Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • 770.000 Unit Rumah Dapat Alokasi Dana APBN 2026, Ini Perinciannya

    770.000 Unit Rumah Dapat Alokasi Dana APBN 2026, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pemerintah akan memberikan akses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan 770.000 unit rumah sepanjang tahun depan.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa 770.000 unit tersebut akan mendapat kucuran APBN dari berbagai program berbeda. 

    “Di tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

    Perinciannya, pemerintah akan mengucurkan dana APBN untuk 350.000 unit rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026.

    Selain itu, pemerintah turut menetapkan pemberian kebijakan PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk 40.000 unit sepanjang 2026.

    Terakhir, pemerintah juga menetapkan kuota penerima akses renovasi rumah tak layak huni dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 400.000 unit.

    “Kemudian 2026 semua program ini [FLPP dan PPN DTP] akan berlanjut, pertama tadi BSPS juga akan mencapai hampir 400.000 unit,” tambahnya.

    Meski demikian, Febrio belum memerinci secara pasti berapa dana APBN yang dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pada 770.000 unit rumah tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang sempat menegaskan APBN hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026. 

    Dalam penjelasannya, alokasi pembangunan 770.000 unit rumah tersebut bakal direalisasikan lewat program FLPP hingga renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

    “Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah,” jelas Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

  • Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari investor terkait iklim investasi di Indonesia yang tidak kunjung mengalami perbaikan.

    Purbaya mengatakan salah satu persoalan dalam investasi adalah lamanya urusan perizinan dan belum bisa diperbaiki. Investor menagih apa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

    “Mereka pengin tahu saya kayak gimana sih orangnya, benar nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu,” kata Purbaya usai Investor Meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    “Kan perizinan ini sudah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya percepatan ini, one stop, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), segala macam. Jadi problemnya masih ada kan, sama saja,” sambung Purbaya.

    Purbaya pun menjanjikan perbaikan dengan pembentukan tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Lewat itu, pihaknya akan membuka pengaduan dari pelaku bisnis dan memecahkan masalah dari yang mengadu dan diadukan.

    “Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang lebih untung dengan menko perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ,” tegas Purbaya.

    Selain itu, Purbaya juga menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank yang disebut akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan timnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan tumbuh 5,5%.

    “Saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya dari hitungan dia (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu) awas kalau salah dia nih, triwulan IV bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Ke depan harusnya kalau nggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” terang Purbaya.

    (aid/hns)

  • Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Investor Ngadu ke Purbaya: Iklim Investasi Nggak Bagus-bagus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu para investor institusi pemegang Surat Utang Negara (SUN). Mereka adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank.

    Purbaya mengatakan dalam kesempatan itu mendapat keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Para investor tersebut menagih langkah Purbaya untuk memperbaiki iklim investasi.

    “Mereka pengin tahu saya kayak gimana sih orangnya, benar nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    “Kan perizinan ini sudah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya percepatan ini, one stop, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), segala macam. Jadi problemnya masih ada kan, sama saja,” tambah Purbaya.

    Purbaya pun menjanjikan perbaikan dengan pembentukan tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selanjutnya pemerintah membuka layanan pengaduan pelaku bisnis dan mencari solusi bersama.

    “Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang lebih untung dengan menko perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ,” terang Purbaya.

    Purbaya juga menjelsakan kepada para investor soal kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank BUMN. Menurut Purbaya penempatan dana tersebut akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan timnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan tumbuh 5,5%.

    “Saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya dari hitungan dia (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu) awas kalau salah dia nih, triwulan IV bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Ke depan harusnya kalau nggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” ucap Purbaya dengan optimis.

    (aid/hns)

  • Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

     

  • Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut pemerintah telah menyiapkan opsi penambahan kuota hingga 100 ribu orang pada Program Magang Nasional 2025.

    Kuota itu ditambah jika tahap pertama dengan target 20 ribu peserta berjalan sesuai rencana.

    “Kalau target awal cepat terpenuhi, kita akan evaluasi dan melihat kemungkinan untuk menambah hingga 100 ribu pemagang. Tapi kita pastikan dulu hasil tahap pertama,” jelas Febrio di Jakarta, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

    Program Magang Nasional 2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta penduduk usia produktif masuk ke pasar kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

    Menurut Febrio, program magang nasional bisa menjadi jembatan agar lulusan baru lebih cepat masuk ke dunia kerja formal. Meski begitu, ia juga menilai sektor informal tetap memberi peluang, misalnya pekerjaan di gig economy yang fleksibel dan menjanjikan.

    Peserta magang akan mendapat uang saku sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama maksimal enam bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

    Namun, perusahaan penyelenggara magang diperbolehkan memberi upah lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing.

    Uang saku tersebut akan disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain uang saku, peserta juga akan mendapat manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), yang biayanya dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

  • Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif. 

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar. 

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” kata Febrio. 

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan. 

  • Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dinilai sebagai tindakan positif yang dalam jangka menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong perekonomian daerah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan menempatkan dana di BPD dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Namin demikian, data Agustus 2025 mencatatkan kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai.

    Menurutnya, seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70%, berada di bawah rata-rata industri.

    “Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Untuk menjaga agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, menurut Dian, BPD harus menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko. Dengan demikian, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dapat efektif dan optimal.

    Sementara dari sisi pemerintah, Dian menilai, perlu mempertimbangkan aspek pricing. Misalnya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.

    “Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang,” ujarnya.

    Di samping itu, Dian menambahkan, juga perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan BPD untuk bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan. Hal ini khususnya seperti kredit macet.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan dana pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih,” kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Purbaya mengaku tidak akan memaksa bank daerah tersebut untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan berapa jumlah yang tepat agar bank tersebut bisa menyalurkan lagi dalam bentuk kredit.

    Setidaknya hingga saat ini, ada tiga nama BPD yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan suntikan dana nganggur ini. Bank tersebut antara lain BPD Jawa Timur, Bank Jakarta, dan Bank Jabar Banten.

    “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan stimulus ekonomi tambahan yang bakal disalurkan dalam waktu dekat.

    Febrio mengatakan, pemberian stimulus ekonomi ini jadi tindak lanjut dari ucapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi pemerintah beberapa waktu lalu.

    “Itu sedang kita finalisasi, udah dapat arahan dari Pak Presiden. Akan ada insentif, khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli akan cukup besar,” ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Diharapkan, program lanjutan itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi di penghujung 2025 ini. “Sehingga nanti kita harapkan di kuartal ke-4, ini dampaknya akan cukup terasa,” ungkapnya.

    Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah stimulus ekonomi itu bakal diberikan dalam bentuk program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT).

    “Nanti kita finalkan dulu aja segera, kemarin udah dapet arahan dari Pak Presiden juga kita segera finalkan. Kita harapkan ini mungkin mulai seminggu, dua minggu lagi, itu sudah eksekusi,” kata Febrio.

     

  • Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada lima bank BUMN (Himbara) membuat bank-bank di daerah juga tertarik untuk mendapatkannya.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta, Bank Jatim hingga Bank Jabar Banten juga tengah antre agar bisa mendapat guyuran dana dari Menkeu Purbaya.

    “Bank Jatim kemarin udah ngomong ke Pak Menteri, Bank DKI juga. Bahkan kalau nggak salah saya dengerin juga Bank BJB juga tertarik,” kata Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Menerima permintaan tersebut, Febrio bilang bahwa Menkeu Purbaya senang lantaran penempatan uang negara tak terpakai itu bakal turut menggenjot penyaluran kredit.

    “Pak Menteri sih responnya (bilang), berarti laku ini barangnya. Kelihatan bahwa ini bagus untuk menambah pertumbuhan kredit sampai akhir tahun,” ungkap dia.

    “Kita lihat Bank Jakarta, Bank Jatim, bank yang lain gitu misalnya. Kalau dia langsung bisa promise, oh kami akan taruh sektor ini, sektor ini, sektor ini. Itu kan bagi Kementerian Keuangan memang itu yang kita mau,” tuturnya.

     

  • Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” jelas Febrio.

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.