Tag: Felly Estelita Runtuwene

  • Nyawa Taruhannya, Nasdem: Program MBG Jangan Hanya Dilihat Sebagai Proyek

    Nyawa Taruhannya, Nasdem: Program MBG Jangan Hanya Dilihat Sebagai Proyek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan perlunya evaluasi total terhadap dapur SPPG, termasuk kapasitas, peralatan, dan kompetensi tenaga masak untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

    “Kita melayani ribuan anak setiap hari. Setiap SPPG melayani dua sampai tiga ribu anak. Ini bukan hal kecil. Jadi pengawasan dari proses masak hingga distribusi harus disiplin,” tegasnya, Rabu (8/10/2025).

    Ia juga menyoroti masih adanya laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima anak-anak penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

    Diketahui, baru-baru ini Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah terjadi keracunan MBG terhadap 27 siswa. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko baru bagi peserta didik.

    “Sebetulnya ini bukan keracunan, tetapi kontaminasi makanan. Karena MBG inj kan kita memberikan makanan bergizi bukan racun. Namun terdapat beberapa kondisi makanan yang sudah tidak layak dinikmati oleh anak-anak. Bisa jadi karena prosesnya terlalu cepat, jarak pengantaran yang jauh, atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai,” jelas Felly.

    Menurutnya, kesalahan dalam pemilihan menu dan cara pengolahan turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas makanan. Makanan berkuah atau lauk basah, misalnya, lebih cepat basi jika tidak dikelola dengan standar suhu dan waktu yang tepat.

  • Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,

    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.
    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.

    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,
     
    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
     
    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.
     
    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
     
    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Jakarta

    Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti rencana anggaran BPOM tahun 2026 yang mengalami penurunan drastis hingga 55,47 persen, sebuah kondisi yang dinilai sangat berisiko terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan nasional.

    Pemotongan anggaran melalui mekanisme automatic adjustment menyebabkan alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan tahun 2026 hanya tersisa Rp 99.095.715.000 dari total pagu Rp 1.641.678.000.000, atau hanya 57,14 persen dari pagu setelah penyesuaian.

    Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan dukungan kuat kepada BPOM agar anggarannya minimal tetap sama seperti tahun 2025. Ia menilai bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, dan zat berbahaya bukan sekadar fungsi teknis, melainkan bagian integral dari perlindungan kesehatan rakyat.

    “Kami tidak ingin pengawasan terhadap makanan dan obat dikorbankan karena anggaran yang tidak memadai. BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan rakyat bukan sekadar urusan administrasi,” tegas Hj. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Kami akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. BPOM tidak akan mengendurkan semangat untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk berisiko,” ujar Taruna Ikrar.

    Lebih lanjut, Taruna Ikrar juga menegaskan BPOM akan mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis, yang merupakan prioritas Pemerintah dalam mencetak generasi sehat dan bebas stunting. Dalam program tersebut, BPOM memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan bahan pangan sejak dari hulu hingga ke tangan anak-anak Indonesia.

    “Kami mengawal kualitas dan keamanan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah amanah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan yang sehat, aman, dan bergizi,” kata dia.

    Sebagai bentuk nyata dukungan politik, Komisi IX DPR RI dalam RDP menyepakati usulan tambahan anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.437.938.387.000 (lima triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Usulan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

    (kna/up)

  • Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.

    Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Felly Estelita Runtuwene

    Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.

    Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.

    Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.

    Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.

    Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.

    Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.

    Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.

    Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.

    Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.

  • Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2025? Ini Kabar Terbarunya

    Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2025? Ini Kabar Terbarunya

    Jakarta

    Komisi IX DPR RI akan mengundang BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) untuk membahas iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rapat ini untuk memutuskan apakah iuran JKN naik atau tidak di tahun 2025.

    “Kami akan duduk bersama untuk membicarakan ini. Kami (Komisi IX) sudah ada jadwal untuk mengundang dari pihak BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan seluruh pihak terkait untuk membicarakan ini. Sesegera mungkin,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Felly mengatakan bahwa pemerintah tetap akan berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dirinya juga meminta kerja sama kepada mereka yang mampu untuk tetap menunaikan kewajibannya dalam membayar iuran kepesertaan JKN.

    “Gotong royong, supaya benar-benar terlindungi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita berikan kesadaran pada peserta supaya mau membayar setiap bulan dan tepat waktu bagi mereka yang bayar sendiri,” tambah Felly.

    Saat ini, BPJS Kesehatan juga sedang meluncurkan program New REHAB 2.0 dengan target peserta tidak aktif. Program ini menawarkan skema cicilan dan diskon, sehingga akan meringankan beban para peserta.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan angka peserta JKN tidak aktif ini sebenarnya sudah turun cukup jauh. Sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat ada sekitar 28 juta peserta yang tidak aktif.

    “Sampai Desember 2024 itu ada tunggakan 28,85 juta jiwa, dengan total nilai tunggakan Rp21,48 triliun. Dari 28,85 juta jiwa tersebut, sebanyak 10,98 juta jiwa telah beralih ke segmen kepesertaan lainnya,” kata Ali Ghufron.

    “Dari total tunggakan yang pindah-pindah tadi, itu (totalnya) Rp 7,37 triliun. Sisanya, 17,87 juta jiwa dengan total tunggakan Rp 14,11 triliun bersumber dari peserta yang masih PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Bukan Pekerja (BP),” lanjut dia.

    BPJS Kesehatan mencatat, per 31 Desember 2024 sebanyak 1,73 juta jiwa peserta telah mengikuti program REHAB dan sebanyak 910,66 ribu peserta telah kembali aktif. Dari program ini, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan dana mencapai Rp 1,69 triliun, dengan rincian Rp 923,76 miliar telah diterima, dan Rp 767,09 miliar masih dalam proses mengangsur.

    (dpy/up)

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024