Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Kejaksaan RI.

    Ini berkaitan dengan salah satu unggahan cuitan Kejaksaan RI di akun media sosial X resminya.

    Ferdinand merespon dan memberi sorotan unggahan dari Kejaksaan RI soal hukum yang berlaku di Aceh.

    Dari cuitan tersebut, Aceh disebut memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia

    “Aceh, yang dijuluki serambi mekkah, memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” tulis unggahan Kejaksaan RI.

    Lewat cuitannya, Ferdinand Hutahaean memberikan respon dan juga sorotannya.

    Ia menyebut saat ini jaksa di Jakarta Selatan saat ini berdiri di dua kaki menurunya.

    Ini berkaitan dengan situasi yang menyeret nama Silfester Matutina yang berstatus tersangka tapi belum ditangkap.

    “Di Jakarta Selatan juga Jaksa berdiri di dua kaki Pak,” tulisnya dikutip Jumat (12/9/2025).

    “1 kaki gemar nahan orang, 1 kaki lagi ngga kunjung berani nahan silfester,” ujarnya.

    Ia pun dengan tegas menyebut ini tindakan ini sebagai tindakan Jaksa Standard Ganda.

    “Kalian Jaksa standar ganda..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Presiden Prabowo Mulai Singkirkan Jejak Jokowi dari Kabinet

    Presiden Prabowo Mulai Singkirkan Jejak Jokowi dari Kabinet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Chusnul Chotimah, menyatakan bahwa langkah Prabowo mengganti menteri-menteri yang sebelumnya menjabat di era Jokowi menunjukkan bahwa presiden mendengar aspirasi rakyat.

    “4 dari 5 menteri yang diganti adalah menteri era Jokowi,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (9/9/2025).

    Dikatakan Chusnul, ini berarti Prabowo mulai melakukan penyaringan terhadap figur-figur lama yang selama ini dinilai publik tidak sesuai dengan harapan.

    “Artinya pak Prabowo itu mendengarkan keinginan rakyat, singkirkan menteri era Jokowi,” tegasnya.

    Chusnul juga menyindir bahwa jika setiap reshuffle Prabowo mengganti empat menteri sekaligus, maka tidak butuh waktu lama untuk bersih-bersih Geng Solo sepenuhnya.

    “Kalau setiap ada reshuffle ada 4 orang, sebentar juga habis,” tandasnya.

    Ia pun mengajak pendukung Prabowo untuk bersabar karena menurutnya proses perombakan ini akan membawa hasil yang diinginkan publik.

    “Sabar, semua akan indah pada waktunya,” kuncinya.

    Sebelumnya, rumor tentang upaya bersih-bersih Geng Solo menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot lima Menteri sekaligus mendadak ramai jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, sebagian besar dari lima nama yang diganti merupakan orang-orang yang terafiliasi sebagai pengikut setia mantan Presiden Jokowi alias Geng Solo.

    Sebut saja Seri Mulyani Indrawati, Dito Ariotedjo, hingga Budi Arie Setiadi. Mereka sebelumnya bahkan sering dicap sebagai Menteri titipan Jokowi.

    Merespons hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa rumor yang berkembang tersebut bisa saja dibenarkan.

  • Ferdinand Hutahaean Geram Silfester Matutina Belum Dipenjara: Jancuk Kalian Kejaksaan!

    Ferdinand Hutahaean Geram Silfester Matutina Belum Dipenjara: Jancuk Kalian Kejaksaan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, meluapkan kemarahannya kepada Kejaksaan RI terkait eksekusi terhadap pendukung setia Jokowi, Silfester Matutina, yang hingga kini belum dipenjara meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Merasa geram, Ferdinand menyentil keras institusi kejaksaan yang menurutnya terkesan mempermainkan hukum.

    “Yuk kita sama-sama sentil kuping Kejaksaan RI yang mempermainkan hukum,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (5/9/2025).

    Ia menilai sikap Kejaksaan yang belum mengeksekusi putusan hakim terhadap Silfester merupakan bentuk penghinaan terhadap dunia peradilan.

    “Perilaku Jaksa ini menghina dunia peradilan dan menghina Hakim yang telah memvonis Silfester,” sesalnya.

    Tak berhenti di situ, Ferdinand bahkan melontarkan kata-kata kasar untuk mengekspresikan kekesalannya. “Dari saya, jancuk kalian Kejaksaan,” Ferdinand mengamuk.

    Meski penuh amarah, ia mencoba meredakan ketegangan dengan mengajak publik menanggapi situasi ini dengan tenang.

    “Silakan dari teman-teman, lampiaskan amarahmu dengan senyum,” tandasnya.

    Sebelumnya, nama Silfester Matutina kembali mencuat ke permukaan publik, usai pernyataannya yang menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Namun di balik tudingan panas tersebut, terkuak kembali rekam jejak hukum Silfester.

    Ia ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun karena terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarganya.

  • Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menyemprot pernyataan Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

    Seperti diketahui, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Luhut justru mengindikasikan adanya masalah serius.

    Ia menilai pernyataan itu seolah mengakui ada praktik yang tidak bersih dalam pemerintahan.

    “Dari pernyataan beliau kan menyatakan bahwa kita nggak sempurna, nggak bersih-bersih amat. Artinya kan ada kotoran, kotoran hukum yang layak ditindak secara hukum,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (5/9/2025).

    Ferdinand menegaskan, jika memang demikian, KPK harus menelusuri lebih jauh.

    “Tinggal KPK menelisik sejauh mana, apakah memang Pak Luhut pernah melakukan pelanggaran pidana dalam pemerintahan yang disebut korupsi atau tidak,” tegasnya.

    Kata Ferdinand, pernyataan Luhut yang terkesan tidak senang dengan OTT dapat diartikan sebagai sikap anti pemberantasan korupsi.

    “Saya pikir ini hanya sebuah respons terhadap sikap Luhut selalu tidak senang dengan OTT. Bahwa seolah-olah OTT itu mengganggu jalannya pemerintahan,” Ferdinand menuturkan.

    Ferdinand juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Luhut bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses pemberantasan korupsi.

    “Jadi yang disampaikan Luhut itu bagi saya adalah sikap anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau bahkan menghalang-halangi pemberantasan korupsi, kan boleh dong dipanggil KPK,” terangnya.

  • Rumah Ahmad Sahroni hingga Sri Mulyani Dijarah Massa, Ferdinand Hutahaean: Presiden Harus Turun Temui Pendemo

    Rumah Ahmad Sahroni hingga Sri Mulyani Dijarah Massa, Ferdinand Hutahaean: Presiden Harus Turun Temui Pendemo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Massa pengunjuk rasa betul-betul muak dengan kebijakan pemerintah. Setelah menghancurkan rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Eko Patrio, kini rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menjadi sasaran.

    Tidak menutup kemungkinan, rumah-rumahan pejabat yang sering mengeluarkan statement kontraversial juga bakal menjadi sasaran amukan massa.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa pengerusakan dan penjarahan itu terjadi karena pemerintah tidak mau mendengar aspirasi rakyat.

    “Suara masyarakat sampai saat ini tidak ada ada yang mendengar. Pemerintah tidak membuka telinga untuk suara rakyat, legislatif tidak membuka telinga untuk suara rakyat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    “Dan, lembaga yudikatif penegak hukum tidak membuka hati, telinga, untuk keluhan masyarakat,” tambahnya.

    Ia menegaskan, oleh sebab itu gelombang kemarahan masyarakat terus berlangsung hingga hari ini.

    “Bagaimana menyelesaikannya? Pemerintah harus bersikap tegas. Presiden harus mengambil langkah serius dalam hal ini,” sebutnya.

    Kata Ferdinand, tidak boleh lagi berspekulasi dan main-main sebab tidak banyak waktu bagi Prabowo untuk segera menentukan sikap.

    “Saran saya kepada Presiden Prabowo, segera tarik polisi dari lapangan. Gantikan untuk sementara dengan kekuatan militer untuk keamanan lingkungan dan wilayah,” Ferdinand menuturkan.

    Selain itu, kata Ferdinand, anggota DPR yang telah memicu sentimen kemarahan masyarakat mestinya segera mengundurkan diri.

  • Rumah Ahmad Sahroni hingga Sri Mulyani Dijarah Massa, Ferdinand Hutahaean: Presiden Harus Turun Temui Pendemo

    Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ferdinand: Kalau Panik, Kenapa Dikirim ke Lapangan? Komandan Juga Salah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menegaskan perlu keterbukaan dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta.

    Ia meminta pihak kepolisian, khususnya Divisi Propam Polri, untuk bersikap transparan dalam mengungkap penanganan para pelaku.

    “Karena masyarakat menuntut keterbukaan informasi terkait penanganan para pelaku yang saat ini katanya sudah dipatsus,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (28/8/2025).

    Dikatakan Ferdinand, selain membeberkan identitas para pelaku kepada publik, Propam juga mesti terbuka menjelaskan motifnya.

    “Mereka harus dilihat, apakah melakukan itu karena in subordinasi atau karena mereka panik,” sebutnya.

    “Kalau panik kan berarti tidak layak dikirim ke lapangan untuk menangani unjuk rasa,” tambahnya.

    Jika benar para pelaku panik, maka ada kesalahan pada pimpinannya karena menurunkan personel yang belum siap berhadapan dengan massa.

    “Kalau panik, dikirim dalam kondisi tidak siap, artinya ada kesalahan dari komandannya. Ini harus dijelaskan ke publik, apa yang terjadi sesungguhnya,” terangnya.

    Kata Ferdinand, sebagai aparat yang bertugas sebagai pengamanan aksi, mereka mestinya tetap memberikan pendekatan preventif.

    “Bagaimana dengan pertanggungjawaban pimpinan Polri, dalam hal ini juga kan kita tuntut,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menuntut klarifikasi dari jajaran pimpinan Polri. Menurutnya, tanggung jawab tidak hanya ada di tingkat pelaku lapangan, tetapi juga pada pimpinan tertinggi.

  • Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyemprot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani usai pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi guru viral.

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara sudah kelewat batas dan melukai dunia pendidikan.

    “Saya cuma mau berpesan kepada Sri Mulyani, jangan jadi vampir pajak penghina guru. Kalau sudah vampir pajak rakyat, sudah cukup itu saja. Jangan menjadi penghina guru,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (19/8/2025).

    Ia menegaskan, gaji guru merupakan kewajiban negara, bukan beban sebagaimana yang disampaikan Sri Mulyani.

    “Pernyataan Sri Mulyani itu sebetulnya sudah sangat di luar batas. Mengatakan bahwa guru itu menjadi beban rakyat. Gaji guru itu kewajiban negara,” tukasnya.

    Ferdinand juga menuding ada maksud tersembunyi di balik pernyataan tersebut, yakni keinginan pemerintah agar masyarakat kembali ikut menanggung biaya pendidikan.

    “Saya tahu arahnya, Sri Mulyani itu ingin meminta masyarakat terlibat membiayai guru dengan metodologi SPP zaman dulu. Jadi mau menghilangkan sekolah gratis,” katanya.

    Lebih jauh, ia menyebut pandangan itu bertentangan dengan konstitusi yang jelas mengamanatkan pendidikan gratis untuk rakyat.

    “Nah ini Sri Mulyani mau membelokkan konstitusi, itu haram hukumnya,” tegas Ferdinand.

    Tak berhenti di situ, ia juga balik menyindir pejabat negara yang justru selama ini dianggap sebagai beban rakyat.

    “Coba Sri Mulyani berpikirlah, jangan membebani rakyat ini terus-menerus, untuk membiayai gaji Menteri, fasilitas mewah pejabat, rumah para pejabat, semua rapat di hotel segala macam. Berhentilah membebankan itu kepada rakyat, coba biayai sendiri masing-masing,” imbuhnya.

  • DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    GELORA.CO – Pembahasan naiknya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari kian memanas. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut bahwa secara prinsip kenaikan gaji DPR tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah tampak tidak adil.

    “Secara prinsip sebetulnya kenaikan gaji para pejabat maupun DPR ini harusnya tidak jadi masalah. Ini menjadi masalah karena terlihat sangat tidak adil,” kata Ferdinand, Minggu (17/8/2025).

    Misalnya, rakyat yang kesusahan menghadapi kebijakan pajak yang melonjak tinggi, pejabat justru mendapat kenaikan gaji besar. “Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji,” lanjutnya.

    Menurutnya, jika rakyat benar-benar disejahterakan, maka kenaikan gaji pejabat tidak akan dipersoalkan. Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling. Gaji tinggi bagus, tapi itu juga harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Saat ini kondisi rakyat semakin susah di tengah badai PHK hingga masih sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. “Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah,” cetusnya.

    Melihat realita yang terjadi di kalangan bawah, Ferdinand mempertanyakan fasilitas berlebihan yang didapatkan para pejabat.

    “Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya. Apa fungsi mereka sekarang dengan fasilitas dan gaji sekarang yang besar itu,” tandasnya.

    Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka mengungkap besaran gaji bersih atau take home pay wakil rakyat yang ternyata bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Hasanuddin menjelaskan, angka itu meningkat dibanding periode sebelumnya.

    Pasalnya, kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan mendapatkan tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin dikutip pada Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung soal sulitnya mencari uang halal di dunia politik.

    Menurut Hasanuddin, penghasilan anggota DPR saat ini justru lebih dari cukup. Ia bahkan membandingkan jumlah tersebut jika dihitung per hari.

    “Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali,” katanya.

    Hasanuddin menepis anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia dapur DPR. Sebab, baginya, apa yang diterima para anggota dewan bersumber dari pajak rakyat. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” pungkasnya.

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).