Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengungkapkan beberapa poin penting hasil pertemuannya dengan Perwakilan PCO, Staf Khusus Presiden, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu bersama ekonom dan analis pasar keuangan pada pagi ini, Senin (24/3/2025)

    Menurut Fakhrul, pemerintah menyadari pentingnya komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan ekonomi kepada pelaku pasar. Oleh karena itu, ke depan, komunikasi ini akan dilakukan secara lebih konsisten dan rutin guna memastikan transparansi serta memberikan kejelasan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.  

    “Pada dasarnya pemerintah aware dibutuhkan komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan kepada pelaku pasar. Sehingga akan dilakukan secara konsisten dan rutin kedepannya,”ujar Fakhrul.   

    Selain itu, dia menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut juga ditekankan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Apalagi, kata Fakhrul, pada 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.  

    “Pasar Modal merupakan hal yang penting dan akan menjadi salah satu kunci utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi, terutama dalam Kondisi dunia pada 2025 yang sangat menantang,” ucapnya

    Fakhrul juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan seperti Danantara, MBG, dan lainnya sudah sejalan dengan empat tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, eksekusi yang matang serta komunikasi yang konsisten dengan berbagai pemangku kepentingan tetap menjadi kunci keberhasilannya.   

    “Danantara, MBG dan kebijakan lainnya sudah sejalan dengan 4 tujuan bernegara berdasarkan UUD1945. Role out, eksekusi yang matang, serta komunikasi yg rutin pada berbagai pemangku kepentingan adalah kunci,” ucapnya.

    Terakhir, Fakhrul menegaskan pentingnya membangun optimisme dalam perekonomian nasional. Pasar modal dan para pelaku usaha harus menjadi bagian integral dalam pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.   

    “Optimisme harus dibangun, dan pasar modal dan pelaku usaha akan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembangunan,” pungkas Fakhrul.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

  • Rekor Baru, PMI Manufaktur Indonesia Tertinggi setelah India

    Rekor Baru, PMI Manufaktur Indonesia Tertinggi setelah India

    Jakarta, Beritasatu.com – Purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mencapai 53,6, level tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Secara global, PMI Manufaktur Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pencapaian ini sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurut Kepala BKF Febrio Kacaribu, lonjakan PMI Manufaktur ini didorong oleh peningkatan pesanan baru, produksi yang lebih tinggi, serta aktivitas pembelian yang lebih kuat.

    “Meskipun perekonomian global dan situasi geopolitik membawa tantangan besar yang sulit diprediksi, capaian ini memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Febrio, Selasa (4/3/2025).

    Selain sektor manufaktur, indikator konsumsi domestik juga menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.

    Beberapa indikator yang mendukung optimisme ini antara lain indeks keyakinan konsumen (IKK) berada di 127,2 pada Januari 2025, menunjukkan optimisme masyarakat terhadap perekonomian. Indeks penjualan ritel (IPR) tumbuh 0,4% pada periode yang sama, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

    Perkembangan ini diharapkan Febrio mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    “Pemerintah tetap antisipatif terhadap perubahan kondisi global dan terus memperkuat kebijakan untuk mendukung sektor manufaktur serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Febrio.

    Tren positif PMI Manufaktur Indonesia sejalan dengan perbaikan di beberapa negara mitra dagang utama yang juga mencatat ekspansi, seperti Amerika Serikat 51,6, China: 50,8, dan India 57,1.

  • Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Neraca Perdagangan RI menunjukkan resiliensi dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang mengalami pelemahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan terus memantau pergerakan ekonomi global guna menjaga surplus neraca perdagangan yang telah berhasil dipertahankan selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyatakan Neraca Perdagangan Indonesia masih menunjukkan resiliensinya dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang masih mengalami pelemahan.

    Hal itu tercermin pada nilai Neraca Perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2024.

    Menurut Febrio, surplus itu didorong oleh upaya peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi perdagangan, sebagaimana terlihat pada kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan yang mengalami peningkatan terhadap neraca perdagangan.

    Ekspor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 21,45 miliar dolar AS, meningkat sebesar 4,68 persen (yoy).

    Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas di tengah kontraksi ekspor migas.

    Secara sektoral, ekspor sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tercatat tumbuh masing-masing sebesar 45,46 persen (yoy) dan 14,02 persen (yoy).

    Sementara itu, kinerja ekspor tiga komoditas utama yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta besi dan baja, tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara tujuan ekspor, China masih menjadi tujuan pasar ekspor nonmigas utama Indonesia dengan porsi sebesar 22,40 persen, disusul Amerika Serikat (11,48 persen) dan India (6,02 persen), sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 20,07 persen dan 6,42 persen.

    Sementara itu, impor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 18,00 miliar dolar AS, terkontraksi 2,67 persen (yoy). Penurunan impor disebabkan oleh kontraksi impor migas dan nonmigas.

    Dari sisi penggunaan, impor barang modal tercatat tumbuh, namun impor barang konsumsi dan impor bahan baku penolong tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara asal impor, China, Jepang, dan Amerika Serikat mendominasi dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,86 persen, 7,42 persen, dan 4,92 persen, sementara impor dari ASEAN memberikan porsi 15,41 persen dan dari Uni Eropa sebesar 5,60 persen.

    Febrio menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional.

    Pemerintah pun bakal menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pajak Minimum Global Mulai 2025: Dampak, Implementasi, dan Tantangan bagi Indonesia

    Pajak Minimum Global Mulai 2025: Dampak, Implementasi, dan Tantangan bagi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerapkan pajak minimum global sebesar 15% mulai 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa penerapan pajak minimum global adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dengan kebijakan ini, pajak tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan negara tujuan investasi.

    “Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” ujar Febrio dalam keterangannya, pekan lalu (16/1/2025).

    Penerapan ketentuan pajak minimum global ini merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD, didukung oleh lebih dari 140 negara. Saat ini, lebih dari 40 negara telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas mulai menerapkannya pada 2025.

    Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional beromzet konsolidasi global minimal 750 juta euro membayar pajak minimum sebesar 15%.

    Singkatnya, pemerintah kini memiliki hak untuk memajaki grup perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan di Indonesia, meskipun tidak memiliki kantor fisik di dalam negeri.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono, menyebut aturan pajak minimum global ini relevan dengan perkembangan ekonomi yang semakin terdigitalisasi. Hal ini menjawab tantangan alokasi hak pemajakan.

    “Melalui ekonomi digital, suatu perusahaan yang berlokasi di negara A bisa mengambil keuntungan di negara B. Namun, pemerintah negara B sulit memajaki perusahaan tersebut karena berada di luar yuridiksinya,” jelas Prianto.

    Pajak minimum global menyesuaikan alokasi hak pemajakan dengan kebijakan internasional berbasis konsensus. Kebijakan ini dirancang berdasarkan model bisnis baru tanpa mendasarkan pada kehadiran fisik, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

    “Dengan demikian, hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber penghasilan bagi grup perusahaan multinasional tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik anggota grup tersebut,” ungkap Prianto kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia itu menjelaskan bahwa PMK 136/2024 dirancang untuk mengatasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yaitu praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara-negara tax haven yang mengenakan tarif pajak sangat rendah atau bahkan tidak memungut pajak penghasilan badan.

    “Dengan pajak minimum global ini, grup perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan negara lain harus membayar pajak sesuai tarif minimum global yang telah disepakati,” kata Prianto, yang juga Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute.

    Dampak Negatif Penerapan Pajak Minimum Global

    Meski positif, Prianto mengingatkan bahwa penerapan pajak minimum global juga membawa dampak negatif. Pertama, kebijakan ini memengaruhi fasilitas tax holiday yang sebelumnya menjadi daya tarik investasi di Indonesia.

    “Daya saing Indonesia berupa tax holiday akan terpengaruh, terutama bagi grup perusahaan multinasional yang sebelumnya menikmati fasilitas tersebut,” ujarnya.

  • Pajak Minimun Global 15% Berlaku, Ekonom Minta Pemerintah Tinjau Ulang Insentif Pajak

    Pajak Minimun Global 15% Berlaku, Ekonom Minta Pemerintah Tinjau Ulang Insentif Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pajak minimum global alias Global Anti-Base Erosion Rules atau GloBE sebesar 15% resmi berlaku mulai 1 Januari 2025, yang ditujukan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

    Sementara pemerintah memiliki sederet insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance berupa pengurangan atau pembebasan pajak dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat insentif pajak tersebut memang akan menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara optimal. 

    “Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penerapan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax [QDMTT], yang memungkinkan negara untuk mengenakan pajak tambahan secara domestik kepada perusahaan multinasional,” ujarnya, Kamis (16/1/2025). 

    Menurutnya, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pajak minuman global akan mengurangi efektivitas dari kebijakan insentif pajak seperti tax holiday dan juga tax allowance. 

    Yusuf menuturkan dengan adanya kebijakan ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia—yang kerap kali menggunakan insentif pajak untuk mendorong masuknya investasi—kemudian berpikir ulang meninjau kembali apakah pemberian insentif pajak masih relevan dengan kondisi saat ini. 

    “Termasuk di dalamnya melihat apakah aspek dari pemberian insentif pajak itu bertentangan dengan kebijakan pajak minimum global yang diterapkan saat ini,” lanjutnya.

    Pada dasarnya, kebijakan pajak minimum global yang ditujukan untuk perusahaan multinasional beromzet minimal 750 juta euro merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan keadilan pajak di tingkat internasional. 

    Dengan menetapkan tarif pajak minimum 15%, kebijakan ini bertujuan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk menghindari kewajiban pajak melalui praktik pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah.

    Setidaknya, kebijakan tersebut memiliki keuntungan. Salah satunya, mampu mengurangi erosi basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion Profit Shifting/BEPS), yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. 

    “Melalui penerapan pajak minimum global, penerimaan pajak dari perusahaan multinasional dapat meningkat, yang tentunya berdampak positif pada pendapatan negara,” ungkapnya. 

    Dari keuntungan dan tantangan yang ada, Yusuf memandang kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan pajak dan pendapatan negara. Namun, implementasinya harus disertai dengan penguatan regulasi domestik, kolaborasi internasional, dan peningkatan kapasitas pengawasan pajak. 

    Pada akhirnya, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pun mencari cara untuk mengatasi pemberian insentif pajak tersebut yang dirasa kurang efektif apabila pajak minimum global berlaku.

    Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan solusi dari kombinasi pajak tersebut. 

    “Pemberian insentif pajak saat ini akan menjadi kurang efektif karena penerapan pajak minimum global. Kami sedang berusaha mengatasi itu,” ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

  • Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).

    “Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

    Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

    Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro.

    Artinya, tegas Febrio, wajib pajak orang pribadi dan UMKM tidak termasuk dalam ketentuan itu.

    Adapun wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025.

    Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 5 Tahun Beruntun

    Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 5 Tahun Beruntun

    Indonesia kembali mencatatkan surplus perdagangan pada 2024, melanjutkan tren yang sama selama lima tahun berturut-turut. Surplus perdagangan Indonesia sepanjang 2024 tercatat sebesar 31,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Posisi surplus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan surplus pada 2023 yang mencapai 36,89 miliar dolar AS. Meski menurun, volume perdagangan ekspor maupun impor mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Hal itu menunjukkan dampak moderasi harga komoditas global yang cukup kuat sepanjang 2024.

    “Surplus perdagangan yang kita capai untuk tahun kelima ini mencerminkan ketahanan yang baik dari perekonomian Indonesia. Penurunan nilai surplus terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas global pada 2024,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (16/1).

    Ekspor Indonesia 2024 didominasi sektor nonmigas

    Kinerja ekspor Indonesia pada 2024 juga menunjukkan hasil positif. Nilai total ekspor tercatat mencapai 264,70 miliar dolar AS, naik 2,29% dibandingkan pada 2023. Volume ekspor mengalami kenaikan sebesar 5,37% (year-on-year/YoY).

    Peningkatan ini didorong terutama oleh ekspor nonmigas, khususnya dari sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 74,25% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. Hal ini mencerminkan perkembangan positif dalam industri manufaktur.

    Komoditas ekspor utama pada 2024 didominasi oleh bahan bakar mineral (HS27), lemak dan minyak nabati (HS15), serta besi dan baja (HS72). Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 15,94%, 10,78%, dan 10,37% terhadap total ekspor nonmigas.

    Adapun Cina tetap menjadi tujuan ekspor utama Indonesia dengan kontribusi sebesar 26,40%. Lalu, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,22% dan 6,59%.

    Impor Indonesia pada 2024 juga meningkat

    Seiring dengan ekspor, kinerja impor Indonesia juga tercatat meningkat pada 2024, baik dari sisi nilai (naik 11,07% YoY) maupun volume (naik 3,37% YoY). Nilai impor tercatat sebesar 233,66 miliar dolar AS, didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal yang menyumbang 90,28% dari total impor.

    Kenaikan impor ini berhubungan dengan peningkatan sektor industri pengolahan yang tercermin dari peningkatan kinerja ekspor. Berdasarkan komoditas, impor mesin atau perlengkapan elektrik dan mesin mekanis tercatat mengalami pertumbuhan. Sementara impor besi dan baja mengalami penurunan.

    Febrio menungkapkan, capaian ini memperkuat optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dapat tercapai pada tahun 2024.

    “Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, serta memperluas diversifikasi mitra dagang utama. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan dan ketidakpastian global yang semakin kompleks,” tutup Febrio.

  • RI Cetak 4,78 Juta Pekerjaan Baru Saat Dilanda Badai PHK Tekstil

    RI Cetak 4,78 Juta Pekerjaan Baru Saat Dilanda Badai PHK Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepanjang 2024, pemerintah mencatat penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,78 juta. Dari total tersebut, peningkatan signifikan pekerja formal berstatus buruh atau karyawan mencapai sebesar 3,44 juta.

    Dengan demikian, total pekerja formal sejauh ini mencapai 56,2 juta orang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan realisasi APBN 2024, Senin (6/1/2024).

    Peningkatan ini disumbang oleh sektor pertanian, perdagangan, pengolahan dan jasa lainnya. Sektor pertanian, jumlah tenaga kerja meningkat 1,3 juta pekerja dari 39,5 juta pekerja pada 2023 menjadi 40,8 juta pekerja pada 2024.

    Sementara itu, tenaga kerja sektor perdagangan naik 700 ribu pekerja dari 26,6 juta pekerja menjadi 27,3 juta pekerja. Sektor industri pengolahan naik 700 ribu orang dari 19,3 juta pekerja menjadi 20 juta pekerja. Lalu, jasa lainnya dengan tenaga kerja bertambah dari 22,7 juta pekerja menjadi 23,7 juta pekerja.

    Kendati ada peningkatan, Sri Mulyani mengaku bahwa sektor tekstil mengalami penurunan tenaga kerja. Hal ini dipicu oleh maraknya PHK di sektor tekstil.

    “Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil,” ungkap Sri Mulyani.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan jumlah PHK di sektor tekstil mencapai 90.000 orang dan dari sektor pakaian atau produk tekstil mencapai 20.000. Dengan demikian totalnya mencapai 110.000 korban PHK.

    “Memang ada satu dua sektor seerti tekstil dan pakaian itu masing-masing 90.000 dan 20.000 minus tetap seluruhnya kita naik di 4,8 juta tenaga kerja baru secara net,” ujarnya.

    Adapun, menurut data KSPN, total jumlah pekerja pabrik tekstil dan produk dari tekstil (TPT) nasional yang menjadi korban PHK sudah mencapai 15.114 orang pada 2024. KSPN pun mencatat pabrik TPT yang tutup sejak awal tahun 2024 kini bertambah 1 jadi 7.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan penyebab gelombang PHK di industri tekstil. Hal ini dikarenakan persaingan bisnis tekstil yang kian ketat, sementara pasokan berlebih.

    Kondisi ini, kata Sri Mulyani, memicu praktik dumping atau upaya menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

    “Di dunia terjadi excess [kelebihan] kapasitas (tekstil), sehingga terjadi banyak sekali dumping. Jadi kita harus hati-hati untuk melindungi ekonomi kita di dalam negeri,” kata Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • Manufaktur Indonesia Tumbuh Positif, Kemenkeu Ungkap Didorong Peningkatan Produksi

    Manufaktur Indonesia Tumbuh Positif, Kemenkeu Ungkap Didorong Peningkatan Produksi

    JAKARTA – Aktivitas manufaktur Indonesia mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan ekspansi pada Desember 2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan sepanjang tahun 2024, Pur-chasing Managers’ Index (PMI) Indonesia menunjukkan dinamika sektor manufaktur, dengan tujuh kali berada di zona ekspansi dan lima kali di zona kontraksi.

    “Pur-chasing Managers’ Index (PMI) Indonesia meningkat dari 49,6 pada November menjadi 51,2 pada Desember 2024,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari.

    Febrio menyampaikan angka ini merupakan level tertinggi sejak Mei 2024 yang didorong oleh kenaikan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang meningkat menjelang Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru.

    Di sisi lain, beberapa negara ASEAN dengan ekonomi berbasis manufaktur, seperti Vietnam dan Malaysia mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi, dengan PMI masing-masing berada pada level 49,8 dan 48,6.

    “Aktivitas manufaktur Indonesia yang kembali ke zona ekspansif menjadi kabar baik di awal tahun ini, mencerminkan perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah berbagai tan-tangan, baik global maupun domestik. Pemerintah semakin optimis pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% untuk tahun 2024 dapat tercapai,” tuturnya.

    Menurutnya kuatnya permintaan domestik terhadap produk dalam negeri turut menopang kinerja sektor manufaktur.

    Adapun, Indeks Penjualan Ritel (IPR) mencatat kenaikan 1,7 persen (yoy) secara tahunan pada November 2024 dibandingkan pada Oktober 2024 1,5 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia pada November 2024 naik signifikan ke level 125,9 dibandingkan pada Oktober 2024 121,1.

    Febrio mengatakan perkembangan indikator tersebut mencerminkan daya beli yang terus meningkat dan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik di tengah perkembangan inflasi yang manageable.

    Selain itu, Febrio menyampaikan berdasarkan komponen PMI, peningkatan jumlah persedi-aan barang jadi mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap permintaan atas produk manufaktur Indonesia. Peningkatan aktivitas manufaktur ini juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih ekspansif.

    “Optimisme konsumen dan pelaku usaha, tercermin dari indeks penjualan ritel, keyakinan konsumen, dan aktivitas manufaktur yang ekspansif, menjadi modal penting bagi Indonesia menghadapi tantangan 2025. Konsumsi domestik dan aktivitas industri tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

  • Rekor Baru, PMI Manufaktur Indonesia Tertinggi setelah India

    Aktivitas Manufaktur Desember 2024 Jadi Sinyal Positif Perekonomian Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktivitas manufaktur Indonesia mengalami peningkatan signifikan ditandai ekspansi pada Desember 2024. Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia meningkat dari 49,6 pada November menjadi 51,2 pada Desember 2024.

    Angka ini merupakan level tertinggi sejak Mei 2024 yang didorong kenaikan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, selama 2024, PMI Indonesia menunjukkan dinamika sektor manufaktur, dengan tujuh kali berada di zona ekspansi dan lima kali di zona kontraksi.  

    Aktivitas manufaktur Indonesia yang kembali ke zona ekspansif menjadi kabar baik di awal tahun ini. Hal tersebut mencerminkan perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah berbagai tantangan, baik global maupun domestik. “Pemerintah semakin optimistis pertumbuhan ekonomi lebih 5% untuk 2024 dapat tercapai,” ujar Febrio, Kamis (2/1/2025).

    Di sisi lain, beberapa negara ASEAN dengan ekonomi berbasis manufaktur, seperti Vietnam dan Malaysia mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi, dengan PMI masing-masing berada pada level 49,8 dan 48,6.

    Kuatnya permintaan domestik terhadap produk dalam negeri turut menopang kinerja sektor manufaktur. Indeks penjualan ritel (IPR) mencatat kenaikan 1,7% (year on year/yoy) secara tahunan pada November 2024 dan indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia pada November 2024 naik ke level 125,9. 

    Perkembangan indikator tersebut mencerminkan daya beli yang terus meningkat dan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik di tengah perkembangan inflasi yang manageable. 

    Berdasarkan komponen PMI, peningkatan jumlah persediaan barang jadi mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap permintaan atas produk manufaktur Indonesia. Peningkatan aktivitas manufaktur ini juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih ekspansif.

    “Optimisme konsumen dan pelaku usaha, tercermin dari indeks penjualan ritel, keyakinan konsumen, dan aktivitas manufaktur yang ekspansif, menjadi modal penting bagi Indonesia menghadapi tantangan 2025. Konsumsi domestik dan aktivitas industri tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi,” tutur Febrio.