Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dinilai sebagai tindakan positif yang dalam jangka menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong perekonomian daerah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan menempatkan dana di BPD dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Namin demikian, data Agustus 2025 mencatatkan kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai.

    Menurutnya, seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70%, berada di bawah rata-rata industri.

    “Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Untuk menjaga agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, menurut Dian, BPD harus menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko. Dengan demikian, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dapat efektif dan optimal.

    Sementara dari sisi pemerintah, Dian menilai, perlu mempertimbangkan aspek pricing. Misalnya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.

    “Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang,” ujarnya.

    Di samping itu, Dian menambahkan, juga perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan BPD untuk bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan. Hal ini khususnya seperti kredit macet.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan dana pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih,” kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Purbaya mengaku tidak akan memaksa bank daerah tersebut untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan berapa jumlah yang tepat agar bank tersebut bisa menyalurkan lagi dalam bentuk kredit.

    Setidaknya hingga saat ini, ada tiga nama BPD yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan suntikan dana nganggur ini. Bank tersebut antara lain BPD Jawa Timur, Bank Jakarta, dan Bank Jabar Banten.

    “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan stimulus ekonomi tambahan yang bakal disalurkan dalam waktu dekat.

    Febrio mengatakan, pemberian stimulus ekonomi ini jadi tindak lanjut dari ucapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi pemerintah beberapa waktu lalu.

    “Itu sedang kita finalisasi, udah dapat arahan dari Pak Presiden. Akan ada insentif, khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli akan cukup besar,” ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Diharapkan, program lanjutan itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi di penghujung 2025 ini. “Sehingga nanti kita harapkan di kuartal ke-4, ini dampaknya akan cukup terasa,” ungkapnya.

    Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah stimulus ekonomi itu bakal diberikan dalam bentuk program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT).

    “Nanti kita finalkan dulu aja segera, kemarin udah dapet arahan dari Pak Presiden juga kita segera finalkan. Kita harapkan ini mungkin mulai seminggu, dua minggu lagi, itu sudah eksekusi,” kata Febrio.

     

  • Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada lima bank BUMN (Himbara) membuat bank-bank di daerah juga tertarik untuk mendapatkannya.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta, Bank Jatim hingga Bank Jabar Banten juga tengah antre agar bisa mendapat guyuran dana dari Menkeu Purbaya.

    “Bank Jatim kemarin udah ngomong ke Pak Menteri, Bank DKI juga. Bahkan kalau nggak salah saya dengerin juga Bank BJB juga tertarik,” kata Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Menerima permintaan tersebut, Febrio bilang bahwa Menkeu Purbaya senang lantaran penempatan uang negara tak terpakai itu bakal turut menggenjot penyaluran kredit.

    “Pak Menteri sih responnya (bilang), berarti laku ini barangnya. Kelihatan bahwa ini bagus untuk menambah pertumbuhan kredit sampai akhir tahun,” ungkap dia.

    “Kita lihat Bank Jakarta, Bank Jatim, bank yang lain gitu misalnya. Kalau dia langsung bisa promise, oh kami akan taruh sektor ini, sektor ini, sektor ini. Itu kan bagi Kementerian Keuangan memang itu yang kita mau,” tuturnya.

     

  • Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” jelas Febrio.

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.

     

  • Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Alokasi ini bakal dilanjutkan pada 2026 sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

    “Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.

    Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

    “Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan agar penempatan dana itu tidak dimanfaatkan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegasnya.

    Adapun hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji bank penerima penempatan dana, baik dari Himbara maupun swasta serta besaran penempatan pada masing-masing bank.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Dirinya menilai lambatnya realisasi belanja pemerintah membuat sistem keuangan kering sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

    Ia menjelaskan, dana pemerintah bisa dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, percepatan belanja kementerian/lembaga juga perlu dilakukan guna menggerakkan roda ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya. 

  • Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini mengingatkan agar kebijakan perpajakan digital atau e-commerce jangan sampai menekan pelaku UMKM.

    Saat kunjungan kerja spesifik ke Danau Toba, Sumatera Utara (25/7), dia mengatakan di tengah gencarnya digitalisasi ekonomi, perhatian pemerintah seharusnya tak hanya sebatas pada legalitas dan formalitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha kecil yang rentan terhempas beban regulasi yang tidak proporsional.

    “Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernafas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Anggota komisi DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi itu menegaskan kebijakan perpajakan harus memperhatikan realitas di lapangan.

    Ia mencontohkan banyak pelaku UMKM yang sudah berusaha mengurus legalitas, seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga Perseroan Terbatas (PT) perorangan, namun masih menghadapi kendala birokrasi yang lamban.

    “Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini kan ironis, sudah didorong untuk formal tapi tidak difasilitasi dengan cepat, sekarang malah dihadapkan pajak,” ujarnya.

    Novita mengatakan pajak e-commerce yang dibebankan pada pelaku usaha kecil bisa menjadi penghambat, alih-alih pendorong.

    Dia menilai fokus saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan produksi, dan edukasi digital yang konkret.

    UMKM, kata dia, memerlukan perlu kepastian, bukan kejutan, sehingga jangan sampai hari ini bisa berjualan, tetapi besok tidak bisa.

    “Yang mereka butuhkan adalah kestabilan agar bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan berputar ekonominya,” ucap Novita menambahkan.

    Lebih lanjut, dirinya turut mengingatkan agar berbagai program pemerintah tidak hanya bersifat pada seremoni, sehingga harus ada program nyata yang bisa menyentuh langsung kebutuhan UMKM dari pembiayaan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok dan pasar.

    Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi adanya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, dan lembaga-lembaga lainnya.

    Tetapi, dia mengajak kolaborasi kementerian/lembaga tersebut bukan hanya soal penandatanganan nota kesepahaman, melainkan mengenai output dan dampak nyata, apalagi jika menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jawa Timur tersebut pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

    Novita juga mengajak seluruh pemangku kebijakan agar tidak menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani pelaku usaha kecil, tetapi sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga kuat. Tapi kalau mereka tersungkur karena kebijakan yang tidak adil, kita semua yang akan rugi,” tuturnya.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang merancang kebijakan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang di platform e-commerce.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan rencana ini pada dasarnya merupakan pergeseran mekanisme pembayaran pajak.

    Jika sebelumnya pedagang daring wajib membayar PPh secara mandiri, nantinya lokapasar (marketplace) akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh 22 atas setiap transaksi pedagang pada e-commerce.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan dalam rancangan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang e-commerce, pemerintah akan memberikan pengecualian. Pedagang yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan pungutan PPh 22.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • Proyek Kebanggaan RI Ini Bikin Defisit Dagang dengan China!

    Proyek Kebanggaan RI Ini Bikin Defisit Dagang dengan China!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan, kebijakan hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini telah berdampak nyata. Khususnya bagi perekonomian nasional.

    Menurut dia, kebijakan tersebut telah berhasil mendorong Indonesia mencatatkan surplus perdagangan secara konsisten. Salah satunya yakni dengan China.

    “Contoh paling jelas adalah hilirisasi. Sampai tahun 2021 RI dan China selalu defisit. Tapi 2022 sampai sekarang maintain surplus. Secara global udah 5 tahun berturut ekspor lebih besar dibandingkan impor,” ujar Febrio dalam Economic Update 2025, CNBC Indonesia dikutip Kamis, (19/06/2025).

    Lebih lanjut, Febrio mengatakan sejak diberlakukannya larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri telah membuat industri mulai menghasilkan produk turunan bernilai tinggi. Di sektor nikel misalnya seperti feronikel dan matte nikel.

    “Strategi itu dilanjutkan copper. Secara tidak langsung mereka harus bangun smelter selain copper seperti emas dan perak. Sehingga nilai tambah tercipta di RI,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah memberikan nilai tambah yang berlipat-lipat ganda.

    Bahlil menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel di tahun 2018-2019 hanya sebesar US$ 3,3 miliar setara Rp 55,42 triliun (asumsi kurs Rp 16.800 per US$). Sedangkan, nilai ekspor nikel setelah dilakukan hilirisasi dalam negeri terhitung tahun 2023-2024 mencapai US$ 35 miliar setara Rp 587,84 triliun.

    “Nikel ekspor kita pada 2018-2019 itu tidak lebih dari US$ 3,3 miliar. Dan ini terus saya harus katakan, ketika kita menyetop ekspor ore nikel, dan kita membangun hilirisasi, di 2023-2024 ekspor kita pada sektor hilirisasi nikel itu sudah mencapai US$ 34 miliar, sampai US$ 35 miliar,” jelasnya saat ditemui di sela acara Pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, di JCC, dikutip Rabu (16/4/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia kembali menghadirkan Economic Update 2025 untuk mengupas secara mendalam kondisi ekonomi terkini di tengah berbagai ketidakpastian. Economic Update 2025

    akan dibuka keynote speech oleh Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI, Dr. Arthur B. Laffer – American Economist, serta Ferry Irawan – Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Berbagai topik-topik hangat akan dibahas dalam sejumlah panel diskusi. Panel Discussion 1 mengangkat tema “Managing Adjustment & Growth through Innovative Change” yang akan diisi oleh Febrio Kacaribu – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan juga Mari Elka Pangestu – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Sedangkan, Panel Discussion 2 mengusung tema “Downstreaming Update in Prabowo’s Era”. Panel ini akan dihadiri oleh Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI, Surya Herjuna – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM RI, Melati Sarnita – Direktur Utama PT Inalum, Andre Barahamin – Koordinator Penjangkauan Komunitas IRMA di Indonesia.

    Bukan hanya panel diskusi, acara ini juga akan menghadirkan diskusi menarik bersama Ferry Irawan hingga Dr. Arthur B. Laffer.

    Saksikan CNBC Indonesia Economic Update 2025 secara LIVE! Di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10:00 WIB.

    (rah/rah)

    Next Article

    Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?