Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Jakarta –

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

    “Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

    Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

    Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

    Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

    Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

    “Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5,” jelasnya.

    Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

    Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

    “Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

    Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

    (aid/rrd)

  • Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airkangga Hartarto menjelaskan hasil rapatnya dengan sejumlah menteri di kantornya, hari ini. Rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.

    Menurut Airlangga pihaknya sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden,” katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024)

    Airlangga membantah bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana pemerintah adalah agar konsumsi BBM lebih tepat sasaran.

    “Tidak ada pembatasan,” ujarnya singkat.

    Soal rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, Airlangga menyebut peluncurannya tidak pada 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, rencana peluncuran itu bakal dilaksanakan pada 17 Agustus.

    “Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17,” tuturnya.

    Ia menambahkan, tanggal 1 September merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. Kemudian perlu juga ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut. Sebelumnya, Menteri-menteri pemerintahan Jokowi terpantau merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

    Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

    “Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

    (ily/kil)