Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Alokasi ini bakal dilanjutkan pada 2026 sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

    “Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.

    Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

    “Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan agar penempatan dana itu tidak dimanfaatkan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegasnya.

    Adapun hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji bank penerima penempatan dana, baik dari Himbara maupun swasta serta besaran penempatan pada masing-masing bank.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Dirinya menilai lambatnya realisasi belanja pemerintah membuat sistem keuangan kering sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

    Ia menjelaskan, dana pemerintah bisa dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, percepatan belanja kementerian/lembaga juga perlu dilakukan guna menggerakkan roda ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya. 

  • Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini mengingatkan agar kebijakan perpajakan digital atau e-commerce jangan sampai menekan pelaku UMKM.

    Saat kunjungan kerja spesifik ke Danau Toba, Sumatera Utara (25/7), dia mengatakan di tengah gencarnya digitalisasi ekonomi, perhatian pemerintah seharusnya tak hanya sebatas pada legalitas dan formalitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha kecil yang rentan terhempas beban regulasi yang tidak proporsional.

    “Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernafas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Anggota komisi DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi itu menegaskan kebijakan perpajakan harus memperhatikan realitas di lapangan.

    Ia mencontohkan banyak pelaku UMKM yang sudah berusaha mengurus legalitas, seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga Perseroan Terbatas (PT) perorangan, namun masih menghadapi kendala birokrasi yang lamban.

    “Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini kan ironis, sudah didorong untuk formal tapi tidak difasilitasi dengan cepat, sekarang malah dihadapkan pajak,” ujarnya.

    Novita mengatakan pajak e-commerce yang dibebankan pada pelaku usaha kecil bisa menjadi penghambat, alih-alih pendorong.

    Dia menilai fokus saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan produksi, dan edukasi digital yang konkret.

    UMKM, kata dia, memerlukan perlu kepastian, bukan kejutan, sehingga jangan sampai hari ini bisa berjualan, tetapi besok tidak bisa.

    “Yang mereka butuhkan adalah kestabilan agar bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan berputar ekonominya,” ucap Novita menambahkan.

    Lebih lanjut, dirinya turut mengingatkan agar berbagai program pemerintah tidak hanya bersifat pada seremoni, sehingga harus ada program nyata yang bisa menyentuh langsung kebutuhan UMKM dari pembiayaan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok dan pasar.

    Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi adanya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, dan lembaga-lembaga lainnya.

    Tetapi, dia mengajak kolaborasi kementerian/lembaga tersebut bukan hanya soal penandatanganan nota kesepahaman, melainkan mengenai output dan dampak nyata, apalagi jika menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jawa Timur tersebut pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

    Novita juga mengajak seluruh pemangku kebijakan agar tidak menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani pelaku usaha kecil, tetapi sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga kuat. Tapi kalau mereka tersungkur karena kebijakan yang tidak adil, kita semua yang akan rugi,” tuturnya.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang merancang kebijakan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang di platform e-commerce.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan rencana ini pada dasarnya merupakan pergeseran mekanisme pembayaran pajak.

    Jika sebelumnya pedagang daring wajib membayar PPh secara mandiri, nantinya lokapasar (marketplace) akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh 22 atas setiap transaksi pedagang pada e-commerce.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan dalam rancangan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang e-commerce, pemerintah akan memberikan pengecualian. Pedagang yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan pungutan PPh 22.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • Proyek Kebanggaan RI Ini Bikin Defisit Dagang dengan China!

    Proyek Kebanggaan RI Ini Bikin Defisit Dagang dengan China!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan, kebijakan hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini telah berdampak nyata. Khususnya bagi perekonomian nasional.

    Menurut dia, kebijakan tersebut telah berhasil mendorong Indonesia mencatatkan surplus perdagangan secara konsisten. Salah satunya yakni dengan China.

    “Contoh paling jelas adalah hilirisasi. Sampai tahun 2021 RI dan China selalu defisit. Tapi 2022 sampai sekarang maintain surplus. Secara global udah 5 tahun berturut ekspor lebih besar dibandingkan impor,” ujar Febrio dalam Economic Update 2025, CNBC Indonesia dikutip Kamis, (19/06/2025).

    Lebih lanjut, Febrio mengatakan sejak diberlakukannya larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri telah membuat industri mulai menghasilkan produk turunan bernilai tinggi. Di sektor nikel misalnya seperti feronikel dan matte nikel.

    “Strategi itu dilanjutkan copper. Secara tidak langsung mereka harus bangun smelter selain copper seperti emas dan perak. Sehingga nilai tambah tercipta di RI,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah memberikan nilai tambah yang berlipat-lipat ganda.

    Bahlil menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel di tahun 2018-2019 hanya sebesar US$ 3,3 miliar setara Rp 55,42 triliun (asumsi kurs Rp 16.800 per US$). Sedangkan, nilai ekspor nikel setelah dilakukan hilirisasi dalam negeri terhitung tahun 2023-2024 mencapai US$ 35 miliar setara Rp 587,84 triliun.

    “Nikel ekspor kita pada 2018-2019 itu tidak lebih dari US$ 3,3 miliar. Dan ini terus saya harus katakan, ketika kita menyetop ekspor ore nikel, dan kita membangun hilirisasi, di 2023-2024 ekspor kita pada sektor hilirisasi nikel itu sudah mencapai US$ 34 miliar, sampai US$ 35 miliar,” jelasnya saat ditemui di sela acara Pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, di JCC, dikutip Rabu (16/4/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia kembali menghadirkan Economic Update 2025 untuk mengupas secara mendalam kondisi ekonomi terkini di tengah berbagai ketidakpastian. Economic Update 2025

    akan dibuka keynote speech oleh Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI, Dr. Arthur B. Laffer – American Economist, serta Ferry Irawan – Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Berbagai topik-topik hangat akan dibahas dalam sejumlah panel diskusi. Panel Discussion 1 mengangkat tema “Managing Adjustment & Growth through Innovative Change” yang akan diisi oleh Febrio Kacaribu – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan juga Mari Elka Pangestu – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Sedangkan, Panel Discussion 2 mengusung tema “Downstreaming Update in Prabowo’s Era”. Panel ini akan dihadiri oleh Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI, Surya Herjuna – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM RI, Melati Sarnita – Direktur Utama PT Inalum, Andre Barahamin – Koordinator Penjangkauan Komunitas IRMA di Indonesia.

    Bukan hanya panel diskusi, acara ini juga akan menghadirkan diskusi menarik bersama Ferry Irawan hingga Dr. Arthur B. Laffer.

    Saksikan CNBC Indonesia Economic Update 2025 secara LIVE! Di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10:00 WIB.

    (rah/rah)

    Next Article

    Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?

  • Inflasi tetap terkendali pada momen Ramadhan dan Idul Fitri

    Inflasi tetap terkendali pada momen Ramadhan dan Idul Fitri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu: Inflasi tetap terkendali pada momen Ramadhan dan Idul Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tingkat inflasi berhasil dijaga terkendali pada momen Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik mendorong inflasi Indonesia pada Maret 2025 ke level 1,03 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan Februari yang mengalami deflasi 0,09 persen (yoy).

    “Kendati meningkat, inflasi pada bulan yang bersamaan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri tersebut, masih berada pada level yang terkendali didukung oleh terjaganya harga pangan di masa Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Febrio, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan komponen, inflasi inti tercatat stabil pada level 2,48 persen (yoy). Sebagian besar kelompok pengeluaran meningkat, terutama kelompok pakaian dan alas kaki seiring meningkatnya permintaan jelang Idul Fitri.

    Inflasi pangan bergejolak tercatat sebesar 0,37 persen yang didorong oleh penurunan harga beras dan produk unggas. Meski begitu, beberapa komoditas pangan tercatat meningkat secara bulan ke bulan karena peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri.

    Di sisi lain, komponen harga diatur Pemerintah tercatat masih mengalami deflasi sebesar 3,16 persen (yoy), lebih rendah dari angka deflasi Februari 2025.

    Hal itu dipengaruhi oleh berakhirnya tarif diskon listrik pada Maret dan terjadinya inflasi tarif angkutan antarkota di masa mudik.

    Sementara, upaya kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) tiket pesawat menyebabkan terjadinya deflasi secara bulan ke bulan pada tarif angkutan udara.

    “Berbagai insentif yang diberikan berkontribusi menahan kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025,” ujar Febrio.

    Ke depannya, lanjut Febrio, Pemerintah akan terus konsisten dalam menerapkan kebijakan untuk menjaga angka inflasi agar berada dalam rentang sasaran inflasi, utamanya inflasi pangan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

    Stabilitas harga bahan pangan pokok seperti beras terus diupayakan dengan menjaga dan melakukan pengawasan stok pangan, termasuk dalam menjaga target penyerapan gabah/beras di masa panen raya dalam mewujudkan cita-cita ketahanan pangan. 

    Sumber : Antara

  • Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

    Pemerintah juga akan mengkaji kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Salah satu sektor yang akan mengalami perombakan kebijakan TKDN adalah Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. Kemudian balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Langkah selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    “Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi,” katanya. 

    Diungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Adanya kebijakan tarif impor tersebut meniimbulkan sejumlah dampak, mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Pemerintah Indonesia telah memutuskan berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagatakan, rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah mengantisipasi ancaman kepada industri dalam negeri dan berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.

    “Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya,” sebut Febrio.

    Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.

    “Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” katanya.

    Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.

    “Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya,” ujar Febrio.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negosiasi soal Tarif, Menko Airlangga Bersama Tim Akan Berangkat ke AS Minggu Depan – Halaman all

    Negosiasi soal Tarif, Menko Airlangga Bersama Tim Akan Berangkat ke AS Minggu Depan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia akan melakukan negosiasi penerapan tarif impor yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen.

    Perwakilan Indonesia yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan berangkat pekan depan ke AS.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan tim Indonesia yang berangkat ke AS mengambil jalur negosiasi bukan retaliasi.

    “Tim yang akan berangkat minggu depan ini juga tentunya membawa menu-menu negosiasi yang kita siapkan. Kita memilih jalur negosiasi, jalur diplomasi, bukan jalur retaliasi,” ungkap Febrio usai rapat dengan Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari penerapan tarif impor 32 persen, pemerintah telah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi, hingga menerima banyak masukan.

    Dari masukan pelaku usaha, pemerintah mampu memetakan dampak dari berbagai industri dan kemampuan sektor untuk melakukan antisipasi.

    “Kita melihat bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu elektronik, nomor dua TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” jelas Febrio.

    Berbekal masukan dari pelaku usaha, persiapan opsi yang akan dibahas selama negosiasi terus dimatangkan hingga pekan depan bertemu tim dari AS.

    “Harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” ungkap Febrio.

  • RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana menambah volume impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang menjadi alasan AS menaikkan tarif impornya terhadap Indonesia karena AS mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar US$ 18 miliar.

    Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS. Sektor yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah makanan dan pakaian jadi yang merupakan andalan ekspor Indonesia.

    “Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, arahan Bapak Presiden (Prabowo) bagaimana delta daripada impor ekspor kita yang bisa sampai US$ 18 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Untuk memenuhi defisit tersebut, Airlangga mengatakan, peningkatan volume impor dari AS akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).

    Airlangga menambahkan, pihaknya akan mengambil dari 10 produk impor dan ekspor teratas, seperti elektronik, mebel kayu, sepatu, tembaga, hingga emas dari sisi ekspor, dan impor produk semikonduktor.

    Tawaran untuk meningkatkan volume impor ini akan dimasukan ke dalam proposal yang akan digodok Indonesia untuk AS sebagai bagian dari negosiasi. Indonesia juga akan mengkaji perhitungan lainnya untuk memenuhi angka defisit tersebut, salah satunya melalui kebijakan non tariff measures.

    “Ada beberapa yang sedang dikaji pertama tentu kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor,” ujarnya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini dalam mengurangi defisit tersebut melalui peningkatan impor. Meski begitu, ia memastikan langkah ini sudah diantisipasi.

    “Itu pasti kita antisipasi dan ini kan tadi juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi kita menerima banyak masukan. Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita,” kata Febrio.

    “Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” sambungnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, penambahan volume impor RI untuk sejumlah produk akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri dalam negeri.

    “Tentu ini menjadi PR buat industri kita. Tapi ini itu sudah dibahas oleh asosiasi dan asosiasi sudah bahas itu,” kata Fasiol.

    Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%

    (shc/ara)