Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Manulife Syariah Tunjuk Ma’ruf Amin jadi Ketua Dewan Pengawas Syariah – Page 3

    Manulife Syariah Tunjuk Ma’ruf Amin jadi Ketua Dewan Pengawas Syariah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan asuransi syariah, Manulife Syariah Indonesia pada Selasa (27/5/2025) resmi memperkenalkan Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

    Ma’ruf Amin ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut pada pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024.

    Ma’ruf Amin bercerita, ia telah bergiat di bidang ekonomi syariah sejak sebelum menjabat Wapres ke-13. Salah satunya, yaitu menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional selama 19 tahun hingga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode 2015-2019.

    “Alhamdulillah saya diterima di Manulife. Ini suatu kehormatan buat saya karena saya bisa kembali (ke ekonomi syariah),” ujar Ma’ruf dalam media briefing Manulife Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

    Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia, Fauzi Arfan menuturkan, kehadiran Ma’ruf Amin untuk menjalankan komitmennya memajukan industri keuangan syariah. 

    “Sebagai tokoh ekonomi syariah Indonesia, beliau merasa terpanggil untuk membantu kita. Ini sebuah rezeki,” ungkap Fauzi.

    Dalam kesempatan itu Wakil Presiden Direktur & Deputy CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Novita Rumngangu menyambut kehadiran Wapres RI ke-13 Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan pengawas.

    “(Kehadiran) bapak Ma’ruf Amin sangat spesial untuk mendukung industri keuangan syariah dan Manulife,” tuturnya.

  • Dukung Ketahanan Pangan, Wabup Sumenep dan Forkopimda ‘Nyemplung’ Sawah, Panen Jagung Bareng Petani

    Dukung Ketahanan Pangan, Wabup Sumenep dan Forkopimda ‘Nyemplung’ Sawah, Panen Jagung Bareng Petani

    Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim dan jajaran Forkopimda langsung ‘nyemplung’ sawah untuk memanen jagung bersama masyarakat di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng. Panen bersama itu merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di daerah.

    “Momentum panen raya ini bukan sekadar ajang seremoni. Kehadiran kami dan Forkopimda di tengah petani menjadi bukti komitmen dalam mendukung swasembada pangan dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis sektor pertanian,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Fauzi, Selasa (27/05/2025).

    Ia sangat mengapresiasi para petani yang produktif dan konsisten mendukung program swasembada pangan. Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat untuk memberi dukungan nyata, baik melalui bantuan teknis, sarana produksi, maupun pendampingan.

    “Panen ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan bukti bahwa kolaborasi antar pihak mampu memperkuat ketahanan pangan di Sumenep,” tandasnya.

    Sementara Kapolres Sumenep AKBP Rivanda menekankan pentingnya pengawalan distribusi pangan agar hasil panen benar-benar sampai ke masyarakat tanpa hambatan.

    “Kami siap mendukung stabilitas dan keamanan sektor pertanian, termasuk mengawal distribusi hasil panen ini,” ujarnya.

    Sedangkan Dandim 0827 menegaskan peran strategis TNI dalam mendampingi petani, mulai dari tahap olah lahan hingga panen. Karena ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi semua pihak.

    Kegiatan panen jagung ini turut melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar. Para petani menyambut antusias kehadiran tiga pilar daerah tersebut, yang memberikan semangat sekaligus membuka ruang dialog soal tantangan pertanian di tingkat bawah.

    Langkah ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi petani Sumenep untuk terus produktif dan berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan di Kecamatan Lenteng khususnya dan Kabupaten Sumenep umumnya. (tem/ted)

  • Ma’ruf Amin Ajak Manulife Syariah Gabung Program Ekonomi Syariah Pemerintah – Page 3

    Ma’ruf Amin Ajak Manulife Syariah Gabung Program Ekonomi Syariah Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Indonesia ke-13, Ma’ruf Amin mengajak perusahaan asuransi syariah, Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

    Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

    “Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk aja,” ujar dia pada Selasa (27/5/2025).

    “Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu kan berubah.Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024 lalu.

    Diwartakan sebelumnya, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah di dalam negeri.

    “Presiden sudah bilang bahwa beliau masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf Amin dalam kegiatan Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5).

     

  • Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan cukup optimistis terhadap ekonomi syariah di dalam negeri, salah satunya yang mencakup industri asuransi syariah.

    “Kalau ditanya seberapa optimistis industri keuangan syariah, saya sangat optimistis. Hal ini karena kekuatan ekonomi dan keuangan syariah nasional maupun global semakin hari semakin besar, mulai dari industri kosmetik, pariwisata, (hingga asuransi),” kata Ma’ruf Amin dalam Media Briefing Manulife Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita harapkan dengan terbangunnya ekosistem itu, maka industri keuangan juga ikut berkembang. asuransi juga bisa meng-cover semua. Perbankan tentu harus menggunakan asuransi,” ia menambahkan. 

    Ma’ruf Amin pun mengajak Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

    Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

    “Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk saja,” ucapnya.

    “Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu berubah. Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

    Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024.

  • Dulu Listrik di Pulau Terpencil Sumenep Ini Hanya 6 Jam, Kini Menyala 12 Jam Diresmikan Wabup

    Dulu Listrik di Pulau Terpencil Sumenep Ini Hanya 6 Jam, Kini Menyala 12 Jam Diresmikan Wabup

    Sumenep (beritajatim.com) –  Kabar membahagiakan datang dari Pulau Giliraja, Kabupaten Sumenep. Kini warga di empat desa yakni Banmaleng, Banbaru, Jeteh, dan Lombang akhirnya bisa menikmati layanan listrik selama 12 jam per hari. Sebelumnya, mereka hanya mendapatkan pasokan listrik selama 6 jam per hari.

    “Listrik 12 jam di Pulau Giliraja ini bagian dari program 100 hari Bupati – Wabup Sumenep, Fauzi – Imam. Ini nikmat yang patut disyukuri warga Giliraja. Listrik yang semula cuma nyala 6 jam, sekarang jadi 12 jam,” kata Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim saat meresmikan program nyala listrik 12 jam di pulau tersebut, Senin (26/05/2025).

    Imam Hasyim menambahkan, peningkatan durasi listrik ini menjadi langkah awal menuju pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Ia menyebutkan Pemkab juga telah menyiapkan tandon air bersih untuk mendukung operasional PLTD, dan akan dibangun saluran air permanen oleh Dinas PUTR ke depannya.

    “Tandon sudah tersedia. Insya Allah, akan dibangun saluran air permanen oleh Dinas PUTR,” terangnya.

    Sementara itu, Manager PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi, menjelaskan bahwa saat ini layanan listrik di Pulau Giliraja dimulai pukul 17.00 hingga 05.00 WIB. Ini berarti warga dapat menikmati penerangan malam hari hingga dini hari, jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya menyala hingga pukul 23.00 WIB.

    “Semoga dengan bertambahnya jam layanan listrik ini berdampak positif pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik,” ujarnya.

    Saat ini, jumlah pelanggan listrik di Pulau Giliraja tercatat sekitar 2.400, dengan beban puncak sebesar 700 kW dari total kapasitas pembangkit yang tersedia sebesar 1.100 kW.

    “Kalau untuk bisa menyala 24 jam masih kami upayakan ya. Semuanya butuh proses,” tukas Fahmi.

    Peningkatan layanan listrik ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama bertahun-tahun mengandalkan penerangan terbatas. Dengan program ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Pulau Giliraja terus meningkat seiring akses terhadap layanan dasar yang semakin baik. (tem/ian)

  • DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan riset untuk mengetahui penyebab banjir parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

    “Kan ada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). OPD ini cukup strategis untuk melakukan riset mendalam, kemudian hasil risetnya untuk masukan ke Bupati,” katanya, Kamis (22/5/2025).

    Menurutnya, Pemkab sudah seharusnya punya ‘road map’ penanganan banjir, agar banjir tidak semakin meluas di Sumenep. “Silahkan lakukan penelitian yang komprehensif terkait banjir di Sumenep, agar bisa antisipasi sejak dini,” ujar Khairul.

    Menanggapi itu, Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo mengaku mendukung penuh usulan itu, dan akan membicarakan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    “Di Brida ada Pak Kahir Plt Kadisnya. Tapi tidak hanya Brida kalau soal riset itu. Nanti kita akan koordinasi juga dengan berbagai pihak terkait,” katanya.

    Hanya saja, lanjut Bupati, yang perlu diingat adalah khusus untuk banjir pekan lalu yang cukup parah, terjadi akibat jebolnya tanggul yang menyebabkan air sungai meluap.

    “Nah kalau bicara sungai ini kan kewenangan Provinsi. Bukan Kabupaten. Artinya apa? Kita memang harus bersama-sama membicaraka penanganan banjir di Sumenep ini,” tandasnya.

    Pada Selasa (13/5/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kebunagung. Air pun meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. [tem/beq]

  • Jaktim sosialisasi pemotongan hewan kurban kepada 200 lebih warga

    Jaktim sosialisasi pemotongan hewan kurban kepada 200 lebih warga

    pengurus masjid yang bertugas sebagai penyembelih hewan kurban harus memahami tata cara pemotongan agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dari orang yang berkurban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menyosialisasikan dan mengedukasi tata cara pemotongan hewan kurban yang halal dan tayib kepada 200 lebih warga.

    “Hari ini kami memberikan materi sosialisasi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik, benar, sehat, dan halal. Peserta yang hadir Alhamdulillah banyak, ada 200 orang,” kata Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi dalam acara sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu.

    Sebanyak 200 peserta yang hadir langsung di Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini merupakan anggota Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di 10 kecamatan, 20 instansi terkait, dan petugas satuan pelaksana KPKP setempat.

    Sedangkan peserta yang hadir secara daring melalui rapat zoom sebanyak 150 peserta yang terdiri dari warga sekitar dan panitia kurban.

    Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memastikan proses ataupun pelaksanaan kurban berjalan baik dan sesuai dengan syariat agama.

    Menurut Fauzi, pengurus masjid yang bertugas sebagai penyembelih hewan kurban harus memahami tata cara pemotongan agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dari orang yang berkurban (shohibul qurban).

    “Mereka menerima amanah itu sebagai panitia sehingga ada seketika amanah ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum syariat Islam, tentunya ini akan berdampak pada ibadah itu diterima di sisi Allah SWT. Itu yang terpenting pertemuan kita kali ini,” ujar Fauzi.

    Selain itu, Fauzi menjelaskan, panitia kurban juga harus memahami terkait kesehatan hewan sebelum dilakukan proses pemotongan. Hal ini untuk memastikan daging yang didistribusikan ke warga layak dikonsumsi.

    “Semoga pelaksanaan kurban di Jakarta Timur berjalan baik, lancar dan mudah-mudahan jumlah hewan bertambah. Tahun kemarin 20 ribuan hewan kurban semoga sekarang dua kali lipat,” ucap Fauzi.

    Sementara itu, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan materi yang disosialisasikan terkait tata pelaksanaan Idul Adha, pemotongan hewan kurban, hingga kesehatan dan distribusi hewan kurban.

    Materi diberikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jakarta Timur KH Abdul Muis Ali dan Dosen Universitas Pertanian Bogor Danang Dwi Cahyadi.

    “Sehingga kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan khususnya penanganan saat Idul Adha. Jika semua memahami, tentunya pelaksanaan Idul Adha 2025 berjalan lancar,” kata Taufik.

    Lebih lanjut, Fauzi menyebut antusias warga terhadap sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban ini sangat besar. Sehingga, Pemkot Jakarta Timur harus melakukan sosialisasi secara daring dan luring agar warga dapat mengikuti sosialisasi serentak.

    Taufik berharap, sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban di Pemerintah Kota Jakarta Timur dapat meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan dan melindungi masyarakat dari daging kurban berbahaya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam Hasyim yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

    Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Evaluasi Kinerja 100 Hari Fauzi Imam”, serta sejumlah poster protes seperti “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Bukti”.

    “Ini sudah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tapi tidak terlihat perubahan yang baik. Bupati terkesan tidak punya program kerja yang jelas,” ujar salah satu orator, Abd. Halim, dalam orasinya.

    Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum ada yang terealisasi. “Keseriusan Pemerintah hanya omong kosong. 100 hari kinerja Bupati – Wakil Bupati tidak membuktikan keseriusan memenuhi janji. Jalan masih banyak yang rusak. Fasilitas di tempat wisata banyak yang rusak. Padahal katanya wisata merupakan program unggulan Sumenep,” tegasnya.

    Mahasiswa juga menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan manfaat.

    Beberapa dinas yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang masih buruk, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang dianggap gagal menjalankan tagline “Bismillah Melayani”. AMS menilai pelayanan terhadap pemuda tidak maksimal dan kalender event pariwisata tidak berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

    Mahasiswa juga mendesak agar BUMD seperti PT Sumekar dan PT WUS dibubarkan. “Kami juga meminta BUMD yang tidak memberikan manfaat bagi daerah seperti PT Sumekar dan PT WUS sebaiknya dibubarkan saja, daripada membebani APBD,” kata Halim.

    Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan permintaan mahasiswa agar Bupati dan Wakil Bupati menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. [tem/beq]

  • Warga Desa Patean Sumenep Tak Bisa Memasak, Rumahnya Terendam Banjir

    Warga Desa Patean Sumenep Tak Bisa Memasak, Rumahnya Terendam Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan rumah di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep Madura masih terendam banjir. Hingga Rabu (14/05/2025), ketinggian air masih selutut orang dewasa.

    Warga setempat mengeluhkan lumpuhnya aktivitas akibat banjir cukup tinggi yang menggenangi mereka. Sebagian besar warga mengaku tidak bisa memasak karena dapur mereka terendam air. Karena itu, warga membutuhkan bantuan makanan.

    Melihat kondisi tersebut, Baznas Sumenep dan MUI Jawa Timur pun langsung bergerak membawa nasi bungkus untuk warga korban banjir yang mengaku lapar karena tidak bisa memasak.

    Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana MUI Jatim, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang juga menjabat sebagai Bupati Sumenep, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Baznas untuk segera membantu korban banjir.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Baznas Sumenep untuk turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

    Sementara Ketua Baznas Sumenep, Ahmad Rahman mengatakan, pihaknya membawa 125 nasi bungkus untuk warga di Desa Patean yang rumahnya terendam banjir.

    Ia mengaku memilih membagikan nasi bungkus, setelah mendengar warga yang rumahnya terendam air tidak bisa memasak. “Ini bantuan sementara, karena mereka tidak bisa memasak. Karena itu kami mengirimkan nasi bungkus,” terangnya.

    Hingga saat ini, Baznas dan MUI Jatim masih terus berkoordinasi dengan BPBD untuk memperbarui data warga terdampak, mengingat banjir masih menggenangi sejumlah wilayah akibat jebolnya tanggul Sungai Patean dan luapan air dari arah Kebonagung menuju Desa Muangan, Kecamatan Saronggi. (tem/but)

  • Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Rocky memandang, saat ini ada jarak antara orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut.

    Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (8/5/2025).

    Menurutnya, hubungan Prabowo dan Gibran adalah hubungan politik yang terbentuk karena pemilihan umum, sebagai presiden dan wakilnya.

    Lalu, ia menyoroti tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan menunggu perintah dari presiden.

    “Ya, memang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran itu adalah hubungan politik yang diresmikan melalui tata cara demokrasi, yaitu pemilu,” kata Rocky Gerung.

    “Dan hubungan politik itu dengan sendirinya menjadi semacam kesepakatan untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan.”

    “Presiden menjalankan seluruh tugas dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan kesejahteraan cepat-cepatnya.”

    “Sementara, wakil presiden membantu presiden. Wakil presiden tidak boleh ambil kebijakan.”

    “Wakil Presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh Presiden terhalang karena soal-soal teknis atau soal-soal yang tak terduga.”

    WAPRES RI GIBRAN – Dalam foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat hadir melayat almarhumah Titiek Puspa di Masjid An-Nur Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

    Gibran Dinilai Cari Sensasi

    Namun, Rocky Gerung memandang, Gibran sebagai Wapres RI malah berupaya mencari sensasi dan memilih untuk membuat inisiatif sendiri, alih-alih menunggu perintah Prabowo.

    Hal tersebut, kata Rocky Gerung, terlihat ketika Gibran membuat kanal pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Mas Wapres.’

    Pendiri Setara Institute ini pun menilai, Gibran tidak mampu mengajukan konsep, sehingga ia mencari-cari cara agar mendapat sorotan.

    Sehingga, Rocky Gerung memandang, bahwa kini terbentang jarak antara Prabowo dan Gibran karena adanya perbedaan sikap, pengetahuan, dan mental antara keduanya.

    “Jadi fungsi wakil presiden memang adalah menunggu order presiden. Tetapi, kelihatan memang ada upaya wakil presiden untuk mencari sensasi,” papar Rocky Gerung.

    “Sebetulnya mencari sensasi, karena kalau Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu order presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Kan itu dasarnya.” 

    “Jadi kita mulai membaca bahwa soal setelah pemilu, itu berubah dari soal perjanjian politik menjadi sebut aja ketegangan atau kegelisahan psikologis.”

    “Karena sinyal itu mulai terbaca ketika orang melihat bahwa Gibran bikin sendiri Lapor Wapres, (padahal) kan sudah ada inspektur jenderal di setiap kementerian, ngapain mesti lapor ke wapres.”

    “Tugas wapres itu membantu menyodorkan konsep, tapi karena nggak mampu, maka dia mencari-cari cara supaya kamera mengikuti dia terus.”

    “Jadi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan. Dan ketagihan itu justru backfire bagi Presiden, karena yang diterangkan Gibran nggak ada isinya.”

    “Jadi memang mulai terbaca bahwa ada jarak, mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden.”

    (Tribunnews.com/Rizki A.)