Tag: Fenny Apridawati

  • Pemkab Sidoarjo targetkan renovasi 800 warung rakyat

    Pemkab Sidoarjo targetkan renovasi 800 warung rakyat

    Program Warung Rakyat Direnovasi ini diharapkan memiliki multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja baru

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada 2025 dengan target sebanyak 800 warung di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yang akan direnovasi.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program prioritas Pemkab Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berkembang dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini diharapkan memiliki multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja baru,” kata Fenny dalam keterangannya di Sidoarjo, Selasa.

    Dalam kegiatan sosialisasi program terkait kepada seluruh camat dan kepala desa serta lurah di Sidoarjo yang diadakan Pemkab tersebut, Fenny menyatakan keberadaan warung rakyat tersebut juga memperkuat posisi Sidoarjo sebagai salah satu episentrum UMKM di Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini ada lebih dari 200 ribu UMKM yang terdaftar sebagai binaan Pemkab melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

    Fenny menilai jumlah tersebut sangat berperan besar dalam menopang pilar ekonomi Kabupaten Sidoarjo dan berpotensi untuk menciptakan seratus ribu lapangan kerja baru.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021–2026.

    Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target akhir dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” tutur Edi.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program adalah sebanyak 393 warung direnovasi pada 2022, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah ada 1.210 warung yang berhasil direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi tahun ini,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung pada tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Edi menjelaskan sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya dengan model Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” ucap Edi.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.

    Hal itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivitasi IKD.

    Korban yang dihubungi diminta menyerahkan data pribadinya untuk dibantu melakukan aktivitasi IKD. Namun data pribadi korban digunakan oknum penipu untuk tindak kejahatan.

    “Atas maraknya kejahatan tersebut Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Senin (17/2/2025).

    Dalam surat tersebut Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat Sidoarjo untuk berhati-hati. Masyarakat diminta waspada jika dihubungi seseorang yang menawarkan bantuan melakukan aktivitasi IKD.

    “Jangan percaya meski oknum penipu tersebut mengatasnamakan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,” pesan Sekda.

    Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo dan Kepala desa atau Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

    Surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2025 kemarin diharapkan tersampaikan juga kepada masyarakat luas.

    Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

    Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

    Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

    Kedua aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Proses aktivasi IKD sendiri dilakukan secara offline, bukan melalui media online, telepon, video call, dan share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

    Diinformasikan juga bahwa pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono serta kantor kecamatan setempat.

    Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo agar segera melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo atau pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan maupun Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (isa/ted)

  • Warga Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung Ikut Jihad Rawat Kali

    Warga Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung Ikut Jihad Rawat Kali

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Afvoer Kedungkampil dan saluran primer Kanal Porong di Desa Kedungsumur, Kecamatan Krembung, menjadi sasaran Jihad Rawat Kali pada Minggu (16/2/2024).

    Ratusan ASN Sidoarjo dibantu warga Desa Kedungsumur bergotong royong membersihkan sampah di sungai tersebut. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta anggota Polresta Sidoarjo juga turut serta dalam kerja bakti tersebut.

    Afvoer tersebut dipenuhi tumbuhan enceng gondok bercampur sampah rumah tangga. Jihad Rawat Kali yang terus dikampanyekan Pemkab Sidoarjo kali ini dipimpin oleh Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengapresiasi keterlibatan warga Desa Kedungsumur dalam Jihad Rawat Kali. Ia mengatakan kontribusi masyarakat Sidoarjo dalam program Jihad Rawat Kali sangat dibutuhkan. Menurutnya, menjaga lingkungan, khususnya merawat sungai, merupakan tanggung jawab bersama.

    “Air merupakan sumber kehidupan kita. Kami sangat mengapresiasi jika setelah Jihad Rawat Kali, warga juga ikut memelihara dan merawat sungai,” ucapnya.

    Fenny menyampaikan bahwa dukungan warga terhadap program Jihad Rawat Kali dapat diwujudkan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Warga diharapkan ikut menjaga kebersihan sungai. Selain itu, ia meminta agar bangunan rumah saat ini tidak lagi membelakangi sungai, melainkan dibangun menghadap sungai. Menurutnya, hal tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sungai di hati masyarakat.

    “Mulai saat ini, tidak boleh ditawar-tawar lagi atau ditunda-tunda lagi. Jika membangun rumah, wajib menghadap sungai agar kita lebih mencintai sungai karena sungai adalah sumber kehidupan manusia,” pesannya.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, juga meyakini bahwa sungai dapat membawa keberkahan jika dirawat dengan baik. Menurutnya, sungai yang bersih dapat dijadikan tempat wisata. Apalagi, Desa Kedungsumur sudah dikenal sebagai kampung jajanan. Keberadaan sungai yang terawat akan mendukung pengembangan kampung wisata UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

    “Kalau bersih, Kanal Porong ini bisa dijadikan tempat wisata dan mendukung kampung wisata UMKM di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya. [isa/aje]

  • Pemkab Sidoarjo Libatkan ASN Percantik Taman dan Pedestrian

    Pemkab Sidoarjo Libatkan ASN Percantik Taman dan Pedestrian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus menggencarkan program kebersihan lingkungan. Setiap Jumat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo diajak melakukan kerja bakti. Sungai – sungai dibersihkan bersama, begitu pula taman dan jalur pedestrian yang dipercantik.

    Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik, seperti taman pasif di Exit Tol Sidoarjo dan Monumen Pancasila. Sementara itu, jalur pedestrian yang dibersihkan membentang dari Jalan Pahlawan hingga Jalan Thamrin, Sidoarjo.

    Kerja bakti massal dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam kegiatan ini, rumput liar yang tumbuh di taman pasif Exit Tol Sidoarjo dibersihkan, dan sampah di kolam Monumen Pancasila diangkat. Selain itu, ratusan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mengecat ulang trotoar di sepanjang Jalan Pahlawan hingga Jalan Thamrin untuk memperbarui cat yang memudar.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu program prioritas Pemkab Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa kebersihan sungai, taman, dan jalan harus dijaga bersama. Oleh karena itu, seluruh ASN Sidoarjo diwajibkan mengikuti program Jihad Rawat Kali setiap Jumat pagi untuk membersihkan sungai-sungai dari sampah maupun tumbuhan liar. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan,” ujar Fenny.

    Ia berharap, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Fenny meyakini bahwa keterlibatan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

    “Kewajiban pemerintah adalah membangun taman, tetapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Sebab, yang menikmati hasilnya adalah kita semua,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Fenny menyampaikan bahwa ke depan Pemkab Sidoarjo akan melibatkan para pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mereka akan diajak membersihkan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Menurutnya, dukungan dari pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan. “Beberapa pelaku usaha sudah merespons rencana ini. Ke depan, mereka akan ikut kerja bakti bersama kita,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, menyatakan bahwa program kerja bakti bersama ini sangat membantu pihaknya. Ia menjelaskan bahwa DLHK merawat puluhan taman yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk taman aktif dan taman pasif seperti taman di Exit Tol Sidoarjo dan sekitar Monumen Pancasila. “Meskipun taman pasif tetap memerlukan perawatan, kami menjadwalkan perawatan secara bergilir setiap hari,” ucap Hery.

    Menurutnya, musim penghujan menjadi tantangan tersendiri karena rumput liar tumbuh dengan cepat. Timnya harus bekerja keras menjaga taman tetap bersih, sebab saat satu taman selesai dibersihkan, taman lainnya sudah mulai ditumbuhi rumput liar.

    “Setiap hari kami melakukan perawatan. Namun, karena cakupan wilayah yang luas dan pertumbuhan rumput liar yang cepat saat musim hujan, satu taman selesai dibersihkan, taman yang lain sudah kembali ditumbuhi rumput liar,” jelasnya. (isa/kun)

  • Sekda Sidoarjo Tinjau Langsung Banjir Waru dan Tanggulangin

    Sekda Sidoarjo Tinjau Langsung Banjir Waru dan Tanggulangin

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya menangani banjir yang melanda wilayah Kecamatan Waru dan Tanggulangin secara maksimal. Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo Fenny Apridawati yang ditugaskan oleh Plt. Bupati Sidoarjo untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk meninjau kondisi dan mencari solusi terbaik.

    Kunjungan pertama dilakukan di Desa Medaeng, Kecamatan Waru. Berbagai permasalahan  yang menjadi penyebab banjir ditemukan.  Salah satu kendala utama adalah keberadaan sudetan dan bangunan liar di sempadan sungai yang menyebabkan aliran air terganggu.

    “Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya menjaga sempadan sungai. Bahkan, ada bangunan liar yang hampir memenuhi sepanjang aliran sungai. Hal ini sangat mengganggu aliran air dan menyebabkan sungai meluap, menggenangi wilayah lainnya, terutama saat hujan deras,” ujar Fenny.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendatangkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai. Namun, karena keterbatasan ruang akibat banyaknya bangunan liar, alat berat yang lebih kecil akan digunakan.

    Pemerintah berharap masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai segera membongkar bangunan tersebut secara sukarela sebelum tindakan tegas dilakukan.

    Sementara itu, di Kecamatan Tanggulangin, banjir telah merendam 11 desa dengan total 9.121 warga terdampak. Salah satu penyebab utama banjir adalah penurunan tanah (subsidence) yang terjadi hingga beberapa sentimeter setiap tahunnya.

    “Mohon masyarakat tetap sabar. Insya Allah, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Layanan kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan dari BPBD akan terus dilakukan secara optimal. Puskesmas siaga 24 jam juga telah dikerahkan untuk melayani masyarakat terdampak,” paparnya.

    Salah satu fasilitas umum yang terkena dampak adalah SMPN 2 Tanggulangin, yang terendam banjir hingga 70 cm. Meskipun sekolah tersebut telah ditinggikan, banjir tetap terjadi karena penurunan tanah. Untuk sementara, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring.

    “Kami akan melaporkan kondisi ini kepada Plt. Bupati Sidoarjo untuk mempertimbangkan solusi terbaik, apakah sarana sekolah perlu ditinggikan lagi atau perlu dilakukan merger dengan sekolah lain,” urai Fenny.

    Selain meninjau lokasi banjir, Fenny juga menyerahkan bantuan sembako dari Baznas kepada warga terdampak yang ditampung sementara di salah satu bangunan TPQ di Desa Kedungbanteng. Sebanyak 40 jiwa saat ini berada di pengungsian.

    Selain itu, PDAM Delta Tirta juga menyalurkan bantuan air bersih bagi warga di lokasi pengungsian. Pemkab Sidoarjo terus berupaya memberikan penanganan terbaik untuk masyarakat terdampak banjir dan berharap kondisi segera membaik. (isa/but)

  • Dekatkan Pelayanan Pembayaran PKB, Pemkab Sidoarjo Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

    Dekatkan Pelayanan Pembayaran PKB, Pemkab Sidoarjo Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sistem Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kini diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo telah memungut langsung tambahan pajak kepada pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, tidak lagi diatur mengenai bagi hasil pajak, tetapi diterapkan sistem opsen.

    Opsen sendiri adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Kebijakan ini mulai dijalankan Pemkab Sidoarjo sejak 5 Januari 2025 sesuai amanat UU tersebut.

    Pagi tadi, sosialisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan di Kantor Kecamatan Gedangan pada Senin (20/1). Kegiatan ini dibarengi dengan peluncuran Samsat Payment Point. Keberadaan Samsat Payment Point diharapkan dapat memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam membayar PKB tahunan di Kantor Kecamatan Gedangan.

    Sosialisasi dan peluncuran Samsat Payment Point dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kresna Bimasakti, serta seluruh camat, kepala desa, dan kepala kelurahan se-Kecamatan Gedangan.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, potensi pendapatan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo dalam setahun bisa mencapai Rp386 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp82 miliar dibandingkan sistem bagi hasil yang diterapkan sebelumnya.

    Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi, di mana 70% masuk ke kas provinsi dan 30% diserahkan ke kabupaten/kota. Sistem tersebut berlaku sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022 disahkan untuk menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

    “Opsen PKB dan BBNKB adalah peluang untuk menambah PAD kita guna mendukung pembangunan,” ucapnya.

    Namun, Fenny menjelaskan bahwa peningkatan terbesar berasal dari Opsen PKB, sementara peningkatan Opsen BBNKB masih terbilang kecil. Padahal, potensi peningkatan Opsen BBNKB sangat besar, mengingat masih banyak kendaraan warga Sidoarjo yang menggunakan pelat nomor luar Sidoarjo, termasuk kendaraan operasional perusahaan.

    Oleh karena itu, Fenny mengimbau para camat, kepala desa, dan kepala kelurahan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah mereka agar mengalihkan kendaraan operasionalnya ke pelat nomor W (Sidoarjo).

    “Kita harus berani bergerak. Perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo diimbau agar kendaraan operasionalnya dapat dibaliknamakan ke pelat W Sidoarjo. Tolong ya, Pak,” pintanya kepada seluruh camat, kepala desa, dan kepala kelurahan yang hadir.

    Fenny juga menegaskan bahwa pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB oleh Pemkab Sidoarjo tidak memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Nilai pajak kendaraan bermotor yang dibayar tetap sama dengan nilai sebelumnya.

    Dengan kata lain, tidak ada kenaikan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Perubahan hanya terdapat pada rincian item pembayaran Opsen PKB yang muncul pada bukti pembayaran. Besaran pembayaran pada item Opsen PKB tersebut mengurangi besaran pembayaran pada item PKB sebelumnya.

    “Pajak kendaraan bermotor tidak naik. Berita yang kemarin viral bahwa Opsen PKB dan BBNKB menyebabkan kenaikan pajak itu tidak benar. Pajak tidak naik karena perhitungannya tetap sama,” jelasnya.

    Hermadi Listiawan, warga Sidoarjo, mengetahui berita viral terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor tersebut. Namun, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri dengan membayar pajak kendaraan bermotornya.

    Hasilnya, ia memastikan bahwa tidak ada perubahan pada jumlah pembayaran pajak kendaraannya dibandingkan tahun lalu. “Jumlah PKB yang saya bayar masih sama dengan tahun lalu, bahkan berkurang 100 rupiah,” ungkapnya. (isa/ian)

  • KORPRI Sidoarjo Resmi Dikukuhkan

    KORPRI Sidoarjo Resmi Dikukuhkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo Jum’at (17/1/2025).

    Hadir dalam prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati., SKM., M.Kes itu, Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M.Kndan jajaran Forkopimda Kab. Sidoarjo.

    Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si dalam sambutannya mengharapkan agar Dewan pengurus korpri menjadi pelopor serta naungan bagi anggotanya.

    “Saya mendokan agar pengurus korpri yang baru saja dulantik menjadi abdi negara yang berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi pelopor bagi anggota Korpri lainya,” kata Jazuli.

    Selanjutnya menjadi pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas harus ikhlas dan menjadi team work yang baik serta jangan sampai mengecewakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kekompakan kebersamaan dan sinergitas KORPRI Itu dalam satu tubuh dalam artian mari maju, bekerja, senang bersama, serta kerja secara ikhlas,” terangnya.

    Sementara Plt. Bupati Subandi menyampaikan terima kasih atas wejangan wejangan luar biasa yang telah diberikan Akh Jazuli yang dapatnya bisa dijadikan penyemangat bagi pengurus KORPRI Kab. Sidoarjo

    Subandi juga mengingatkan kepada pengurus KORPRI yang baru dilantik bahwa tugas dan fungsi KORPRI adalah pengabdian untuk bangsa dan negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merubah mindset dari segala sesuatu yang susah menjadi mudah.

    “Mari kita bekerja santai tapi serius agar pekerjaan itu ringan dirasa, sebagai kepala daerah bukan suatu hal mudah membawa gerbong pemerintahan yang begitu besar, untuk itu mari bersama KORPRI yang sudah dilantik ini mulai pengurus dan anggota mari betul-betul bisa merubah mindset untuk memudahkan pelayanan kepada Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya

    Lanjut Subandi, pada hari ini adalah bukti nyata bahwa Sidoarjo terus berbenah sebagai abdi negara yang tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan. Bekerja bersama-sama melakukan perubahan di Kabupaten Sidoarjo ini menjadi lebih baik lagi, dengan terus menjaga komunikasi serta koordinasi antara pimpinan daerah, pejabat serta pegawai ASN, tingkat kan kedekatan agar segala persoalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini dapat diatasi bersama.

    Plt Bupati juga mengajak untuk bersama membuat perubahan di Kab.Sidoarjo, senantiasa duduk bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Subandi juga mengajak ikut berperan serta menyukses kan visi dan misi bupati dan awakil, bersama cegah korupsi, guyup rukun.

    “Sekali lagi selamat bagi pengurus KORPRI yang telah dikukuhkan semoga langkah saudara semua senantiasa bermanfaat bagi anggota KORPRI masyarakat serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan yang ada di Sidoarjo,” harapnya. (isa/kun)

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)

  • Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jihad rawat sungai menjadi program Pemkab Sidoarjo dalam menggecarkan bersih-bersih sungai dari sampah. Pemkab Sidoarjo menggerakkan seluruh elemen untuk menyusuri dan diidentifikasi. Jika banyak sampah langsung ditangani.

    Kegiatan Jihad rawat sungai ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Ini menjadi tugas baru bagi mereka. Seluruh ASN diajak keluar kantor untuk kerja bakti membersihkan sungai-sungai yang ada.

    Pemkab Sidoarjo menamakan aksi itu sebagai jihad rawat sungai Sidoarjo. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga diajak bersinergi. Demikian juga dengan pemerintah desa. Mereka diajak bersama-sama menuntaskan permasalahan sampah sungai.

    Seperti dilakukan jihad rawat kali di Avoer Kedungan yang berada di Desa Candi Pari Kecamatan Porong. Tumbuhan enceng gondok memenuhi aliran sungai tersebut. Enceng gondok yang juga bercampur sampah itu menyumbat jembatan sungai.

    Kurang lebih 500 orang ASN Sidoarjo bersama anggota Kodim 0816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo serta masyarakat setempat dikerahkan untuk membersihkannya.

    Satu persatu memegang galah panjang yang disambung garpu besi. Dengan alat modifikasi itu enceng-enceng gondok dapat dinaikkan kedaratan. Selain itu juga menggunakan kail jangkar yang diikat tali tambang. Alat buatan itu mampu menarik enceng gondok dan sampah yang berada didalam sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi serta Dandim Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati juga ikut terjun langsung membersihkan sampah sungai. Menarik enceng gondok dilakukannya bersama-sama. Selain tenaga manual, Pemkab Sidoarjo juga menerjunkan satu excavator dan dua truk sampah. Alat berat itu mampu mempercepat pembersihan sampah sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan kerja bakti membersihkan sungai akan terus dilakukan. Sungai-sungai yang ada akan dicek kebersihannya. Jika banyak sampah, seluruh ASN Sidoarjo akan diterjunkannya. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga dilibatkannya. Upaya itu sebagai langkah antisipasi banjir dimusim penghujan saat ini.

    “Kita gerakkan jihat rawat sungai, artinya kita akan susuri sungai jika ada sungai yang terhambat sampah termasuk enceng gondok langsung kita bersihkan, ini tadi ada tiga Kasur yang dibuang di sungai,” ucapnya Minggu (12/1/2025).

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi juga berharap dukungan masyarakat untuk ikut serta menjaga sungainya. Caranya dengan tidak membuang sampah di sungai. Dikatakannya sampah sungai menjadi penyebab banjir. Sampah akan menyumbat aliran sungai. Akibatnya air sungai akan meluber kepemukiman jika hujan deras.

    Oleh karenanya ia meminta seluruh masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak dibuang dijalan apalagi di sungai.

    “Saya tidak ingin ada hujan sedikit Sidoarjo banjir, mencegah banjir ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan pimpinan daerah saja namun juga kepala desa, pak camat, seluruh OPD dan masyarakat,” terangnya.

    H. Subandi juga meminta kepada pemerintah desa untuk segera membuat Peraturan Desa/Perdes tentang pengelolaan sampah. Perdes tersebut juga dimintanya mencantumkan sanksi bagi warga yang melanggar larangan buang sampah sembarangan.

    Dengan Perdes tersebut ia yakin pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik. Terlebih mampu mengubah kebiasaan buruk masyarakat yang seenaknya membuang sampah.
    “Kita sudah perintahkan kepada kepala desa untuk bikin Perdes sampah, biar nanti membuang sampah tidak disungai,” papar Bupati Sidoarjo terpilih periode 2025-2030 itu. [isa/aje]

  • Bersih-bersih Sungai Jadi Agenda Wajib ASN Pemkab Sidoarjo

    Bersih-bersih Sungai Jadi Agenda Wajib ASN Pemkab Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kegiatan bersih-bersih sungai terus digalakkan oleh Pemkab Sidoarjo. Tak hanya untuk ASN yang diwajibkan, melainkan Seluruh pihak dilibatkan. Tidak anggota Kodim 0816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo, juga harus mengikutinya.

    Hari Jumat yang biasa diisi kegiatan senam bersama, namun kali ini ASN Sidoarjo diajak bersih-bersih sungai. Setiap OPD mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri dalam membersihkan sungai.

    Para ASN dibantu anggota Koramil dan anggota Polsek setempat. Seperti yang dilakukan ASN Bappeda Sidoarjo bersama Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo dan Kantor Kecamatan Prambon pagi tadi di Avoer Kajartengguli Kecamatan Prambon.

    Tumbuhan enceng gondok yang memenuhi Sungai Kajartengguli di Desa Jati Alun-alun itu dibersihkan bersama. Satu alat berat excavator serta dua unit truk pengangkut sampah juga didatangkan.

    Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati bersama Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman ikut hadir dalam aksi bersih-bersih sungai tersebut.

    Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan menjaga dan merawat sungai menjadi tugas bersama. Sungai di Kabupaten Sidoarjo wajib bersih dari segala sampah. Tidak hanya sampah rumah tangga, namun juga tumbuhan liar seperti enceng gondok. “Sungai atau kali wajib bersih dari sampah atau enceng gondok, tolong kerja baktinya difokuskan kearah sana dulu,” ucapnya Jumat (10/1/2025).

    Sekda Sidorjo Fenny Apridawati meminta jajaran Forkopimka Prambon komitmen untuk menjaga dan merawat sungai. Ia berharap tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah disungai.

    Sampah di sungai penyebab banjir. Aliran sungai yang tersumbat sampah menjadi penyebabnya. Bahkan menurutnya banyak kasus penyakit terjadi karena tercemarnya air sungai. “Ini kenapa stunting dan penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan melalui sanitasi terjadi, padahal penurunan stunting sangat kita harapkan,” imbuhnya.

    Fenny juga meminta mengaktifkan kembali polisi sampah. Pasalnya ia masih melihat ada warga yang membuang sampah sembarangan. Tidak hanya membuang sampah dijalan. Namun juga membuangnya disungai. Aktivitas tidak terpuji itu dilakukan sewaktu mereka berangkat kerja.

    “Informasi yang kita dapat dan kami cek kelapangan langsung, ada warga kalau pagi mau berangkat kerja itu membawa bungkusan plastik berisi sampah dari rumah, kalau tidak dibuang dijalan, dibuang disungai, jujur saya sedih sekali prilaku seperti itu,” tambahnya menutup. (isa/kun)