Xcloud.id

Tag: Febrio Kacaribu

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan. 

    “Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan. 

    Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut. 

    “Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya. 

    Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut. 

    Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara. 

    “Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026. 

    Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan. 

    “Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu. 

    Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

    Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025. 

  • Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN dan Danantara

    Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN dan Danantara

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa aksi korporasi BUMN pada dasarnya diperlukan, terutama untuk mempermudah proses merger dan konsolidasi.

    Menurutnya, konsolidasi dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Namun, persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar aset saat konsolidasi dilakukan.

    Dalam kondisi tersebut, sering timbul capital gain yang kemudian dikenakan pajak dan dianggap sebagai hambatan oleh perusahaan.

    “Sebenarnya penggunaan nilai buku ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya. Jadi ini sebenarnya bukan insentif. Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut,” jelas Febrio.

    Dengan demikian, kebijakan yang ada lebih bertujuan menjaga kepatuhan pajak, bukan memberikan keringanan khusus.

     

  • Jelang Akhir Tahun 2025, Kemenkeu Waspadai Gejolak Harga Pangan Imbas Musim Hujan

    Jelang Akhir Tahun 2025, Kemenkeu Waspadai Gejolak Harga Pangan Imbas Musim Hujan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mewaspadai potensi kenaikan harga selama musim hujan yang dapat mengganggu produksi pangan dan berdampak pada inflasi Desember 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa inflasi November 2025 turun menjadi 2,72 persen (yoy), lebih rendah dibanding Oktober yang mencapai 2,86 persen (yoy).

    Ia menambahkan penurunan tersebut sejalan dengan meredanya tekanan pada kelompok volatile food yang melemah menjadi 5,48 persen (yoy) dari sebelumnya 6,59 persen (yoy).

    “Perbaikan ini didukung oleh berbagai stabilisasi harga pangan terus konsisten dilakukan sehingga beberapa harga komoditas mulai menurun seperti beras, cabai merah dan daging ayam. Meskipun begitu, pemerintah terus mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring masuknya musim hujan yang dapat berdampak pada produksi pangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 2 Desember.

    Adapun, inflasi inti bergerak pada level 2,36 persen (yoy) yang diklaim mencerminkan daya beli masyarakat terjaga. Sementara itu, inflasi Administered Price (AP) sedikit meningkat menjadi 1,58 persen (yoy) dari 1,45 persen (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring bertambahnya permintaan.

    Febrio menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan daya saing ekspor serta menjamin kecukupan pasokan dalam negeri, khususnya pangan, untuk menjaga kestabilan harga.

    Ia menambahkan pemerintah terus mencermati dinamika perekonomian global serta menyiapkan langkah untuk terus mendorong peningkatan daya saing produk ekspor nasional, keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, serta diversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Selain itu, Febrio menyampaikan pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, termasuk dalam penyediaan untuk mencukupi kebutuhan program prioritas pemerintah di tengah tantangan gangguan cuaca.

    “Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga akibat cuaca ekstrem, di antaranya melalui operasi pasar, penguatan stok, cadangan pangan dan intervensi harga,” jelasnya.

    Ia menyampaikan perekonomian nasional masih berada pada jalur positif, tercermin dari beberapa indikator seperti PMI manufaktur yang tetap berada pada fase ekspansi, surplus neraca perdagangan, serta inflasi yang terjaga. Hal itu didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

    “Kita terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terarah, termasuk stimulus kuartal IV-2025, sekaligus mendorong ekspor yang bernilai tambah dan menjaga ketahanan sektor padat karya untuk mengoptimalkan kontribusi pada ekonomi nasional,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, PMI Manufaktur Indonesia tercatat ekspansif pada November 2025 di level 53,3. Peningkatan signifikan atas permintaan domestik menjadi faktor pendorong utama yang turut mendukung peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas pembelian menjelang akhir tahun.

    Sementara itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus impresif sebesar 35,9 miliar dolar AS atau tumbuh 44,1 persen (ctc) sepanjang periode Januari-Oktober 2025. Hal ini utamanya disumbang oleh surplus sektor nonmigas senilai 51,5 miliar dolar AS.

    “Dengan capaian ini, Indonesia kian menunjukkan ketahanan sektor eksternalnya dan peran yang semakin strategis dalam perdagangan global,” pungkasnya.

  • Kemenkeu Waspada Lonjakan Inflasi Imbas Cuaca Ekstrem

    Kemenkeu Waspada Lonjakan Inflasi Imbas Cuaca Ekstrem

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring musim hujan yang berdampak pada produksi pangan. Hal itu bisa berpengaruh terhadap laju inflasi Desember 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan inflasi November 2025 melambat ke 2,72% (yoy), lebih rendah dari Oktober 2,86% (yoy) sejalan dengan meredanya tekanan volatile food yang turun ke 5,48% (yoy) dari 6,59% (yoy). Meski begitu, kemungkinan terjadinya gejolak harga ke depan terus diantisipasi.

    “Stabilisasi harga pangan terus konsisten dilakukan sehingga beberapa harga komoditas mulai menurun seperti beras, cabai merah dan daging ayam. Meskipun begitu, pemerintah terus mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring masuknya musim hujan yang dapat berdampak pada produksi pangan,” kata Febrio dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

    Sementara itu, inflasi inti bergerak pada level 2,36% (yoy) yang diklaim mencerminkan daya beli masyarakat terjaga. Di sisi lain, inflasi Administered Price (AP) sedikit meningkat menjadi 1,58% (yoy) dari 1,45% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring bertambahnya permintaan.

    Febrio memastikan pihaknya akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya saing ekspor nasional, serta menjaga pasokan domestik terutama memastikan ketersediaan pangan agar tercipta harga stabil.

    Terkait hal ini pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, termasuk dalam penyediaan untuk mencukupi kebutuhan program prioritas pemerintah di tengah tantangan gangguan cuaca.

    “Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga akibat cuaca ekstrem, di antaranya melalui operasi pasar, penguatan stok, cadangan pangan dan intervensi harga,” jelas Febrio.

    Sejauh ini perekonomian Indonesia diklaim tetap mempertahankan momentum positif, terlihat dari beberapa indikator seperti PMI manufaktur yang terus ekspansif, neraca perdagangan yang tetap surplus, dan inflasi yang tetap terjaga. Hal itu didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

    “Kita terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terarah, termasuk stimulus kuartal IV-2025, sekaligus mendorong ekspor yang bernilai tambah dan menjaga ketahanan sektor padat karya untuk mengoptimalkan kontribusi pada ekonomi nasional,” ujar Febrio.

    Sebagaimana diketahui, PMI Manufaktur Indonesia tercatat ekspansif pada November 2025 di level 53,3. Peningkatan signifikan atas permintaan domestik menjadi faktor pendorong utama yang turut mendukung peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas pembelian menjelang akhir tahun.

    Sementara itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus impresif sebesar US$ 35,9 miliar atau tumbuh 44,1% (ctc) sepanjang periode Januari-Oktober 2025. Hal ini utamanya disumbang oleh surplus sektor nonmigas senilai US$ 51,5 miliar.

    “Dengan capaian ini, Indonesia kian menunjukkan ketahanan sektor eksternalnya dan peran yang semakin strategis dalam perdagangan global,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • BTN Serap Habis Penempatan Dana Pemerintah Rp 25 Triliun

    BTN Serap Habis Penempatan Dana Pemerintah Rp 25 Triliun

    Sebelumnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan nasional dan daerah per 10 November 2025. Dana tersebut disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.

    Tambahan penempatan ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung percepatan penyaluran kredit menjelang akhir tahun.

    Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penyerapan dana penempatan berjalan sangat cepat.

    “Setelah ditempatkan, ini perbankannya sudah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari yang ditempatkan tersebut,” ujar Febrio dikutip Selasa (18/11/2025).

    Bank Mandiri dan BRI tercatat telah menyalurkan seluruh dana penempatan masing-masing sebesar Rp 55 triliun. Sementara BNI telah menyalurkan Rp 37,4 triliun atau 68 persen dari alokasinya.

    Penempatan dana pemerintah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan mendorong akses pembiayaan ke sektor produktif. Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap roda ekonomi bergerak lebih cepat pada kuartal terakhir 2025.

     

  • Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    JAKARTA – Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menilai langkah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tambahan sebesar Rp76 triliun ke perbankan akan memperluas ruang penyaluran kredit industri perbankan.

    Dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta, Selasa, 18 November, ia mengatakan tambahan dana tersebut akan memperkuat kondisi likuiditas sektor perbankan di tengah tren injeksi likuiditas yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

    “Tahun ini terjadi penciptaan likuiditas perbankan yang cukup besar, dan mungkin paling besar setelah (masa) COVID-19. Mungkin Rp400 triliun ya perkiraan kita likuiditas di akhir tahun ini itu bertambah dibanding posisinya di akhir tahun lalu,” ujar Helmi, dikutip Antara.

    Peningkatan likuiditas perbankan selama 2025 diiringi sejumlah kebijakan otoritas moneter, seperti contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Beberapa kebijakan ini dinilai mampu menciptakan tambahan likuiditas dalam jumlah besar.

    Menurut dia, tambahan dana pemerintah pada November ini akan membuat tren penambahan likuiditas berlanjut hingga tahun depan.

    “Dengan adanya injeksi lanjutan, ya mungkin ini berarti di tahun depan juga masih akan ada penambahan likuiditas perbankan. Dan seharusnya dengan penambahan likuiditas ini, rasio likuiditas perbankan itu membaik sehingga meningkatkan kapasitas untuk penyaluran kredit,” jelasnya.

    Helmi menilai kondisi tersebut penting, terutama bagi bank-bank dengan rasio likuiditas yang selama ini mendekati batas bawah sehingga ruang ekspansi kredit mereka menjadi terbatas.

    Menanggapi kekhawatiran bahwa penambahan likuiditas hanya akan terkonsentrasi pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Helmi memandang pergerakan dana di perbankan akan bersifat menyebar seiring dengan berjalannya aktivitas ekonomi.

    “Seharusnya likuiditas itu lambat laun menyebar ke seluruh sistem (perbankan). Karena seiring dengan penciptaan kredit baru, ketika kredit yang diberikan dipakai atau dibelanjakan itu seharusnya menyebar. Jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem,” tambahnya.

    Pemerintah kembali menambah penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025.

    Dana ini dialirkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun.

    Penyerapan penempatan dana pemerintah sebelumnya juga berjalan cepat.

    Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memaparkan bahwa perbankan telah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari total alokasi awal Rp200 triliun.

    Bank Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen dari masing-masing Rp55 triliun. BNI menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68 persen dari alokasi yang sama.

    BTN menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari Rp25 triliun yang ditempatkan. Sementara, BSI menyalurkan Rp9,9 triliun atau 99 persen dari dana Rp10 triliun.

  • Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar terhadap empat produk dari komoditas emas diperkirakan bakal memberikan nilai tambah perekonomian pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memandang bahwa rencana pemerintah mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas dore, granules, cast bars dan minted bars merupakan upaya pemerintah untuk mendorong upaya penghiliran SDA. 

    Hal ini bisa dilihat dari skema tarif bea keluar yang dikenakan yakni semakin besar terhadap produk emas yang bersifat mentah, yakni dore. Sementara itu, produk emas yang lebih mendekati produk jadi atau setengah jadi rencananya dikenai bea keluar lebih kecil. 

    David menilai kebijakan berbasis insentif ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada PDB Indonesia. 

    “Ini terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025). 

    Adapun David tidak melihat adanya dampak pengenaan bea keluar ini terhadap harga emas. Sebab, dia melihat komoditas tersebut bergerak mengikuti pasar global. 

    “Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional,” jelas David. 

    Adapun pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut bea keluar untuk komoditas emas ini sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) tentang APBN 2026. 

    Febrio mengatakan perumusan kebijakan ini sudah dalam tahap finalisasi, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan negara dari kepabeanan. Nantinya akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan share terbesar keempat untuk cadangan tambang emas dunia, yakni 3.491 ton per 2023.

    Di sisi lain, harga emas cukup tinggi di mana pada kuartal IV/2025 pernah mencapai lebih dari US$4.000 per troy ons. 

    “Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kami undangkan untuk kemudian kami pastikan di 2026 memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” tuturnya. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenakan tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. 

    Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidak termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granules juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • Ekspor Emas Kena Bea Keluar, Diproyeksi Tambah Penerimaan Rp2 Triliun per Tahun

    Ekspor Emas Kena Bea Keluar, Diproyeksi Tambah Penerimaan Rp2 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan bea keluar terhadap komoditas emas, dengan tarif di rentang 7,5%—15%. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengaku sudah melakukan perhitungan terkait dampak pengenalan bea keluar itu ke penerimaan negara.

    “Kalau kita lihat kemarin, kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp1,5—2 triliun dapat sih setahunnya,” ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

    Kendati demikian, sambungnya, penerimaan negara dari bea keluar emas itu akan sangat tergantung harga global. Harga emas, sambungnya, kerap naik-turun alias volatile sehingga proyeksi Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun cuma proyeksi konservatif.

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah hanya akan mengenakan bea keluar untuk komoditas emas di hulu. Sementara itu, komoditas emas di hilir akan tetap bebas bea keluar.

    “Yang hilirnya, perhiasan kan nggak kena, karena memang kita ingin hilirisasi,” ungkap Febrio.

    Adapun, Febrio mengungkapkan pihaknya sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang akan mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas itu. Menurutnya, kebijakan itu sudah dalam proses harmonisasi dan kemungkinan pihaknya akan segera mengumumkannya ke publik.

    “Saat Ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir,” ujar Febrio di Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan beleid itu untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem bank bulion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas. 

    Adapun pengaturannya mencakup dua aspek. Pertama, tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Kedua, tarif bea keluar progresif yang mekanismenya adalah tarif besar akan berlaku untuk harga komoditas yang lebih tinggi.

    Febrio menambahkan bahwa penerapan tarif itu nantinya akan mencakup kepada komoditas emas dore atau emas batangan campuran beberapa mineral, granules, cast bar, dan minted bars. 

    “RPMK Bea Keluar telah disepakati Kementerian dan Lembaga terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum. RPMK Bea Keluar Emas dalam proses pengundangan,” tutupnya.

  • Kondisi Ekonomi dalam Setahun Prabowo Pimpin RI

    Kondisi Ekonomi dalam Setahun Prabowo Pimpin RI

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan setahun. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi selama setahun terakhir?

    Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,8%. Pada kuartal II tumbuh 5,12%, sehingga rata-rata dalam setengah tahun berada di posisi 5%.

    “Kalau kita review sedikit dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kayaknya nggak jelek-jelek amat ya. Ini kan sering yang menjadi perang narasi. Performance-nya secara underlying nggak jelek-jelek amat, bahkan dalam beberapa poin kita itu outperforming banyak peers kita,” terang Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mencapai 5,04%. Sementara untuk kuartal IV, Febrio optimistis, pertumbuhan akan lebih kuat lagi didukung dengan berbagai stimulus yang akan digelontorkan pemerintah.

    Selain itu, kinerja solid juga terlihat dari sisi pasar modal. Febrio mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh All Time High (ATH) 8.317 kemarin.

    Lalu imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga turun ke posisi 5,91%, terendah sejak 2021. Menurut Febrio, kondisi ini menggambarkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.

    “Kalau kita lihat tentang SBN, ini adalah trust yang paling penting. Kenapa? Karena ini representasi dari kepercayaan global termasuk domestik terhadap tata kelola, bagaimana kita mengelola ekonomi kita khususnya dari sisi fiskal. Kita mampu bayar apa nggak? Simpelnya kan gitu,” ujarnya.

    Febrio menambahkan, Indonesia menghadapi banyak tantangan global sepanjang 2025. Meski bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan potensi dalam negeri.

    “2025 memang ini sudah hampir selesai, global diprediksi akan cukup melemah dalam 2025, tapi 2026 juga tidak ada titik cerah yang lebih, masih akan sekitar 2,9% pertumbuhan ekonomi global,” kata dia.

    Meski begitu, pemerintah ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam tiga bulan terakhir ini, pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan dalam rangka membangkitkan kepercayaan dan sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan.

    Tonton juga video “Daftar Peraih detikJatim Awards Kategori Program Ekonomi Terpuji”

    (shc/hns)

  • Anak Buah Purbaya Soal Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Nggak Jelek-jelek Amat

    Anak Buah Purbaya Soal Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Nggak Jelek-jelek Amat

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai kinerja ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menunjukkan posisi yang solid.

    Menurut Febrio, hal ini salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5%. Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,8% dan pada kuartal II tumbuh 5,12%, sehingga rata-rata dalam setengah tahun berada di posisi 5%.

    “Kalau kita review sedikit dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kayaknya nggak jelek-jelek amat ya. Ini kan sering yang menjadi perang narasi. Performance-nya secara underlying nggak jelek-jelek amat, bahkan dalam beberapa poin kita itu outperforming banyak peers kita,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III baru saja diumumkan sebesar 5,04%. Sedangkan untuk kuartal IV, Febrio optimistis pertumbuhannya akan lebih kuat lagi didukung dengan berbagai stimulus yang akan digelontorkan pemerintah.

    Selain itu, kinerja solid juga terlihat dari sisi pasar modal. Febrio mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh All Time High (ATH) 8.317 kemarin.

    Lalu imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga turun ke posisi 5,91%, terendah sejak 2021. Menurut Febrio, kondisi ini menggambarkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.

    “Kalau kita lihat tentang SBN, ini adalah trust yang paling penting. Kenapa? Karena ini representasi dari kepercayaan global termasuk domestik terhadap tata kelola, bagaimana kita mengelola ekonomi kita khususnya dari sisi fiskal. Kita mampu bayar apa nggak? Simpelnya kan gitu,” ujarnya.

    Di samping itu, Febrio juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan merupakan negara kecil. Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yakni US$ 1,4-1,5 triliun, didukung dengan jumlah penduduknya yang besar.

    Menurut Febrio, Indonesia juga masih menghadapi banyak tantangan secara global. Indonesia juga masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk menguatkan dan mengoptimalkan potensi dalam negeri.

    “Jadi, memang kita harus semakin mem-balance antara kesempatan yang kita dapatkan dari global plus kita harus pastikan bahwa potensi yang kita punya di dalam negeri harus kita maksimalkan,” kata Febrio.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Ekonomi di Atas 5,5%, Presiden Beri Saya Hadiah”

    (shc/ara)