Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Cegah Fenomena Downtrading, Harga Jual Eceran Rokok Bakal Disesuaikan

    Cegah Fenomena Downtrading, Harga Jual Eceran Rokok Bakal Disesuaikan

    Jakarta: Pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan penting dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Salah satunya keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT), yang diikuti dengan penyesuaian terhadap Harga Jual Eceran (HJE) rokok untuk tahun depan.
     
    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, alasan pemerintah tidak menaikkan tarif CHT pada 2025. Ia menyatakan keputusan ini untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kelangsungan usaha di industri hasil tembakau (IHT). 
     
    “Sudah kita sampaikan bulan lalu di APBN 2025 bahwa tidak ada kenaikan tarif CHT. Kami memberikan ruang kepada pelaku usaha,” kata dia usai Konferensi Pers APBN KiTa dilansir, Rabu, 20 November 2024.
    Di sisi lain, penyesuaian HJE rokok sedang dipersiapkan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, yang diharapkan mampu menstabilkan harga dan menekan konsumsi tembakau secara bertahap. Kebijakan ini juga untuk mengatasi fenomena downtrading, yakni peralihan ke rokok dengan harga yang lebih murah. 
     
    “Itu yang sedang kita siapkan pengaturannya, terkait dengan HJE, agar memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha,” ungkap Febrio.
     

     
    Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Askolani menjelaskan bahwa kebijakan tarif CHT untuk tahun depan akan difokuskan pada penanganan fenomena downtrading, yang dapat berdampak pada penurunan penerimaan cukai rokok. Apalagi CHT merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara.
     
    “Kebijakan cukai hasil tembakau 2025 ini tentunya bisa mempertimbangkan downtrading,” tuturnya.
     
    Fenomena downtrading tidak hanya berdampak pada merosotnya realisasi target penerimaan negara dari cukai tembakau, namun juga menghambat pengendalian konsumsi. Tingginya konsumsi rokok murah dari golongan 2 dan 3 berpotensi juga mempermudah akses dan keterjangkauan rokok pada anak dan remaja. 
     
    Meski tarif CHT tidak dinaikkan, Askolani mengatakan pemerintah juga akan mengatur HJE rokok di tingkat industri untuk mengatasi fenomena downtrading. Pemerintah akan mempertimbangkan perbedaan antara golongan rokok tersebut dalam merumuskan kebijakan cukai tembakau yang lebih tepat dan efektif. 
     
    “Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penerimaan cukai dan keberlanjutan industri tembakau di Indonesia,” ungkap dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • 4 Inisiatif Bank Indonesia Majukan Ekonomi Syariah, Apa Saja? – Page 3

    4 Inisiatif Bank Indonesia Majukan Ekonomi Syariah, Apa Saja? – Page 3

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan sektor keuangan syariah bisa menjadi salah satu opsi solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Keuangan publik Islam tidak hanya menawarkan model alternatif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendekatan holistik yang berakar pada maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melayani kesejahteraan masyarakat secara luas,” kata Febrio dalam Konferensi Keuangan Syariah Tahunan ke-8, AIFC 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (4/10/2024).

    Adapun kata Febrio, Indonesia sendiri telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan keuangan sosial Islam, seperti wakaf dan zakat. Pada tahun 2023, pengumpulan dana melalui Instrumen Sosial Keuangan Islam (ISF) di Indonesia totalnya mencapai lebih dari Rp 34,7 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk dampak sosial yang positif.

    Lebih lanjut, Febri menyampaikan bahwa keuangan Islam terus berkembang yang mencakup berbagai aspek ekonomi. Oleh karena itu, AIFC 2024 menjadi forum penting, khususnya bagi para pengampu kepentingan, serta bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam konferensi ini akan membahas bagaimana keuangan publik Islam dapat membantu Pemerintah supaya bisa mengatasi tantangan ekonomi struktutral, memajukan inklusi keuangan, dan juga mendukung upaya pemerintah untuk mengangkat masyarakat yang kurang mampu sekaligus mengekplorasi inovasi melalui mekanisme seperti Wakaf link sukuk.

    Wakaf Link Sukuk merupakan salah satu inisiatif Kementerian Keuangan yang telah menerima penghargaan pada pertemuan tahunan Islamic Development Bank tahun lalu.

    “Ini merupakan bukti nyata bahwa potensi pertumbuhan keuangan syariah sangat besar, dan kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatid semacam ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan iu, Kementerian Keuangan bersama Islamic Development Bank (IDB) akan meluncurkan program Khadijah. Program ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak partisipasi dari bisnis dan bank lokal agar ke depannya berkolaborasi dengan IDB.

    “Kami juga ingin melihat progam-program khusus yang perlu kita bahas hari ini yang disebut program Khadijah yang merupakan kolaborasi antara ISDB dan Pemerintah Indonesia. Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi dari bisnis lokal dan bank lokal untuk berkolaborasi dengan IsDB terkait hal ini dan kami berupaya melakukan yang terbaik di masa depan untuk melibatkan lebih banyak lagi peserta lokal,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

    “Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.

    “Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang terbukti manipulasi data inflasi, pemerintah pusat mengaku akan mempertimbangkannya.

    “Kami pertimbangkan (penarikan insentif fiskal bagi Pemda yang manipulasi data inflasi),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

    “Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

    Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

    “Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,” terangnya.

    (aid/ara)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Jakarta –

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

    “Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

    Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

    Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

    Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

    Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

    “Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5,” jelasnya.

    Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

    Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

    “Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

    Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

    (aid/rrd)

  • Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airkangga Hartarto menjelaskan hasil rapatnya dengan sejumlah menteri di kantornya, hari ini. Rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.

    Menurut Airlangga pihaknya sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden,” katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024)

    Airlangga membantah bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana pemerintah adalah agar konsumsi BBM lebih tepat sasaran.

    “Tidak ada pembatasan,” ujarnya singkat.

    Soal rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, Airlangga menyebut peluncurannya tidak pada 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, rencana peluncuran itu bakal dilaksanakan pada 17 Agustus.

    “Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17,” tuturnya.

    Ia menambahkan, tanggal 1 September merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. Kemudian perlu juga ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut. Sebelumnya, Menteri-menteri pemerintahan Jokowi terpantau merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

    Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

    “Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

    (ily/kil)