Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Kabar Mundur Bikin IHSG Anjlok, Sri Mulyani: Sampai Sekarang Saya Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Kabar Mundur Bikin IHSG Anjlok, Sri Mulyani: Sampai Sekarang Saya Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sri Mulyani angkat bicara perihal kabar dirinya mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Keuangan RI.

    Kabar pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatan Menkeu disebut jadi salah satu pemicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga enam persen pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Diketahui, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang bertugas mengelola keuangan negara dan bertanggung jawab atas fiskal negara.

    Sri Mulyani membantah kabar tersebut.

    Sri Mulyani menegaskan, dirinya sampai hari ini masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan RI.

    “Saya juga menegaskan, banyak rumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional.”

    “Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (18/3/2025) sore.

    Diberitakan, IHSG terjun bebas hingga anjlok 6,12 persen atau atau 395,86 poin ke level 6.076,08 pada perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, menyusul kekhawatiran pasar terkait ketidakpastian ekonomi global. Penurunan tajam ini membuat investor cemas, memicu aksi jual masif di pasar saham Indonesia.

    Bahkan, PT BEI membekukan sementara perdagangan atau disebut juga sebagai trading halt pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) hingga 11:49:31 waktu JATS.

    Penurunan IHSG yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kekhawatiran atas dampak ekonomi global yang masih terpengaruh oleh gejolak geopolitik dan inflasi yang belum terkendali. Ditambah dengan penurunan nilai tukar rupiah yang semakin memperburuk sentimen pasar, banyak saham-saham unggulan mengalami pelemahan yang cukup tajam.

    Selain itu, kabar pengunduran diri Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga disebut jadi salah satu faktor internal IHSG anjlok hingga 6 persen.

    DPR Datangi BEI Beri Kepastian

    Merosotnya IHSG ini juga membuat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan perwakilan Komisi XI yakni Mohamad Hekal, Wihadi Wiyanto, Putri Komarudin dan Fauzi Amro, menyambangi gedung BEI.

    Dasco menyampaikan, kedatangannya bersama lainnya untuk memberikan kepastian kepada pelaku pasar modal, bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    Kepada media, Dasco juga menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak mundur sebagai Menkeu.

    “Soal Ibu Sri Mulyani, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco.

    Misbakhun mengatakan kunjungannya kali ini untuk membuat respons positif terhadap pergerakan indeks, yang pada akhirnya tidak menyebabkan kepanikan.

    “Tidak ada kepanikan apapun. Kita ingin memberikan dukungan kepada Bursa Efek Indonesia,” kata Misbakhun.

     

  • 554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat eksploitasi online scam dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar secara bertahap.

    Para korban tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa (18/3/2025). Kepulangan mereka disambut langsung oleh beberapa pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    554 Korban Dipulangkan Bertahap

    Menurut Menko Polhukam Budi Gunawan, jumlah korban TPPO yang diselamatkan dari perbatasan Myanmar-Thailand ini mencapai 554 orang, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan.

    Para korban diterbangkan ke Indonesia dalam tiga gelombang penerbangan dari Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, yaitu penerbangan pertama sebanyak 200 WNI mendarat pada Selasa pagi.

    Penerbangan kedua sebanyak 200 WNI mendarat pukul 11.00 WIB, sedangkan penerbangan ketiga sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025).

    Modus Online Scam: Dijanjikan Gaji Besar, Berakhir Eksploitasi

    Budi Gunawan menjelaskan para korban TPPO awalnya tergiur iklan lowongan kerja di internet yang menawarkan gaji besar di Myanmar. Namun, setelah tiba di sana, mereka justru dipaksa bekerja di markas sindikat online scamming.

    “Mereka mengalami berbagai tekanan dan kekerasan fisik seperti pemukulan serta penyetruman. Bahkan, mereka diancam akan diambil organ tubuhnya jika target yang diberikan oleh kartel tidak terpenuhi,” ungkap Budi.

    Selain itu, sindikat merampas paspor korban, melarang mereka berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk keluarga, dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

    Penampungan dan Rehabilitasi di Wisma Haji

    Setelah tiba di Indonesia, para korban akan ditampung di Wisma Haji, Jakarta, selama tiga hari. Di sana, mereka akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis dan sosial.

    Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal.

    Pemerintah dan Polri Usut Jaringan TPPO

    Selain memberikan perlindungan, pemerintah dan Polri akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pelaku TPPO di antara para korban. Jika ditemukan keterlibatan, tindakan hukum akan segera dilakukan.

    Menko Polhukam menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

    “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus rekrutmen kerja ilegal yang menawarkan gaji besar, namun berujung pada penipuan dan eksploitasi,” pungkas Budi terkait 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

  • Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sanrio Luncurkan Kampanye Lintas Negara

    Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sanrio Luncurkan Kampanye Lintas Negara

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sanrio meluncurkan kampanye lintas negara untuk memerangi peredaran barang palsu dan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (IP) di Asia Tenggara.

    Kampanye ini diluncurkan di Singapura, Thailand, dan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko produk palsu, sekaligus memperkuat upaya dalam menjaga integritas merek dan kepercayaan pelanggan.

    Melalui keterangan resminya, Sanrio mengungkap bahwa Asia Tenggara sebagai salah satu pasar utama Sanrio, memiliki komunitas penggemar yang semarak dalam mengapresiasi dan merayakan keceriaan melalui karakter-karakter ikonik Sanrio.

    Melalui kampanye ini, Sanrio berupaya untuk mengedukasi para pelanggan dan mitra bisnis terkait pentingnya hak kekayaan intelektual dan risiko yang dimunculkan dari produk-produk palsu kepada pelanggan, mulai dari kualitas produk di bawah standar hingga potensi isu atas keamanan produk.

    “Kampanye ‘Sanrio Menghargai Nilai-nilai Autentisitas’ berakar dari filosofi panjang Minna Nakayoku (Menjalin Kebersamaan) dan terinspirasi dari visi One World, Connecting Smiles (Satu Dunia, Menjalin Keceriaan) menjadi dasar untuk memberdayakan individu dalam membuat pilihan yang tepat serta memahami pentingnya membeli produk yang asli,” tulisnya dalam keteranganya.

    Sebagai bagian dari kampanye pemasaran terintegrasi, Sanrio juga meluncurkan iklan out-of-home (OOH) dan iklan digital di sejumlah lokasi strategis di Singapura, Thailand, dan Indonesia.

    Pesan kampanye ini ditempatkan di dalam gerbong kereta serta sejumlah jaringan kereta api di ketiga kota tersebut, serta sejumlah lokasi ikonik seperti Jewel pada Bandara Changi Singapura, CentralWorld di Bangkok, serta kawasan Transit Dukuh Atas di Jakarta.

    Selain itu, dalam kampanye ini Sanrio juga berkolaborasi dengan kreator digital di masing-masing negara dan menekankan pentingnya membeli produk yang asli.

     Beberapa kreator yang terlibat antara lain Ang Chiew Ting (@bongqiuqiu), Fauzi Aziz (@mynameisfauzi), dan Leah Shannon (@mizchiefmagik) dari Singapura, Phavida Chiddaycha (@icepadie), Ajummabakorea (@ajummabakorea), dan Birdie Parva (@birdieparva) dari Thailand, serta Sunny Dahye (@sunnydahye), Andre Hendarto (@andrehendarto), dan Meissie (@meissieeee) dari Indonesia.

    Selain kawasan Asia Tenggara, Sanrio juga meluncurkan inisiatif ini di Tiongkok untuk memperkuat kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual.

    Cakupan atas inisiatif ini termasuk penyelenggaraan forum daring yang bekerja sama dengan media terkemuka terkait yang menekankan pentingnya kekayaan intelektual.

    Sementara itu, untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kampanye tersasar ini juga disampaikan melalui aplikasi berita dan platform media sosial untuk meningkatkan engagement. (*)

     

     

  • Lihat Kondisi TPA Rawa Kucing, Wali Kota Tangerang Ingin Warga Kurangi Sampah dari Rumah

    Lihat Kondisi TPA Rawa Kucing, Wali Kota Tangerang Ingin Warga Kurangi Sampah dari Rumah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, menjadi sorotan Pemkot Tangerang.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meninjau langsung kondisi TPA yang berlokasi didi Kecamatan Neglasari itu, Senin (17/3/25).

    Dalam kunjungannya tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota meninjau langsung area TPA, melihat proses pengelolaan sampah yang sedang berjalan, dan berdiskusi dengan para petugas di lapangan. 

    “Kondisi di sini tentu bukan suatu yang baik ya, karena setiap hari sampah masih terus masuk dan menggunung, kendati demikian Pemkot Tangerang bersama teman-teman Dinas Lingkungan hidup juga terus berjibaku agar sampah yang masuk ke TPA bisa terus diminimalisir,” ujar Sachrudin. 

    Didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, Wali Kota beserta Wakilnya juga meninjau pemrosesan sampah menjadi RDF, yang merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang. 

    “Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, progres dari pemrosesan RDF ini merupakan langkah penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA,” ujar Wali Kota Tangerang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah RDF yang saat ini sudah beroperasi dan berhasil mengolah sampah sebanyak 30 ton/hari.

    Sachrudin juga menyoroti peran penting seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah dari sumbernya, sehingga dapat memudahkan proses pengelolaan sampah di TPA.

    “Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan mewujudkan Kota Tangerang yang lebih bersih dan sehat,” ajak Wali Kota Tangerang.

    TINJAU TPA RAWA KUCING – Wali Kota Tangerang Sachrudin didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meninjau langsung kondisi terkini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Senin (17/3/25). Sampah di TPA tersebut sudah menggunung.

    Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Wawan Fauzi menjelaskan bahwa saat ini komposisi sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing terbagi dua organik dan anorganik. Untuk sampah organik mendominasi sebanyak 57.65 persen dari total sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing.

    “Jadi kalau misal masyarakat bisa mengolah sampah organik tersebut dari sumber atau rumah masing-masing misal dengan mengoptimalkan kembali lubang-lubang biopori sampah yang masuk ke TPA juga pasti akan berkurang,” ujarnya.

    “Dan ini jadi tugas kita bersama untuk melakukan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya mengurangi sampah dari sumber. Mengingat TPA usianya juga terbatas,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • MAKI Nilai Aksi DPRD OKU Tagih Fee Jelang Lebaran Menantang KPK

    MAKI Nilai Aksi DPRD OKU Tagih Fee Jelang Lebaran Menantang KPK

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti aksi ketiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) yang menagih fee sehari usai KPK memberi peringatan kepada penyelenggara negara. Ia menilai tindakan tersebut seolah-olah menantang KPK.

    “Mereka kesannya malah menantang KPK karena KPK sudah memberikan edaran untuk tidak menerima gratifikasi itu kembali lagi suap. Menurut saya itu kurang ajar,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    Boyamin mengaku terkejut mengetahui jatah pokir yang diminta DPRD sebesar 20%. Padahal, kata dia, semestinya DPRD berperan sebagai pengawas.

    “Kalau sudah dipalak itu 20% gitu oleh oknum DPRD sama dengan yang ngawasi malah menyuruh korupsi gitu, bukan hanya sekedar pagar makan tanaman, ini malah pagar menyuruh tanamannya mati gitu. Jadi itu yang paling kaget saya apa dari kasus di OKU itu” tegasnya.

    “Apalagi ini dilakukan menjelang Lebaran dengan alasan THR, masa sesuatu yang ibadah sakral itu habis puasa dan lebaran harusnya ini beribadah dan melakukan sedekah gitu, eh ini malah memalak, melakukan korupsi, memeras pemborong dengan nilai yang begitu fantastis,” sambungnya.

    Boyamin mendorong agar Anggota DPRD OKU yang kini tersangka kasus suap meminta jatah pokir Rp 40 miliar dari proyek Dinas PUPR dihukum berat. Ia memandang hukuman yang mesti dijatuhkan minimal 20 tahun penjara.

    “Menurut saya sangat keterlaluan dan mestinya ini dihukum berat nanti. Jangan hanya 5 tahun, 10 tahun, ini minimal 20 tahun atau seumur hidup ini karena pola korupsinya yang sudah keterlaluan,” jelasnya.

    “Inilah yang menurut saya mudah-mudahan KPK nanti bisa melakukan pencegahan yang lebih baik lah bukan hanya sekedar menindak hukum jadi, belajar di kasus OKU ini KPK harus kita paksa untuk membuat mekanisme supaya anggaran-anggaran baik pusat maupun daerah bisa dikelola lebih baik supaya tidak dicuri lagi,” tegasnya.

    Seperti diketahui, KPK mengungkap tiga anggota DPRD OKU yang menjadi tersangka suap dan pemotongan anggaran proyek menagih fee ke Kadis PUPR OKU menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Ternyata, permintaan fee itu terjadi sehari usai KPK memberi peringatan kepada para penyelenggara negara.

    – Ferlan Juliansyah (FJ) selaku Anggota Komisi III DPRD OKU

    – M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU

    – Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU

    – Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU

    – M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta

    – Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta

    KPK menyebut tiga anggota DPRD OKU itu menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian saudara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan ke Anggota DPRD OKU.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    Menurut KPK, OTT itu terjadi sehari setelah KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau SE nomor 7 tahun 2025. KPK pun menganggap kelakuan para tersangka itu ironi.

    “Hal ini menjadi ironis, di saat sehari sebelumnya KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya (SE Nomor 7 Tahun 2025),” ujar tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pangkoarmada RI apresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan II

    Pangkoarmada RI apresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan II

    Tanjungpinang (ANTARA) – Panglima Koarmada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengapresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan Panglima Koarmada II beserta jajaran selama memimpin kesatuan TNI Angkatan Laut (AL) tersebut.

    Menurut Laksamana Madya Denih, capaian dan prestasi yang ditunjukkan Pangkoarmada di bawah jajaran Pangkoarmada RI itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kebijakan pimpinan, dan telah memperlihatkan hasil yang membanggakan.

    “Keberhasilan ini tidak terlepas dari karakter kerja keras, dedikasi, serta kepemimpinan dan peran Panglima dalam membina serta mengembangkan armada yang dipimpin,” kata Pangkoarmada RI saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan (sertijab) Pangkoarmada I dan II di Lapangan Apel Markas Koarmada I, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.

    Adapun prestasi yang ditorehkan Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi selama menjabat, antara lain berhasil menangkap penyelundupan dan peredaran 100 kilogram sabu-sabu di Aceh, lalu 600.000 pil ekstasi di Tanjung Balai Karimun, kemudian 84,7 kilogram kokain di Pulau Berhala, serta 11,688 kilogram Methamphetamine di Dumai.

    Sementara prestasi Laksamana Muda TNI Ariyanto Condrowibowo selama menjabat Pangkoarmada II, meliputi pemberian bantuan sosial kepada korban gempa di Bawean dan Tuban, lalu memimpin apel gelar kesiapan unsur satgas laut untuk pengamanan laut KTT WWF ke-10, serta memimpin penyelenggaraan Multilateral Naval Exercise (MNEK) Komodo 2025 di Bali.

    “Terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Laksamana Muda Yoos Suryono Hadi dan Laksamana Muda Ariyanto Condrowibowo atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang telah dipersembahkan selama menjabat Pangkoarmada I dan Pangkoarmada II,” ujarnya.

    Dalam upacara sertijab tersebut, Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Dr. Yoos Suryono Hadi memasuki masa pensiun, dan jabatannya kini diserahkan kepada Laksamana Muda TNI Fauzi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Kodiklatal.

    Sedangkan Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Ariyanto Condrowibowo akan menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando AL (Seskoal). Jabatannya diserahkan kepada Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya, yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Kodiklatal.

    “Ini salah satu bentuk dinamika pembinaan organisasi, karena regenerasi kepemimpinan dalam lingkungan TNI AL harus terus berjalan,” kata Pangkoarmada RI.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Pegadaian Kanwil 1 Medan terus dukung Asta Cita melalui Bank Emas

    PT Pegadaian Kanwil 1 Medan terus dukung Asta Cita melalui Bank Emas

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    PT Pegadaian Kanwil 1 Medan terus dukung Asta Cita melalui Bank Emas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – Hadirnya Bank Emas Pegadaian yang baru-baru ini diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto, pada 26 Februari 2025, di Jakarta, akan mendorong terwujudnya branding `Ingat Emas Ingat Pegadaian`. Peresmian Bank Emas sendiri merupakan sejarah luar biasa bagi Indonesia.

    “Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing didalam negeri,”

    Demikian diungkapkan Pimpinan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Maksum saat berbuka puasa bersama insan media, Jumat (14/3). 

    Turut hadir mendampingi Pimpinan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Deputy Operasional Basuki Tri Handayani; Deputy Medan Area 1 Aris Suroso; Deputy Medan Area 2 Johannes Nanang Hartanto;
    Kadept. Bisnis Support Andya Fauzi; Kabag Humas & Protokoler Febrian Mega Putra serta dihadiri puluhan awak media dari media cetak, elektronik dan online. 

    Menurut Maksum, hadirnya Bank Emas akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Pegadaian khususnya di Kanwil 1 Medan.

    “Dalam waktu lima bulan ini, Pegadaian Medan telah berhasil mencetak transaksi emas sebesar 120 kilogram,” sebut Maksum seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (17/3). 

    Maksum yang baru menjabat Pimpinan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan menambahkan, dengan pencapaian tersebut tentunya ini menunjukan bahwa masyarakat luas telah melek dengan investasi emas.

    Promo Cicilan Emas 

    Dalam rangka bulan suci Ramadan, PT Pegadaian Kanwil 1 Medan menawarkan berbagai promo menarik. Salah satunya promo cicilan emas secara besar-besaran. 

    “Kami hadirkan promo cicilan emas dalam jangka waktu 12 bulan dengan cicilan 26 ribu/bulan. Diatas jangka waktu 24 bulan, kami berikan cashback yang menarik,” jelasnya. 

    Maksum juga mengungkapkan, target pembiayaan emas secara nasional sebesar 10 triliun rupiah. “Tantangan target itu bukan lah hal yang sulitsulit, karena animo masyarakat dalam berinvestasi emas sangat luar biasa,” bebernya.

    Pimpinan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan berharap dukungan dari insan media untuk tetap menyampaikan informasi-imformasi yang positif terhadap promo cicilan emas di Pegadaian. 

    Mempererat Silaturahmi

    Sementara itu, Kabag Humas & Protokoler PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Febrian Mega Putra menyebutkan, Ramadan merupakan momentum untuk mempererat tali silaturahmi. 

    “Dalam momen Ramadan ini, kami mengajak insan media untuk berbuka puasa bersama sebagai bentuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terupdate terkait bisnis Pegadaian,” ucap Putra, sapaan akrabnya. 

    Menurutnya, eksistensi Pegadaian tidak terlepas dari dukungan insan media yang selama ini telah terjalin dengan baik dalam menyampaikan informasi positif kepada publik. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, pada Minggu, 16 Maret 2025. Praktik rasuah tersebut terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim lembaga antirasuah pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Empat orang tersangka berstatus sebagai penerima suap yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

    “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu, 16 Maret 2025.

    Setyo mengatakan, pada Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran (TA) 2025. Selanjutnya, agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda.

    “Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (Pokok Pikiran) seperti tahun sebelumnya,” ucap Setyo.

    Setyo menyebut, ada kesepakatan jatah pokir diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar dengan pembagian, yakni ketua dan wakil ketua mendapat Rp5 miliar dan anggota mengantongi Rp1 miliar.

    Akan tetapi, diungkapkan Setyo, nilainya turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20 persen untuk jatah Anggota DPRD, sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar.

    “Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar,” kata Setyo.

    Setyo mengungkapkan, sudah menjadi praktik umum di Pemda OKU adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemda OKU dan/atau DPRD.

    Terkait dengan proyek jatah DPRD, Nopriansyah mengondisikan fee atau jatah dari DPRD itu pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya menggunakan e-katalog, sebagai berikut:

    Rehabilitasi Rumdin Bupati senilai Rp8.397.563.094,14, dengan Penyedia CV Royal Flush. Rehabilitasi Rumdin Wakil Bupati Rp2.465.230.075,95, dengan Penyedia CV Rimbun Embun. Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kab OKU senilai Rp9.888.007.167,69 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp983.812.442,82 dengan Penyedia CV Gunten Rizky. Peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus – Desa Bandar Agung senilai Rp4.928.950.500,00 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Peningkatan jalan desa Panai Makmur – Guna Makmur senilai Rp4.923.290.484,24 dengan Penyedia CV Adhya Cipta Nawasena. Peningkatan jalan unit XVI – Kedaton Timur Rp4.928.113.967,57 dengan penyedia CV MDR Corporation. Peningkatan jalan Let. Muda M. Sidi Junet Rp4.850.009.358,12 dengan penyedia CV Berlian Hitam. Peningkatan jalan Desa Makarti tama Rp3.939.829.135,84 dengan penyedia CV MDR Corporation.

    “Bahwa Saudara N kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan komitmen fee sebesar 22 persen yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD,” ucap Setyo.

    “Saudara N kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah,” tuturnya melanjutkan.

    Tagih Duit Jelang Idulfitri

    Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pihak DPRD yang diwakili Ferlan Juliansyah dan Fahrudin selaku anggota komisi III DPRD OKU serta Umi Hartati yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKU menagih jatah fee proyek kepada Nopriansyah sesuai komitmen. Kemudian, Nopriansyah berjanji akan memberikan jatah fee sebelum lebaran melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sebelumnya sudah direncanakan.

    “Pada tanggal 11-12 Maret 2025, Sdr. MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek, kemudian pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 14.00, Sdr. MFZ mencairkan uang muka di Bank Sumselbabel,” ucap Setyo.

    Ironisnya uang muka untuk proyek tetap dicairkan, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) OKU sedang mengalami permasalahan cash flow lantaran uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penghasilan perangkat daerah.

    Pada 13 Maret 2025, M. Fauzi alias Pablo menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah, yang merupakan bagian komitmen fee proyek. Selanjutnya, uang tersebut dititipkan kepada Arman yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Pemkab OKU.

    “Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, Saudara ASS menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar ke Sdr. N di rumah Sdr. N,” kata Setyo.

    Pada 15 Maret 2025, tim penyelidik KPK mendatangi rumah Nopriansyah dan Arman, di lokasi tersebut tim menemukan serta mengamankan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan duit komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

    “Kemudian tim penyelidik secara simultan juga mengamankan Sdr. MFZ dan Sdr. ASS di rumahnya, dan Sdr. FJ, MFR, UH di kediaman masing-masing. Selain itu, Tim penyelidik juga mengamankan pihak lainnya yaitu Sdr. A dan Sdr. S,” ujar Setyo.

    KPK Sita Kendaraan

    Dalam OTT, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan merk Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, dan barang bukti elektronik. Seluruh pihak yang tertangkap tangan diperiksa di Polres Baturaja OKU dan Polda Sumsel, dan selanjutnya dibawa ke kantor KPK.

    “Setelah dilakukan proses ekspose perkara tersebut dengan Pimpinan. Disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” ucap Setyo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Jakarta –

    Tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Dalam perkara ini, anggota DPRD OKU menagih jatah proyek kepada eksekutif.

    KPK melancarkan operasi tangkap tangan di OKU pada Sabtu (15/3) lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, KPK menetapkan 6 orang tersangka, termasuk pihak swasta. Berikut tersangkanya:

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku swasta

    Perkara itu dimulai saat pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025. Ada anggota DPRD OKU yang meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah daerah.

    “Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir, seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum dan perumahan sebesar Rp 40 miliar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (16/3).

    Setyo mengatakan proyek untuk pokir ketua dan wakil ketua DPRD senilai Rp 5 miliar. Sementara, nilai untuk anggota DPRD Rp 1 miliar.

    “Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi Rp 35 miliar,” ujarnya.

    Setyo mengatakan nilai itu turun karena ada keterbatasan anggaran, namun fee dari proyek-proyek itu tetap disepakati 20% bagi anggota DPRD dan 2% bagi dinas PUPR sehingga total fee untuk anggota DPRD OKU total sebesar Rp 7 miliar.

    “Saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp 48 miliar bisa berubah menjadi dua kali lipat,” sebutnya.

    Setyo mengatakan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad selaku pihak swasta dengan commitment fee sebesar 2% untuk dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Nopriansyah kemudian mengondisikan pihak swasta untuk mengerjakan proyek tersebut.

    “Saat itu Saudara NOP yang merupakan Pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan sembilan proyek tersebut kepada saudara MFZ dan saudara ASS, dengan commitment fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD,” sebutnya.

    Anggota DPRD Tagih Fee

    KPK menggelar konferensi pers OTT di OKU. (Adrial/detikcom)

    Tiga anggota DPRD OKU yakni Ferlan, Fahrudin, dan Umi menagih jatah proyek tersebut ke Nopriansyah jelang Idul Fitri 2025. Pada 13 Maret, Fauzi menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 2,2 miliar.

    Mencium adanya hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT pada Sabtu (15/3). Keenam orang tersangka tersebut terjaring oleh KPK dan diangkut ke Jakarta.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian sodara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada sodara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh sodara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Setyo Budiyanto.

    Atas perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat dengan Pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur soal hukuman bagi penyuap dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.

    Petugas menunjukkan uang barang bukti hasil OTT di KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). (Rifkianto Nugroho)

    KPK tidak berhenti menyelidiki kasus dugaan suap ini dengan 6 tersangka. KPK akan mendalami peran dari bupati atau wakil bupati OKU dalam perkara ini.

    “Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap 6 tersangka itu nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam, terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” kata Setyo Budiyanto.

    Setyo mengatakan proses pencarian uang muka dalam kasus suap ini, ada keterlibatan dari beberapa pihak. Keterlibatan pihak lain itu yang akan didalami oleh KPK.

    “Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pencairan uang muka itu ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan. Nah ini nanti akan didalami oleh penyidik, termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan masih mendalami juga apakah ada keterlibatan anggota DPRD OKU lainnya. Termasuk soal adanya pertemuan dengan bupati OKU terkait kasus tersebut.

    “Kemudian nanti Kita lihat lagi untuk yang anggota DPR (DPRD) yang lainnya tentunya akan kita minta keterangan, termasuk juga pertemuan dengan pejabat bupati. Ini ada dua ya ada pejabat bupati karena pada saat sebelum dilantik 2024 itu dijabat,” ujar Asep.

    “Nah kemudian 2025 setelah pelantikan ada bupati definitif. Nah ini dua-duanya juga tentunya akan kita dalami perannya, sehingga terlihat karena dalam penentuan besaran pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus suap atas proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

    Para tersangka yang telah mengenakan rompi oranye dan diborgol tersebut mulai dari Anggota DPRD Kabupaten OKU, Kepala Dinas PUPR, hingga pihak swasta.

    Lebih jelasnya, keenam tersangka itu yakni Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III, M. Fahrudin selaku Ketua Komisi III, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, M. Fauzi alias Pablo selaku pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta.

    “Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret.

    Setyo menyebut, keenam tersangka kini ditahan selama 20 hari hingga 4 April 2025. Ketiga tersangka yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten OKU ditempatkan di rumah tahanan negara di gedung KPK C1

    Sedangkan Kepala Dinas PUPR dan dua pihak swasta ditahan di rumah tahanan negara cabang rumah tahanan KPK, Jalan Kuningan Persada K4, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kabupaten OKU pada Sabtu, 15 Maret. KPK turut mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar dari OTT tersebut.