Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com –
    Untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Sumenep
    , Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Kerja sama tersebut berupa program sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi yang melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan
    guru
    tingkat Sekolah Dasar (SD).
    “Kerja samanya berupa sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi,” kata Badrul, Penyuluh Antikorupsi Utama Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi KPK RI, Jumat (27/6/2025).
    Kegiatan ini, menurut Badrul, menjadi langkah awal untuk membekali para pelaku pendidikan dalam memahami potensi risiko korupsi dan cara menghindarinya.
    Badrul menambahkan, pemberantasan korupsi di lembaga pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh.
    Di antaranya dengan membangun nilai melalui pendidikan, pencegahan lewat perbaikan sistem, penindakan hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
    “Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan output yang nyata KPK dengan insan pendidikan dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
    Badrul meyakini, kasus korupsi di sektor pendidikan terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh pelakunya.
    Sehingga dirasa penting pemahaman regulasi antikorupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021.
    “Dari pengalaman sebelumnya, tindakan oknum yang pada akhirnya terjerat kasus hukum terjadi karena tidak paham. Maka pemahaman kepada mereka menjadi penting,” jelasnya.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyebut bahwa kerja sama dengan KPK merupakan bentuk pencegahan korupsi sejak dini.
    “Seperti prinsip di dunia kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, saya kira harus diterapkan juga di dunia pendidikan, sehingga pendidikan kita benar-benar bebas dari praktik korupsi,” ujar Fauzi.
    Kerja sama ini, rencana Fauzi, tidak akan berhenti di sektor pendidikan saja, melainkan akan diperluas ke lembaga-lembaga lain di lingkungan Pemkab Sumenep.
    “Untuk tahap awal memang dengan lembaga pendidikan dulu, baru setelah itu pada lembaga lainnya yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Gelar Uji Calon DG BI Selasa Pekan Depan, Wakil Ketua LPS Rabu

    DPR Gelar Uji Calon DG BI Selasa Pekan Depan, Wakil Ketua LPS Rabu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rapat internal untuk penentuan jadwal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk para calon anggota dewan gubernur Bank Indonesia (DG BI) serta Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, agenda fit and proper test untuk dua calon anggota DG BI yang nama-namanya telah diajukan Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada Selasa pekan depan (1/7/2025). Sementara itu, untuk fit and proper test dua calon Wakil Ketua DK LPS akan dilakukan keesokan harinya (2/7/2025).

    “Jadi Selasa untuk (calon) BI, dan Rabu (calon) LPS,” kata Dolfie kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/6/2025).

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menambahkan, hasil keputusan nama yang akan dipilih untuk menempati jabatan barunya itu akan dilakukan secara sekaligus pada 2 Juli 2025. “Setelah itu nanti baru diteruskan dalam sidang rapat paripurna terdekat,” tegasnya

    Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto terkait usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030.

    Masing-masing instansi tersebut memiliki dua kandidat yang diusulkan Prabowo melalui surat Nomor R22/Pres/05/2025 tertanggal 6 Mei 2025, dan R28/Pres/05/2025 yang tertanggal 20 Mei 2025.

    “(Masing-masing) 2 Orang,” kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/5/2025).

    Nama yang diusulkan untuk posisi Deputi Gubernur BI adalah Dicky Kartikoyono yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

    Kemudian yaitu Ricky Perdana Gozali yang merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

    Sementara itu calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS adalah Doddy Zulverdi, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia.

    Calon berikutnya adalah Farid Azhar Nasution, Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan.

    Daftar nama calon tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. “Iya benar,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, pada hari ya sama.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan menggelar uji kelayakan atau fit and proper test untuk dua kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni P. Joewono pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit membenarkan bahwa uji kelayakan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat internal yang pagi tadi dilakukan. 

    “[Fit and proper test BI] Selasa [1 Juli 2025],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa fit and proper test tersebut berlangsung untuk Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 2 Juli 2025 untuk uji kelayanan calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Fauzi juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan diuji sebagai calon pengganti Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono adalah Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana. “InsyaAllah tanggal 2 [Juli 2025] sudah ada keputusan dan nanti di bawa ke Paripurna,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) sejak 2023.  

    Dalam penelusuran Bisnis, minim informasi terkait Dicky. Menelisik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. 

    Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar. 

    Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

    Sementara itu, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah dan pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.  Pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar.  

    Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

    Sebelumnya pun Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan bahwa dalam masa sidang kali ini akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, salah satunya Deputi Gubernur BI. 

    “Pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS,” ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

  • Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah di KLH, Kota Tangerang Klaim Sudah Lebih Dulu Ubah Jadi Energi – Page 3

    Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah di KLH, Kota Tangerang Klaim Sudah Lebih Dulu Ubah Jadi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wawan Fauzi, Wali Kota Tangerang Sachrudin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (22/06/2025). 

    Dalam rakornas tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan, pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan sampah menjadi energi. 

    Dia menerangkan, dalam mewujudkan pengelolaan sampah menjadi energi, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, butuh kerja sama atau kolaborasi seluruh pihak untuk bersatu padu mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif. Mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.

    “Transformasi sampah menjadi energi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan. Kunci keberhasilannya adalah kolaborasi yang solid, dimulai dari penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya hingga proses akhir,” ujar Hanif.

    Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyampaikan komitmen dan kesiapan Kota Tangerang dalam mendukung langkah strategis pengelolaan sampah berkelanjutan.

    “Alhamdulillah, Kota Tangerang sudah mulai melangkah ke arah itu. Kami telah menjalin kemitraan dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dalam pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh industri semen,” jelas Sachrudin.

    Lalu, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis, dan ramah lingkungan.

    “Kami akan terus berinovasi dan memperluas program pengelolaan sampah terintegrasi, mulai dari penguatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, optimalisasi bank sampah, hingga sinergi bersama RT, RW, dan seluruh pemangku kepentingan. Targetnya, kami ingin berkontribusi signifikan dalam pengurangan sampah dan pengembangan energi terbarukan sesuai target nasional,” pungkasnya.

  • Pihak Keluarga Ungkap Penyebab Kematian Desainer Kenamaan Tanah Air, Hengki Kawilarang

    Pihak Keluarga Ungkap Penyebab Kematian Desainer Kenamaan Tanah Air, Hengki Kawilarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hengki Kawilarang dinyatakan wafat dalam usia 47 tahun pada Jumat, (20/6/2025).

    Berpulangnya desainer kenamaan Tanah Air itu, dikabarkan langsung oleh pihak keluarga melalui unggahan sosial Instagram pribadi akun mendiang.

    “Innalillahi wainna ilahi rojiun. Telah berpulang Hengki Candra Kusuma Kawilarang Bin Yohan Ahmad Fauzi Kawilarang,” bunyi kabar berita tersebut.

    Pihak keluarga kemudian meminta doa dan menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya.

    “Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sedalam dalamnya jika ada perkataan maupun perlakuan yang pernah menyakiti,” sambungnya.

    Adapun kronologi sang desainer hingga dinyatakan meninggal dunia yakni komplikasi diabetes yang telah lama dideritanya

    Dengan demikian, reaksi dari komplikasi yang tejadi secara tiba-tiba mengalami penurunan kondisi kesehatannya.

    Tidak hanya itu, Ia juga mengalami cedera kepala yang membuat kondisinya semakin menurun.

    Kronologi tersebut disampaikan langsung oleh keponakan almarhum, Audrey saat ditemui awak media.

    “Kemarin itu dirawat dua hari, karena Om Hengki nggak sadarkan diri. Dari situ didiagnosa kreatininnya tinggi, sehingga ginjalnya bermasalah,” kata Audrey, dikutip Sabtu, (21/6/2025).

    Lebih lanjut, Audrey juga mengungkapkan bahwa pamannya itu sudah bolak-balik rumah sakit belakangan ini.

    “Jadi Om Hengki udah dari akhir tahun 2024 itu masih prima. Jadi, walaupun bolak-balik RS, sembuh lagi, fit lagi. Dia masih bisa ke luar negeri, masih bisa ketemu klien ke Jakarta.” pungkasnya.

  • 8 3 Tahun Depresi dan Tinggal Seorang Diri, Wanita 50 Tahun di Gresik Dievakuasi Surabaya

    8 3 Tahun Depresi dan Tinggal Seorang Diri, Wanita 50 Tahun di Gresik Dievakuasi Surabaya

    3 Tahun Depresi dan Tinggal Seorang Diri, Wanita 50 Tahun di Gresik Dievakuasi
    Tim Redaksi
    GRESIK, KOMPAS.com
    – Jajaran Polres
    Gresik
    bersama Muspika Kecamatan Panceng melaksanakan aksi kemanusiaan untuk membantu Lathifah (50), warga Dusun Teguling Kidul, Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Gresik, atas apa yang dialami olehnya, Jumat (20/6/2025).
    Lathifah telah tiga tahun berjuang melawan
    depresi
    . Ia hidup
    sebatang kara
    di rumahnya.
    Kondisi tersebut membuat warga sekitar prihatin, terlebih selama ini Lathifah belum pernah mendapat penanganan medis memadai karena anggota keluarganya bekerja di luar negeri.
    Dipimpin Kasat Binmas
    Polres Gresik
    AKP Ali Fauzi; didampingi Camat Panceng, M Sampuno, Kepala Desa Prupuh, Musholin; PS Kanit Binmas Panceng, Aipda Wahyu Afrian; PS Kanit Bhabinkamtibmas, Aipda Ngatono; dan KRPH Panceng, Edi Purwoko rombongan menuju rumah Lathifah. 
    Kunjungan dilakukan guna melihat secara langsung kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh Lathifah.
    Setelah melihat kondisi dan apa yang dibutuhkan, kemudian dibahas melalui musyawarah dan persetujuan seluruh pihak, Lathifah akhirnya dievakuasi ke Yayasan Lina Bersinar Abadi yang berada di Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur.
    Yayasan tersebut memang berfokus menangani pasien dengan masalah kesehatan mental, supaya mendapat perawatan lebih baik dan lingkungan yang lebih kondusif, untuk mendukung proses pemulihan pasien.
    Pada kesempatan yang sama, Ali Fauzi juga mengimbau kepada masyarakat supaya jangan ragu untuk melapor jika menemukan warga di sekitar mereka yang membutuhkan bantuan, baik dalam hal kesehatan maupun kemanusiaan.
    “Sinergi kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus terjalin, agar tidak ada lagi warga terlantar dan tidak mendapat perhatian,” ucapnya.
    Dengan upaya tersebut, diharapkan kepedulian sosial di Kabupaten Gresik semakin meningkat, sehingga semua warga bisa hidup lebih baik dan lebih bermartabat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    TERNATE – Longsor melanda Jalan Santo Pedro di kawasan wisata Ngade, Kota Ternate. Bencana alam ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kota tersebut pada Kamis 19 Juni.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan waspada saat melintasi lokasi tersebut. Selain itu, mematuhi rambu-rambu peringatan yang telah dipasang oleh petugas di sekitar area longsor,” ujar Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono dihubungi, Kamis 19 Juni, disitat Antara.

    Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk segera melakukan pembersihan dan mengamankan lokasi longsor.

    Petugas gabungan telah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas serta menjaga keamanan lokasi tersebut.

    “Kami berharap pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan,” katanya.

    Sementara itu, Petugas Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Baabullah Ternate Muhammad Fauzi Bintiang mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, hingga angin kencang.

    Untuk itu, kata dia, BMKG mengeluarkan imbauan kepada seluruh pihak, khususnya BPBD, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk mengantisipasi risiko bencana dan menghindarkan masyarakat dari zona rawan longsor dan banjir.

  • Kedatangan Jemaah Haji Kloter 23-25 Padati Jalan Urip Sumoharjo Sumenep

    Kedatangan Jemaah Haji Kloter 23-25 Padati Jalan Urip Sumoharjo Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Jalan Urip Sumoharjo di sekitar GOR A. Yani Sumenep berubah menjadi lautan manusia sejak Rabu (18/6/2025) malam hingga Kamis (19/6/2025) pagi. Ribuan warga memadati ruas jalan tersebut untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dari kloter 23, 24, dan 25.

    Masyarakat tampak antusias berjalan kaki menuju area kedatangan di dalam kompleks GOR A. Yani. Meski kendaraan penjemput diparkir rapi di pinggir jalan, hanya satu mobil berstiker khusus yang diizinkan masuk ke dalam GOR.

    “Aturan penjemputan ini kami berlakukan untuk mencegah penumpukan orang di dalam GOR. Yang lain silakan menunggu di luar,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, Kamiluddin, Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 80 jemaah memilih dijemput langsung oleh keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan tidak ikut dalam rombongan bus. “Memang boleh. Diperbolehkan jika jemaah haji ingin langsung dijemput keluarganya di Surabaya. Silakan disampaikan langsung ke petugas Kemenag Sumenep,” jelasnya.

    Sementara jemaah yang ikut rombongan menggunakan armada bus yang telah disediakan oleh Pemkab Sumenep. Setibanya di GOR A. Yani, seluruh bus diarahkan masuk ke lapangan parkir, namun pintu bus belum dibuka hingga prosesi penyambutan resmi selesai dilakukan.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, hadir langsung menyambut kedatangan jemaah haji. Ia menyampaikan rasa syukur atas keselamatan dan kesehatan seluruh jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    “Kami mengucapkan selamat datang para tamu Allah. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Kami tahu, para jemaah sudah rindu keluarganya. Keluarga di rumah juga pasti merindukan yang baru pulang dari Tanah Suci,” ujar Bupati.

    Ia berharap seluruh ibadah yang dijalani selama di Makkah dan Madinah diterima oleh Allah SWT. “Semoga seluruh ibadahnya diterima Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur. Semoga setelah berhaji ini, mampu meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

    Menurut Bupati, Pemkab Sumenep terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, baik saat keberangkatan maupun pemulangan, serta dalam hal pembinaan pra dan pasca haji.

    “Alhamdulillah, tahun ini berjalan lancar, mulai pemberangkatan hingga pemulangan. Semua ini berkat kekompakan jemaah haji dan panitia. Kalau tidak kompak, pasti ada kendala. Tapi tahun ini semua saling mendukung,” pungkasnya. [tem/beq]

  • Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    PIKIRAN RAKYAT – Lagi dan lagi, selamat untuk para wakil menteri yang kembali mengemban amanah baru sebagai Komisaris BUMN. Kali ini ada nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

    Tidak hanya Sudaryono, ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang tengah rajin sidak. Immanuel Ebenezer juga menjadi bagian dari Komisaris BUMN di bidang pertanian tersebut. 

    Namun ada satu nama lain yang menarik perhatian karena seorang Musisi kini juga ambil bagian sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia. Yovie Widianto, komposer musik ternama itu kini turut ambil bagian sebagai komisaris di Pupuk Indonesia.

    Yovie yang kini juga masih menjabat sebagai staf khusus Presiden di bidang ekonomi kreatif mendapatkan peran baru yang bukan bidangnya selama ini yakni peran komisaris di BUMN berlatar belakang pertanian. 

    Penunjukan ketiganya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-156/MBU/06/2025, Nomor SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 Juni 2025.

    Penetapan Wakil Menteri Sudaryono dan Immanuel Ebenezer sebagai komisaris menambah daftar para wakil menteri yang ditetapkan double job dalam jabatan pimpinan komisaris di BUMN.

    Nama lain yang menarik perhatian adalah politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Wakil Sekjen Demokrat itu melanjutkan perannya di periode sebelumnya sebagai komisaris independen di holding perusahaan berpelat merah itu bersama Irfan Ahmad Fauzi.

    Daftar Komisaris PT Pupuk Indonesia

    Sudaryono (kanan) Mantan Asisten Pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilantik jadi Wakil Menteri Pertanian.

    Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/6/2025), Kementerian BUMN dan Danantara Asset Management mencopot sembilan nama yang sebelumnya mengisi Dewan Komisaris Pupuk Indonesia.

    Mereka diantaranya Komisaris Utama Darmin Nasution, Mustoha Iskandar, Riswinandi, Danar Rahmanto, Anwar Sanusi, Ari Dwipayana, Farhat Brachma, Febrio Nathan Kacaribu, dan Suwandi.

    Berikut sembilan nama baru yang Dewan Komisaris Pupuk Indonesia:

    Komisaris Utama: Sudaryono Komisaris Independen: Rachlan S. Nashidik Komisaris Independen: Irfan Ahmad Fauzi Komisaris: Suwandi Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu Komisaris: Nurul Ichawan Komisaris: Muhammad Rizal Kamal Komisaris: Immanuel Ebenezer Gerungan Komisaris: Yovie Widianto

    Meski begitu, keputusan Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia dalam menetapkan jajaran komisaris dan direksi, semoga dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.***

  • Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah masih berusaha keras untuk dapat memulangkan buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia.

    Harapan kian kuat menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong soal percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

    Sebab dengan kembalinya Tannos ke Indonesia, dapat membuka kotak pandora tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite yang disinyalir menerima aliran uang korupsi e-KTP.

    “Saya bersyukur kalau Tannos dapat diekstradisi secepatnya ke Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi e- KTP,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Untuk diketahui, pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP di KPK saat ini sedang menyasar sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran duit panas proyek senilai triliunan rupiah ini.

    Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) pada Maret 2025. AN dinilai sebagai pihak yang mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran dana.

    Ketika itu, penyidik KPK mencecar terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

    Berdasarkan dakwaan KPK, sejumlah nama disebut ikut menerima aliran dana, termasuk diantaranya tiga elite PDIP, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung.

    “Siapapun yang terindikasi terlibat termasuk oknum PDIP, harus diperiksa dan jika ada bukti permulaan yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar kepada inilah.com.

    Daftar Panjang Para Penerima Duit E-KTP

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, 9 MAret 2017, atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, disebutkan sejumlah pihak menerima duit panas e-KTP. Berikut daftarnya:

    1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

    2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

    3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

    4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

    5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

    6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

    7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

    8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

    9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

    10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

    11. Arief Wibowo USD 108 ribu

    12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

    13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

    14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

    15. Mustoko Weni USD 408 ribu

    16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

    17. Taufik Effendi USD 103 ribu

    18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

    19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

    20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

    21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

    22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

    23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

    24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

    25. Ade Komarudin USD 100 ribu

    26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

    27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

    28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

    29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

    30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu

    31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

    32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

    33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

    34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

    35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

    36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

    37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

    38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

    Selain nama-nama diatas, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut adanya aliran uang ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat (AS).

    Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah.

    Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

    Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan itu, dan mengatakan ia bahkan tak pernah ada kaitan apa pun dengan kasus KTP elektronik. “Ini semuanya yang menyangkut orang lain dia bilang. Tapi untuk yang menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat,” kata Pramono Anung kepada para wartawan kala itu.

    Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Setya Novanto sekadar ingin mendapat status justice collaborator agar mendpat keringanan hukuman.