Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menandai lahirnya berbagai kebijakan dan tatanan baru di berbagai sektor. Tentunya hal ini tidak luput dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga antirasuah ini merupakan salah satu tombak dalam pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi di tengah dinamika yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

    Dibentuk pada tahun 2002, KPK telah menangani berbagai modus korupsi, mulai dari mark-up, suap, penggelapan dana jabatan, hingga pemerasan yang dilakukan oleh pihak kelas kakap maupun kelas teri dari sektor swasta dan pemerintah.

    Melansir laman kpk.go.id, sepanjang tahun 2024 KPK telah menangani 68 perkara pengadaan barang/jasa, 63 perkara gratifikasi/suap, 16 kasus pemerasan, 6 kasus TPPU, dan 1 kasus merintangi proses KPK. 

    Sepanjang tahun 2025, KPK telah menangani 21 perkara pengadaan barang/jasa, 16 kasus gratifikasi/suap, dan 6 kasus pemerasan/pungutan. Prabowo-Gibran akan genap memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2025. Sejumlah OTT dilakukan oleh KPK dalam periode ini.

    Berikut sejumlah perkara yang ditangani KPK, dihimpun dari catatan Bisnis:

    1. Perkara dugaan pungli Pilkada 2024

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu pada Sabtu, 23 November 2024. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

    Pada Minggu, 24 November 2024, KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan menetapkannya sebagai tersangka.

    2. Perkara pemotongan anggaran Ganti Uang (GU)

    KPK melakukan OTT terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024) dan menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    KPK menyita bukti uang senilai Rp6,8 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan anggaran GU di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    3. Penetapan tersangka Hasto

    KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.

    Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Dia juga diduga mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat dipanggil KPK.

    4. Perkara suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

    KPK menggelar operasi senyap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 15 Maret 2025, terkait suap proyek di lingkungan Dinas PUPR. 

    KPK mengamankan Rp2,6 miliar serta sejumlah barang bukti lainnya. Pada 16 Maret, KPK menetapkan tersangka:

    Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU
    Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU
    M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU
    Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU
    M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta
    Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

    KPK mengendus pengondisian nilai proyek, di mana fee proyek yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp48 miliar disepakati naik menjadi Rp96 miliar.

  • Pembunuhan Bocah Perempuan di Cilincing, Menteri PPPA: Ini Persoalan Serius Nasional 18 Oktober 2025

    Pembunuhan Bocah Perempuan di Cilincing, Menteri PPPA: Ini Persoalan Serius Nasional 18 Oktober 2025

    Pembunuhan Bocah Perempuan di Cilincing, Menteri PPPA: Ini Persoalan Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan, remaja laki-laki berinisial MR (16) yang membunuh VI (12) di Cilincing, Jakarta Utara, merupakan persoalan serius.
    Menurut Arifah, kasus kekerasan terhadap anak kini dapat terjadi di mana saja. MR diketahui merupakan tetangga korban.
    “Kasus ini menjadi refleksi penting bahwa kekerasan terhadap anak adalah persoalan serius yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja,” kata Arifah dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
    Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Arifah mengatakan, pelaku kini sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
    “Terkait pelaku yang berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kami telah melakukan koordinasi bersama Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Metro Jakarta Utara dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk penanganan dan proses hukumnya,” kata Arifah.
    Arifah menegaskan, proses hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.
    “Kami memastikan proses hukum akan berjalan sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
    Selagi menunggu proses penyelidikan, KemenPPPA melakukan koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada ayah korban.
    “Sebelumnya sudah direncanakan asesmen awal pada 16 Oktober 2025 dengan pihak keluarga korban. Tapi saat ini ditunda karena ada kabar duka bahwa ibu korban meninggal dunia. Kami sangat berharap masyarakat sekitar dapat terus menguatkan ayah korban,” ucap Arifah.
    Sebelumnya diberitakan, VI ditemukan tewas di rumah kontrakan MR di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (13/10/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.
    Sebelum peristiwa itu terjadi, VI sempat berpamitan kepada ayahnya untuk bermain bersama temannya, H.
    Namun, MR membujuk korban untuk datang ke rumah kontrakannya dengan iming-iming akan diberi baju.
    H sempat meminta ikut bersama korban, tetapi dilarang oleh pelaku. Tak lama kemudian, peristiwa tragis itu pun terjadi.
    Korban ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan MR, dengan jasad disembunyikan di balik kasur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bela Bupati Fawait dengan Sitir Gramsci, Kepala Bapenda Jember Kritik Balik Akademisi Unej

    Bela Bupati Fawait dengan Sitir Gramsci, Kepala Bapenda Jember Kritik Balik Akademisi Unej

    Jember (beritajatim.com) – Pernyataan akademisi Universitas Jember Aries Harianto yang mempersoalkan teguran Bupati Muhammad Fawait terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi bereaksi.

    “Bagaimana pun beliau adalah pimpinan saya dan saya menilai pernyataan beliau disalahpahami oleh pihak lain” kata Fauzi kepada Beritajatim.com, Sabtu (18/10/2025).

    Aries menyebut komunikasi publik yang ditunjukkan Bupati Muhammad Fawait saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025), kurang elok.

    Saat itu, Fawait mengecam kinerja Pelaksana Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, menyusul sejumlah persoalan yang muncul dalam operasional Bandara Notohadinegoro. Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    Bahkan Fawait akan mencopot Pelaksana Tugas Dishub Jember Gatot Triyono, jika dalam waktu dua pekan tak bisa menyelesaikan urusan operasional penerbangan komersial Jember-Jakata yang saat ini terhenti karena memasuki masa evaluasi.

    Aries mengatakan, pergantian Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Jember tak serta-merta menggaransi keberhasilan penerbangan komersial Jember-Jakarta. “Kalau masalahnya animo penumpang, tentu problemnya bukan personal pengambil keputusan. Jika Pelaksana Tugas Dishub saja dinilai tidak mampu, apalagi personal non Dishub,” katanya.

    Aries menilai Pemkab Jember sedang galau. “Kegalauan Pemkab sudah mulai nampak, sehingga aksi komunikasi publik yang dilakukan acapkali self contradictory. Tentu saja secara politis hal ini membangun potret kurang elok,” katanya.

    Achmad Imam Fauzi menyebut pernyataan Aries Harianto kental bernuansa politis. “Akademisi kok gado gado. Semua dikomentari. Mengacu pada pernyataan cendekiawan kiri asal Italia, Antonio Gramsci, itu bukan ciri intelektual organik,” kecamnya.

    Istilah ‘intelektual organik’ disebutkan Antonio Gramsci dalam buku Prison Notebook. Ini sebutan Gramsci untuk intelektual yang terintegrasi langsung dengan kelas sosial tertentu dan berperan aktif mengembangkan kesadaran, ide, dan melakukan perubahan kelas.

    Menurut Fauzi, sebagai akademisi, Aries terlihat mengagungkan aspek etis dalam kritik terhadap Bupati Fawait. “Tapi sejatinya dia justru terjebak pada paradoks kognitif ‘ilmuwan tukang’,” katanya.

    Fauzi mengatakan, pernyataan Bupati Fawait terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan di ruang publik adalah bentuk satire. “Ini bahasa simbol yang tidak bisa dimaknai secara tekstual,” kata pria berkepala plontos tersebut.

    Pernyataan Bupati Fawait, menurut Fauzi, harus dimaknai dalam konteks inovasi daerah. “Pernyataan itu dilontarkan saat rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah. Jadi konteksnya adalah inovasi daerah,” kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jember ini.

    “Bupati saat itu meminta Pelaksana Tugas Dishub Gatot Triyono bekerja lebih serius. Awalnya dia mau diganti oleh Bupati. Tapi karena inovasinya sudah bagus, akhirnya dipertahankan dan tidak jadi diganti. Ini artinya Pelaksana Tugas Dishub sudah inovatif,” kata Fauzi.

    Namun mengapa Fauzi harus pasang badan terhadap pernyataan Aries Harianto? “Saya adalah pejabat yang mendapat mandat langsung dari Bupati untuk memberikan penjelasan soal operasional penerbangan Jember-Jakarta. Maka saya perlu meluruskan jika ada pernyataan pihak luar terkait hal tersebut,” katanya. [wir]

  • Penuh Haru di PN Jakarta Pusat, Sidang Kasus ASDP Diwarnai Air Mata Saksi Meringankan dan Apresiasi Kinerja Perusahaan

    Penuh Haru di PN Jakarta Pusat, Sidang Kasus ASDP Diwarnai Air Mata Saksi Meringankan dan Apresiasi Kinerja Perusahaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Suasana haru dan emosional menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis siang (16/10/2025), dalam pemeriksaan enam saksi a de charge (saksi yang meringankan) terkait kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry Indonesia.

    Jaksa penuntut umum menuduh tiga mantan direksi Ira Puspa Dewi, M Yusuf Hadi dan Harry MAC merugikan negara sebesar Rp1,253 triliun.

    Isak tangis pecah saat terdakwa Ira (mantan dirut PT ASDP) itu bertanya mengapa para saksi itu mau hadir ke persidangan, padahal para terdakwa bukan lagi atasan mereka di ASDP.

    “Hakim Yang Mulia, dokter bilang seharusnya beristirahat karena baru saja operasi jantung. Tapi saya rela datang ke sidang ini demi memberikan kesaksian untuk Ibu Ira, Pak Yusuf dan Pak Harry,” kata Zulpidhon, Senior. General Manager Regional IV ASDP. Suaranya patah-patah karena haru dan dibumbui isak tangis.

    Saksi lain yang juga terisak mengatakan, “Saya tahu dan yakin Ibu Ira, Pak Yusuf dan Pak Harry adalah orang baik yang ingin memajukan BUMN. Saya tahu tidak ada kick back (yang suap). Belasan tahun sudah memimpin perusahaan di luar negeri (Amerika Serikat), kenapa dikriminalisasi?. Bagaimana nasib talenta-talenta BUMN yang baik-baik kalau begini?” tanya Muhamad Ilham Fauzi, saksi lainnya. Ilham saat ini bekerja sebagai Vice President Perencanaan Korporasi ASDP.

    Shelvy Arifin, Sekretaris Perusahaan juga menambahkan. Sambil menangis dia menuturkan tujuh tahun lalu dia direkrut di ASDP sebagai staf biasa.

    “Berkat dorongan para direksi, Kini saya bisa naik menjadi sekretaris perusahaan atau biasa disebut direktur minus setengah. Semua itu berkat tempaan ibu Ira dan para direktur lainnya,” ujar Shelvy Arifin.

    Shelvy ingat, salah satu yang diajarkan para direksi adalah agar selalu menjunjung transparansi. Salah satu ajaran yang dijunjung tinggi adalah: seorang direktur bertemu dengan pihak lain harus selalu ditemani direktur lain.

    “Zero fraud itulah yang selalu diajarkan para direktur,” kata Captain Luthfi Pratama Adi Subarkah, Vice President Operasional ASDP. Luthfi sendiri adalah ketua serikat pekerja ASDP dengan 4.000 karyawan.

    “Selama belasan tahun berkarier, baru sekali ASDP mencapai performa tertinggi,
    yakni tahun 2022, setahun setelah akuisisi PT JN,” kata Luthfi.

    “Kami terima bonus 35-40 persen (dari pendapatan),” sambungnya lagi.

    Luthfi menyebutkan bahwa salah terobosan yang dilakukan oleh Ira, Yusuf dan Harry itu adalah menghapus premanisme dalam penjualan tiket.

    “Dulu jumlah preman itu, kami menyebutnya sebagai Petruk, itu ada lebih dari 1.000 orang. Dengan tingkat penjualan online itu menghapus preman” kata Luthfi.

    Data ASDP menyebutkan, saat musim liburan, penjualan tiket itu bisa mencapai omzet Rp 5 miliar per hari. Bisa dibayangkan betapa banyak kebocoran di masa lalu sebelum ada penjualan tiket online.[rea/*]

  • Majelis Kaum Betawi gelar prakongres tampung aspirasi ormas

    Majelis Kaum Betawi gelar prakongres tampung aspirasi ormas

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Kaum Betawi menggelar prakongres untuk menampung aspirasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi di Jakarta, Kamis.

    Ketua Steering Committee (SC) Kongres Kaum Betawi, Riano Ahmad di Jakarta, Kamis, mengatakan, prakongres itu digelar sebagai persiapan kongres istimewa yang bakal digelar pada Sabtu (18/10) sebagai momentum persatuan dan perumusan arah masa depan Suku Betawi di Jakarta.

    “Masukan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Betawi menjadi bekal strategis untuk agenda utama kongres. Ini akan jadi fondasi penting dalam pembahasan pada kongres nanti,” kata Riano di salah satu hotel di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat.

    Prakongres yang bertajuk “Bersama Untuk Persatuan dan Kemajuan Kaum Betawi” itu efektif untuk melihat kebersamaan dan persatuan Kaum Betawi.

    “Jadi harapan kita ingin bersatu, harapan kita ingin bersama-sama. Itu jangan cuma di atas kertas, tapi kita buktikan pada kesempatan hari ini,” ujar Riano.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Kaum Betawi, H. Zainuddin alias Haji Oding, menyebut prakongres ini sebagai forum penting untuk menyamakan langkah menyongsong era baru Jakarta.

    “Kaum Betawi menghadapi momentum yang jarang terjadi. Kita harus menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan, termasuk menyambut arahan Gubernur DKI Jakarta yang meminta kaum Betawi untuk bersatu dan berkontribusi dalam pembangunan budaya dan kota,” ujar Oding.

    Dalam Kongres Istimewa nanti akan dihadiri ratusan elemen ormas Betawi. “Katanya sudah 170 lebih yang daftar, kira-kira bisa seribuan ini pesertanya,” ujarnya.

    Dalam kongres istimewa itu ada sejumlah keputusan yang akan ditetapkan. Pertama, menetapkan kembali Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi serta Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah.

    Selain itu, kaum Betawi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam membangun kota sebagai kota global dan kota budaya.

    “Kita juga akan mempersiapkan konsepsi strategis, langkah-langkah tepat bagi kaum Betawi untuk menjawab tantangan zaman, khususnya tantangan Jakarta,” ujarnya.

    Oding menambahkan perlunya kontribusi konkret ormas Betawi terhadap ketertiban dan kenyamanan Jakarta.

    “Ini kewajiban kita sebagai putra asli Jakarta. Kita akan selalu siap menjaga keamanan dan kedamaian Jakarta. Kita ingin Jakarta jadi kota yang nyaman untuk semua suku yang tinggal di sini,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris OC Kongres Kaum Betawi Syarif Hidayatullah, menambahkan bahwa salah satu agenda utama kongres adalah peneguhan posisi kaum Betawi dalam revisi Perda dan pembentukan Majelis Kaum Betawi sebagai lembaga representatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

    “Sudah ada kesepakatan antara Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 untuk menyatu dalam Majelis Kaum Betawi. Ini menjadi satu lembaga adat resmi bagi masyarakat Betawi,” jelas Syarif.

    Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Budaya Betawi diharapkan membawa keberpihakan yang lebih kuat kepada masyarakat Betawi, baik dalam aspek pelestarian budaya maupun kesejahteraan masyarakatnya.

    Syarif pun berharap besar kepada Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap masyarakat Betawi.

    “Kita percaya betul bahwa Pak Pramono akan memperjuangkan keberpihakan nyata bagi masyarakat Betawi, dan hal ini akan tercermin dalam revisi Perda nanti,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN Saka komitmen pacu kinerja operasi lapangan migas berkelanjutan

    PGN Saka komitmen pacu kinerja operasi lapangan migas berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka), anak perusahaan subholding gas PT Pertamina (Persero), memperkuat komitmennya sebagai perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam meningkatkan kinerja operasi dan pengembangan lapangan migas secara berkelanjutan.

    “(Upaya) Ini guna mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan energi serta berkontribusi dalam mewujudkan swasembada energi nasional,” kata Direktur Utama PT PGN Saka Intan Fauzi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Intan mengatakan pihaknya juga memperkuat inovasi dan memastikan operasi berjalan sesuai prosedur yang diterapkan. Hal ini, lanjut dia, senada dengan pesan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri yang mengunjungi PGN Saka beberapa waktu lalu.

    “Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi seluruh Perwira Saka untuk terus memberikan kinerja terbaik dalam memberikan kontribusi nyata bagi Subholding Gas dan Pertamina Group. Kami akan terus berinovasi dan memastikan operasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan,” ujar Intan.

    Sementara itu, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kunjungannya menjadi salah satu wujud perhatian dan komitmen Pertamina sebagai induk perusahaan terhadap seluruh anak perusahaan dan afiliasi dalam memperkuat sinergi, kolaborasi, serta semangat kebersamaan di lingkungan Pertamina Group.

    Simon pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh insan PGN Saka dalam menjaga kinerja perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan strategis Pertamina Group.

    Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pekerjaan, dengan selalu menjaga kepatuhan (compliance) serta melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

    “Saya percaya bahwa seluruh Perwira Saka juga Pertamina Group dapat menjaga kepatuhan atau compliance, serta melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” kata Simon.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Bukan Kadishub dan Kadiskominfo, Kepala Bapenda Jember yang Ditugasi Jelaskan Soal Terhentinya Penerbangan

    Bukan Kadishub dan Kadiskominfo, Kepala Bapenda Jember yang Ditugasi Jelaskan Soal Terhentinya Penerbangan

    Jember (beritajatim.com) – Akhirnya Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tidak beroperasinya penerbangan maskapai FlyJaya rute Jember-Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Namun bukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gatot Triyono atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Regar Jeanne yang menjelaskan, melainkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Achmad Imam Fauzi.

    Padahal sebelumnya pada saat tertundanya penerbangan komersial perdana FlyJaya, Gatot Triyono yang berada di depan memberikan pernyataan pers di hadapan wartawan. Begitu juga pada saat penundaan kedua penerbangan perdana, Regar dan Gatot tampil berdua di hadapan wartawan untuk memberikan penjelasan.

    Sementara untuk kali ini, penjelasan dari Fauzi disampaikan melalui video yang tersebar di media sosial, Rabu (15/10/2025). Dalam video tersebut, dia menyatakan telah mendapatkan mandat dari Bupati Muhammad Fawait.

    “Saya diberi mandat oleh Gus Bupati Jember untuk menjelaskan secara official, secara resmi, mewakili Pemerintah Kabupaten Jember terkait fenomena penerbangan Jember-Jakarta, Jember-Halim Perdanakusumah. Fenomena berhentinya penerbangan dari jalur Jember menuju Halim,” kata Fauzi.

    Menurut jadwal yang dipromosikan sejak beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro pada 23 September 2025, pesawat Maskapai FlyJaya seharusnya terbang setiap Selasa dan Kamis.

    Terhentinya penerbangan kemarin, menurut Fauzi, adalah bagian dari desain yang direncanakan. “Jadi, pertama, bukan berhenti. Itu bagian dari uji coba. Kewajiban dalam trial atau uji coba pasti ada evaluasi,” katanya.

    Pria berkepala gundul ini mengatakan, evaluasi digunakan untuk memastikan kekurangan yang harus diperbaiki selama masa beroperasinya Bandara Notohadinegoro. “Evaluasi adalah fungsi dari manajerial,” katanya.

    “Faktanya dalam uji coba tersebut, respons masyarakat cukup luar biasa. Dalam enam kali uji coba penerbangan PP Jember-Halim Perdanakusumah, tingkat keterisian, load factor tertinggi adalah 83,3 persen,” kata Fauzi.

    “Kedua, ada respons multiplier effect dari uji coba tersebut, yaitu rute yang berbeda dari rute awal: rute Jember menuju tempat lain,” kata Fauzi.

    Menurut Fauzi, dalam waktu tak terlalu lama setelah evaluasi dilakukan, penerbangan Jember-Halim Perdanakusumah akan dilanjutkan.

    Reporter Beritajatim.com sendiri sempat mengecek jadwal penerbangan untuk 14 Oktober 2025 ke WhatsApp layanan customer FlyJaya, Jumat (10/10/2025). Diperoleh jawaban yang mengonfirmasi tidak beroperasinya penerbangan. “Hal ini dikarenakan kami sedang dalam tahap koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah daerah.”

    Sementara itu, terhentinya penerbangan Jember-Jakarta menuai respons negatif dari warganet. Berita Beritajatim.com berjudul ‘Baru Tiga Pekan Beroperasi, Pesawat Rute Jember-Jakarta Tidak Terbang Hari Ini‘ yang diunggah di grup Facebook Info Warga Jember Official, Selasa (14/10/2025), menuai 103 komentar.

    ‘Gk ada penumpang dipaksakan, rugi maskapai, semua krn cinta’. (ImAsyari)

    ‘Ditertawai ama kota sebelah’. (AL L)

    ‘Wes kadung tuku tiket piye lur? Ijol tiket bioskop gak iso ta?’ (Zam)

    ‘Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan’ (Sigit Adem Ayem)

    ‘Wong Jember gak butuh pesawat. Difasilitasi transportasi cepat senengane bis sleeper karo sepur. Lagian untuk waktu yang terlalu singkat mana bisa langsung ada efek dari komersial promosi pesawat. Semua butuh proses, perusahaan butuh cuan.’ (Rozzak Annas)

    ‘Ubah rute. Coba tujuan Jember-Bwi. Yakin Rame. (Samsul Hadi)

    ‘Betul karena yang naik tidak ada. Karena kalau tiketnya rata-rata Rp 1,3 juta per orang terlalu maha. Mending naik KA Pendalungan. Yang bagus tiketnya separohnya Rp 1,3 juta’. (Joko Wid). [wir]

  • Lulusan Akmil 2023, Letda Fauzi Perwira Muda TNI asal Pangkep Gugur Ditembak OPM di Kiwirok

    Lulusan Akmil 2023, Letda Fauzi Perwira Muda TNI asal Pangkep Gugur Ditembak OPM di Kiwirok

    GELORA.CO  – Perwira muda TNI berpangkat Letnan Dua (Inf) Fauzi Ahmad Sulkarnain gugur saat bertugas di Papua. Dia tertembak dalam kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Sabtu (11/10/2025).

    Peristiwa bermula saat Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 753/AVT berpatroli rutin untuk pengamanan perbatasan di wilayah Kiwirok. Tanpa diduga, pasukan TNI mendapat serangan mendadak dari kelompok bersenjata OPM yang bersembunyi di area perbukitan.

    Baku tembak berlangsung cukup sengit di medan berat dan sulit dijangkau. Di tengah pertempuran itu, Letda Fauzi Ahmad Sulkarnain tertembak hingga akhirnya gugur di lokasi kejadian.

    “Telah terjadi kontak tembak antara Batalyon 753 dengan OPM di wilayah Kiwirok, dengan korban satu gugur atas nama Letda Fauzi (kena bagian kepala),” demikian laporan internal TNI dikutip dari iNews Celebes, Minggu (12/10/2025).

    Tim Satgas segera mengevakuasi jenazah Letda Fauzi Ahmad Sulkarnain, prajurit TNI gugur menggunakan helikopter ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk penanganan lebih lanjut seusai kontak tembak.

    Jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, guna dimakamkan secara militer. Hingga saat ini, TNI belum merilis pernyataan resmi terkait detail kronologi maupun kemungkinan korban dari pihak lawan.

    Kiwirok merupakan salah satu wilayah rawan konflik di Papua Pegunungan. Aksi penyerangan bersenjata oleh OPM beberapa kali terjadi di kawasan ini, menargetkan pos pengamanan dan patroli TNI-Polri.

    Diketahui, almarhum Letda Inf Fauzi Ahmad Sulkarnain merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2023, yang dikenal cerdas, disipli dan berdedikasi tinggi terhadap tugas. Dia tercatat sebagai lulusan SMA Negeri 11 Pangkep.

    Semasa sekolah, almarhum dikenal sebagai sosok teladan dan berprestasi. Dia pernah menjabat sebagai ketua paskibra, aktif dalam kegiatan keagamaan. Ungkapan duka cita membanjiri media sosial dari para guru dan rekan seangkatanny atas kejadian ini

  • Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    GELORA.CO – – Komisi XI DPR menyoroti rencana Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana APBN.

    Legislator mengingatkan agar sebelum rencana dijalankan, izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG) bisa diurus terlebih dahulu hingga tuntas.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, saat ini baru sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Itu menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan.

    “Syaratnya menurut saya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat trending anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu,” tutur Fauzi, Sabtu (11/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

    Menurut dia, pendataan IMB bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin, sapaan Muhaimin, diminta mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata.

    Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa.

    “Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

    Karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional.

    Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun.

    Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu.

    Namun, agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu.

    “Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,” ucap Fauzi

    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu.

    “Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10).

    Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi.

    “Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin.