Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Maling Rekening Berkeliaran, Kelompok Ini Paling Banyak Jadi Korban

    Maling Rekening Berkeliaran, Kelompok Ini Paling Banyak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebut korban penipuan transaksi keuangan digital terbanyak datang dari perempuan.

    Untuk itu Komdigi akan memfokuskan lebih banyak keberpihakan terhadap perempuan untuk literasi digital.

    “Kemudian untuk korban deepfake, misalnya, itu rata-rata juga badannya perempuan, wajahnya perempuan yang kemudian dibuat deepfake, sehingga akhirnya cenderung mengarah pornografi,” ujar Meutya saat konferensi pers di Kantor Komdigi, Senin (18/11/2024).

    “Jadi segala lini, baik itu transaksi keuangan, pornografi, itu banyak sekali korbannya perempuan di dunia maya,” imbuhnya.

    Hal serupa dikatakan oleh Menteri Menteri PPPA Arifah Fauzi. Ia mengatakan, pihaknya akan fokus supaya perempuan dan anak tidak menjadi korban penipuan.

    Untuk itu kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) fokus melakukan literasi bagaimana menggunakan medsos secara bijak.

    Mereka akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar lebih maksimal lagi penangannanya.

    “Selama ini sudah ada, tetapi nanti mungkin kita maksimalkan dan kita basic-nya adalah di desa,” ujar Arifah.

    Kementerian PPPA akan merilis ruang bersama Merah Putih yang mempunyai satu data tentang perempuan dan anak. Yakni bagaimana kondisi perempuan dan anak-anak di suatu di desa itu.

    “Dan ini harus kolaborasi dengan hampir semua kementerian dan lembaga. Jadi ruang bersama merah putih ini bukan event, tetapi ini adalah sebuah gerakan. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap sesamanya,” ujarnya.

    Ruang kolaborasi ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat di desa tersebut untuk saling menguatkan. Sehingga kejadian-kejadian seperti korban KDRT, penipuan, antisipasi sejak dini.

    “Jadi kita kolaborasi ini sangat penting sekali.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos, Begini Caranya

    Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos, Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu dengan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Pertemuan tersebut membahas banyak hal, termasuk literasi digital untuk perempuan dan anak-anak.

    Menurutnya, media sosial saat ini bukan hanya berbahaya secara umum, tapi khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian mereka, karena dari beberapa kasus yang sedang KemenPPA tangani di lapangan masalah utamanya karena penggunaan media sosial yang tidak cermat.

    Untuk itu, mereka akan merilis sebuah program ruang bersama bernama Merah Putih. Rencananya program tersebut akan dirilis bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember mendatang.

    “Jadi dalam ruang bersama Merah Putih ini basic-nya adalah di tingkat desa jadi ruang bersama ini nanti menjadi kolaborasi dari seluruh Kementerian,” ujar Arifah saat konferesni pers di Kementerian Komdigi, Senin (18/11/2024).

    Menurutnya, anak-anak tidak bisa dilarang untuk bermain media sosial atau gadget, tetapi pemerintah harus memberikan solusinya. Salah satunya dengan menawarkan permainan-permainan tradisional.

    “Oke kalau saya tidak boleh main gadget apa solusinya? Maka salah satunya adalah kita akan tawarkan di sana kita sediakan permainan-permainan tradisional,” terangnya.

    Karena permainan tradisional itu, menurutnya memiliki filosofi yang sangat bagus di mana anak-anak di situ berkolaborasi, bekerja sama, sportif, tidak boleh curang dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

    Selain itu, KemenPPA juga meningkatkan kreativitas dan keahlian dari anak-anak.

    “Jadi mereka yang akan suka tari, kita akan datangkan pelatih tari, yang suka menulis, kemudian yang suka menggambar, yang suka menyanyi, yang suka main drama, kita akan datangkan mentor-mentornya,” kata dia.

    “Kemudian mungkin literasi digital akan kita maksimalkan kembali, bagaimana kita bisa memperluas koneksi dengan Bu Meutya, supaya kerja-kerja kita di lapangan bisa lebih maksimal.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada

    Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi (kanan) bersama dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dalam acara \”Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024\”di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 12:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Dalam hal pilkada, belum ya, kita belum menerima informasi (laporan),” kata Menteri Arifah Fauzi dalam acara “Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024” di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

    Dalam kegiatan yang mengusung tema “Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih #BersamaLawanDiskriminasi” tersebut, Menteri PPPA menyerukan kepada masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang damai dalam kontestasi Pilkada 2024. Menurut dia, kegiatan ini juga sebagai ajang sosialisasi pemerintah mengingat pentingnya peran perempuan dalam pilkada.

    “Antisipasi diskriminasi terhadap perempuan. Kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya,” katanya.

    Ia mengatakan, perempuan kerap dijadikan target politik uang dalam pemilu karena perempuan dianggap lemah. Untuk itu, Kementerian PPPA bersama penyelenggara pilkada akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 untuk memastikan masyarakat, khususnya perempuan dapat bebas memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani pemilih.

    “Kita harus bekerja bersama-sama, dan ini bukan hanya tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan,” kata Arifah Fauzi.

    Pada Minggu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan komitmen menjaga ruang aman bagi perempuan dalam Pilkada 2024.

    “Kami harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak dilakukan, dan kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam menggunakan hak pilihnya maupun hak dipilihnya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

    Sumber : Antara

  • Jadi Mayoritas Pemilih di Pilkada 2024, Kaum Perempuan Diminta Waspadai "Money Politics" Nasional 17 November 2024

    Jadi Mayoritas Pemilih di Pilkada 2024, Kaum Perempuan Diminta Waspadai "Money Politics" Nasional 17 November 2024

    Jadi Mayoritas Pemilih di Pilkada 2024, Kaum Perempuan Diminta Waspadai “Money Politics”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemilih dari kalangan perempuan mendominasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
    Mereka pun diingatkan untuk menggunakan hak suaranya secara mandiri dan mewaspadai jebakan praktik politik uang.
    Komisioner KPU RI Iffa Rosita menjelaskan, jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2024 di atas 50 persen atau melebihi pemilih laki-laki.
    Kondisi ini membuat suara kalangan perempuan bisa menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
    “Artinya, perempuan menjadi entitas yang sangat penting untuk menentukan ke arah mana kira-kira
    Pilkada 2024
    ,” ujar Iffa dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai 2024 di Bawaslu RI, Minggu (17/11/2024).
    Untuk itu, lanjut Iffa, KPU RI mengajak seluruh kaum perempuan agar berani melawan segala bentuk intervensi ketika menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024.
    Sebab, terdapat kekhawatiran bahwa pemilih dari kalangan perempuan justru menjadi sasaran utama praktik
    money politics
    karena jumlah yang banyak.
    “Kita tahu ada
    money politics
    dan kemudian ada sosial budaya. Jangan sampai menjadi penghambat perempuan untuk menggunakan hak-haknya secara mandiri, bukan dalam tekanan, seperti itu,” kata Iffa.
    “Sudah saatnya perempuan berani berbicara, melalui hari pemungutan suara nanti, itulah aplikasi dari suara perempuan sesungguhnya,” sambungnya.
    Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi berpandangan, perempuan rentan menjadi sasaran politik uang karena dianggap lemah dan mudah untuk dipengaruhi.
    “Ya, karena mungkin dianggap selama ini perempuan itu lemah, perempuan tidak berdaya. Padahal sebetulnya kita semua, komponen dari perempuan di seluruh Indonesia berharap kita akan menguatkan perempuan,” kata Arifah.
    Dalam kesempatan ini, dia pun mendukung komitmen KPU dan Bawaslu RI untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan pada Pilkada serentak 2024.
    Dengan begitu, para pemilih dari kaum perempuan bisa menggunakan hak suaranya dan ikut serta mengantisipasi serta mewaspadai politik uang yang menyasarnya.
    “Supaya bisa mandiri memilih sesuai dengan hati nuraninya, makanya kita harus bekerja bersama-sama. Dan ini bukan hanya tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PPPA Kutuk Keras Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi MI di Banyuwangi

    Menteri PPPA Kutuk Keras Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi MI di Banyuwangi

    Jakarta –

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengutuk keras kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Arifah memastikan pihaknya akan mengawal proses hukum terkait kejadian tersebut.

    Arifah dalam kunjungannya ke kediaman keluarga korban menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Kemen PPPA berkomitmen untuk mendampingi keluarga korban dan memastikan keadilan ditegakkan demi perlindungan anak.

    “Kami mengutuk keras kekerasan yang diduga menimpa DCN. Kasus ini mencerminkan pentingnya penguatan perlindungan anak, terutama di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat,” ujar Arifah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

    Kemen PPPA bekerja sama dengan UPTD PPA Jawa Timur dan P2TP2A Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan keluarga mendapatkan pendampingan asal, terkhusus saat proses autopsi jenazah. Kemen PPPA juga berkoordinasi terkait penyelesaian kasus ini kepada aparat penegak hukum.

    “Kami meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kebenaran atas peristiwa ini dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” ujarnya.

    Kemen PPPA mengingatkan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Dia mengimbau masyarakat melaporkan jika menemukan tindakan serupa kepada lembaga yang berwenang.

    Sebelumnya, penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi terus berlanjut. Polisi menemukan tanda-tanda yang mengarah kepada kekerasan seksual.

    Meski hasil autopsi belum keluar, dari hasil pemeriksaan awal Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra memastikan ada bukti kekerasan yang juga mengarah pada tanda-tanda kekerasan seksual.

    Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan oleh kepala sekolah dan keluarganya di sebuah kebun kosong. Saat dalam perjalanan menuju klinik terdekat, nyawa korban tak dapat diselamatkan.

    Korban diduga dibunuh dan diperkosa, hal tersebut dikuatkan dengan temuan tanda kekerasan yang juga mengarah pada kekerasan seksual di tubuh korban.

    (ial/idn)

  • Tangis Histeris Ibu, Ini Permintaan Khusus Ayah Siswi MI Korban Pembunuhan di Banyuwangi

    Tangis Histeris Ibu, Ini Permintaan Khusus Ayah Siswi MI Korban Pembunuhan di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Doni Nurchusaeri, ayah CAN 7 tahun, bocah korban pembunuhan disertai dugaan pemerkosaan di Banyuwangi minta dipertemukan dengan pelaku apabila nantinya telah terungkap. 

    Hal tersebut disampaikan Doni saat menerima Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra di rumah duka 

    “Apabila pelaku sudah ketemu, saya minta ketemu dengan pelaku. Saya ingin bertanya kenapa berbuat sadis seperti itu,” kata Doni sambil terus terisak, Sabtu (16/11/2024).

    Selain itu, ia juga meminta pihak kepolisian untuk menurunkan satuan K9 atau anjing pelacak untuk mendeteksi siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa putrinya dengan keji. 

    Doni juga berharap dukungan dari semua pihak untuk mempercepat proses penemuan pelaku serta pendampingan hukum atas kasus yang menimpa keluarganya.

    Sedangkan, ibu korban masih histeris dan belum bisa ditemui serta diajak berkomunikasi karena masih shock.

    Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi tak kuasa menahan tangisnya saat mengunjungi rumah CNA di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi  

    CNA adalah bocah berusia 7 tahun yang menjadi korban pembunuhan diduga disertai pemerkosaan saat perjalanan pulang sekolah pada Rabu, (13/11/2024).

     

    Ratusan Orang Dieksekusi di Kuburan Massal PKI Tanah Kafir Cilacap

  • Pilkada Batang 2024 : Kartu Batang Usaha, Ini Cara Fallas-Ridwan Sejahterakan Para Nelayan di Batang

    Pilkada Batang 2024 : Kartu Batang Usaha, Ini Cara Fallas-Ridwan Sejahterakan Para Nelayan di Batang

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Fauzi Fallas dan Ahmad Ridwan, menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Batang jika terpilih dalam Pilkada 2024. Komitmen ini disampaikan saat kunjungan mereka ke sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah pesisir.

    Ahmad Ridwan, calon wakil bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Batang, menyampaikan bahwa masyarakat nelayan kerap menghadapi tantangan terkait minimnya fasilitas penangkapan ikan dan kesejahteraan ekonomi. 

    “Bupati dan wakil bupati harus menjadi bagian dari solusi. Kami berjanji akan menambah fasilitas penangkapan agar hasil tangkapan meningkat dan taraf hidup nelayan bisa lebih baik,” ujar Ridwan saat kunjungan di TPI Roban Timur, Kecamatan Subah.

    Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, pasangan Fallas-Ridwan menawarkan program unggulan bernama Kartu Batang Usaha (KBU). Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha nelayan serta UMKM di Kabupaten Batang. 

    Demikian diungkapkan Calon Bupati Batang sekaligus Ketua DPC PKB Batang, Fauzi Fallas. “KBU bukan sekadar kartu, tapi solusi terpadu bagi nelayan dan pelaku UMKM,” jelas Fallas.

    KBU menyediakan empat pilar utama untuk mendukung usaha nelayan dan pelaku usaha kecil: akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta akses pasar. “Kami ingin memastikan bahwa nelayan dan UMKM di Batang memiliki kesempatan untuk berkembang dan bertahan di tengah kompetisi,” tambahnya.

    Dalam detail program KBU, pemilik kartu akan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui kemitraan dengan bank daerah, serta pelatihan manajemen usaha yang difokuskan pada pemasaran digital dan inovasi produk. Tak hanya itu, mereka juga akan menerima bimbingan dari mentor bisnis yang berpengalaman.

    Sementara itu, Yoyok Riyo Sudibyo, mantan Bupati Batang periode 2012–2017, memberikan dukungan terhadap program ini. Menurutnya, KBU memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif di Batang. 

    “Program ini menjawab tantangan utama perekonomian di Batang, khususnya bagi UMKM dan sektor perikanan yang sangat vital bagi masyarakat pesisir,” kata Yoyok.

    “KBU dengan komponen utamanya yang meliputi akses modal, pelatihan, dan pendampingan, bisa menjadi jalan bagi UMKM dan nelayan untuk naik kelas,” tambah Yoyok. 

    Program ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan penghasilan para nelayan, yang selama ini sering terhambat oleh terbatasnya akses terhadap modal dan pasar yang lebih luas.

    Dengan realisasi KBU, pasangan Fallas-Ridwan berharap ekonomi pesisir Batang akan lebih bergairah dan berkelanjutan. Fauzi Fallas, yang juga berlatar belakang pengusaha sukses, diyakini bahwa modal pengalamannya di dunia bisnis akan membantu mewujudkan program-program tersebut secara efektif. 

    “Sebagai putra Batang, saya paham bahwa nelayan membutuhkan lebih dari sekadar janji. Program KBU adalah bentuk kepedulian kami untuk perubahan yang nyata,” tegasnya.

    Implementasi KBU diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperbaiki kesejahteraan ekonomi pesisir, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal Batang. Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini​.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Acara penganugrahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa, (29/10/2024).

    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.

    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.

    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.

    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi. 

    “Ini disebut kolaborasi Pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 

    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Selama ini kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.

    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.

    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.

    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan diantaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
     
    Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar, dan masyarakat. Acara penganugerahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada 29 Oktober 2024.
     
    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis, dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.
    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.
     
    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.
     
    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi.
     
    “Ini disebut kolaborasi pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 
     
     

     
    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.
     
    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
     
    “Selama ini, kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.
     
    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.
     
    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.
     
    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan, di antaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pengamat Optimis Stunting di Makassar Turun di Tangan Appi-Aliyah, Ini Faktornya

    Pengamat Optimis Stunting di Makassar Turun di Tangan Appi-Aliyah, Ini Faktornya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Masalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi salah satu bahan pembahasan dalam debat terbuka kedua Pilwalkot Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Rabu (13/11/2024).

    Dalam sesi tanya jawab, pasangan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menanyakan persoalan stunting ini kepada paslon nomor urut 3 Indira Jusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI).

    Aliyah Mustika secara khusus bertanya kepada Indira dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Seperti diketahui, Indira merupakan istri wali kota Makassar, Danny Pomanto.

    Pada kesempatan itu, Aliyah menyinggung percepatan penurunan stunting di Makassar di mana ia secara khusus menyoroti adanya kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 7,2 persen. Aliyah menanyakan kendala apa yang dihadapi Indira sehingga percepatan penurunan stunting tidak berhasil di Kota Makassar.

    “Padahal di tahun 2023, saya yang waktu itu di DPR, saya memberikan bantuan sebanyak 1.000 alat antropometri yang saya sebarkan ke posyandu se Kota Makassar,” kata Aliyah yang merupakan mantan anggota Komisi IX DPR RI.

    Menanggapi tanya jawab Aliyah dan Indira, akademisi UNM, Prof Arifuddin Usman mengatakan, penanganan stunting ini memang tidak mudah. Ia menyebut sejumlah kendala, termasuk program pencegahan yang belum efektif, literasi gizi yang kurang, hingga koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi yang belum optimal.

    Makanya kata dia, dibutuhkan sosok yang memang punya kapabilitas sekaligus pengalaman lebih untuk memimpin gerakan penurunan angka stunting ini di Makassar.