Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Pendekatan humanis dinilai efektif tangkal paham radikal di sekolah

    Pendekatan humanis dinilai efektif tangkal paham radikal di sekolah

    Purwokerto (ANTARA) – Pemerhati pendidikan dari Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Jawa Tengah, Prof Fauzi menilai penerapan pendekatan humanis dalam dunia pendidikan menjadi cara efektif untuk menangkal penyebaran paham radikal di kalangan pelajar.

    “Pendekatan humanis sangat penting untuk mencegah munculnya pikiran keras di kalangan pelajar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

    Ia mengatakan, isu terkait dengan radikalisme dalam beberapa waktu terakhir relatif agak sunyi, namun tiba-tiba muncul kejadian ledakan di salah satu SMA di Jakarta.

    Karena itu, kata dia, kasus dugaan tindakan radikal oleh seorang siswa salah satu SMA di Jakarta tersebut menjadi peringatan bahwa benih-benih radikalisme belum sepenuhnya hilang dari lingkungan masyarakat.

    Menurut dia, kemunculan pemikiran radikal tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa tindak kekerasan dan perundungan (bullying) masih marak terjadi di berbagai lini, mulai dari lingkungan rumah tangga, pergaulan remaja, hingga di dalam satuan pendidikan itu sendiri

    Motif-motif kekerasan masih ada di lingkungan masyarakat. “Ini menandakan bahwa problem kekerasan masih menjadi isu sekaligus realitas yang harus disikapi serius, baik secara preventif maupun kuratif,” katanya.

    Terkait hal itu, dia mengatakan dunia pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan empati, toleransi dan saling menghargai. “Pendidikan harus menghadirkan suasana yang ramah anak, berbasis cinta dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

    Menurut dia, pendekatan humanis dan persuasif harus diutamakan dalam mendidik siswa agar tidak terbentuk karakter keras yang mudah tersulut oleh tekanan.

    Ia menilai sistem pendidikan saat ini masih cenderung menonjolkan hukuman (punishment) ketimbang penghargaan (reward). Pola seperti itu, justru membentuk tekanan psikologis yang dapat memicu lahirnya pikiran keras dan perilaku negatif.

    “Kalau yang dikedepankan sanksi, anak belajar untuk takut dan menghindar. Tapi kalau mengutamakan ‘reward’, anak justru akan terdorong berbuat baik karena ingin mencapai hal positif,” katanya.

    Ia mengatakan upaya pencegahan radikalisme juga perlu diperkuat dengan pembentukan daya tahan psikologis (resiliensi) siswa agar tidak mudah tertekan oleh tekanan sosial maupun akademik.

    Dalam hal ini, kata dia, anak-anak perlu dibekali ketangguhan mental agar siap menghadapi tekanan hidup “Pendampingan psikologis dan pendekatan humanis harus dilakukan agar mereka tidak melampiaskan tekanan dengan kekerasan,” katanya.

    Sebagai solusi, ia mendorong pergeseran paradigma. Pertama, basis pendidikan harus dikuatkan untuk menghadirkan perspektif pendidikan ramah anak, berbasis cinta, serta mengedepankan rasa saling menghargai dan nilai kemanusiaan.

    Kedua, kurikulum pendidikan perlu diperkuat untuk membangun resiliensi siswa, yakni kesiapan dan ketangguhan anak untuk menghadapi tekanan (pressure). “Mereka harus dikuatkan agar tidak mudah tertekan,” katanya.

    Ketiga, lingkungan sekolah harus menjadi “jaring pengaman” yang humanis. Misalnya, memiliki unit krisis (crisis center) atau layanan konsultasi yang inovatif.

    Dalam hal ini, peran guru Bimbingan Konseling (BK) harus lebih konstruktif dan peka. “Tata kelola sekolah harus humanis dan persuasif, tidak hanya mengedepankan sanksi tapi reward,” katanya.

    Dia juga menyoroti dampak masif teknologi informasi yang seringkali menjadi referensi siswa. Terkait dengan hal itu, dia mengingatkan pentingnya literasi digital yang berfokus pada “sadar fungsi” dan “sadar dampak”.

    “Anak-anak harus diedukasi untuk sadar fungsi, yakni menggunakan teknologi untuk apa. Sekaligus sadar dampak. Dua kesadaran ini yang masih belum dikuatkan di pendidikan kita,” katanya.

    Ia pun mengapresiasi langkah cepat Kepolisian yang berhasil mengungkap kasus dugaan radikalisme di SMA tersebut. “Itu menunjukkan profesionalisme aparat. Mudah-mudahan terduga pelaku tidak terhubung dengan jaringan radikal profesional, tetapi murni karena tekanan pribadi,” katanya.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tegas, Menteri PPA Tak Terima Gus Elham Cium Anak Perempuan: Itu Child Grooming!

    Tegas, Menteri PPA Tak Terima Gus Elham Cium Anak Perempuan: Itu Child Grooming!

    GELORA.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bereaksi keras atas video viral yang memperlihatkan pendakwah asal Kediri, Jatim, Elham Yahya Luqman atau Gus Elham berbuat tak pantas kepada anak-anak perempuan.

    Dalam video yang viral, Gus Elham terlihat mencium sejumlah anak perempuan.

    Arifah Fauzi menegaskan, apa yang dilakukan Elham sudah di luar batas kewajaran bahkan merupakan perilaku yang sangat tidak pantas.

    “Kami sependapat dengan publik tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas dari status atau posisi siapapun yang melakukannya. Termasuk mereka yang dianggap selaku pemuka agama,” ungkap Menteri PPA kepada awak media, Kamis 13 November 2025.

    Ia menyampaikan, perkara ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya membatasi diri dari interaksi berlebihan dengan anak.

    Pihaknya berharap masyarakat tidak menilai aksi itu sebagai perbuatan yang wajar.

    “Perilaku yang melibatkan sentuhan fisik tanpa persetujuan, apalagi dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, berpotensi menjadi bentuk pelecehan yang bisa berdampak psikologis serius pada korban,” tuturnya.

    Arifah juga mengatakan, kasus ini menujukan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap relasi kuasa antara orang dewasa dengan anak.

    Pada banyak konteks sosial atau keagamaan, figur otoritas sering berada pada posisi dominan dan dipercaya. Ini bisa menciptakan ketimpangan kuasa.

    Keadaan tersebut, kata dia, dapat membuat anak kesulitan untuk menolak, melawan atau melaporkannya saat menghadapi perilaku yang tak pantas.

    “Relasi kuasa itu sering dimanfaatkan melalui cara nonfisik, misalnya dengan bujuk rayu, tekanan emosional atau manipulasi psikologis alias child grooming,” kata Arifah Fauzi.

    “Pelaku umumnya berusaha menormalisasi perilaku menyimpang dengan alasan kasih sayang atau kedekatan. Dampaknya, anak bisa merasa bersalah, bingung, dan mengalami trauma jangka panjang,” ucapnya mengingatkan.

    Guna mencegah kasus yang sama, ia menekankan pentingnya edukasi tentang otoritas tubuh sejak usia dini. Anak perlu memahami tubuh mereka sepenuhnya miliknya sendiri, dan tak ada seorang pun yang berhak menyentuh atau melanggar batas pribadinya.

    Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kepada orang tua diimbau membangun komunikasi terbuka dengan anak,

    “Sementara lembaga pendidikan dan sosial wajib memastikan adanya sistem pengawasan dan perlindungan yang efektif,” tambahnya.

    Kementerian PPPA juag meminta masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor ke instutisi yang sudah mendapat mandat oleh UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

    Sebelumnya viral foto serta gerakan kampanye yang mengecam perilaku Gus Elham di media sosial. Dalam foto gerakan ini berisi kolase Gus Elham sedang mencium sejumlah anak perempuan.

    Padahal perbuatan itu dianggap sebagai tindakan pedofil dan child grooming. Elham pun telah meminta maaf dan mengaku khilaf atas peristiwa tak patut itu. ***

  • Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dan nelayan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di laut yang dijadikan objek kegiatan siesmik perusahan Kangean Energi Indonesia (KEI), Rabu 12 November 2025. Mereka meminta agar Perusahaan itu menghentikan aktivitasnya lantaran mengganggu kegiatan nelayan menangkap ikan serta akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

    Masyarakat nelayan dengan menggunakan puluhan perahu mendatangi kapal milik PT KEI yang sedang melaksanakan kegiatan siesmik merupakan aksi ke enam kalinya, demonstrasi laut besar-besaran untuk menolak rencana tambang migas di multizona Pulau Kangean barat yang merupakan laut dangkal. Daerah itu selama in memang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan sebagai mata pencaharanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

    “Dari rangkaian aksi menolak aktivitas seismik di perairan dangkal pulau kangean merupakan bentuk protes terhadap dampak sosial yang telah menimbulkan keresahan dan kekacauan yang baru-baru ini terus terjadi dan mengganggu ruang hidup masyarakat nelayan di kepulauan Kangean,” kata Ahmad Yani, Koordinator aksi Aliansi Nelayan Pulau Kangean kepada Liputan6.com.

    Yani menyatakan, masyarakat kepulauan Kangean juga tahu bahwa tambang Migas dapat merusak ekologis dari kegiatan tersebut, sehingga masyarakat yang pada umumnya nelayan tidak menghendaki adanya kegiatan tambang migas di daerahnya. Sebab jika terus dilanjutkan nantinya masyarakat yang akan dirugikan.

    “Kami minta hentikan rencana tambang Migas di laut dan didarat Kepulauan Kangean. lindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat yang telah diratifikasi dalam perubahan undang-undang nomer 32 tahun 2019,” ucapnya.

    Selain itu, Masyarakat menuntut pihak Syahbandar Kangean untuk tidak memberikan izin pada kapal-kapal yang terindikasi kapal survei seismik 3D berlabuh di perairan setempat. Bahkan ia juga meminta pihak Perusahaan agar bertanggungjawab terhadap kekisruhan sosial masyarakat Kangean agar dikembalikan dalam keadaan damai dan tenteram.

    “Kami menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi agar mengintruksikan segera hentikkan dan angkat kaki kapal-kapal survei seismik 3D yang berlabuh di perairan Kangean. Dan juga kami mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertindak, mengawasi, dan mengaudit PT KEI yang berniat memproduksi pertambangan Migas di pulau ini yang tergolong dalam pulau kecil,” kata Yani.

    Bahkan ia juga menuntut Menteri ESDM untuk segera memanggil SKK Migas dan memerintahkan segala aktivitas yang sekarang berlangsung di perairan kangean Dangkal untuk segera dihentikan.

    Aksi nelayan masih terus berlangsung sembari menunggu kesepakatan nelayan dengan nahkoda kapal, karena kapal seismik hari ini pukul 15.00 Wib akan keluar dari kepulauan Kangean. Jika tidak keluar dari pulau tersebut, nelayan yang masih berada di pesisir pantai akan kembali mendatangi kapal seismik.

    Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho, mengaku bahwa pihaknya menghormati perbedaan pendapat dengan beberapa masyarakat Kangean yang menolak survei seismik. Dan selama ini ia terus berusaha melakukan sosialisasi dan pemahaman serta pendekatan kepada mereka.

    “Kami terbuka untuk ruang dialog yang berimbang, karena kami menaati hukum dan kegiatan survei seismik (bukan eksploitasi) yang kami jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kami menjalankan kegiatan sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintah dalam mencari potensi Migas guna mendukung program ketahanan energi. Kami mematuhi keputusan pemerintah,” katanya kepada Liputan6.com.

  • Setelah Bebas dari Penjara, Guru SMAN 1 Luwu Utara Tetap Ngajar Meski Gaji Tak Dibayar Pemprov

    Setelah Bebas dari Penjara, Guru SMAN 1 Luwu Utara Tetap Ngajar Meski Gaji Tak Dibayar Pemprov

    Liputan6.com, Jakarta- Fakta baru mencuat dalam kasus pemecatan dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yakni Rasnal dan Abdul Muis. Pemprov Sulsel ternyata tak lagi membayarkan gaji Rasnal setelah dia bebas dari penjara padahal saat itu belum dipecat.

    Hal itu diungkapkan oleh Abdul Muis saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi E DPRD Sulawesi Selatan pada Rabu (12/11/2025). Muis menjelaskan Rasnal tak lagi menerima gajinya setelah dia bebas dari penjara pada 29 Agustus 2024.

    Pada 1 September 2024, Rasnal kembali aktif mengajar di SMA Negeri 3 Luwu Utara. Per 1 Oktober 2024 Rasnal tak lagi menerima gaji, namun dia tetap mengajar demi anak didiknya hingga diterbitkannya SK pemecatan oleh Gubernur Sulsel.

    “Pak Rasnal itu kasihan, 1 tahun 3 bulan (tidak terima gaji), sejak keluar dari penjara. Putusan MA itu kan satu tahun yang lalu, dia jalani hukuman masih aman gajinya. 1 bulan setelah keluar dari penjara gajinya stop,” kata Muis.

    Dari data yang diterima Liputan6.com, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan dua surat keputusan resmi sebagai dasar pelaksanaan PTDH terhadap kedua guru tersebut. Keputusan PTDH itu diambil setelah MA memvonis keduanya bersalah dan diperkuat dengan pertimbangan teknis dari BKN.

    Untuk Rasnal, pemberhentian dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 800.1.6.2/3973/BKD tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

    Sementara untuk Abdul Muis, keputusan tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 800.1.6.4/4771/BKD tanggal 14 Oktober 2025, yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023 tanggal 26 September 2023.

    “Kalau saya masih aman (selama ditetapkan tersangka dan dipenjara masih terima gaji). Tapi saya tidak tahu bulan depan setelah terbit SK pemecatan. Kalau sebelumnya ini masih aman saya punya gaji,” ucapnya.

    Terpisah Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertanggung jawab dan menuntaskan tunggakan gaji yang menjadi hak Rasnal.

    “DPRD Provinsi (Sulsel) mengeluarkan rekomendasi untuk merehabilitasi nama baik kedua guru ini dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Termasuk hak keuangan. Kemudian haknya untuk mengajar sampai dia pensiun. Tapi kan sebelum itu, kami meminta hak-hak mereka sebagai guru tetap dibayarkan, gajinya,” tegasnya.

  • 6 RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir Regional

    6 RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir Regional

    RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir
    Tim Redaksi

    MAKASSAR, KOMPAS.com 
    – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus pemecatan Abdul Muis dan Rasnal, dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) digelar di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kota Makassar, Rabu (12/11/2025).
    Namun, pejabat dari Dinas Pendidikan tak terlihat menghadiri forum tersebut.
    Rapat terbuka itu dimulai pada pukul 11:30 Wita, tanpa kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najmuddin.
    Padahal,
    RDP
    tersebut dijadwalkan membahas duduk persoalan dua guru SMA di
    Luwu Utara
    yang mengalami pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA), buntut dari pungutan Rp 20 ribu dari siswa yang diniatkan untuk membantu honor para
    guru honorer
    .
    Pantauan di ruang rapat, sejumlah anggota DPRD Komisi E hadir dalam forum itu.
    Terlihat ada Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo dan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.
    Sementara itu, pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel hanya di wakili oleh Kepala Badan (Kaban) BKD Sulsel, Erwin Sodding.
    Rasnal dan
    Abdul Muis
    juga terlihat hadir dan duduk pada barisan paling depan.
    Keduanya didampingi oleh Ketua
    PGRI
    Sulsel, Hasnawi Haris dan Ketua PGRI Lutra, Ismaruddin.
    Diketahui, kasus ini terungkap setelah PGRI Luwu Utara menggelar aksi solidaritas di halaman kantor DPRD Luwu Utara, Selasa (4/11/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap dua guru tersebut.
    “Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Kami meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kebijakan sekolah,”ujar Ketua PGRI Luwu Utara Ismaruddin.
    Selain itu, PGRI Luwu Utara juga mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto bagi Rasnal dan Abdul Muis melalui surat resmi bernomor 099/Permhn/PK-LU/2025-2030/2025 yang dikirim 4 November 2025.
    Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Gubernur Sulsel, Bupati Luwu Utara, Ketua DPRD Luwu Utara, serta Pengurus Besar PGRI di Jakarta.
    ”Kami berharap langkah ini membuka ruang dialog dan pertimbangan kemanusiaan. Mereka telah puluhan tahun mengabdi dan layak mendapat kesempatan memperbaiki diri,” kata Ismaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bersiap memulai pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 pada akhir November 2025.

    ​Ketua Dewan Pengupahan Jatim unsur Pekerja, Ahmad Fauzi, mengatakan penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025, sementara UMK akan ditetapkan pada 15 Desember 2025.

    ​”Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota memberikan rekomendasi kepada gubernur,” kata Fauzi yang juga Ketua SPSI Jatim ini, Rabu (12/11/2025).

    ​Unsur buruh berencana mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup pekerja yang meningkat, kenaikan harga BBM serta penyesuaian terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    ​Fauzi menekankan bahwa perhitungan upah harus bergeser dari basis buruh lajang. “UMK seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” tegas Fauzi.

    ​Fauzi mengakui usulan ini akan memicu perdebatan dengan pihak pengusaha (Apindo) yang menginginkan kenaikan yang lebih moderat, mengingat kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

    ​Saat ini, Dewan Pengupahan masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai dasar penghitungan resmi UMP dan UMK 2026.

    ​”Kami berharap pemerintah pusat bersikap adil, dengan kenaikan yang layak namun tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Alissa Wahid Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025

    Alissa Wahid Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, menerima penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menggerakkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

    Tidak dipungkiri, Alissa sejak lama terlibat dalam berbagai inisiatif SDG’s melalui Jaringan GUSDURian Indonesia. Dia turut berperan dalam advokasi isu-isu sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif, serta berkontribusi dalam kampanye global Aksi 2015 yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan.

    Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam implementasi SDG’s tidak bisa diabaikan.

    “Sejak 2012, saya bersama jaringan Gusdurian sudah terlibat dalam porsi masyarakat sipil pada persiapan SDGs. Waktu itu ada kampanye global Action 2015 dan dari situ saya melihat langsung bahwa dalam semua goals SDGs, bahkan lima pilar SDGs itu, perempuan sebagai aktor itu sangat konkret,” tutur Alissa yang hadir menerima penghargaan sekaligus menjadi panelis dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan dan Kemandirian’.

    Bagi Alissa, SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi gerakan kemanusiaan yang menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.

    Ajang Women in SDGs Action Award dibuat Bisnis Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

    Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta pada Selasa (11/11/2025), kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Bisnis Indonesia untuk mengangkat berkontribusi perempuan dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang sangat positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

    Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengatakan bahwa perempuan merupakan agen perubahan di berbagai sektor, yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bisnis, ekonomi, maupun lingkungan.

    Mereka menghadirkan inovasi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menjadi pemimpin masa depan.

    Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dan pencapaian SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan masih terjadi di berbagai sektor. Banyak perempuan belum memperoleh akses dan kesempatan yang setara, akibat hambatan-hambatan struktural yang perlu diatasi bersama.

    “Karena itu, acara hari ini menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang menjadi inspirasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Arifah dalam sambutannya.

    Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan rangkaian HUT ke-40 Bisnis Indonesia, yakni program Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, dan sebagai puncak acara pada Desember nanti akan digelar BIG Conference, sebagai forum economic outlook 2026 yang juga memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh ekonomi dan bisnis di Tanah Air.

  • Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi berjanji mendorong perlindungan bagi anak dan perempuan di Indonesia serta meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor.

    Menurutnya, sampai saat ini perempuan masih dihadapkan banyak tantangan di struktural masyarakat.

    “Sampai saat ini masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses dan kesempatan yang setara di banyak bidang, dikarenakan adanya hambatan struktural yang masih perlu kita atasi bersama-sama,” kata Arifah dalam acara Women in SDGs Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-40, dengan tema perempuan penggerak Sustainable Development Goals atau SDGs, Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, perempuan memiliki peran penting di ruang lingkup domestik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya, baik perempuan yang tinggal di desa maupun di kota.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan khususnya dalam mencegah dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

    “Salah satunya melalui sistem integrasi informasi gender atau yang biasa disebut dengan SIGA dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak perempuan tertinggal karena kekerasan dan diskriminasi,” tambahnya.

    Menurutnya, melalui Sustainable Development Goals (SDG’s) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group menjadi momentum bagi kiprah perempuan untuk berkontribusi besar terhadap Indonesia.

    Terlebih SDG’s dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademis, media, dan masyarakat.

    “Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai sektor ini dapat memperkuat kerja-kerja kita untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia emas 2045,” tutupnya.

    Pada momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

  • Kecelakaan Maut Bondowoso, Ibu Hamil dan Anak Kecil Meninggal

    Kecelakaan Maut Bondowoso, Ibu Hamil dan Anak Kecil Meninggal

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Situbondo–Bondowoso, tepatnya di depan Balai Desa Prajekan Lor, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) pagi.

    Tiga orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Termasuk seorang ibu hamil delapan bulan dan seorang anak berusia lima tahun.

    Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB, melibatkan mobil pikap Daihatsu Grand Max bernomor polisi P 3997 EI dan sepeda motor Honda Vario.

    Pengemudi Grand Max diketahui bernama Fauzi (41), warga Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo. Sementara korban meninggal dunia adalah Mudarus (50), pengendara motor; Novita Dian (28), penumpang yang tengah hamil delapan bulan; serta Kiana (5), anak kecil yang turut menumpang motor tersebut.

    Lakalantas maut di Prajekan Lor Bondowoso menewaskan 3 orang, Minggu (9/11/2025). (Polres Bondowoso)

    Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat sepeda motor korban melaju dari arah selatan menuju utara dengan tiga orang di atasnya. Dari arah berlawanan, mobil Grand Max yang dikemudikan Fauzi melaju dari arah utara menuju selatan.

    Sesampainya di tikungan depan Balai Desa Prajekan Lor, mobil Grand Max tiba-tiba berpindah jalur dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Berdasarkan pengakuan sopir, ia mengantuk hingga kehilangan kendali atas kendaraannya.

    “Akibat kecelakaan itu, tiga orang meninggal dunia di tempat kejadian. Pengemudi mobil saat ini sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Bondowoso,” ujar Iptu Bobby, Senin (10/11/2025).

    Petugas kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga memasang garis pembatas untuk mengamankan arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat kecelakaan maut tersebut.

    Unit Laka Lantas Polres Bondowoso kini tengah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Kendaraan yang terlibat juga telah diamankan sebagai barang bukti.

    Bobby menegaskan, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak memaksakan diri berkendara saat mengantuk.

    “Jangan memaksakan diri mengemudi ketika lelah atau mengantuk, karena risikonya bisa sangat fatal,” tandasnya.

    Ketiga korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara sopir mobil, Fauzi, kini ditahan di Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (awi/but)

  • Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama

    Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama

    Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan anak-anak menjadi prioritas utama pemerintah.
    Hal ini sekaligus merespons
    insiden ledakan
    di masjid SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025), yang mengakibatkan puluhan siswa menjadi korban.
    “Ini adalah peristiwa yang mengejutkan kita semua.
    Keselamatan anak
    harus menjadi perhatian utama semua pihak. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang aman bagi tumbuh kembang anak,” ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
    Arifah sangat menyayangkan peristiwa yang membahayakan nyawa itu bisa terjadi di sekolah.
    “Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden tersebut dan korbannya adalah anak-anak di lingkungan sekolah yang seharusnya mereka merasa aman,” ujarnya.
    Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
    Tim layanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bersama jejaring psikolog dan tenaga pendamping telah dikerahkan untuk memberikan dukungan psikososial kepada para siswa yang mengalami trauma.
    Selain itu, Kementerian PPPA memastikan agar kebutuhan medis dan informasi bagi keluarga korban dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.
    “Pentingnya kerja lintas sektor agar setiap langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional anak-anak yang terdampak,” imbuh dia.
    Selain penanganan medis, kata Arifah,
    pemulihan psikologis
    anak-anak yang mengalami syok menjadi perhatian utama.
    Menurutnya, anak-anak yang menjadi saksi maupun korban memiliki risiko tinggi mengalami kecemasan dan ketakutan berkepanjangan.
    Oleh karenanya, Kementerian PPPA mendorong sekolah dan keluarga untuk membuka ruang komunikasi yang hangat dan responsif, sehingga anak dapat merasa aman dan didengar.
    “Dalam proses pemulihan, peran perempuan menjadi sangat penting. Perempuan sebagai ibu, guru, maupun psikolog memegang peranan sentral dalam mendampingi anak melewati masa trauma,” tutur Menteri PPPA.
    Selain itu, Arifah mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pengingat kuat bahwa keamanan sekolah dan perlindungan anak merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
    Ia pun menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat implementasi Sekolah Ramah Anak, sistem anti-perundungan, serta deteksi dini terhadap tekanan psikologis dan perilaku berisiko pada pelajar.
    “Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan anak. Karena itu, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat kewaspadaan dan memastikan sistem perlindungan anak berjalan tanpa celah,” ujar dia.
    Menteri Arifah juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dunia nyata maupun digital.
    Laporan dapat dibuat melalui kanal Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) di nomor 129 atau WhatsApp di nomor 08111 129 129.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.