Tag: Fauzi

  • KPK Terima Apapun Hasil Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK yang Digelar Hari Ini – Halaman all

    KPK Terima Apapun Hasil Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK yang Digelar Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima semua hasil sidang vonis 15 terdakwa kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang digelar pada Jumat (13/12/2024) hari ini.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan apapun keputusan dari vonis kasus tersebut sejatinya untuk perbaikan pengelolaan Rutan di KPK.

    “Tentunya apa pun hasil putusan tersebut, KPK berharap putusan itu akan menjadi perbaikan bagi pengelolaan rutan KPK khususnya ke depan,” kata Tessa kepada wartawan dikutip, Jumat.

    Tessa menyebut nantinya hasil sidang vonis itu juga akan menjadi masukan kepada lembaga antirasuah untuk nantinya mengimplementasi transparansi di internal KPK.

    “KPK juga akan terus berkomitmen dalam rangka penegakan integritas baik pegawai KPK maupun pimpinan ke depannya. Jadi kita akan tetap terus menjaga dan meningkatkan integritas KPK secara kelembagaan,” tuturnya.

    Untuk informasi, 15 terdakwa kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Kamis (12/12/2024).

    Terkait hal ini, Kuasa Hukum eks petugas Rutan KPK sekaligus salah satu terdakwa, Wardoyo, Karina Mastha membenarkan bahwa kliennya dan ke-14 terdakwa lainnya itu bakal menjalani sidang vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim hari ini.

    “Jadi hari ini memang agendanya pembacaan putusan. Kalaupun ada penundaan kemungkinan (digelar) besok,” kata Karina saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

    Jelang putusan ini, Karina pun berharap kliennya itu dapat dijatuhi hukuman ringan oleh majelis hakim.

    Selain itu dirinya juga berharap status pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini diemban Wardoyo tidak dihilangkan pasca adanya putusan dari Hakim.

    “Harapan kami untuk terdakwa lima, terdakwa Wardoyo berharap hukuman seringan-ringanya dan Mudah-mudahan juga tidak menghilangkan status PNS mereka sehingga mereka bisa kembali bekerja setelah menjalani masa hukuman,” pungkasnya.

    Sebelum itu, para terdakwa juga telah menjalani sidang tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

    Dalam amar tuntutannya, Jaksa menyatakan bahwa ke-15 terdakwa yang merupakan eks pegawai di Rutan KPK itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    “Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Jaksa hadirkan 7 terdakwa menjadi saksi pada persidangan perkara dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2024). (Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha)

    Berikut rincian tuntutan yang dijatuhi terhadap ke-15 terdakwa dalam kasus pungli di Rutan KPK;

    1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun.

    2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun.

    3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun.

    4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan.

    5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun.

    6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun.

    7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan.

    8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan.

    9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan.

    10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan.

    Terdakwa perkara dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2024). (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan.

    12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan.

    13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan.

    14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan.

    15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan.
     

  • Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Ilustrasi – Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Sengketa Pilkada serentak kembali bertambah menjadi 11 pasangan calon kepala daerah yang mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan terhadap termohon KPU di Provinsi Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Informasi yang sudah diterima ada 11 pasangan calon (paslon) Pilkada yang mengajukan permohonan gugatan ke MK dan DKPP,” ujar Anggota KPU Sulsel Upi Hartati saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis.

    Kesebelas paslon tersebut masing-masing, satu Pilkada Gubernur Sulsel, tiga Pilkada Wali Kota, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Tujuh Pilkada Bupati yakni Kabupaten Bulukumba, Selayar, Takalar, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara dan terbaru Jeneponto,.

    Komisioner membidangi Koordinator Hukum KPU Sulsel ini menambahkan pihaknya sejauh ini masih mempelajari lokus gugatannya apa saja yang di gugat oleh tim hukum para paslon ke MK maupun DKPP. Meski demikian pihaknya sudah siap menghadapi gugatan.

    Data yang terbaru diterima dari KPU Sulsel, untuk PHP Pilgub Sulsel atas surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor: 260/PAN.MK/e-AP3/12/202 dimohonkan paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad melalui kuasa hukumnya Donal Fariz dkk.

    Selanjutnya, PHP Pilkada Wali Kota Makassar dengan surat akta APPP nomor: 220/PAN.MK/e-AP3/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi melalui kuasa hukumnya Donal Paris dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Palopo dengan surat akta APPP nomor: 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih melalui kuasa hukumnya Andi Syafrani dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Parepare surat akta APPP nomor: 18/PAN-MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 4 Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam melalui kuasa hukumnya Imran Eka Saputra dkk.

    Berikutnya, PHP Pilkada Kabupaten Bulukumba surat akta APPP nomor: 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jamaluddin M Syamsir-Tomy Satria Yulianto melalui kuasa hukum pemohon Kurniadi Nur dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar surat akta APPP nomor: 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 2 Ady Ansar-M Suwadi melaluui kuasa hukumnya Abdul Azis.

    PHP Pilkada Kabupaten Takalar surat akta APPP nomor: 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon Syamsari-M Natsir Ibrahim melalui tim kuasa hukumnya Ahmad Hafizu dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) surat akta APPP nomor: 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin melalui kuasa hukumnya Andi Surya Citra Lestari

    PHP Pilkada Pinrang surat akta APPP nomor: 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jaya Baramuli-Abdillah Natsir melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Toraja Utara surat akta APPP nomor: 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 1 Yohanis Bassang-Marthen Rante Tondok dengan kuasa hukum pemohonnya Mohd Hasrul Bin Sirajuddin

    Dan PHP Pilkada Kabupaten Jeneponto surat akta APPP nomor: 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    Persyaratan permohonan PHP yang diajukan untuk sengketa ke MK harus memenuhi syarat formil ambang batas suara 2 sampai 0,5 persen sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

    Sumber : Antara

  • 21 Makam di Desa Situhiang Kabupaten Cianjur Dibongkar, Begini Kondisi Jenazah – Halaman all

    21 Makam di Desa Situhiang Kabupaten Cianjur Dibongkar, Begini Kondisi Jenazah – Halaman all

    Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.

    TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR -Area pemakaman terdampak pergerakan tanah, puluhan makam di Kampung Cimanggu, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur dibongkar.

    Pemindahan dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. 

    Kepala Desa Situhiang, Arifin Hidayat mengatakan, total ada 21 makam yang dibongkar.

    “Ada beberapa makam yang sudah tertimbun, sementara yang lain terancam ambles. Oleh karena itu, kami segera memindahkannya,” kata Arifin, Kamis (12/12/2024).

    Pemindahan makam yang dilakukan sejumlah warga tersebut berjalan hampir tiga hari.

    Sedangkan lokasi pemakaman baru berjarak sekitar 100 meter dari pemakaman sebelumnya.

    “Pemakaman yang baru areanya lebih aman. Kemarin proses pemindahan seluruh makam sudah selesai dipindahkan,” ucapnya.

     Proses pembongkaran makam tersebut sempat dihebohkan adanya penemuan jenazah yang masih utuh, meski telah dimakamkan 18 tahun lalu.

    “Ada beberapa jenazah ditemukan dalam kondisi utuh tanpa bau, dengan kain kafan yang tidak rusak meskipun warnanya berubah menjadi cokelat seperti tanah.

    Bahkan ada jenazah yang sudah dimakan sekitar enam tahun hingga belasan tahun,” ucapnya. (*)

  • Dubes RI Sebut Kejatuhan Rezim Suriah Mirip Peristiwa Reformasi 1998

    Dubes RI Sebut Kejatuhan Rezim Suriah Mirip Peristiwa Reformasi 1998

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menyamakan situasi di negaranya saat ini mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika 1998.

    Pekan lalu, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berhasil menumbangkan rezim diktator Presiden Bashar Al Assad yang telah berkuasa selama 24 tahun terakhir. Wajid menyebut situasi ini sebagai perubahan kekuasaan.

    “Saya lihat apa yang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan sebuah negara,” kata Wajid dalam diskusi soal Suriah yang digelar Partai Gelora secara virtual pada Rabu (11/12).

    Dia lalu menegaskan pergantian kekuasaan bisa terjadi di negara mana saja termasuk Indonesia.

    “Kita juga ingat waktu itu di Indonesia mengalami [perubahan kekuasaan] pada 1998 atau apa. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia melihat ini sebagai pergantian kekuasaan,” imbuh Wajid.

    Pada 1998, presiden yang menguasai Indonesia selama 32 tahun, Soeharto mundur usai serangkaian peristiwa politik. Publik menyebut insiden ini sebagai reformasi 1998.

    Sebelum lengser, rakyat dalam jumlah besar sering menggelar demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto.

    Sebelum itu, sebanyak 50 tokoh terkemuka Indonesia merilis keprihatinan mereka dalam dokumen “Petisi 50.”

    Mereka termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap serta Mohammad Natsir.

    Dokumen tersebut memproses penggunaan filsafat negara untuk melegitimasi kekuasaan oleh Soeharto. Saat itu, dia menyatakan setiap kritik yang dilancarkan ke presiden berarti kritik terhadap Pancasila.

    Soeharto juga dikenal kerap membungkam lawan politik dan siapa saja yang menentang dia.

    Kembali lagi soal Suriah, Wajid mengatakan Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara tersebut.

    Suriah bahkan menjadi salah satu negara yang mendukung Indonesia di PBB saat berusaha meraih kemerdekaan.

    Suriah berhasil dikuasai HTS usai melancarkan sejumlah serangan pada akhir November lalu.

    Dalam waktu singkat, mereka berhasil merebut situs dan kota strategis seperti Aleppo. Kemudian pada 8 Desember, HTS menguasai Damaskus dan Istana Kepresidenan.

    [Gambas:Youtube]

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Fauzi, meminta BMKG, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta lembaga terkait mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem secara sistematis dan terukur jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Merak-Bakauheni.

    Fauzi mengutip laporan BMKG yang menyatakan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di perairan Lampung dan Banten diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun 2025.

    “Libur Nataru sudah semakin dekat. Saya minta BMKG, Kemenhub dan stakeholder terkait serius mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem, karena berdasar pada laporan BMKG cuaca ekstrem akan terjadi saat Nataru, termasuk di Merak dan Lampung,” kata Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Ketua DPP PKB bidang Hukum, Perundang-undangan dan Hankam itu menyatakan, libur Nataru tahun ini diprediksi akan melibatkan pergerakan hingga 110 juta orang secara nasional. 

    Sebab itu ia meminta informasi cuaca ekstrem dilakukan secara berkala dan massif.

    “Saya kira juga sangat penting informasi cuaca ekstrem disosialisasikan secara massif dan efektif kepada masyarakat, baik melalui aplikasi daring maupun rambu-rambu jalan. Kemenhub bisa berkoordinasi dengan BMKG, juga Korlantas untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara, day to day,” ucapnya.

    Selain itu, Ketua DPW PKB Banten itu juga mendorong pemerintah memastikan kemantapan jalan secara maksimal, menambah fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), serta menyiapkan peralatan tanggap bencana, seperti alat berat di lokasi rawan longsor dan banjir. 

    “Kalau kita lihat data sekarang ada 550 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi, dan perlengkapan penanganan darurat harus siap di lokasi tersebut,” kata Fauzi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dampak angin kencang dan gelombang tinggi bagi pelayaran kapal lintas Merak-Bakauheni atau sebaliknya.

    Berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Pelabuhan Merak, pada Senin (9/12/2024), gelombang laut di Perairan Selat Sunda bagian utara terpantau cukup tinggi, yakni 1,25 meter sampai 2,5 meter.

    Bahkan, ketinggian gelombang sempat mencapai 3 meter. Adapun kecepatan angin berkisar 15-30 knot.

     

  • KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI dari Suriah

    KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI dari Suriah

    loading…

    Kelompok pemberontak Suriah menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Foto/X @MiddleEastEye

    JAKARTA – Sebanyak 37 Warga Negara Indonesia (WNI) dievakuasi dari Suriah . Evakuasi tersebut dilakukan sejak Selasa, 10 Desember 2024.

    “Sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI dalam situasi Suriah saat ini, KBRI Damaskus melaksanakan evakuasi gelombang pertama sebanyak 37 orang WNI dari Suriah,” bunyi keterangan tertulis KBRI Damaskus melalui akun Instagram @indonesiadamascus dilihat Kamis (12/12/2024).

    Para WNI yang dilakukan evakuasi tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini. “Rombongan akan singgah di Beirut sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Rabu 11 Desember 2024. Rombongan dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024,” ujar Dubes RI untuk Suriah, Wajid Fauzi saat proses evakuasi itu.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyoroti perang yang terjadi di Suriah. Dalam keterangannya, Kemlu meminta seluruh pihak yang terlibat perang untuk melindungi warga sipil.

    “Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” demikian keterangan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui akun X-nya pada Senin, 9 Desember 2024.

    Kemlu menyebutkan Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

    “Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah,” ujarnya.

    Terkait kondisi WNI di Suriah, Kemlu menuturkan KBRI Damaskus telah menyiapkan semua langkah yang dinilai perlu untuk memastikan keselamatan WNI.

    “KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,” jelas dia.

    Sebelumnya, Oposisi atau pemberontak Suriah pada hari Minggu, 8 Desember 2024 mengumumkan rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sudah berakhir. Ini menandai kegagalan Rusia dan Iran dalam menyokong sekutu mereka.

    (cip)

  • KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI di Suriah, Tiba di Tanah Air Besok

    KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI di Suriah, Tiba di Tanah Air Besok

    ERA.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, mengevakuasi 37 warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah menyusul terjadinya pergantian kekuasaan di negara itu. 

    “KBRI Damaskus evakuasi 37 WNI dari Suriah,” menurut keterangan di akun media sosial resmi KBRI Damaskus di Instagram, @indonesiaindamascus, dikutip Antara, Rabu (11/12/2024).

    Proses evakuasi ini menjadi gelombang pertama yang dilakukan oleh KBRI Damaskus, didampingi langsung oleh Duta Besar RI untuk Suriah Wajid Fauzi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI dalam situasi di Suriah saat ini.

    “Evakuasi berangkat 10 Desember 14.00 waktu Suriah. Rombongan akan singgah Beirut sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Rabu 11 Desember 2024,” kata pernyataan itu.

    Rombongan WNI yang dievakuasi dari Suriah itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 12 Desember 2024.

    Sebelumnya pada Minggu (8/12) waktu setempat, KBRI Damaskus memastikan semua WNI di Suriah, yang jumlahnya tercatat 1.162 orang, berada dalam kondisi aman di tengah eskalasi perang saudara yang mencapai Ibu Kota Suriah. 

    “Dilaporkan bahwa seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman,” demikian pernyataan KBRI Damaskus yang disiarkan melalui sosial media Instagram sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu (8/12). 

    Sementara itu, dalam sebuah acara diskusi yang dipantau secara daring pada hari ini, Rabu (11/12), Dubes RI untuk Suriah Wajid Fauzi juga mengatakan bahwa situasi di Suriah saat ini telah berjalan normal. 

    “Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,” demikian kata Dubes RI untuk Suriah tersebut. 

    Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa di Suriah saat ini.

  • Sembilan paslon di Sulsel ajukan sengketa pilkada ke MK  

    Sembilan paslon di Sulsel ajukan sengketa pilkada ke MK  

    Makassar (ANTARA) – Sebanyak sembilan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024 dari delapan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

    “Sementara ini ada sembilan daerah kabupaten dan kota mengajukan permohonan gugatan PHP di MK,” ujar Anggota KPU Sulsel Upi Hastati saat dikonfirmasi di Makassar, Selasa malam.

    Ia menyebutkan sembilan daerah yang telah mengajukan permohonan gugatan ke MK, yakni Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Toraja Utara.

    Berkaitan dengan permohonan gugatan tersebut, Upi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan materi gugatan serta berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota mengenai persiapan persidangan di MK.

    “Untuk menghadapi gugatan, kami sudah menggelar rakor (rapat koordinasi) persiapan gugatan sengketa pemilihan bersama KPU kabupaten-kota,” tutur Koordinator Devisi Hukum KPU Sulsel ini.

    Menurut dia, rakor tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya penyelenggara untuk memetakan permasalahan serta mengumpulkan data berkaitan materi gugatan yang diajukan pemohon terhadap KPU.

    “Hal ini guna mengidentifikasi kembali masalah krusial yang terjadi pada saat pemungutan suara. Kami juga menghimpun sejumlah data dan dokumen yang nanti menjadi alat bukti pada objek sengketa yang ada,” tutur dia.

    Dari data yang dikutip pada laman testing.mkri.id/puu/pilkada-serentak/2024, untuk pengajuan permohonan sengketa khusus di Provinsi Sulsel sementara ini tercatat ada sembilan daerah kabupaten dan kota, antara lain;

    1. Pilkada Kota Makassar dimohonkan paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi melalui kuasa hukumnya Donal Paris dkk sesuai lampiran APPP nomor: 220/PAN.MK/e-AP3/2024.

    2. Pilkada Kota Parepare diajukan paslon nomor urut 4 Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam dengan kuasa hukumnya Imran Eka Saputra dkk sesuai lampiran surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor: 18/PAN-MK/e-AP3/12/2024.

    3. Pilkada Kabupaten Toraja Utara diajukan paslon nomor urut 1 Yohanis Bassang-Marthen Rante Tondok dengan kuasa hukum pemohonnya Mohd Hasrul Bin Sirajuddin sesuai lampiran surat APPP nomor: 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    4. Pilkada Kabupaten Bulukumba diajukan paslon nomor urut 1 Jamaluddin M Syamsir-Tomy Satria Yulianto dengan kuasa hukum pemohon yakni Kurniadi Nur dkk sesuai lampiran surat APPP nomor: 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    5. Pilkada Kabupaten Takalar diajukan paslon nomor urut 2 Syamsari-M Natsir Ibrahim melalui tim kuasa hukumnya Ahmad Hafizu dkk, sesuai lampiran surat APPP nomor: 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    6. Pilkada Kabupaten Pangkep dimohonkan paslon nomor urut 2 Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin melalui kuasa hukumnya Andi Surya Citra Lestari dkk sesuai lampiran surat APPP nomor: 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    7. Pilkada Pinrang diajukan paslon nomor urut 1 Jaya Baramuli-Abdillah Natsir melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk sesuai lampiran APPP nomor: 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024. .

    8. Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar diajukan paslon nomor urut 2 Ady Ansar-M Suwadi dengan kuasa hukumnya Abdul Azis sesuai lampiran APPP nomor: 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    9. Pilkada Kota Palopo dimohonkan paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih melalui kuasa hukumnya Andi Syafrani dkk sesuai lampiran APPP nomor: 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Persyaratan permohonan PHP yang diajukan untuk sengketa ke MK harus memenuhi syarat formil ambang batas suara dua sampai 0,5 persen sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dulu Warga Konkep Rela Melaut-Jalan Kaki Puluhan Km demi Sinyal Internet

    Dulu Warga Konkep Rela Melaut-Jalan Kaki Puluhan Km demi Sinyal Internet

    Wawonii Tengah

    Pulau-pulau kecil di Indonesia kerap kali menyimpan cerita menarik tentang perjuangan masyarakatnya menghadapi keterbatasan. Salah satunya adalah kisah warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, yang bertahun-tahun dulu kondisi akses sinyal telepon seluler masih belum merata.

    Seperti di Kecamatan Wawonii Tenggara, pada pertengahan dekade 2010-an menjadi salah satu wilayah yang terisolasi di Konkep. Jubirman, warga Desa Mosolo, mengingat masa-masa sulit ketika jaringan telekomunikasi menjadi barang langka.

    “Awalnya kita itu terisolasi sekali, jalan sulit, kemudian akses internet, nelpon sulit. Jadi kita, wilayah Wawonii Tenggara dan Wawoniii Timur itu memang sangat terisolasi,” kata Jubirman kepada detikcom belum lama ini.

    Pada saat itu, warga Mosolo hanya memiliki satu titik lokasi dengan sinyal telekomunikasi, yakni di Desa Roko Roko yang lokasinya mengarah ke dekat pantai. Untuk sekadar menelepon keluarga di Kendari, warga harus berjalan kaki sejauh 10 kilometer melintasi jalan yang rusak.

    “Ada satu spot tempat yang ada jaringan telekomunikasinya, di situlah kita kalau misalnya mau mengabari keluarga, teman di Kota Kendari, Itu terpaksa kita berjalan kaki itu sejauh 10 Km, itu sekitar 3 jam. Karena akses jalan waktu itu masih belum stabil. Tapi satu tahun kemudian kan jalan sudah normal, jadi kita sudah bisa pakai motor,” ujar Jubirman, warga Desa Mosolo.

    Kondisi ini tidak hanya menjadi hambatan bagi komunikasi keluarga, tetapi juga untuk kegiatan pendidikan. Hingga tahun 2020, sekolah menengah atas baru tersedia di kampung tersebut. Sebelumnya, anak-anak desa harus sekolah di Kendari.

    Orang tua harus menunggu kabar anak mereka melalui sinyal yang susah payah dicari. Ketika jalan darat sulit diakses, warga memilih jalur laut. Mereka menggunakan ketinting, perahu kecil bermotor, hanya untuk mencapai tempat dengan sinyal.

    “Ada juga kejadian situasinya itu orang tua, karena daripada juga kita melewati pakai akses jalan yang rusak ada juga orang pakai ketinting (perahu) jalan naik angkutan laut itu menuju ke tempat tadi (yang ada sinyal) hanya untuk menelpon. Sehingga orang tuanya mau mendengarkan kabar anaknya atau mau mengirimkan uang terhadap anaknya itu terpaksa itu harus cari jaringan yang jauh lokasinya itu,” beber Jubirman.

    Foto: Rafida Fauzi/detikcom

    Tak hanya masyarakat umum, petugas keamanan pun menghadapi kesulitan yang sama. Rezkiawan, seorang Bhabinkamtibmas Polsek Wawonii Tengah, menceritakan bahwa mereka sering harus menuju pantai tertentu untuk mendapatkan sinyal.

    “Jadi kami sebelum ada internet kami itu larinya ke pantai. Tempat-tempat tertentu di situ yang ada signal. Dan di situ rame sekal. masyarakat sering kumpul di situ untuk cari jaringan internet,” jelas Rezkiawan.

    “Terus jaringan internetnya itu dia mengambilnya dari Konawe Selatan. Karena Wawonii ini berhadapan dengan kabupaten Konawe Selatan.Jadi makanya kami di situ sering kumpul. Tapi di tempat tertentu di situ saja,” imbuhnya.

    Kondisi serupa juga dirasakan oleh Ansarullah Thamrin Mardhan. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wawonii Timur ini, internet bukan hanya kebutuhan sekunder tetapi juga menjadi penggerak utama pendidikan. Saat menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia harus berjuang keras untuk mengakses internet.

    “Kalau saya dulu dua bulan untuk cari sinyal sulit sekali. Cuma satu-satunya itu pun kita dulu kumpul dengan masyarakat saling kejar internet ya,” kata Ansarullah.

    Menurut Ansarullah, biasa masyarakat berkumpul saat sore hari hingga malam. Ia pun berjuang hingga tengah malam ketika sudah tidak terlalu banyak masyarakat berebut sinyal karena mereka mulai berangsur pulang.

    “Ada juga di Desa Wawobeau ada tanggul di situ dekat pantai, ada tanggul di situ kan dulu, kalau malam itu kita lihat menyala-menyala HP di situ, orang hanya untuk mengirim pesan saja.Ada titik-titik tertentu di pantai itu, biasanya mereka di situ, malam kita banyak lagi yang online,” katanya.

    Dari Terisolasi ke Era Digital

    Konawe Kepulauan, yang dulu hampir 90 persen wilayahnya merupakan blank spot, kini bergerak menuju pemerataan akses telekomunikasi. Perubahan mulai terjadi pada 2017, ketika BAKTI Komdigi membangun akses internet pertama di Desa Wawobeau.

    Saat ini ada 119 titik akses internet di Konkep, termasuk sekolah, kantor desa, tempat ibadah, dan layanan publik lainnya. Sementara itu, BAKTI Komdigi juga telah membangun 35 tower BTS yang tersebar di seluruh kabupaten ini.

    “Jadi dengan adanya BAKTI tadi, masyarakat untuk mengakses informasi atau sinyal internet itu, sudah sangat-sangat bermanfaat. Yang sebelum-sebelumnya itu susah internet dengan adanya BAKTI, alhamdulillah masyarakat sudah tidak merasa kesulitan lagi untuk mencari informasi lewat internet atau WA dan lain-lain,” pungkas Jubirman.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (anl/ega)

  • Tergiur Minyak Goreng Murah, IRT di Magetan Tertipu Jutaan

    Tergiur Minyak Goreng Murah, IRT di Magetan Tertipu Jutaan

    Magetan (beritajatim.com) – Ibu rumah tangga, Sri Fauzi (62), warga Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menjadi korban penipuan dengan modus iklan minyak goreng murah di Facebook. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang Rp4 juta dan melaporkannya ke Polres Magetan pada Senin (9/12/2024).

    Penipuan bermula saat Sri Fauzi melihat iklan minyak goreng di Facebook yang menawarkan harga jauh lebih murah dari pasaran. Menurut keterangan Nissa (33), anak korban, iklan tersebut mengarahkan ibunya untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui WhatsApp.

    “Di WhatsApp, ibu saya diarahkan untuk mengunduh aplikasi mitra Bukalapak dan diminta mengisi saldo pulsa mengendap. Pelaku bahkan memberikan panduan langkah-langkahnya,” ujar Nissa usai melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

    Alih-alih bertransaksi, akun korban justru dibajak oleh pelaku. Dengan berbagai alasan, seperti menjanjikan penggandaan uang dan pengembalian saldo, pelaku memanipulasi korban untuk terus mentransfer dana ke rekening tertentu. Tak hanya itu, korban juga diminta membuka rekening tambahan sebagai syarat “penarikan dana.”

    Menurut Nissa, selama komunikasi dengan pelaku, seluruh saldo di rekening ibunya terkuras habis hingga hanya menyisakan Rp4.000.

    “Pelaku terus mencari alasan untuk mengulur waktu dan membuat ibu saya percaya. Ketika ibu mulai curiga dan mempertanyakan prosesnya, pelaku langsung menghilang,” tambahnya.

    Meski tidak terlalu optimis kasus ini akan segera terungkap, Nissa berharap laporan ini bisa menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban berikutnya.

    “Kami ingin polisi serius menangani kasus ini. Semoga masyarakat lain yang mengalami hal serupa juga mau melaporkannya,” harapnya. [fiq/beq]