Xcloud.id

Tag: Ferdinand Hutahaean

  • Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait pembangunan 40 ribu rumah dalam program tiga juta rumah, mendapat sorotan tajam dari Ferdinand Hutahaean.

    Politikus PDIP ini menyamakan klaim Maruarar dengan kisah Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam semalam demi Roro Jonggrang.

    “Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Maruarar, agak tidak masuk akal karena pembangunan rumah tidak seperti membangun rumah-rumahan. Tidak seperti membuat tahu goreng,” ujar Ferdinand dalam unggahan akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean dikutip pada Jumat (17/1/2025).

    Ferdinand menjelaskan bahwa pembangunan rumah melibatkan banyak proses, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, administrasi, hingga pencarian bahan dan tenaga kerja.

    “Saya kaget kenapa bisa dalam tiga bulan dibangun 40 ribu rumah. Saya orang yang tidak percaya dengan klaim ini,” cetusnya.

    Ia heran bagaimana 40 ribu rumah bisa dibangun hanya dalam waktu tiga bulan.

    “Kecuali ini bisa terjadi kalau perumahan yang telah dibangun developer swasta kemudian bekerja sama dengan kementerian dan diakui sebagai program yang dicanangkan Prabowo,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa klaim tersebut hanya upaya memperbesar pencapaian yang belum tentu benar-benar ada.

    Bahkan, Ferdinand mengungkap bahwa sebelumnya Maruarar kerap mengeluh soal anggaran dan dukungan di DPR.

    “Ara terlihat membesar-besarkan apa yang dia lakukan padahal sejak awal soal anggaran saja Ara (sapaan Maruarar) pusing,” Ferdinand menuturkan.

  • Bela Jokowi yang Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia, Husin Shihab: Jangan Mau Diadu Domba

    Bela Jokowi yang Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia, Husin Shihab: Jangan Mau Diadu Domba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi Shihab, menanggapi tuduhan yang menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia.

    Ia membela Jokowi dan mengungkapkan dugaan bahwa OCCRP bisa jadi merupakan agen Amerika Serikat (AS) yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia.

    Husin mengkritik OCCRP, yang baru-baru ini merilis laporan yang mencatut nama Jokowi dalam konteks korupsi.

    Menurutnya, laporan tersebut bisa saja bagian dari upaya luar negeri untuk memecah belah anak bangsa Indonesia.

    “Jangan-jangan OCCRP adalah agent AS untuk mengadudomba anak bangsa di Indonesia?,” ujar Husin dalam keterangannya di aplikasi X @HusinShihab (2/1/2025).

    Lebih lanjut, Husin menegaskan bahwa selama Jokowi menjabat sebagai presiden, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam kemandirian dan penguatan posisi di kancah internasional, termasuk dalam sektor ekonomi dan sumber daya alam.

    “Selama pak Jokowi jadi presiden, AS gak bisa kontrol Indonesia lagi,” ungkapnya.

    Sebagai contoh, Freeport, perusahaan tambang besar yang semula menjadi cadangan emas bagi AS, kini telah diakuisisi dengan mayoritas saham Indonesia (51 persen).

    “Freeport diakuisisi 51 persen yang selama itu jadi cadangan emas AS dan banyak lagi,” Husin menuturkan.

    Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dan terjebak dalam upaya adu domba yang mungkin sedang dirancang oleh pihak-pihak tertentu. “Hati-hati lur, jangan mau diadu domba!,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyarankan Jokowi untuk segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Pengadilan Belanda.

  • Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyinggung ihwal dokumen penting Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dibawa dan dinotariskan di Rusia.

    “CMIIW, dokumen dinotariskan kan fungsinya untuk mengesahkan dokumen penting, seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak, ya?,” kata Sigit Widodo dalam Akun X, Senin, (30/12/2024).

    Dia mempertanyakan alasan dibawanya dokumen tersebut ke Rusia. “Kalau ada dokumen yang katanya dibawa ke Rusia untuk dinotariskan, buat apa ya? Biar sah menurut Hukum Rusia?,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mencoba memberikan penjelasan kepada Sigit Widodo. “Dinotariskan kan artinya tidak selalu dalam konteks pengesahan dokumen,” kata Ferdinand.

    Lebih jauh dia menjelaskan bahwa dinotariskan dalam hal ini untuk diamankan. Lalu dia menyentil Sigit Widodo sebagai Kader PSI. “Dinotariskan disini adalah diamankan, disimpan pada notaris untuk dicatat sebagai barang berharga pemilik. Ibarat wasiat disimpan di notaris,” ujarnya.

    “Yang begini otak orang PSI emang tak mampu menjangkau,” lanjut Ferdinand Hutahaean.

    Sebelumnya, Analis Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku dititipi dokumen penting oleh Hasto untuk disimpan dan dinotariskan di Rusia.

    “Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat saja,” kata Connie lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (25/12/2024).

  • Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean “menyemprot” para Anggota DPR RI soal kenaikan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Menurutnya, DPR seolah tak malu terkait inisiator PPN. Pasalnya, para Anggota DPR lah yang dulunya setuju dengan kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

    Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

    “Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya. 

    Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

    Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

    Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

    Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar) 

  • Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak akan berani masuk ke salah satu partai politik manapun.

    Alasannya kata dia, Jokowi takut dijadikan ornamen hiasan tak berguna oleh partai politik yang dimasuki.

    “Jokowi tak akan berani masuk salah satu partai politik. Kenapa tak berani? Takut hanya dijadikan ornament hiasan tak berguna,” kata Ferdinand dalam akun X, Sabtu, (21/12/2024). 

    Bahkan Ferdinand menyebut Jokowi juga tak akan berani mendirikan partai politik sendiri karena takut ketahuan tak memiliki massa pemilih.“Jokowi tak akan berani mendirikan partai politik. Kenapa? Takut ketauan tak punya massa pemilih dan malu-maluin,” tambahnya. 

    Seperti diketahui, Jokowi telah resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. 

    Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal untuk menjatuhkan pilihan kepada parpol lain untuk berlabuh setelah dipecat oleh PDIP. (selfi/fajar) 

  • Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemecatan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dari PDI Perjuangan disebut karena karma.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemecatan itu merupakan karma dari konspirasi secara tidak sah yang dilakukan Istana dalam mengambil alih Demokrat di masa Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tutur Dino Patti Djalal dalam akun X, Selasa, (17/12/2024). 

    Merespon hal itu, Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengungkit kisah pengambil alihan Partai Demokrat.

    Dia mengaku punya cerita tentang pengambilan alihan Demokrat yang hingga saat ini belum didengar publik.

    “Saya orang yang punya cerita tentang kisah pengambil alihkan Demokrat ini. Kalau saya buka pasti bikin suasana publik kaget. Cerita yang belum didengar publik,” ungkap Ferdinand.

    Diketahui, Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. (selfi/fajar)