Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Dituding Lakukan Politik Uang di Sumenep, Said Abdullah: Itu Sesat Pikir

    Dituding Lakukan Politik Uang di Sumenep, Said Abdullah: Itu Sesat Pikir

    Dituding Lakukan Politik Uang di Sumenep, Said Abdullah: Itu Sesat Pikir
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Said Abdullah
    membantah tudingan dia melakukan
    politik uang
    di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024.
    Said dituding melakukan politik uang demi memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim serta menggunakan fasilitas negara karena dia merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Hal itu disampaikan Kuasa Hukum, Sulaisi, dalam sidang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). 
    Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Ali Fikri-Moh Unais Ali Hisyam, Sulaisi, dalam sidang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Panel 2, Gedung MK, Rabu (8/1/2025).
    Menanggapi hal itu, Said mengatakan, dia bukan bagian dari tim pemenangan Fauzi-Imam.
    “Silakan dicek, apakah ada nama saya dalam tim pemenangan tersebut. Bahwa saya sebagai sesama kader PDI-P mendukung Pak Fauzi, tentu saja. Sebab, beliau dicalonkan PDI-P,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (10/1/2025).
    Kemudian, kata Said, dia adalah anggota DPR yang mendapat amanat dari warga di Madura. 
    “Kewajiban anggota DPR adalah turun ke rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan merealisasikan berbagai program yang saya janjikan kepada rakyat pada saat saya berkampanye sebagai caleg,” katanya. 
    Anggota DPR RI itu menyebutkan, dia harus menjalankan tugas turun ke daerah pemilihan (dapil), setidaknya enam kali dalam setahun pada masa reses. 
    “Sebagai anggota Fraksi PDI-P di DPR, tentu saja saya mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reses,” ungkapnya. 
    Said menyebutkan, dalam kegiatan reses, sering kali dia menggunakan seragam partai. Selaku anggota DPR, dia juga menerima uang reses.
    Dalam kegiatan reses di Desa Rubaru, kata Said, dia tidak membagikan alat peraga kampanye Fauzi karena tidak menjadi agenda dalam kegiatan reses. 
    “Saya memberikan santunan kepada anak yatim dan para kepala kelompok tani (kapoktan) yang ada di daerah itu dari uang reses yang saya terima,” jelasnya.
    Said mengatakan, tudingan dia melakukan politik uang terkait kegiatannya di Desa Rubaru, Batu Putih Laok, Batang-batang Daya, dan Dungkek adalah sesat pikir.
    Menurutnya, hal itu menunjukkan pihak yang mengajukan sengketa terhadap kemenangan Fauzi tidak memiliki bukti yang kuat sebagai bukti hukum. 
    “Silakan cek dalam foto-foto kegiatan saya di Desa Rubaru, seperti yang saya kirimkan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Said mengatakan, lembaga resmi, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga memantau kegiatannya di Desa Rubaru. 
    “Tentu kalau saya berkampanye, mereka akan mengingatkan saya. Dari hasil pemantauan teman-teman Bawaslu, tidak ada kegiatan kampanye. Maka, mereka membiarkan kegiatan saya di Desa Rubaru,” ujarnya.
    Said berharap, semua kegiatan itu dilihat dengan kacamata proporsional dan tidak emosional agar bisa menilai dengan bijaksana dan jernih.
    Adapun Sulaisi menuding Said melakukan politik uang yang dikemas dengan kegiatan silaturahmi.
    Dia menyebutkan, Said bersama tim paslon nomor urut 02 kompak menggunakan kaos nomor 02 di bagian dada sembari membagikan sejumlah uang tunai.
    Sulaisi pun meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Abdullah Bantah Tudingan Kampanye Terselubung di Desa Rubaru Sumenep – Page 3

    Said Abdullah Bantah Tudingan Kampanye Terselubung di Desa Rubaru Sumenep – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah dengan tegas membantah tuduhan melakukan kampanye tanpa cuti dan politik uang demi memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim, dalam Pilkada Sumenep 2024 lalu.

    “Ada pepatah jika tak ada kayu, akar pun jadi, jika tidak ada fakta yang bisa ditemukan secara konkrit, terkadang menggunakan apapun untuk mencapai tujuan. Jika pepatah itu dipraktekkan secara salah tentu hasilnya juga tidak baik,” kata Said Abdullah dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Kamis (9/1/2025).

    Said Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI menjelaskan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Sumenep Waktu itu dalam rangka melaksanakan kegiatan reses di Desa Rubaru dan tidak ada aktivitas membagikan alat peraga kampanye.

    “Sebagai anggota DPR saya harus menjalankan turun ke dapil setidaknya enam kali dalam setahun, di saat masa reses. Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR tentu saja saya mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reses. Dan seringkali pada saat kegiatan di reses saya senantiasa menggunakan seragam Partai. Selaku anggota DPR, saya juga menerima uang reses,” jelasnya.

    Said menjelaskan bahwa dalam rangkaian kegiatan reses tersebut dirinya memberikan santunan kepada anak yatim dan kelompok tani (kapoktan).

    “Saat kegiatan reses di Desa Rubaru itu tidak ada kegiatan saya membagikan alat peraga kampanye Pak Fauzi, karena memang niatnya kegiatan reses. Dan saya memberikan santunan kepada anak yatim dan para kapoktan yang ada di daerah situ dari uang reses yang saya terima,” urai Said.

    Said menilai bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya bersifat mengada-ngada dan tidak disertai bukti.

    “Jadi kalau mengait-ngaitkan kegiatan saya di Desa Rubaru, batu putih Laok, Batang-batang Daya dan Dungkek dengan money politic itu sesat pikir dan, dan menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan sengketa terhadap kemenangan Pak Fauzi tidak memiliki bukti yang kuat sebagai bukti hukum. Silahkan cek dalam foto foto kegiatan saya di Desa Rubaru, seperti yang saya kirimkan,” jelasnya.

  • 14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa 

    Dalam daftar ada Ajudan Jenderal Soedirman, ada Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Eks Wali Kota Solo hingga ada sosok yang membuat kebijakan kontroversial.

    Diberitakan sebelumnya, next DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru.

    Di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah dinyatakan menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Dan menurut jadwal keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Lantas berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.

    1. Soemarno Sosroatmodjo

    Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertama DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Jakarta dipimpin oleh wali kota. 

    Soemarno menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode. Ia pertama kali menjabat pada 29 Januari 1960 sampai 26 Agustus 1964.

    Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan posisi gubernur Jakarta digantikan wakilnya, Henk Ngantung, mengutip Kompas.com. 

    Soemarno kembali menjadi gubernur Jakarta setelah Henk Ngantung dicopot dari jabatannya pada 15 Juli 1965. 

    Saat itu, Soemarno merangkap jabatan sebagai gubernur Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

    2. Henk Ngantung

    Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta untuk periode 1964–1965.

    Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa (Sulawesi Utara) tersebut lebih dulu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960–1964 dengan gubernurnya Soemarno Sosroatmodjo.

    Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.

    Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.

    3. Ali Sadikin

    Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.

    Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.

    Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.

    Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.

    Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.

    Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.

    “Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.

    4. Tjokropranolo

    Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor. 

    Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.

    Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.

    Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.

    Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.

    Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden. 

    5. R Soeprapto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden Suprapto adalah seorang mantan perwira militer, birokrat, dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur kepala daerah kesembilan DKI Jakarta masa bakti 1982 sampai 1987.

    Semasa menjabat, ia dikenal mempelopori Rencana Umum Tata Ruang periode 1985 hingga 2005, sebuah cetak biru terkait tata kota di Jakarta. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masa jabatan 1 Oktober 1987 hingga 1 Oktober 1992, mengutip Wikipedia.

    6. Wiyogo Atmodarminto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto,  atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Wi adalah tokoh militer dan politisi Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1987–1992.

    Sebelumnya, ia bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II (1981–1983).

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad (1978–1981).

    Tak hanya itu Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    7. Soerjadi Soedirdja

    Surjadi Soedirdja adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.

    Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997, mengutip Wartakotalive.com.

    Pada masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air.

    Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud.

    Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak, suatu program yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi).

    Di bidang transportasi misalnya, selain menuntaskan program gubernur sebelumnya dengan aturan larangan becak beroperasi di Ibu Kota karena menyebabkan kekumuhan dan keruwetan lalu lintas, ia mencetuskan subway sebagai transportasi kota modern dan membangun banyak fly over.

    Tak hanya sektor transportasi, ia juga memberikan ide pembangunan hunian secara vertikal yaitu rumah susun (rusun) mengantisipasi keterbatasan lahan.

    8. Sutiyoso

    Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau yang populer dengan nama Bang Yos, lahir pada 6 Desember 1944.

    Sutiyoso merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang pada 1968.

    Sutiyoso sempat beberapa kali menduduki jabatan penting di TNI.

    Pada 1988-1992, Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Berkat prestasinya, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Kariernya terus melesat hingga menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Pada 1997 hingga 2002, Sutiyoso lantas terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sutiyoso memimpin DKI Jakarta sebanyak dua periode hingga 2002-2007.

    9. Fauzi Bowo

    Fauzi Bowo adalah Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman antara 24 Desember 2013 dan 20 Februari 2018.

    Ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.

    Ia terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2007 berpasangan dengan Prijanto.

    Pasangan ini mengalahkan pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar, yang pada waktu itu didukung oleh satu partai saja.

    Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur selama lima tahun mendampingi Sutiyoso.

    Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012.

    10. Joko Widodo

    Joko Widodo  lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh sejak tahun 2014 sampai 2024.

    Sebelumnya ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer.

    Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014.

    Dan juga Wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012. 

    11. Basuki Tjahaja Purnama

    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta para periode 2014-2017.

    Ia merupakan merupakan seorang pejabat Wakil Gubernur sekaligus Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014.

    Ahok juga sempat menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024.

    Sebelumnya, Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006, dan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengutip dispusip.jakarta.go.id.

    12. Djarot Saiful Hidayat

    Djarot Saiful Hidayat adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017.

    Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Ahok yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

    Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

    Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000, mengutip Wikipedia.

    13. Anies Baswedan

    H. Anies Rasyid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. 

    Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center serra Rektor Universitas Paramadina.

    Sementara dalam dunia politik, dirinya pernah menjadi Juru Bicara Pasangan Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla

    Dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Oktober 2014. 

    Pramono Anung menang Pilkada serentak 2024 di Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

    Pramono anung melenggang ke kursi Gubernur Jakarta dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memperoleh 50,07 persen suara.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut disahkan dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dengan total 2.183.239 suara

    Diketahui dirinya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Profil Surjadi Soedirja, Gubernur DKI yang Terkenal dengan Motto Jakarta Teguh Beriman

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Jayanti TriUtami/Ika Wahyuningsih) (Wartakotalive.com/Dian Anditya Mutiara) (Kompas.com/Nursita Sari)

  • DPRD Surabaya Apresiasi Respon Cepat Pemkot Tangani Dampak Puting Beliung di Balas Krumpik

    DPRD Surabaya Apresiasi Respon Cepat Pemkot Tangani Dampak Puting Beliung di Balas Krumpik

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, memberikan apresiasi atas respon cepat Pemkot Surabaya dalam menangani dampak angin puting beliung yang menerjang Balas Krumpik, Minggu (5/1/2025).

    Lebih dari 20 rumah di tiga RT mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap.

    “Berita masuk minggu sore, alhamdulillah senin pemkot dan dinas terkait langsung responsif. Tidak hanya meninjau, tapi juga langsung mengerjakan beberapa rumah yang terdampak. Jam 12 siang, rumah selesai semua. Saya rasa respon ini sangat baik,” ujar Alif saat meninjau perbaikan di Balas Krumpik, Rabu (8/1/2025).

    Alif juga menyebut pentingnya upaya mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak kejadian serupa di masa mendatang. Menurutnya, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi bencana.

    “Memang sebelumnya sudah diinformasikan oleh Pak Eri (Wali Kota Surabaya) bahwa dalam beberapa hari ke depan ada potensi bencana seperti rob, banjir, puting beliung, hingga hujan es. Kami menghimbau warga Surabaya untuk memantau media sosial lokal dan menaati himbauan yang disampaikan,” jelasnya.

    Politisi muda Gerindra ini berharap Pemkot terus meningkatkan langkah antisipasi bencana serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih siap menghadapi potensi ancaman cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan bahwa kewaspadaan kolektif dari pemerintah dan masyarakat sangat penting.

    “Kami berharap jangan sampai ada korban dalam bencana seperti ini. Semoga kolaborasi antara pemkot, BMKG, dan masyarakat bisa terus ditingkatkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan,” tutur Alif.

    Anto Sri Kuncoro, warga yang terdampak, menjelaskan betapa dahsyatnya angin puting beliung tersebut. “Kejadiannya jam 14.15, saya waktu itu di dalam, tiba-tiba angin kencang. Atap terbang, plafon jebol. Asbes itu terbang sampai jarak kurang lebih 30 meter. Anginnya nggak sampai 1 menit. Habis itu hujan deras,” ujar Anto.

    Anto bercerita respon cepat datang dari Pemkot Surabaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada malam hari setelah kejadian, camat, lurah, dan petugas BPBD langsung mendistribusikan bantuan awal berupa terpal untuk menutupi atap yang rusak agar rumah warga tidak kebanjiran. Mereka juga dibantu warga memasang sementara material penutup atap.

    Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena sebagian besar kerusakan di rumahnya telah diperbaiki.

    “Senin mulai perbaikan. Petugas dari pemkot, TNI, dan warga memperbaiki semuanya. Material seperti asbes, galvalum, genteng, dan seng wuwung disediakan oleh pemkot,” tambah Anto.

    Ketua RW 1, Rokhman Fauzi, memaparkan data dampak kerusakan akibat bencana tersebut. Sebanyak 29 rumah terdampak di tiga RT, dengan RT 1 menjadi wilayah yang paling parah.

    “Di RT 1 ada 16 rumah, RT 2 ada 6 rumah, dan RT 3 ada 7 rumah. Rata-rata kerusakan pada atap. Terima kasih kepada pemkot dan dinas terkait yang langsung sigap malam itu,” ujar Rokhman.[asg/ted]

  • Sidang Perdana Sengketa Pilkada Sumenep, Paslon ‘Final’ Minta Hakim MK Batalkan Keputusan KPU

    Sidang Perdana Sengketa Pilkada Sumenep, Paslon ‘Final’ Minta Hakim MK Batalkan Keputusan KPU

    Sumenep (beritajatim.com) – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Sumenep dengan pemohon Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 01 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final) digelar pada Rabu (08/01/2025).

    Di hadapan Panel Hakim 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung II MK, Jakarta, Kuasa hukum Pemohon, Sulaisi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengatakan bahwa tidak ada pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Sumenep. Kalau pun ada pemungutan suara, sebatas formalitas.

    “Kami sebut formalitas karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah dalam kendali para kepala desa yang sudah dikumpulkan camat di posko pemenangan Paslon nomor urut 02 Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim. Jadi mereka langsung merekap sendiri hasil surat suara tanpa proses pemungutan suara,” katanya.

    Sulaisi menyebut beberapa TPS di Desa Sumbernangka yang terindikasi tidak menggelar pemungutan suara. “Di TPS 2, pemohon hanya satu suara. Sedangkan di TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 perolehan suara Pemohon kosong,” papar Sulaisi.

    Menurutnya, perolehan suara paslon 1 diubah saat rekapitulasi di TPS, kemudian ditambahkan ke perolehan suara Paslon 2. Perubahan itu dilakukan dengan memanipulasi formulir, yakni pengisi data tidak sesuai dengan form C Hasil-KWK.

    “Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Paslon 1 sehingga menguntungkan Paslon 2,” ujarnya.

    Sulaisi sebagai kuasa hukum pemohon juga memohon kepada hakim MK agar mendiskualifikasi Paslon nomor urut 2 Acmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham) dan menetapkan Paslon nomor urut 01 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih.

    “Atau setidak-tidaknya kami mohon hakim MK memerintahkan KPU Kabupaten Sumenep untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilbup Sumenep tanpa melibatkan Fauzi-Hasyim,” paparnya.

    Pilkada Sumenep 2024 diikuti dua paslon, yakni Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final), serta Acmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham). Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Paslon nomor urut 1, Ali Fikri-Unais memperoleh 249.597 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Fauzi-Imam unggul dengan mendulang 379.858 suara.

    Sidang PHPU-Bup berikutnya akan digelar pekan depan, dengan agenda jawaban dari termohon yakni KPU Sumenep, serta keterangan dari Bawaslu dan paslon 01. (tem/ian)

  • Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam butir kedua Asta Cita. Poin dimaksud adalah ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada 2028 dan kemudian dipercepat setahun menjadi 2027. Presiden Prabowo optimis, kerja keras dan kerja kompak jajarannya di Kabinet Merah Putih, akan mampu mewujudkan hal tersebut.

    Presiden Prabowo mempercayakan pelaksanaan program ini di bawah koordinasi Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Wirausahawan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI dan Menteri Kehutanan RI.

    Dibawah kepemimpinannya, meski baru berusia jagung yakni sekitar tiga bulan, Menko Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat mengeksekusi beberapa rencana dan program guna memantapkan langkah mewujudkan swasembada pangan. Langkah awal dilakukan dengan membuat atau merevisi aturan yang menjadi kendala untuk percepatan kemandirian pangan.

    Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 yang tersebar ke beberapa kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, Menko Pangan menegaskan komitmennya melaksanakan kerja-kerja percepatan swasembada pangan.

    Di tingkat pusat, tercatat Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Perlu diketahui, tujuan swasembada pangan adalah menciptakan kedaulatan pangan yang kuat. Dimana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga menjadi negara yang mampu berperan sebagai produsen dan eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, program juga sebagai langkah menghadapi tantangan global sekaligus antisipasi dari situasi krisis global. Dimana banyak negara berpotensi akan memilih atau mengutamakan kebutuhan pangan domestik masing masing-masing.

    Apalagi, dalam pelaksanaannya program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan. Program juga mencakup beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, kopi, kedelai, cabai, bawang hingga kakao untuk bahan dasar cokelat.

    Eksekusi Beberapa Aturan Menuju Swasembada Pangan

    Sejak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Oktober 2024, Zulkifli Hasan telah merampungkan quick wins yaitu beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan program swasembada pangan.

    Di antaranya mengkoordinasikan revisi Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas, Penetapan Neraca Komoditas, Peraturan Presiden tentang Pupuk, Instruksi Presiden tentang Irigasi dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025, dan sebagainya.

    Neraca Komoditas didefinisikan sebagai data dan informasi mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan penduduk. Menurut Menko Zulhas, Neraca Komoditas ini memiliki limit tertentu.

    Neraca Komoditas bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan ekspor.

    Neraca Komoditas ini berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan

    Penyusunan Neraca Komoditas meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Pasokan dan penetapan Neraca Komoditas.

    Neraca Komoditas 2025 telah ditetapkan dalam rakortas Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat itu, pemerintah juga sepakat menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian pada 2025, diantaranya beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, serta garam untuk konsumsi.

    Selanjutnya, Menko Pangan Zulkufli Hasan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pupuk. Pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Perpres Pupuk Bersubsidi.

    Melalui Perpres Pupuk, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi lebih singkat. Menteri Zulkifli bersyukur, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan atas dasar keberpihakannya kepada petani Perpres Pupuk sudah disetujui.

    Melalui Perpres Pupuk, diharapkan pula ke depan dapat memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan petani dan mendukung target swasembada pangan nasional.

    Aturan berikutnya yang dieksekusi Menko Pangan adalah Instruksi Presiden tentang Irigasi. Selama ini diketahui tidak adanya saluran irigasi yang memadai menjadi penyebab sawah hanya bisa satu kali tanam. Akibatnya banyak lahan sawah di beberapa wilayah yang mengandalkan intensitas hujan.

    Persoalan irigasi ini membuat banyak petani di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya hanya bisa memanfaatkannya satu kali tanam. Ke depan, melalui pembangunan saluran irigasi diharapkan petani tidak lagi mengandalkan curah hujan.

    Di sisi lain, anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu masalah pembangunan saluran irigasi terhambat. Misalnya untuk sawah seluas 1.000 hektare untuk membangun irigasinya harus dari anggaran bupati. Sementara untuk sawah seluas 1.000 – 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Dengan revisi peraturan yang dituangkan dalam Inpres, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membangun saluran irigasi untuk 1.000 hektare sawah.

    Keempat, Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 2025. Pemerintah sudah menetapkan CPP 2925. Menurutnya, Perum Bulog dan BUMN IDFood nantinya mempersiapkan pengadaan, terutama terkait menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penugasannya.

    Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi NFA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden 125 Tahun 2022,” kata Zulhas.

    Kementerian/lembaga sepakat menyetujui rancangan jumlah yang diajukan oleh NFA dengan berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan oleh NFA guna mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan.

    Intan Fauzi. Stafsus Menko Pangan.

    (rdp/rdp)

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Adita Irawati
    mengatakan, tidak selalu ada
    susu
    yang diberikan dalam menu
    makan bergizi gratis
    (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Adita usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    ”
    Susu
    bisa diberikan bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral,” kata Adita di SDN Susukan 01, Selasa.
    Adita mengatakan, ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu MBG.
    “Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu. Artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” ucap Adita.
    Adita menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang jauh dari sentra susu. Karena itu, tak adanya susu di dalam menu MBG bisa digantikan dengan protein lain.
    “Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional itu setidaknya ada dua jenis makanan yang mengandung protein untuk mengganti susu,” kata Adita.
    “Jadi susu sekali lagi jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi,” sambungnya.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta masih terkendala.
    Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.
    Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.
    “Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
    Menu MBG yang dibagikan pada hari pertama berupa nasi, sayur tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu buah pisang untuk masing-masing siswa. Namun, susu belum bisa disalurkan pada hari pertama.
    Budi Arie menambahkan, susu akan diberikan pada hari kedua pelaksanaan MBG, yaitu Selasa (7/1/2025).
    “Tidak perlu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini. Susu belum siap, nanti diurus,” kata Budi.
    Saat ini, koperasi susu Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program MBG. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mencari strategi guna menambah ketersediaan susu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya Megapolitan 7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Adita Irawati
    mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi program
    Makan Bergizi Gratis
    (MGB) setelah memperoleh masukan terkait pelaksanaannya.
    “Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Adita di SD Susukan 01, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    Adita menjelaskan, evaluasi dilakukan terkait pilihan menu, bahan makanan, hingga jam pengantaran
    makan bergizi gratis
    .
    “Pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujar Adita.
    Adita menambahkan, evaluasi akan dilakukan BGN selama pelaksanaan program MGB berlangsung.
    “Ya evaluasi tadi saya sudah sampaikan setiap hari dilakukan evaluasi. Badan Gizi Nasional langsung berkoordinasi dengan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Adita.
    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau
    program makan bergizi gratis
    di PAUD Al Murzaqiyah serta SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02 yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025).
    Kedatangan Arifah Fauzi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, berlangsung pada pukul 09.20 WIB.
    Setibanya di lokasi, Menteri PPPA langsung memasuki ruang kelas 1 SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur.
    Selanjutnya, Arifah Fauzi melihat proses pembagian makanan di ruang kelas 5 SDN Susukan 01. Di sana, ia disambut dengan pantun oleh salah satu siswa.
    “Ke sekolah membeli sarden, hari ini kita makan-makan. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap salah satu siswa SDN Susukan 01.
    Dalam penjelasannya, Arifah Fauzi menyatakan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang kompetitif.
    “Maka dari sejak kecil, gizinya harus bagus. Pak Presiden punya perhatian khusus, selama di sekolah akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Kita ucapkan apa? ‘Makasih’,” ujar Arifah Fauzi di hadapan siswa-siswa di SDN 01 Susukan.
    Lebih lanjut, Arifah Fauzi meminta kepada murid-murid SDN Susukan 01 agar tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga mendoakan.
    “Jangan hanya berterima kasih, tapi juga mendoakan, agar Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajarannya, serta para gubernur dan wali kota diberikan kesehatan dan keberkahan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Mudah-mudahan terus berlanjut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka.

    “Kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program MBG ini. Mudah-mudahan terus berlanjut, tadi juga sudah disampaikan akan ada pengaturan baru, kita siap mengantisipasi semuanya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 dan 02 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa.

    Sebagai upaya membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program MBG, kata dia, Pemprov DKI akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jakarta.

    “Saat ini baru 17 SPPG, namun hingga akhir tahun akan bertambah menjadi 153 SPPG di DKI Jakarta. Sehingga diharapkan dapat mencakup seluruh penerima manfaat MBG,” kata dia.

    Dia mengatakan, sebanyak 12 ribu siswa di Jakarta mengikuti Program MBG di hari kedua dengan semangat dan antusias.

    “Tadi kita lihat, para siswa makan dengan semangat. Ternyata itu makanan kesukaan mereka, seperti tempe goreng, orek telur, ada juga sayur,” katanya.

    Selain itu, Marullah juga menyoroti kualitas beras yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para siswa yang dinilainya beras kualitas baik dan pulen.

    “Saya juga lihat tadi nasinya sangat pulen karena menggunakan beras kualitas baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan seluruh jajaran pemerintahan yang sudah mewujudkan program ini,” kata Marullah.

    Pemprov DKI mengapresiasi pada pemerintah pusat yang menggulirkan program ini, sehingga diharapkan kualitas gizi anak akan bertambah dan para siswa bisa mencerna Ilmi pengetahuan dengan baik.

    “Kelak mereka (siswa) menjadi generasi yang lebih bagus lagi, lebih sehat lagi untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” kata Marullah.

    Dia berharap program ini dapat terus berlanjut dalam menanggulangi persoalan gizi yang dialami anak-anak di beberapa lokasi di Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selama 4 Tahun, Ratusan Pedagang Pasar Garum Blitar Jadi Korban Pungli

    Selama 4 Tahun, Ratusan Pedagang Pasar Garum Blitar Jadi Korban Pungli

    Blitar (beritajatim.com) – Ratusan pedagang yang berjualan di Pasar Garum Kabupaten Blitar mengeluhkan aksi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum.  Pungutan liar ini menurut pedagang sudah berlangsung selama 4 tahun.

    Dalam aksinya, oknum tersebut mengatasnamakan pihak Pasar Garum. Pelaku menarik iuran dari pedagang sebesar Rp.5 ribu rupiah setiap sebulan sekali. Meski mengaku dari pihak pasar pasar, namun pedagang tidak diberikan karcis usai ditarik uang iuran.

    “Ini kami merasakan pungutan liar ini sudah 4 tahun disini, bahkan beberapa pedagang juga diancam jika tidak mau membayar maka pedagang tersebut disuruh keluar,” ungkap Fauzi, pedagang Pasar Garum, Blitar, Selasa (7/01/2025).

    Bukan hanya tidak memberikan karcis, pungutan liar ini juga disertai ancaman. Beberapa pedagang yang enggan memberikan uang iuran kepada oknum tersebut diancam akan didepak dari Pasar Garum.

    “Katanya itu untuk uang buka tutup gerbang pasar, kami minta agar pemerintah daerah mengambil sikap,” tegasnya.

    Dari informasi yang didapat pedagang, iuran sebesar Rp.5 ribu rupiah tersebut adalah sebagai balas jasa buka tutup gerbang Pasar Garum. Sehingga para pedagang mau tidak mau harus membayarkan iuran tersebut.

    Terkait hal itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Darmadi pun angkat bicara. Menurut Darmadi pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena pelaku pungli bukanlah petugas resmi pasar. Namun demikian pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    “Jadi terkait itu di luar kewenangan kami dan yang melakukan itu juga bukan dari pihak kami menurut informasi itu dari internal mereka sendiri yang dinaungi paguyuban pedagang pasar itu sendiri,” ucap Darmadi.

    Tentu aksi pungutan liar ini cukup disayangkan. Karena para pedagang pasar Garum merasa terbebani dengan adanya pungutan liar sebesar Rp.5 ribu rupiah setiap bulannya. (owi/ted)