkan perlawanan.

    Terlebih, ia melihat beberapa pintu yang bisa dimasuki untuk melaporkan Jokowi ke pihak berwajib.

    Khususnya pada klaim Jokowi pada 2017 lalu mengenai Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademiknya.

    Setelah membuat laporan resmi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rismon menegaskan masih akan membuat laporan lagi.

    Ia betul-betul memberikan perlawanan kepada Presiden dua periode tersebut.

    “Berikutnya kami akan laporkan dua laporan lagi, tunggu tanggal mainnya,” kata Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Hanya saja, Rismon belum ingin memberikan keterangan lebih jauh terkait dua laporan yang dimaksud. Begitupun dengan tanggal mainnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan tersebut telah memenuhi unsur.

    “Soal laporan Rismon, kalau kita bicara tentang hukum yah, saya melihat bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong itu memenuhi unsur,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    “Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu,” tambahnya.

    Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

  • Balas Jokowi Soal Tudingan Dibalik Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Beri Tantangan

    Balas Jokowi Soal Tudingan Dibalik Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Beri Tantangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi berupaya menggeser opini publik yang selama ini tertanam soal dugaan ijazah palsu.

    Ditegaskan Rismon, agenda besar politik yang dituding Jokowi sangat keliru.

    “Jokowi itu barangkali hanya untuk menggeser opini publik bahwa kami sebenarnya murni dengan kajian ilmiah membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Ia menekankan bahwa apa yang diungkapkan Jokowi mengenai agenda besar politik itu hanya merupakan narasi liar belaka.

    “Jadi, hal itu merupakan narasi liar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

    Tidak terima dengan narasi yang coba dimainkan Jokowi, Rismon menantang Jokowi agar membuktikan bahwa yang dikatakan itu memang benar.

    “Kami menantang pak Jokowi untuk membuktikan statementnya. Benar tidaknya ada agenda politik dari kami,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, meminta mantan Presiden Jokowi berhenti bermain seolah-olah sebagai korban dalam dugaan ijazah palsu.

    Apalagi baru-baru ini, Jokowi menegaskan bahwa ada agenda politik besar dibalik isu tersebut. Tujuannya, menurunkan reputasinya.

    “Saya kan sudah mengatakan berkali-kali soal ini, bahwa sebetulnya tidak ada agenda besar dibalik ijazah Jokowi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Dikatakan Ferdinand, apa yang saat ini bergulir itu hanya merupakan permainan kecil dari kelompok yang meragukan keaslian ijazah Jokowi.

    “Ini tidak terafiliasi dengan Partai Politik manapun di negara ini. Jadi tidak ada agenda politik, tidak ada agenda besar di sini,” ucapnya.

  • Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut Menteri Natalius Pigai, gagal menegakkan HAM di Indonesia.

    Bukan tanpa alasan, Ferdinand blak-blakan mengatakan hal tersebut dengan berkaca pada insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi.

    “Ini kan persoalan bukan ditindaklanjuti atau tidak. Yang pasti bahwa Natalius Pigai sebagai Menteri HAM telah gagal membina jajarannya untuk berpihak kepada korban pelanggaran HAM,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (7/7/2025).

    Ferdinand menegaskan, perusakan rumah ibadah merupakan pelanggaran HAM yang mesti ditindaklanjuti dengan serius.

    “Natalius Pigai tidak cukup hanya mengklarifikasi seperti itu, tidak menindaklanjuti,” tukasnya.

    Ferdinand bilang, sebagai orang nomor satu di Kementerian HAM, Natalius Pigai mestinya tidak sekadar beretorika terkait peristiwa di Sukabumi.

    “Kita menunggu statementnya dia sebetulnya soal pembubaran ibadah, pelarangan dan penghambatan pembangunan rumah ibadah. Kan kita belum mendengar statement Natalius Pigai dalam hal ini. Itu yang kita tuntut dari dia,” kunci Ferdinand.

    Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan tidak akan memproses usulan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pembubaran retret remaja Kristen di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Pernyataan tegas itu disampaikan Pigai merespons wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Thomas S Swarta, Staf Khusus Menteri HAM.

    Dikatakan Pigai, usulan tersebut tidak mewakili sikap resmi Kementerian HAM.