Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    Menteri PPPA Arifah Fauzi (kanan) didampingi Wamen PPPA Veronica Tan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Anita Permata Dewi

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kepada Komisi VIII DPR TI agar Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) tetap dialokasikan pada tahun 2026 – 2029.

    “Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA), baik fisik maupun nonfisik sudah tidak ada lagi. Padahal DAK PPA tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu daerah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Arifah Fauzi menekankan pentingnya anggaran DAK PPA dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Ia mencontohkan ada tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini membutuhkan anggaran untuk penanganan.

    Pertama, kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta.

    “Seorang mahasiswi yang disiram air keras oleh pacarnya dan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Ketika kami datang ke Yogyakarta 1,5 bulan lalu, dana yang terpakai sudah sebesar Rp400 juta karena korban setiap pekan harus mengganti perban dan ketika mengganti perban harus dibius total karena saking parahnya kondisinya,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kemudian kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Jawa Barat.

    “Sampai saat ini orang tua korban masih berutang kepada rumah sakit, sampai sekarang belum bisa dilunasi,” kata Arifah Fauzi.

    Teranyar, dalam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Korban anak kini telah menjalani tiga kali operasi di RS Polri Said Sukanto.

    “Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang sekarang ada di RS Polri. Per tanggal 3 Juni, biaya yang sudah dipakai adalah sebesar Rp157 juta. Anak ini tidak diketahui orang tuanya di mana sehingga kami harus mengambil alih apapun yang terjadi harus diselesaikan dulu, diprioritaskan dulu kesehatannya,” kata Arifah Fauzi.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK yang batal pada tahun ini, kembali direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengungkapkan memang rencana tersebut diagendakan untuk tahun depan, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa mendatang. 

    “Ya tergantung situasinya tahun depan seperti apa. DPR kan sudah setuju, tinggal aturannya kami buat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/7/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun memilih tidak berkomentar terkait cukai MBDK. 

    Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan terus mundurnya kebijakan ini karena butuh sosialisasi yang komprehensif dari mulai hulu hingga hilir ekosistem MBDK. 

    Dirinya tidak ingin kebijakan ini jadi multitafsir oleh khalayak ramai, tetapi dirinya tetap berharap cukai MBDK dapat diwujudkan pada tahun depan. 

    Apabila mana objek cukai tersebut tidak diperluas, maka pemerintah perlu menghadapi kenyataan penurunan penerimaan negara. Sebagaimana penerimaan pajak tahun ini yang proyeksikan hanya akan mencapai 94,9% dari target. 

    “Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan objek pajaknya [termasuk cukai], maka penerimaan negara kita.. turun. Tetapi kalau menteri keuangannya melakukan kreativitas menambah objek baru, dengan dirjen yang baru, otomatis pendapatan negara kita dapat bertambah,” ungkapnya. 

    Pada rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan penerimaan negara untuk tahun depan. 

    Salah satunya, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) melalui penambahan objek cukai baru berupa MBDK untuk mendukung penerimaan negara. 

    Untuk tahun depan, kedua pihak menyepakati penerimaan bea cukai sebear 1,18% hingga 1,30% dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan tersebut lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang sebesar 1,18%—1,21%. 

    Bercermin pada tahun ini, meski telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara senilai Rp4,39 triliun, tetapi batal dilakukan. 

    Dirjen Djaka pun tidak menjelaskan secara perinci terkait alasan tertundanya cukai minuman manis tersebut pada tahun ini. Bos baru di bea cukai tersebut pun sebelumnya meminta awak media dan masyarakat mendoakan Ditjen Bea Cukai untuk bisa mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini senilai Rp301,6 triliun, meskipun tidak akan ada sumber pendapatan baru dari cukai minuman manis. 

    “Bagaimana cara menutupi [potensi penerimaan cukai minuman manis yang hilang]? Tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target,” ujar Djaka bulan lalu. 

  • Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) masih akan fokus untuk mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019—2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Untuk diketahui, Satori adalah politisi Partai Nasdem sedangkan Heri merupakan politisi Partai Gerindra. Keduanya menjabat anggota Komisi Keuangan DPR periode lalu dan telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami seluruh keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh. Penyidikan masih fokus untuk mengusut penggunaan dana CSR bank sentral itu oleh Satori dan Heri. 

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” ungkap Asep kepada wartawan, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

    Meskipun demikian, sampai dengan saat ini lembaga antirasuah belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Asep lalu menyebut penetapan tersangka bakal dilakukan tidak lama lagi.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja,” lanjut pria yang juga kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori dan Heri sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Rumah keduanya telah digeledah, serta yayasan terafiliasi kedua orang itu sudah pernah diusut oleh KPK selama proses penyidikan yang berlangsung.

    KPK mengungkap bahwa Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. 

    Keduanya masing-masing didalami sola proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK juga telah memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi, Kamis (19/6/2025). Namun, dia berhalangan hadir karena dinas luar negeri. Hal itu dikonfirmasi oleh KPK serta Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan untuk memeriksa Perry sebagai saksi akan tergantung dengan kebutuhan penyidik. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

  • Bahaya Mengintai Anak RI di Internet, Menteri Meutya Ungkap Datanya

    Bahaya Mengintai Anak RI di Internet, Menteri Meutya Ungkap Datanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memerangi kejahatan siber, khususnya perundungan digital atau cyberbullying yang kian mengancam anak-anak Indonesia.

    Dalam peluncuran film edukasi Cyberbullying, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkap data bahwa 48% anak Indonesia yang mengakses internet mengaku pernah mengalami perundungan online.

    “Jadi ini yang kita lihat bahwa memang permasalahan perundungan online atau cyberbullying adalah masalah yang cukup serius,” ujar Meutya saat ditemui di mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis(4/7/2025).

    Meutya menegaskan, langkah utama Komdigi dalam menangani masalah ini adalah deteksi dini dan take down konten yang mengandung unsur cyberbullying.

    Namun ia mengakui, tantangan terbesar justru datang dari sifat perundungan yang kerap terjadi di ruang privat seperti grup pertemanan atau percakapan personal.

    “Sehingga yang paling penting di luar melakukan take down adalah edukasi yang masif. Karena sekali lagi kita dukung film ini dan kita harapkan juga tidak hanya di Jakarta tapi bisa juga ditonton di banyak daerah di Indonesia,” kata Meutya.

    Dukungan juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang mengingatkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan pihaknya.

    “Dan yang paling banyak adalah kekerasan emosional. Jadi film ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa bullying itu tidak boleh ada lagi dimanapun, kapapun, oleh siapapun,” tegas Arifah.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menyebut cyberbullying bukan sekadar kenakalan anak-anak, melainkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

    “Kita bukan hanya diharapkan bijak dengan jari-jari kita ini, tetapi sadar akan konsekuensi dan sadar bahwa ini tentu mengancam. Tumbuh-kembang seseorang, rasa kemanusiaan seseorang,” ujar Ai.

    Ia juga menekankan pentingnya intervensi sosio-psikologis dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan di dunia maya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji merawat dan menghidupkan kembali berbagai pembangunan yang diwariskan oleh gubernur Jakarta sebelumnya.

    Menurut Pramono, banyak peninggalan dari pemimpin-pemimpin Jakarta terdahulu yang justru terbengkalai karena tidak dirawat dan tidak terkoneksi dengan baik.

    “Salah satu kelemahan di Jakarta adalah semua orang ingin dikenang, meninggalkan sesuatu yang mercusuar, yang besar. Begitu banyak tempat-tempat yang ditinggalkan, akhirnya tidak terawat, tidak terkoneksi dengan baik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, pada tahun pertamanya menjabat, Pramono mengaku fokus utamanya adalah menyambungkan dan menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan yang ada agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Maka kenapa kalau orang menanyakan kepada saya, apa sih program utama Gubernur Pramono ini?,” katanya.

    “Dalam satu tahun pertama, saya akan menyambungkan, menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya menjadi sesuatu yang menarik bagi Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono mencontohkan revitalisasi Jakarta International Stadium (JIS) yang kini kembali aktif digunakan sebagai markas utama klub Persija. JIS yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan kini menjadi salah satu simbol kota Jakarta.

    “Saya sudah minta kepada Dirut Jakpro untuk betul-betul dimanfaatkan sehingga JIS menjadi salah satu etalase simbol utama dan JIS ini dibangun oleh Mas Anies,” kata Pramono.

    Ia juga menyinggung Lapangan Banteng yang kini kembali ramai dan dijadikan tempat kegiatan masyarakat. Kawasan tersebut telah diperindah dan difungsikan kembali, termasuk air mancur menari yang merupakan ide dari mantan Gubernur Sutiyoso.

    “Bahkan kemarin ketika HUT Jakarta, saya sengaja minta diadakan di Lapangan Banteng. Karena di lapangan banteng tempatnya sekarang sudah menjadi lebih baik,” kata dia.

    Selain itu, Pramono menegaskan akan merevitalisasi kawasan Kalijodo, peninggalan masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menilai kawasan tersebut sudah lama tidak dikelola dengan baik.

    “Saya betul-betul ingin Kalijodo yang selalu saya katakan dulu tempat haram jadah, menjadi tempat sajadah, sudah lama nggak dikelola dengan baik lagi, kalau tidak diperbaiki kembali ke haram jadah lagi. Maka harus diperbaiki,” kata Pramono.

    Ia juga menyebut akan memperhatikan kondisi Banjir Kanal Timur (BKT), yang dibangun pada masa Gubernur Fauzi Bowo (Bang Foke), agar kembali berfungsi optimal dalam pengendalian banjir.

    “Dengan demikian, apa yang menjadi peninggalan para gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Bang Ali dan sebagainya, kita rawat dengan baik, kita tampilkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini menjadi lebih baik,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon ketua dan anggota dewan komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pansel kali ini sama dengan pansel yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025.

    Ketua merangkap Anggota Panitia Seleksi DK LPS dipegang oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Anggota panitia seleksi dari perwakilan pemerintah adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Perwakilan BI yaitu Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, perwakilan OJK adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, perwakilan perbankan Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, serta perwakilan asuransi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIFF) Rizal Bambang Prasetijo.

    Seleksi kali ini menyaring kandidat untuk jabatan ketua DK merangkap anggota serta anggota DK yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan lima tahun, yaitu 2025-2030.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman: https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id pada 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftar hanya diperkenankan memilih satu jabatan antara ketua DK atau anggota DK. Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan pendaftar dapat dilihat di laman seleksi DK LPS.

    Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 65 UU P2SK, anggota DK LPS terdiri dari tujuh orang, yakni tiga perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta empat orang dari dalam atau luar LPS, dengan ketentuan minimal dua orang berasal dari luar LPS.

    Komisi XI DPR RI kemarin memutuskan untuk menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Kepengurusan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Sukoharjo resmi dilantik, Selasa (1/7/2025). Pelantikan berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja Sukoharjo, dihadiri langsung oleh Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM.

    “Pelantikan INI menjadi momentum penting bagi penguatan peran dan tanggung jawab notaris yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat,” kata Etik Suryani dalam sambutannya. 

    Bupati menyampaikan, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Untuk itu, dirinya berharap pengurus INI Kabupaten Sukoharjo mampu menjaga komitmen dan meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Sebagai bagian dari profesi yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, saya berharap pengurus yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, amanah, serta menjaga kode etik dan standar profesionalisme,” paparnya. 

    Etik menekankan, sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara pengurus dan seluruh anggota harus tetap terjalin demi kemajuan organisasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Peran notaris sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, termasuk dalam hal pendaftaran, pembuatan akta, dan dokumen legal lainnya. 

    Bupati mengingatkan bahwa tantangan di bidang hukum dan notariat semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, peningkatan kompetensi, serta komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

    “Saya berharap INI Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (2/7). 

    Pengurus Daerah INI Kabupaten Sukoharjo Andhy Fauzi Barasa S.H., M.Kn mengatakan, setelah resmi dilantik pihaknya akan segera menggenjot program-program kerja yang telah disusun. Program kerja banyak di antara turun langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah terkait Koperasi Desa Merah Putih yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami memberikan dukungan penuh pada program-program yang pemerintah laksanakan. Termasuk program yang dilaksanakan pemerintah daerah,” kata Andhy Fauzi Barasa. 

    Melalui kepengurusan baru, ia berharap dapat berjalan secara profesional dan dan sesuai visi misi. Sedangkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu prioritas yang sudah dilaksanakan. Sebab pemerintah pusat telah memberikan amanat kepada notaris untuk segera melaksanakan pendirian akta Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Pada bulan Juli ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebelum pelantikan dan pengukuhan ini, telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri Koperasi Desa Merah Putih yang diterima Bupati Sukoharjo,” jelasnya. 

    Dikatakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menargetkan 167 Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya bersyukur karena target selesai dan telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Korban Pencabulan Badut Keliling di Bekasi Diduga Lebih dari 2 Bocah Megapolitan 28 Juni 2025

    Korban Pencabulan Badut Keliling di Bekasi Diduga Lebih dari 2 Bocah Megapolitan 28 Juni 2025

    Korban Pencabulan Badut Keliling di Bekasi Diduga Lebih dari 2 Bocah
    Editor
    jAKARTA, KOMPAS.com 
    – Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menduga, masih ada korban lain dalam perkara dugaan
    pencabulan
    SA (32), pria badut keliling warga Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.
    “Jadi masih memungkinkan ada beberapa korban lain. Mungkin tapi, kita masih menduga,” kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa di Cikarang, Jumat (27/6/2025), dikutip dari 
    Antara, 
    Mustofa menjelaskan, penyelidikan kasus ini dilakukan setelah korban pertama, DA, melapor ke polisi. Korban kedua, RM, baru berani melapor setelah mengetahui bahwa pelaku telah diamankan petugas.
    Korban lain diduga masih ada mengingat keberanian korban kedua baru muncul setelah pelaku ditahan.
    Oleh karenanya, Mustofa mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar rumah tersangka agar segera melapor jika mengetahui ada anak di bawah umur menjadi korban. Ia memastikan identitas korban akan dirahasiakan.
    “Mungkin setelah kita rilis, anak-anak yang menjadi korban berani menceritakan kepada orangtua. Kami tunggu kehadirannya di Polres Metro Bekasi maupun Polsek Cikarang Utara,” katanya.
    Polisi kini tengah mendalami keterangan korban kedua, disertai bukti pendukung hasil visum. Petugas juga bekerja sama dengan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban yang masih di bawah umur.
    “Kami melakukan pendampingan psikologis bersama Dinas Sosial dan DP3A, khususnya untuk perlindungan anak,” ucap dia.
    Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi Fahrul Fauzi meminta warga, terutama para orangtua, segera melapor ke polisi jika mengetahui anak mereka menjadi korban kasus ini.
    “Laporkan segera ke kepolisian, kami juga akan mengawal proses hukum, termasuk pendampingan penuh bagi korban baik dari aspek hukum maupun psikologis anak,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, dua anak laki-laki berinisial RF dan DA diduga dicabuli pria yang berprofesi sebagai badut keliling di Kabupaten Bekasi, berinisial SA (32).
    Aksi pelecehan seksual itu diketahui warga. Pelaku sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap warga dengan menaiki atap rumah kontrakan kosong di Kampung Pelaukan, Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.
    “Pelaku mencoba kabur lewat atap sebuah rumah namun terpeleset dan jatuh hingga berhasil diamankan petugas bersama warga setempat,” kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa dilansir dari
    Antara
    , Jumat (27/6/2025).
    SA dalam kesehariannya kerap berinteraksi dengan anak-anak karena profesinya sebagai badut. Profesi badut ini yang menjadi siasat pelaku untuk mendekati calon korban sebelum melancarkan aksinya.
    Dalam setiap menjalankan aksi, pelaku merayu korban dengan imbalan uang senilai Rp50.000 sambil memutar video asusila sebelum memaksa korban melakukan tindakan tidak senonoh tersebut.
    “Modus operandi bujuk rayu dan imbalan uang. Korban RF bahkan telah mengalami peristiwa ini hingga lima kali. Korban lain, DA, juga mengalami kekerasan serupa,” ujar Mustofa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSI Gelar International Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekosistem Halal RI

    BSI Gelar International Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekosistem Halal RI

    Jakarta –

    Bank Syariah Indonesia (BSI) terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. BSI International Expo 2025 pun menjadi upaya dari langkah strategis tersebut.

    Ajang ini diharapkan dapat mendorong Indonesia naik ke posisi puncak dalam Global Islamic Economy Indicator. Ekosistem halal dinilai mampu menjadi mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional. Tak lagi sekadar alternatif, ekosistem halal menjadi arus utama dalam menghadapi tantangan global.

    “BSI International Expo 2025 dirancang sebagai wadah pertemuan antara pelaku usaha, komunitas, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2025).

    Saat membuka gelaran BSI International Expo 2025 yang berlangsung pada 26-29 Juni di Jakarta, Rosan menuturkan Indonesia menargetkan posisi teratas dalam industri halal global. Mengacu pada Roadmap Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025-2045, Rosan menyebut kemajuan industri keuangan syariah punya peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Lanskap global saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut untuk menemukan sumber pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar Rosan.

    Ia mengungkapkan, meski Indonesia masih berada di posisi ketiga industri halal global, potensi pasar dalam negeri sangat besar. Lebih dari 80% konsumen Indonesia telah menyadari pentingnya produk halal.

    Namun, tantangan tetap ada, mulai dari rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikasi halal antarnegara. Oleh karena itu, ekosistem halal tidak bisa dibangun secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, regulator, Danantara Indonesia, kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap BSI dan industri halal.

    Menurutnya, BSI International Expo berperan penting dalam edukasi dan literasi pasar. Apalagi, pangsa pasar keuangan syariah nasional saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar 8%.

    Expo tahun ini menghadirkan 330 tenant dari 25 kategori, mulai dari agen emas, agen haji dan umrah, food and beverages, fesyen Muslim, properti, otomotif, hingga pendidikan.

    “Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar yang berada dalam naungan Danantara Indonesia siap menjadi aggregator pertumbuhan ekosistem halal Indonesia,” ucap Anggoro.

    Ia menjelaskan, Islam ecosystem, baik dari sektor makanan dan minuman halal, fesyen, farmasi, kosmetik, dan wisata halal menyimpan potensi besar yang dapat mendorong kesejahteraan umat sekaligus pertumbuhan ekonomi.

    Kontribusi BSI terhadap ekosistem halal juga diperkuat melalui pemberdayaan UMKM. BSI menggulirkan pembinaan lewat program Talenta Wirausaha BSI (TWB), membentuk BSI UMKM Center, serta menyelenggarakan business matching dengan calon pembeli dari 20 negara.

    Saat ini, BSI fokus menawarkan produk unggulan berbasis syariah seperti emas dan layanan haji/umrah. BSI menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang menunjukkan demand tinggi dari masyarakat terhadap produk berbasis emas dan layanan haji dan umrah.

    Anggoro mengungkapkan, BSI saat ini menjadi pemimpin dalam layanan haji dan umrah, dengan sekitar 80% pendaftaran haji nasional dilakukan melalui BSI. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan rata-rata 221 ribu jemaah haji dan sekitar 1 juta jemaah umrah.

    Sebagai bagian dari sosialisasi layanan tersebut, BSI kembali menghadirkan BSI International Expo 2025 yang juga diramaikan hiburan bagi nasabah, seperti penampilan Maher Zain, Maliq & D’Essentials, dan Ustaz Hilman Fauzi.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menilai kinerja bank syariah tetap positif meski menghadapi situasi global yang menantang.

    “Bank Syariah tidak hanya mengedepankan profit, namun juga social value. Untuk memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, OJK telah menyusun roadmap lembaga keuangan syariah,” ungkapnya.

    OJK menekankan pentingnya penguatan kapasitas bank syariah lewat literasi, dukungan UMKM, dan kontribusi pada ekosistem halal.

    Bank syariah didorong tumbuh sehat, efisien, dan berdaya saing sekaligus diharapkan berperan meminimalisasi dampak ekonomi serta memberi kontribusi sosial berbasis prinsip rahmatan lil alamin.

    (anl/ega)

  • Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com –
    Untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Sumenep
    , Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Kerja sama tersebut berupa program sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi yang melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan
    guru
    tingkat Sekolah Dasar (SD).
    “Kerja samanya berupa sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi,” kata Badrul, Penyuluh Antikorupsi Utama Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi KPK RI, Jumat (27/6/2025).
    Kegiatan ini, menurut Badrul, menjadi langkah awal untuk membekali para pelaku pendidikan dalam memahami potensi risiko korupsi dan cara menghindarinya.
    Badrul menambahkan, pemberantasan korupsi di lembaga pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh.
    Di antaranya dengan membangun nilai melalui pendidikan, pencegahan lewat perbaikan sistem, penindakan hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
    “Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan output yang nyata KPK dengan insan pendidikan dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
    Badrul meyakini, kasus korupsi di sektor pendidikan terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh pelakunya.
    Sehingga dirasa penting pemahaman regulasi antikorupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021.
    “Dari pengalaman sebelumnya, tindakan oknum yang pada akhirnya terjerat kasus hukum terjadi karena tidak paham. Maka pemahaman kepada mereka menjadi penting,” jelasnya.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyebut bahwa kerja sama dengan KPK merupakan bentuk pencegahan korupsi sejak dini.
    “Seperti prinsip di dunia kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, saya kira harus diterapkan juga di dunia pendidikan, sehingga pendidikan kita benar-benar bebas dari praktik korupsi,” ujar Fauzi.
    Kerja sama ini, rencana Fauzi, tidak akan berhenti di sektor pendidikan saja, melainkan akan diperluas ke lembaga-lembaga lain di lingkungan Pemkab Sumenep.
    “Untuk tahap awal memang dengan lembaga pendidikan dulu, baru setelah itu pada lembaga lainnya yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.