Tag: Fauzi

  • Sosok Abdul Kohar, Pukuli Nenek Asyah di Cianjur karena Dituduh Penculik, Pelaku Ngumpet di Kuburan – Halaman all

    Sosok Abdul Kohar, Pukuli Nenek Asyah di Cianjur karena Dituduh Penculik, Pelaku Ngumpet di Kuburan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Abdul Kohar yang pukuli nenek Asyah (76) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Kasus pemukulan terhadap nenek Asyah viral di media sosial sejak Selasa (6/5/2025).

    Nenek Asyah dipukuli oleh Abdul Kohar karena dituduh telah menculik anaknya.

    Tidak lama setelah kejadian, Abdul Kohar dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Cianjur.

    Dikutip dari Instagram @polres.cianjur, Abdul Kohar diketahui lahir pada 7 Oktober 1988 atau kini berumur 36 tahun.

    Ia sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.

    Abdul Kohar sendiri tinggal di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.

    Abdul Kohar berhasil ditangkap polisi kurang dari 24 jam usai kejadian.

    Detik-detik penangkapannya sempat viral lewat media sosial.

    Tim polisi yang mengendus keberadaan pelaku pemukulan di sebuah area pemakaman Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

    Dalam video, Abdul Kohar yang bertemu anggota polisi menjulurkan tangannya untuk bersalaman.

    Pelaku kemudian digiring ke kantor polisi.

    Dalam perjalanan, Abdul Kohar masih terlihat bisa tersenyum.

    Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto membeberkan, pelaku bersembunyi di saung area pemakaman tersebut.

    Lokasinya di dekat rumah mertuanya.

    “Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi,” katanya, dikutip dari TribunJabar.id.

    AKP Tono melanjutkan, kronologi kejadian yang menimpa nenek Aisyah.

    Semua bermula saat korban hendak pulang ke rumah anaknya. 

    Setelah turun dari angkutan umum, korban meminta bantuan kepada seorang anak kecil untuk menunjukkan jalan ke rumah anaknya di Kampung Padalengsar, Desa Bunikasih.

    Namun, di tengah perjalanan, anak tersebut meminta izin untuk tidak melanjutkan dan langsung pergi. 

    Tiba-tiba, muncul seseorang yang tidak dikenal yang meneriaki korban sebagai penculik anak. 

    Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mendekati korban, lalu membawanya dan melakukan penganiayaan berupa pemukulan dan tamparan.

    Pelaku Abdul Kohar merupakan provokator dalam kasus ini.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak tiga kali hingga lebam serta memar,” jelasnya.

    Selain Abdul Kohar, ada pelaku penganiaya lain yang masih buron hingga sekarang.

    AKP Tono berjanji pihak kepolisian segera menangkapnya.

    “Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan akan kami tindak tegas,” ucapnya, dikutip dari Instagram @polres.cianjur.

    Informasi terbaru, pelaku bernama Ahmad (50) juga berhasil diamankan.

    Ahmad di hadapan polisi menceritakan awal mula dirinya memukuli nenek Asyah.

    Ia yang baru saja pulang ke rumah mendengar kabar anaknya jadi korban penculikan.

    Setelah ditelusuri, tuduhan sebagai pelakunya mengarah ke korban.

    “Saat saya menuju pulang, saya mendengar informasi jika anak saya akan diculik.”

    “Setelah menanyakan siapa pelakunya, beberapa orang menyebut nama korban,” katanya, dikutip dari TribunJabar.com.

    “Saya hampiri korban, dan langsung memukulinya, karena emosi, karena dapat kabar mau menculik anak saya,” tambahnya.

    Kini, akibat perbuatannya, Abdul Kohar dan Ahmad dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Niat Minta Tolong, Nenek Asyah Malah Diteriaki Penculik oleh Anak Kecil, Ayah Anak Langsung Pukuli

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunJabar.id/Fauzi Noviandi)

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • Warga Cianjur Aniaya Nenek Berusia 76 Tahun: Emosi Dengar Anaknya Diculik, Terancam 7 Tahun Penjara – Halaman all

    Warga Cianjur Aniaya Nenek Berusia 76 Tahun: Emosi Dengar Anaknya Diculik, Terancam 7 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR –  Ahmad (50) terancam tujuh tahun penjara karena menganiaya seorang nenek sepuh, Asyah (76) di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Ahmad melayangkan pukulan kepada nenek Aisyah karena gelap mata mendengar anaknya diculik nenek renta tersebut.

    “Saat saya menuju pulang, saya mendengar informasi jika anak saya akan diculik. Setelah menanyakan siapa pelakunya, beberapa orang menyebut nama korban,” kata Ahmad sambil tertunduk pada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Saat itu lanjut Ahmad, dirinya melihat korban dikerumuni warga, dan langsung memukul wajah nenek Asyah di bagian wajah serta dada.

    “Saya hampiri korban, dan langsung memukulinya, karena emosi, karena dapat kabar mau menculik anak saya,” kata dia.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, jajaranya saat ini masih memburu seorang pelaku yaitu Abdul Kohar (37) yang terlibat dalam penganiayan seorang nenek.

    “Saat ini pelaku Abdul Kohar masih kita kejar, karena usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku tersebut langsung ditetapkan sebagai DPO,” katanya.

    Tono menambahkan, Ahmad pelaku yang berhasil diamankan petugas dikenakan pasal 170 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

    Kronologis penganiayaan

    Berdasarkan rekaman video yang beredar di sejumlah media sosial, lansia itu tengah dikerumuni sejumlah warga, usai diduga berusaha menculik anak kecil. Selasa (6/5/2025).

    Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tesebut.

    Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainya.

    Diketahui, lansia tersebut ialah Asyah (76) asal Desa Bunijaya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.

    Asyah mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga usai mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu (4/5/2025).

    Asyah menjadi korban pengeroyokan bermula ketika hendak pulang, dan meminta bantuan seorang anak karena dia sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak.

    Namun saat itu anak kecil itu malah lari meninggalkan Asyah.

    Saat itu Asyah yang sudah kelelahan itu, malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik anak kecil.

    Akhirnya sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Asyah, hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan.

    Nur Azizah (30) cucu korban mengungkapkan, keluarga mengetahui kejadian tersebut berawal adanya kabar, Asyah dibawa ke kantor desa, karena dituduh sebagai penculik.

    “Tak hanya dituduh sebagai penculik, bahkan dipukuli sejumlah warga, akhirnya kami pun langsung pergi ke kantor desa untuk menjemput nenek di kantor desa, dan menjelaskan semuanya,” katanya.

    Bukan penculik

    Nur Azizah (30), cucu korban mengungkapkan, keluarga mengetahui kejadian tersebut berawal adanya kabar Asyah dibawa ke kantor desa karena dituduh sebagai penculik.

    “Tak hanya dituduh sebagai penculik, bahkan dipukuli sejumlah warga, akhirnya kami pun langsung pergi ke kantor desa untuk menjemput nenek di kantor desa, dan menjelaskan semuanya,” katanya pada wartawan.

    Azizah mengungkapkan, neneknya tersebut bukan seorang penculik. Namun neneknya hendak pulang, tapi saat dalam perjalanan malah dituduh sebagai penculik.

    “Dari lokasi kejadian ke rumah, itu cuman beda kampung saja, dan bisa ditempuh sekitar 5 menit perjalan dengan menggunakan motor, tapi nenek saya pulang berjalan kaki. Keluarga pun langsung menjelaskan saat menjemput neneknya di kantor desa,” katanya.

    Bahkan, lanjut dia, usai menjemput sang nenek di kantor desa, sejumlah warga di sepanjang perjalanan malah meneriaki dengan kata penculik.

    “Harusnya saat kejadian ditanya dulu, tapi informasinya malah langsung dipukuli,” katanya.

    Sementara itu Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari dari keluarga korban dan mencari pelaku.

    “Anggota sudah sempat mendatangi rumah terduga pelaku. Tapi rumahnya kosong, diduga terduga ini kabur. Secepatnya kami cari keberadaannya dan mengamankannya,” katanya.

     

    Warga Cianjur Terancam 7 Tahun Penjara Karena Aniaya Nenek Berusia 76 Tahun, Pelaku Emosi Dengar Anaknya Diculik 

     

    Penulis: Fauzi Noviandi

    dan

    Viral Nenek di Cianjur Dituduh Penculik hingga Dikeroyok Warga, Berawal Minta Tolong Berjalan

  • Dua Srikandi PLN Raih Women’s Inspiration Awards 2025

    Dua Srikandi PLN Raih Women’s Inspiration Awards 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen PT PLN (Persero) dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, setara, dan mendukung kepemimpinan perempuan kembali mendapat pengakuan.

    Dua tokoh perempuan PLN Group meraih penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (29/4), sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kiprah mereka dalam sektor energi nasional.

    Adapun dua Srikandi PLN yang meraih penghargaan tersebut adalah: General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung, Dini Sulistyawati untuk kategori Women in Business Leadership dengan sub-kategori Excellent Leadership and Gender Harmony dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Indonesia Power, Endang Astharanti untuk kategori Women in Business Leadership sub-kategori Women Empowerment.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa para perempuan yang menerima penghargaan ini tak sekadar meraih pencapaian pribadi, namun telah menjadi cahaya harapan dan sumber kekuatan bagi lingkungan sekitarnya.

    “Kisah Saudari hari ini akan menjadi pelita bagi generasi penerus, mengingatkan kita semua bahwa tak ada batas bagi perempuan yang bermimpi besar dan berjuang dengan sepenuh hati,” ujar Arifatul.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, turut memberikan apresiasi atas capaian membanggakan dua Srikandi PLN tersebut. Ia menekankan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan perusahaan dalam membuka ruang yang aman, inklusif, dan suportif bagi kepemimpinan perempuan.

    “Penghargaan ini merupakan buah manis dari perjalanan PLN membangun budaya kerja yang mengedepankan kesetaraan gender. Keberhasilan para srikandi dalam meraih apresiasi ini adalah simbol bahwa perempuan mampu tampil sebagai pemimpin yang tangguh, inovatif, dan inspiratif,” kata Darmawan.

    Sebagai pemimpin di wilayah kepulauan, Dini Sulistyawati yang dianugerahi penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025 dikenal sebagai figur yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam mendorong kemajuan sektor kelistrikan di Bangka Belitung.

    Di tengah perannya sebagai Ibu Rumah Tangga, Dini sukses mengantarkan sejumlah pencapaian strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan organisasi.

    “Saya persembahkan apresiasi ini untuk seluruh Srikandi PLN yang telah bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan bangsa dan negara. Teruslah berkarya, teruslah berkontribusi, dan jangan pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi PLN. Karena saya percaya, tidak ada proses yang mengkhianati hasil,” ungkap Dini.

    Sama halnya dengan Dini, Endang Astharanti sebagai salah satu Direksi di Subholding PLN mempunyai komitmen yang tinggi untuk turut serta menjaga keberlangsungan operasional pembangkit listrik, tak heran jika kinerja Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko di bawah kepemimpinannya mencatatkan prestasi gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Wanita berlatar belakang Master of Business Administration di Nanyang Technology University ini juga didaulat sebagai ketua Srikandi PLN Indonesia Power.

    Endang menegaskan bahwa PLN Group telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip kesetaraan gender. Menurutnya, sektor energi yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki justru menjadi ruang yang terbuka dan mendukung bagi perempuan untuk berkembang.

    “PLN membuktikan bahwa gender bukan penghalang untuk berkontribusi dan berkembang. Di sini, siapa pun yang memiliki kompetensi dan semangat berkarya, akan mendapatkan kesempatan yang sama. Budaya kerja yang mendukung dan adil adalah kunci tumbuhnya talenta-talenta unggul, baik laki-laki maupun perempuan,” ujar Endang.

    Penghargaan ini tidak hanya mengukuhkan peran perempuan dalam industri ketenagalistrikan, tetapi juga menjadi penyemangat bagi seluruh insan PLN untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sambil menjaga nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan profesionalisme dalam setiap langkahnya.

  • Gempa Masih Terus Terjadi di Gunung Gede, Pendaki Diimbau Tidak Dekati Kawah Wadon – Halaman all

    Gempa Masih Terus Terjadi di Gunung Gede, Pendaki Diimbau Tidak Dekati Kawah Wadon – Halaman all

    Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

    TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR – Gunung Gede di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami aktivitas kegempaan dan asap putih keluar dari kawah setinggi 50 meter dari puncak enam kali.

    Berdasarkan data yang diperoleh dari https://magma.esdm.go.id pada periode pengamatan Sabtu (3/5/2025), Gunung api Gede terlihat jelas dan tetutup kabut 0-III.

    Hasil pengamatan Pos Gunung Api Gede di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Gunung Gede tercatat mengalami enam kali aktivitas kegempaan pada Minggu (4/5/2025).

    Sejumlah aktivitas kegempaan tersebut diantaranya, sekali gempa tornillo dengan amplitudo 2 mm, dan lama gempa 15 detik, sekali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3 mm, S-P 1 detik dan lama gempa 5 detik.

    Dua kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 9-48 mm, S-P 2-9 detik dan lama gempa 26-150 detik, serta dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 mm, S-P tidak teramati dan lama gempa 81-173 detik.

    Meski telah terjadi aktivitas kegempaan, hasil pengamatan pada periode itu, tingkat aktivitas Gunung Gede berada di level I atau normal.

    Namun, masyarakat dan pengunjung agar tidak mendekati serta tidak bermalam di Kawah Gunung Gede dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon.

     

  • Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Sumenep (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi warga Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Warga di Pulau ini segera bisa menikmati nyala listrik selama 12 jam.

    “Insya Allah paling lambat tanggal 15 Mei 2025, listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Jumat (02/05/2025).

    Ia mengungkapkan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan. Dengan demikian, di Pulau Giliraja, nyala listrik bisa dinikmati hingga pagi hari.

    “Biasanya listrik di Giliraja hanya menyala 7 jam sehari. Jadi tengah malan itu lampu-lampu sudah padam. Karena memang jatahnya cuma 7 jam. Nah kalau nanti sudah 12 jam, maka lampu-lampu tetap bisa menyala sampai pagi,” paparnya.

    Menurut Bupati, hal itu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan. Mengingat listrik merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Sementara Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi mengamini pernyataan tersebut. Apabila tidak ada kendala serius, seharusnya listrik di Giliraja sudah bisa menyala 12 jam sejak 7 Mei 2025. Namun setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, ternyata ada generator yang rusak

    “Sekarang sedang diperbaiki. Semoga segera selesai. Perkiraan kami, paling lambat listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam pada 15 Mei 2025,” ungkapnya.

    Selain memperbaiki unit lama, PLN juga menambah satu unit mesin PLTD guna meningkatkan kapasitas meningkat. Dengan demikian, saat ini ada enam unit mesin PLTD.

    Tantangan terbesar saat ini adalah proses distribusi mesin melalui pelabuhan sisi barat Giliraja. Akses jalan menuju lokasi masih sangat terbatas.

    “Karena itu, kami berharap masyarakat bisa mendukung kelancaran distribusi alat. Kami memerlukan dukungan warga untuk membuka akses jalan dari pelabuhan ke lokasi mesin,” paparnya. (tem/ian)

  • Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan massa buruh se-Jatim melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) pada Kamis (1/5/2025) sore.

    Massa buruh puas usai ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Massa buruh mulai membubarkan diri pada pukul 17.30 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian mulai membersihkan kawat berduri di lokasi dan menggelar apel untuk pembubaran.

    Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi menyebut para buruh berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang berkenan memperjuangkan aspirasi para buruh.

    Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menambahkan, Gubernur Khofifah telah menandatangani tuntutan para buruh di May Day 2025 ini.

    “Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah,” kata Jazuli.

    “Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh (gubernurnya buruh),” teriak buruh.

    Jazuli membeberkan sejumlah tuntutan dari para buruh yang telah ditandatangani oleh Khofifah. Di antaranya pembentukan klaster tenaga kerja.

    “Ada tuntutan terkait kebijakan pusat, yakni membuat UU Ketenagakerjaan Baru dengan mengeluarkan klaster tenaga kerja. Bu Gubernur berjanji memperjuangkan buruh perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga agar bisa dibebaskan dari pajak penghasilan. Ibu Gubernur juga paham dan prihatin kondisi buruh, beliau akan memperjuangkan perumahan rakyat untuk bisa diakses para buruh. Nanti dikaji berapa iuran dibayar buruh, mudah dijangkau dan layak untuk buruh,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, Bu Gubernur juga menyanggupi agar bus Trans Jatim bisa beroperasi di wilayah industri dan merata di 38 kabupaten/kota Jatim. Dan, sejak tahun 2019 bu Khofifah satu-satunya gubernur di Imdonesia yang memiliki perhatian khusus ke anak buruh. Yakni, memberi kuota 5 persen ke anak buruh untuk masuk langsung ke SMA/SMK negeri. Beliau akan mengkaji dan tambahan kuota, serta Bu Khofifah mau menerima usulan para buruh agar Gus Dur kita usulkan jadi pahlawan nasional,” tambah Jazuli.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima dan menandatangani 17 tuntutan para buruh yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim. Khofifah memastikan akan berjuang bersama buruh.

    “Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami imgin bahwa saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara,” kata Khofifah.

    Khofifah memastikan pelatihan dan sertifikasi itu sudah tersedia anggarannya di Pemprov Jatim. Khofifah akan mengawal program tersebut.

    “Insya Allah anggarannya ada, programnya ada sehingga melalui komandan Gasper Pak Fauzi, Pak Jazuli dan teman-teman semua kita berharap peningkatan keterampilan bisa mengakses pekerjaan lebih tinggi dan membawa kesejahteraan,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada anak buruh yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

    “Begitu pula soal berapa persen putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri, saya ingin sampaikan bahwa di SMA/SMK swasta kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapat beasiswa di sejumlah SMA/SMK swasta. Nanti jumlah totalnya semua ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta,” bebernya.

    “Kebijakan ini sekaligus kita memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang punya putra putri tingkat SMP/MTS yang mau selesai, selain di SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” tambahnya. (tok/kun)

  • KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 2 anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansyah dan Fauzi Amro kembali absen dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Penyidik kembali memanggil Charles dan Fauzi, Rabu (1/5/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Panggilan itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya kedua politisi itu juga absen pada panggilan pertama yakni 13 Maret 2025. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut keduanya absen karena adanya kunjungan kerja dan telah memberikan konfirmasi secara resmi ke tim penyidik. 

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada Penyidik. Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Kamis (1/5/2025). 

    Tessa menyebut keduanya meminta penjadwalan ulang pemanggilan. Pada keterangan terpisah, dia menyebut tim penyidik belum bisa menjemput paksa kedua saksi itu meski sudah dua kali absen dari pemanggilan. Hal itu karena keduanya memberikan konfirmasi ketidakhadiran secara resmi.

    Upaya paksa bisa dilakukan, terang Tessa, apabila saksi tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tanpa alasan yang jelas. 

    Mengenai alasan pemanggilan Charles dan Fauzi, Tessa masih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyebut keduanya dipanggil bisa untuk dimintai konfirmasi atas barang bukti yang diperoleh, maupun dari keterangan saksi lain. 

    Pemeriksaan Sebelumnya

    Untuk diketahui, sejauh ini KPK telah beberapa kali memeriksa dua orang anggota DPR yaitu Satori dari Fraksi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Rumah keduanya juga telah digeledah. 

    Di sisi lain, pihak yayasan penerima CSR BI dari daerah pemilihan (dapil) Satori maupun tenaga ahli DPR yang bekerja untuknya dan Heri Gunawan juga telah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. 

    “Jadi tidak mungkin saksi dipanggil tidak ada dasarnya, tidak ada keterangan saksi hanya karena desakan dari pihak-pihak tertentu lalu dilakukan pemanggilan untuk KPK dalam hal ini penyidik tidak akan melakukan hal seperti itu,” jelas Tessa. 

    Adapun KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus CSR BI sejak akhir 2024 lalu. Penyidikan yang dilakukan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka, bahkan sampai dengan saat ini. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan segera menetapkan tersangka di kasus tersebut. Namun, dia enggan memerinci kapan waktunya. Dia membantah adanya kendala dalam penanganan kasus tersebut sehingga pihak tersangka belum ditetapkan. 

    “Ya nanti ada waktunya. Ada saatnya nanti segera ditetapkan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga bahwa Satori dan Heri Gunawan merupakan di antara politisi DPR penerima dana manfaat CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR periode 2019-2024. AKD DPR itu merupakan mitra kerja BI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Dana PSBI itu diterima melalui yayasan milik Satori dan Heri dari dapil masing-masing, setelah sebelumnya diajukan dan diseleksi oleh BI untuk kelayakannya. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan, pihaknnya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.  

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.  

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.  

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Menantu Bakar Rumah Mertua karena Cinta yang Terhalang. Dia juga yang Akhirnya Selamatkan Penghuni

    Menantu Bakar Rumah Mertua karena Cinta yang Terhalang. Dia juga yang Akhirnya Selamatkan Penghuni

    TRIBUNJATENG.COM, BARRU – Ironi di balik kasus menantu bakar rumah mertuanya di Barru, Sulawesi Selatan.

    Saat cinta membuat pikiran pria tersebut buntu. Namun ia tetap tidak tega jika ada korban dalam peristiwa pembakaran.

    Ya, sang menantu melakukan aksi nekatnya bukan karena ingin melukai, tapi karena merasa dikhianati oleh orang yang dulu ia panggil keluarga.

    AS (40), tukang batu yang dikenal pendiam di desanya, berubah menjadi sosok yang nekat setelah sang istri disebut-sebut “disembunyikan” oleh keluarganya sendiri.

    Emosi memuncak, nalar terhenti dan rumah itu pun dilalap api pertalite yang ia sulut sendiri.

    Namun di balik kobaran, justru ada ironi, AS juga yang menyelamatkan sang mertua dari dalam rumah.

    AS (40) adalah seorang tukang batu dari Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, yang tega menyulut api di rumah mertuanya sendiri pada Jumat, 25 April 2025. 

    “Pelaku membakar rumah mertua karena merasa mertuanya menyembunyikan istrinya dan menghalangi hubungan mereka,” ungkap Kanit Reskrim Polres Barru, Ipda Muhammad Fauzi seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

    AS merasa terdesak, setelah sang istri diduga “dijauhkan” oleh keluarganya sendiri.

    Merasa tak punya jalan lain, ia memilih jalan yang menghancurkan segalanya.

    Ironisnya, di tengah kobaran api, ia justru sempat menyelamatkan sang mertua dari dalam rumah.

    Namun sayang, penyelamatan itu tak mampu menyelamatkan segalanya.

    Rumah dan seluruh isinya hangus dilalap api. Kerugian pun ditaksir mencapai Rp120 juta.

    “Pelaku menggunakan pertalite untuk membakar rumah dan kita amankan hanya beberapa jam setelah kejadian,” tambah Ipda Fauzi.

    Kini, AS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia dikenakan Pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (Tribuntimur.com)

  • Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Keduanya sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, Rabu (30/4/2025), terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada penyidik,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Tessa menjelaskan, baik Fauzi maupun Charles memberikan alasan yang sama atas ketidakhadiran mereka: sedang menjalani kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” jelasnya.

    Keduanya telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

    Namun, belum ditentukan kapan mereka akan dipanggil kembali oleh penyidik.

    Sudah Dua Kali Mangkir

    Ini merupakan kali kedua Fauzi Amro dan Charles Meikyansah tidak memenuhi panggilan KPK.

    Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 13 Maret 2025.

    Hingga kini, keterlibatan Fauzi dan Charles dalam perkara dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia masih belum diungkap secara detail.

    KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus ini sejak 16 Desember 2024.

    Dugaan penyelewengan CSR BI ini melibatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada hari yang sama, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kemudian pada 19 Desember 2024, KPK juga menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta catatan-catatan yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah dua anggota DPR, yakni Satori di Cirebon dan Heri Gunawan di Tangerang Selatan.

    Dari kediaman Satori, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.

    Sementara dari rumah Heri Gunawan, disita barang bukti elektronik, dokumen, dan surat-surat lain yang juga diduga kuat berkaitan dengan perkara.

    KPK hingga kini belum menetapkan tersangka, karena penyidikan masih berjalan dengan menggunakan sprindik umum.