Tag: Fauzi

  • 2
                    
                        Daftar 33 Calon Hakim Agung Hasil Lolos Seleksi Kualitas, Eks Pimpinan KPK Gugur
                        Nasional

    2 Daftar 33 Calon Hakim Agung Hasil Lolos Seleksi Kualitas, Eks Pimpinan KPK Gugur Nasional

    Daftar 33 Calon Hakim Agung Hasil Lolos Seleksi Kualitas, Eks Pimpinan KPK Gugur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Komisi Yudisial
    (KY) telah mengumumkan 33 calon
    Hakim Agung
    pada
    Mahkamah Agung
    (MA) yang dinyatakan lolos seleksi kualitas.
    Hasil seleksi itu diputuskan KY dalam rapat pleno yang digelar Selasa (27/5/2025) lalu.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    pada Pengumuman Nomor: 8/PENG/PIM/RH.01.03/05/2025 tersebut, banyak nama peserta yang gugur.
    Salah satunya adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    Nurul Ghufron
    yang tidak tercantum dalam 33 daftar calon
    hakim agung
    hasil seleksi kualitas.
    Berikut 33
    calon hakim agung
    berdasarkan masing-masing kamar peradilan:
    Kamar Pidana
    1. Agung sulistiyono – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
    2. Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
    3. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
    4. Avrits – Hakim Tinggi Mahkamah Agung
    5. Catur Iriantoro – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
    6. Julius Panjaitan – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
    7. Nirwana – Ketua Pengadilan Tinggi Palu
    8. Pasti Tarigan – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
    9. Sugeng Riyadi – Advokat
    10. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
    Kamar Perdata
    1. Bongbongan Silaban – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
    2. Edy Pramono – Hakim Tinggi Mahkamah Agung
    3. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi Mahkamah Agung
    4. Hendri Jayadi – Hakim Tinggi Mahkamah Agung
    5. Heru Pramono – Hakim Tinggi Mahkamah Agung
    6. Riza Fauzi – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang
    7. Yonatan – Dosen Universitas Pancasila
    Kamar Agama
    1. Abd. Hakim – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
    2. Abdul Hadi – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang
    3. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
    4. Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
    5. Sirajuddin Sailellah – Hakim Tinggi Yustisial Badan Strategi kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
    Kamar Militer
    1. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung
    2. Tri Achmad Bhaykhonni – Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi III – Surabaya
    Kamar Tata Usaha Negara (TUN)
    1. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
    2. Susilowati Siahaan – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Palembang
    Kamar TUN Khusus Pajak
    1. Agus Suharsono – Hakim Pengadilan Pajak
    2. Arifin Halim – Konsultan Pajak
    3. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak
    4. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
    5. Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak
    6. Wahyu Widodo – Kepala Subdirektorat Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak
    7. Yeheskiel Minggus T. – Kepala Bidang Pendaftaran , Eksistensi dan Penilaian pada Kanwil Jakarta Selatan II DJP Kemenkeu RI
    KY menyatakan, 33 calon hakim agung tersebut berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian.
    Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada 11 dan 12 Juni mendatang.
    Sementara, pemeriksaan psikologi dilakukan secara daring pada 14 Juni 2025 di tempat masing-masing.
    Adapun asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan secara daring di tempat masing-masing mulai 16 hingga 20 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Bisnis.com, JEDDAH — Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (29/5/2025) Amirulhajj, Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung mengingatkan jemaah haji Indonesia agar fokus mempersiapkan diri menyambut puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan ibadah haji sangat ditentukan oleh kesiapan jemaah, baik dari sisi pengetahuan maupun kondisi fisik. 

    “Kita selalu wanti-wanti, seluruh jemaah haji kali ini fokusnya kepada pelaksanaan haji. Jangan sampai kita mengejar sunah tapi gagal mendapatkan yang wajib,” kata Nasaruddin. 

    Menag pun menekankan pentingnya pemahaman yang benar terkait syarat dan rukun haji. Menurutnya, pelayanan jemaah tidak hanya menyangkut logistik seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi, tetapi juga mencakup pembinaan ibadah yang mendalam.

    “Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik. Tapi kalau rukunnya tidak dikerjakan atau syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ini yang harus kita jaga,” katanya. 

    Untuk itu, Kementerian Agama memperkuat layanan pembinaan ibadah melalui musytasyar dinni (konsultan ibadah), petugas kloter, serta para pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). 

    Nasaruddin menyampaikan bahwa kehadiran Amirulhaj membawa misi penting untuk memastikan seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan optimal, termasuk aspek pelayanan dan pembinaan ibadah.

    Untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan ibadah yang optimal, Kemenag melibatkan sekitar 20 ulama dan pakar keagamaan yang tergabung dalam mustasyar diny. 

    “Mustasyar diny ini sudah datang sebelum Amirulhaj tiba, dan kehadiran mereka sangat efektif dalam membimbing ibadah jemaah,” ujar Nasaruddin.

    Menag juga kembali menyoroti pentingnya menjaga kesehatan menjelang wukuf di Arafah. Ia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunah, seperti arbain di Madinah, jika kondisi fisik tidak memungkinkan.

    “Jangan sampai karena mengejar sunah, jemaah justru kelelahan dan tidak sanggup menjalani wukuf di Arafah. Kita harus utamakan yang wajib,” ujarnya.

    Dia juga meminta para petugas agar membantu jemaah membuat prioritas ibadah dengan bijak, serta memastikan mereka mendapatkan informasi dan arahan yang tepat.

    Koordinasi antar petugas dan pimpinan kloter terus diperkuat. Laporan perkembangan lapangan juga rutin disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menag, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

    Kedatangan Menag disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdulaziz, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, serta jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. 

    Turut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Haj Romo Muhammad Syafi’i. Turut menyertai pula beberapa anggota Amirulhaj seperti Muhadjir Effendy, Amirsyah Sanusi Tambunan, Dudung Abdurachman, serta Arifatul Choiri Fauzi.

  • Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi, tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Kamis (29/5/2025) malam sekira pukul 23:00 Waktu Arab Saudi (WAS). 

    Tampak mendampingi Menag diantaranya Penasehat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii, Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Arifatul Choiri Fauzi, dan lainnya. 

    Dalam keterangan persnya di Bandara Jeddah, Nasaruddin kembali menekankan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak, tahun ini mencapai 203.320 orang atau sekitar seperlima dari jemaah seluruh dunia. Jumlah yang besar menjadikan jemaah Indonesia paling disorot oleh Pemerintah Arab Saudi. 

    Dia meminta seluruh jemaah Indonesia menjaga reputasi sebagai masyarakat yang tertib aturan, sehingga menjadi teladan bagi jemaah lainnya dari seluruh dunia. 

    “Kami mengimbau terus agar jemaah haji Indonesia terus mempertahankan prestasi dan reputasinya yang lalu. Kita tetap jadi jemaah haji yang terbaik,” katanya. 

    Lebih lanjut mengenai operasional penyelenggaraan ibadah haji, Nasaruddin menekankan pentingnya layanan bimbingan terus digalakkan kepada jemaah, terutama jelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). 

    Pengetahuan mengenai perhajian, lanjutnya, adalah hal yang pokok pada pelaksanaan rukun Islam kelima itu, selain juga layanan akomodasi, transportasi, hingga konsumsi, yang dinikmati para jemaah. 

    “Secara terus menerus, kami akan mengeliminir jemaah-jemaah yang bermasalah hanya karena tidak tahu cara pelaksanaan haji dan umrah, karena ini sangat penting. Boleh jadi kami berikan pelayanan konsumsinya, hotelnya, kendaraannya. Tapi kalau ada rukunnya, syaratnya haji tidak terselesaikan, itu kan percuma,” jelasnya. 

    Operasional penyelenggaraan ibadah haji memasuki hari ke-30, dan akan segera mencapai masa akhir kedatangan jemaah haji reguler gelombang II pada 31 Mei 2025. Pergerakan dan aktivitas jemaah saat ini terkonsentrasi di Makkah. Jemaah calon haji akan digerakkan menuju Arafah pada 4 Juni 2025, untuk kemudian melaksanakan wukuf keesokan harinya, Kamis 5 Juni 2025.

    Hingga Jumat (30/5/2025) pukul 01:15 WAS, sudah sebnyak 192.963 jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci, yang terbagi ke dalam 496 kelompok terbang (kloter).

    Jumlah jemaah tersebut mencakup 94,91% dari total rencana kedatangan sebesr 203.320 jemaah. Adapun, dari jumlah tersebut, 189.580 jemaah telah tiba di Makkah, dan 1.183 lainnya sedang dalam perjalanan.

  • Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah jelas merupakan bentuk perkawinan usia anak, karena anak laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan masih 15 tahun. Menikahkan anak berarti melanggar hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat maupun budaya.

    Arifah Fauzi mengatakan, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Ia mengingatkan bahwa menikahkan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana maupun administratif.

    “Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dengan mencegah terjadinya perkawinan anak. Bahkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -TPKS- dalam Pasal 4 secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan seksual,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan, perkawinan usia anak bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, melainkan persoalan sosial dan pembangunan nasional.

  • KPK Cecar 5 Anggota DPRD OKU soal Penetapan APBD Terkait Kasus Proyek PUPR

    KPK Cecar 5 Anggota DPRD OKU soal Penetapan APBD Terkait Kasus Proyek PUPR

    Jakarta

    KPK telah memeriksa lima orang anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR. Tim penyidik KPK mencecar kelimanya tentang proses penetapan dan penganggaran APBD.

    “Para saksi hadir dan didalami terkait proses penganggaran dan penetapan APBD,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

    Budi mengatakan kelima anggota DPRD OKU itu diperiksa pada Rabu (28/5). Mereka diperiksa di gedung Merah Putih KPK.

    Berikut ini daftar 5 orang yang diperiksa tersebut:

    1. Hendro Saputra Jaya, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    2. Suharman, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    3. Yoelandre Pratama Putra, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    4. Sapriyanto, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    5. Martin Arikadi, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029

    Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta.

    (ial/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekretaris KONI Jember Hasyim Arif Meninggal Dunia

    Sekretaris KONI Jember Hasyim Arif Meninggal Dunia

    Jember (beritajatim.com) – Hasyim Arif, Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, meninggal dunia dalam usia 55 tahun, Kamis (29/5/2025) pagi jelang subuh.

    Hasyim meninggal dalam usia saat dirawat di Rumah Sakit dr. Soebandi. “Dia mengalami persoalan di pencernaan,” kata Ketua KONI Jember Sutikno.

    Hasyim sebenarnya sudah mengeluhkan persoalan pencernaan ini kepada Sutikno sejak beberapa bulan silam. Sepuluh hari terakhir kondisinya semakin parah, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Jember Klinik. Dari sana, ia dibawa ke dr. Soebandi.

    “Saya baru kenal beliau di KONI ini. Beliau sosok yang bagus dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Beliau memang sosok yang saya harapkan dari sisi idealismenya,” kata Sutikno.

    Hasyim meninggal menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX, akhir Juni 2025. Ini membuat KONI Jember kelabakan. “Dampaknya luar biasa, apalagi kami dalam persiapan menyelesaikan administrasi Porprov Jatim. Pintu utamanya di almarhum Mas Hasyim,” kata Sutikno.

    Sutikno mengambil keputusan cepat. Seluruh pekerjaan Hasyim ditangani Ketua Bidang Prestasi Soetriono, Bendahara Silva Dwi Lestari, dan Kepala Kesekretariatan KONI Jember Fauzi. Mereka dibantu sejumlah pengurus KONI Jember lainnya.

    “Insyaallah arahnya sudah on the track. Barangkali ada yang tercecer soal administrasi, lekas kami atasi, Sebagian data ada di laptop almarhum Mas Hasyim,” kata Sutikno.

    Sutikno menginstruksikan seluruh pengurus cabang olahraga untuk menyetorkan data kembali. Saat ini KONI Jember dalam proses seleksi akhir atlet yang akan diberangkatkan ke Porprov Jatim IX. “Long list ditutup hari ini,” katanya. [wir]

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • KPK Usut Kasus Pemerasan TKA Rp 53 M di Kemenaker, 13 Kendaraan Disita

    KPK Usut Kasus Pemerasan TKA Rp 53 M di Kemenaker, 13 Kendaraan Disita

    Jakarta, Beritasatu.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami aliran dana dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh oknum di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berdasarkan perhitungan sementara, praktik korupsi ini telah menghasilkan dana sebesar Rp 53 miliar sejak 2019.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap tiga pegawai Kemenaker pada Rabu (28/5/2025). Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan TKA.

    “Semua saksi hadir dan didalami terkait aliran uang dari para agen TKA, serta proses verifikasi dokumen izin TKA yang dilakukan,” kata Budi.

    Saksi dan Pejabat yang Diperiksa

    Ketiga saksi tersebut adalah Staf Tata Usaha Direktorat PPTKA 2016–2025 M Ariswan Fauzi (MAF), Pengantar Kerja Ahli Muda Adhitya Narrotama (ADN), dan Pengantar Kerja Ahli Muda Angga Erlatna (AE).

    Sebelumnya, pada Jumat (23/5/2025), KPK juga memeriksa sejumlah pejabat, yakni Staf Ahli Menaker sekaligus eks Dirjen Binapenta Hariyanto (H), eks Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono (S), Direktur PPTKA 2017–2019 Wisnu Pramono, serta Direktur PPTKA 2024–2025 Devi Angraeni.

    Pemeriksaan berlanjut pada Senin (26/5/2025) dan Selasa (27/5/2025) terhadap sejumlah staf teknis, analis, dan mantan PNS Kemenaker, termasuk Putri Citra Wahyoe, Gatot Widiartono, dan Berry Trimadya.

    Total Kerugian dan Status Kasus

    Budi mengatakan, pemerasan terhadap TKA di Kemenaker telah berlangsung sejak tahun 2019. Saat ini, perhitungan sementara uang yang dikumpulkan mencapai sekitar Rp 53 miliar.

    KPK mengungkapkan, praktik pemerasan tersebut terjadi dalam proses pengurusan perizinan TKA dan melibatkan banyak pihak.

    Hingga kini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun identitas mereka belum diungkap ke publik.

    KPK mengimbau para tersangka dan saksi untuk kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

    Penyitaan Aset dan Barang Bukti

    Dalam upaya pengusutan, KPK telah menyita 13 kendaraan dari hasil penggeledahan di 8 lokasi antara 20–23 Mei 2025, yang terdiri dari 11 mobil dan dua sepeda motor.

    Seluruh kendaraan tersebut disita dari kantor Kemenaker dan tujuh rumah yang dimiliki oleh sejumlah pihak terkait kasus pemerasan TKA di kementerian tersebut.

    KPK menyebut penggeledahan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana dan potensi pencucian uang.

    Kasus dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan penempatan TKA di Kemenaker terjadi pada periode 2020–2023. Penyelidikan dimulai sejak Juni 2024 berdasarkan laporan masyarakat, sementara penetapan tersangka diumumkan pada Mei 2025.

  • Jaktim gencarkan sosialisasi pembangunan saluran air di dua ruas jalan

    Jaktim gencarkan sosialisasi pembangunan saluran air di dua ruas jalan

    FOTO ANTARA

    Jaktim gencarkan sosialisasi pembangunan saluran air di dua ruas jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mulai menggencarkan sosialisasi rencana pembangunan saluran air dengan metode “jacking” di Jalan DI Panjaitan dan Jalan Raya Bekasi Timur.

    “Sosialisasi terus dilakukan karena lokasi pembangunan saluran jacking berada di area padat lalu lintas, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Fauzi di Jakarta, Rabu.

    Metode “jacking” sendiri merupakan pemasangan pipa dengan melakukan pengeboran tanah di bawah permukaan jalan lalu mendorongkan pipa dengan menggunakan tekanan hidrolik.

    Fauzi menyebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada Selasa (27/5) bersama jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, kelurahan dan kecamatan setempat, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya.

    Sosialisasi lanjutan juga akan dilakukan kepada masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima (PKL), pemilik usaha, kantor, pengurus RT, RW, dan lainnya.

    “Pembangunan saluran dengan metode jacking ini akan dilakukan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur,” ujar Fauzi.

    Dia juga meminta Suku Dinas SDA Jakarta Timur untuk memastikan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa dipahami dan dimengerti.

    “Tahapan sosialisasi ini sangat penting sebelum proses pembangunan berlangsung,” tegas Fauzi.

    Tak hanya itu, bagian lalu lintas dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mengecek perlu atau tidaknya rekayasa lalu lintas. Hal itu karena akses jalan di Jalan Raya Bekasi Timur cukup sempit.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur Tengku Saugi Zikri mengatakan, saluran air dengan metode “jacking” akan dibuat di Jalan DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, sepanjang 465 meter.

    “Mulai dari depan hotel di sana hingga ke rumah pompa brantas. Nantinya, dari rumah pompa tersebut air akan dialirkan ke Kali Ciliwung melalui saluran penghubung yang ada di Cipinang Cempedak,” kata Saugi.

    Lalu, saluran “jacking” juga akan dibangun di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara Kaum sepanjang 344 meter, mulai dari depan rumah makan hingga Kali Sunter.

    “Untuk pembuatan penghubung (crossing) saluran air di depan Kantor Kecamatan Jatinegara sampai ke Kali Cipinang dilakukan sepanjang 120 meter menggunakan box culvert berukuran 1,2 meter,” jelas Saugi.

    Sumber : Antara

  • Pembangunan saluran air di Jaktim untuk cegah banjir

    Pembangunan saluran air di Jaktim untuk cegah banjir

    Arisp foto – Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur melakukan normalisasi saluran air di sekitar Jalan DI Panjaitan, Rawabunga, Jatinegara untuk mengatasi kenangan air hujan. ANTARA/HO-Sudin SDA Jaktim.

    Pemkot: Pembangunan saluran air di Jaktim untuk cegah banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:39 WIB

    Elshinta.com – Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup (Asperbang LH) Jakarta Timur Fauzi menyebutkan pembangunan saluran air dengan metode “jacking” di Jalan DI Panjaitan dan Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur untuk mencegah banjir saat hujan turun.

    “Pembuatan saluran menggunakan sistem jacking ini bertujuan mengatasi genangan (banjir) yang sering terjadi. Kami terus bahas peninjauan dan rencana saluran jacking dalam rapat lintas sektor,” kata Fauzi di Jakarta, Rabu.

    Metode jacking sendiri merupakan pemasangan pipa dengan melakukan pengeboran tanah di bawah permukaan jalan lalu mendorongkan pipa dengan menggunakan tekanan hidrolik.

    Jika hujan deras turun, kata dia, kawasan Jalan DI Panjaitan masih sering terjadi banjir dengan ketinggian sekitar 70-80 sentimeter (cm).

    Hal itu menjadi salah satu permasalahan dan aduan warga yang harus ditangani dengan solusi yang menyeluruh (komprehensif).

    Menurut Fauzi, dengan metode “jacking” dapat mempercepat proses pemasangan saluran dibandingkan dengan penggalian tradisional.

    Selain itu, saluran yang dipasang dengan “jacking” dapat meningkatkan kapasitas drainase dan mempercepat aliran air, sehingga mengurangi genangan dan banjir.

    Di sisi lain, Pemkot Jakarta Timur akan terus melakukan sosialisasi bertahap kepada pihak yang akan berdampak dengan adanya proyek ini.

    “Kami mohon masyarakat untuk memaklumi dan memahami jika terjadi kepadatan lalu lintas saat proses pengerjaan nantinya berlangsung,” ucap Fauzi.

    Adapun Pemkot Jakarta Timur sudah melakukan sosialisasi pada Selasa (27/5) bersama jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, kelurahan dan kecamatan setempat, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya.

    Sosialisasi lanjutan juga akan dilakukan kepada masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima (PKL), pemilik usaha, kantor, pengurus RT, RW, dan lainnya.

    Sumber : Antara