Tag: Fauzi

Polda Bali: Laporan ke Mie Gacoan Belum Dicabut oleh Selmi Denpasar 12 Agustus 2025

Polda Bali: Laporan ke Mie Gacoan Belum Dicabut oleh Selmi
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy mengungkapkan bahwa belum ada pencabutan laporan atas kasus yang melibatkan PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi).
“Belum ada pencabutan. (Kasusnya) ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus). Sampai saat ini belum ada pencabutan. (Pelapor) belum mencabut laporannya,” katanya, Selasa (12/8/2025).
Ariasandy juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi dengan Kementerian Hukum terkait kasus ini karena laporan tersebut terkait dengan pihak yang melaporkan.
“Yang melapor itu yang harus mencabut laporannya. Coba ditanya lagi yang melapor, apakah sudah mencabut laporannya?” ujarnya.
Selain itu, Ariasandy juga menegaskan bahwa proses mediasi atau perdamaian yang berlangsung di Kanwil Kementerian Hukum Bali, pada Jumat (8/8/2025) lalu, tidak ada kaitannya dengan Polda Bali.
Sebelumnya, Inhouse Consultant PT Mitra Bali Sukses (MBS), Muhammad Aziz Fauzi, saat dikonfirmasi
Kompas.com
pada Senin (11/8/2025), mengakui bahwa sengketa hak cipta antara PT MBS dengan Selmi belum diselesaikan lewat
restorative justice.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa sengketa hak cipta antara Mie Gacoan dan Selmi bakal diselesaikan secara
restorative justice.

Supratman menyampaikan hal itu di Kanwil Kementerian Hukum Bali, pada Jumat (8/8/2025), saat penandatanganan perdamaian antara PT MBS dengan Selmi.
Dia juga mengatakan, apabila memungkinkan, permasalahan ini akan diselesaikan pada hari itu juga. Dia berjanji akan menghubungi langsung pihak Polda Bali.
Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), I Gusti Ayu Sasih Ira, dan Sekjen SELMI, Ramsudin Manullang, telah menandatangani surat perjanjian perdamaian atas sengketa hak cipta.
Pihak Mie Gacoan bersedia membayar royalti sebanyak Rp 2,2 miliar untuk penggunaan musik atau lagu selama periode tahun 2022 sampai Desember 2025.
Terkait kasus royalti ini, Polda Bali sebelumnya menetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), I Gusti Ayu Sasih Ira sebagai tersangka dugaan pelanggaran hak cipta.
Ariasandy mengatakan, penetapan tersebut berawal dari adanya pengaduan masyarakat, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2024 atau hampir satu tahun yang lalu.
Selanjutnya, dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan laporan polisi tertanggal 20 Januari 2025. Pelapor dalam kasus ini merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia, yakni Selmi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 14:32
Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

“Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

“Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

“Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

“Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

“Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

Sumber : Antara

11/08/2025 13:24
Rem Blong, Truk Tabrak Sepeda Motor di Pekanbaru, Pengendara Tewas di TKP Regional 10 Agustus 2025

Rem Blong, Truk Tabrak Sepeda Motor di Pekanbaru, Pengendara Tewas di TKP
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (10/8/2025).
Kecelakaan terjadi antara truk box Hino dengan sepeda motor matic.
Akibatnya, pengendara sepeda motor tewas di tempat.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana, menyebutkan, korban tewas bernama Rojakin (58).
“Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara),” kata Satrio kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Minggu.
Satrio menjelaskan, kecelakaan terjadi akibat truk yang dikemudikan Muhammad Fauzi (31) mengalami rem blong.
Awalnya, truk box dengan seorang penumpang, Arif Rahman, bergerak dari arah Pekanbaru ke Bangkinang.
Sesampainya di depan bengkel variasi, truk mengalami rem blong dan menabrak sepeda motor Rojakin yang berada di depannya.
“Setelah itu, truk juga menabrak mobil Terios yang dikemudikan Arif Rusman,” kata Satrio.
Kerasnya benturan truk dengan sepeda motor mengakibatkan pengendaranya, Rojakin, tewas di tempat.
Sedangkan pengemudi maupun penumpang truk dan mobil Terios dalam kondisi selamat.
Adapun, kerugian materi diperkirakan sekitar Rp 15 juta.
Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satlantas Polresta Pekanbaru.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 18:31
PKS Umumkan Susunan Dewan Syariah Pusat 2025-2030, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik:

– Ketua: Iman Nugraha

– Sekretaris: Najib Subroto

– Anggota Effendy Anwar, Anatomi Muliawan, Henry Sugiarto, Joko Fitrian Prabowo, Herlini Amran, Yogo Pamungkas

Komisi Kajian dan Bayat:

– Ketua: Arwani Amin

– Sekretaris: Farid Nu’man

– Anggota: Nur Hamidah, Fauzi Bahreisy, Abdullah Haidir, Lutfi Firdaus Hanifa Ahzami

Komisi Bina Keluarga Sakina:

– Ketua: Heni Lestari

– Sekretaris: Ahmad Nizaruddin

– Anggota: Karim Santoso, Amri Gunawan, Latifah Abdul Somad, Dewi Julia, Dina Zuraida, Rahmi Dahnan, Nia Kurnia, Lue Lestari, Aan Anita

09/08/2025 12:04
KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

“Dua [tersangka kasus CSR BI],” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut Asep mengonfirmasi bahwa dua tersangka tersebut merupakan legislator. Walaupun demikian, Asep belum dapat memberi tahu identitas kedua tersangka merupakan legislator di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten.

“Lebih lengkap sama Juru Bicara KPK [Budi Prasetyo], yang jelas sudah ada dua tersangka,” katanya.

KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR Bank Indonesia.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan yang merupakan politisi Partai Gerindra dan telah memeriksa anggota DPR RI Satori, politisi Nasdem, terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

Duduk Perkara Dugaan Korupsi CSR BI

Sebelumnya pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra).

Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain.

KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasan tertentu telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaga atau yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR dari BI sesuai dengan fungsinya.

Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

“Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025.

Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.

Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan.

Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu.

07/08/2025 09:35
Dugaan Pungli PKKMB UTM, LO Dilarang Akomodasi Kebutuhan Mahasiswa Baru Surabaya 7 Agustus 2025

Dugaan Pungli PKKMB UTM, LO Dilarang Akomodasi Kebutuhan Mahasiswa Baru
Tim Redaksi
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Kasus pungli yang diduga dilakukan
Liaison Officer
(LO) dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berujung ricuh antara maba dan panitia. Saat ini masih dilakukan penyelidikan internal terkait hal tersebut.
Wakil Rektor lll Bidang Kemahasiswaan UTM, Surokim kini telah melarang LO terlibat dalam pengadaan perlengkapan hingga makan siang mahasiswa baru, setelah sebelumnya terdapat LO yang mengumpulkan uang dari mahasiswa baru untuk dibelikan perlengkapan.
“Saya sudah larang LO untuk terlibat hal yang begitu-begitu. Fokus saja dengan membimbing adik-adiknya. Biarkan maba membeli sendiri di luar,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).
Ia juga melakukan klarifikasi terhadap LO yang menjual kertas seharga Rp 27.000 pada mahasiswa.
“Ternyata itu harga untuk 6 lembar kertas warna warni. Itu juga ada yang sebagian maba yang merasa keberatan,” ungkapnya.
Surokim mengatakan, saat ini pengawas masih melakukan penyelidikan terhadap 115 orang LO yang ada di kepanitian PKKMB.
“Saat ini kami mintai klarifikasi dan catat. Karena versinya satu dengan yang lain berbeda, baik itu dari maba ataupun LO. Kami harus melihat dari dua sisi, setelah itu kami evaluasi,” imbuhnya.
Pihaknya juga mendalami adanya LO yang diduga melakukan
mark-up
harga untuk kebutuhan perlengkapan maba.
“Untuk yang
mark-up
harga juga kami telusuri. Kalau nanti di situ terbukti ada pungli, akan kami sanksi,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UTM, Fauzi mengatakan, pihaknya juga telah melarang LO menyediakan perlengkapan untuk maba agar menghindari tudingan pungli.
“Saya sudah panggil LO-nya dan saat ini sudah tidak mengkoordinir kebutuhan maba,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 08:53
Terpopuler, bendera “One Piece” hingga Wakapolri baru

Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah memilah beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang menarik untuk disimak pada Rabu pagi. Mulai dari Menhan nyatakan Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI sampai Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru. Berikut daftar beritanya:

1.⁠ ⁠Menhan: Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami “Jelly Roger” dari anime “One Piece” tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Polisi selidiki kasus Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik

Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani oleh pemengaruh (influencer) Fitri Salhuteru dengan nomor laporan polisi LP 508/II/2025. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Dewan Pers akan tertibkan media gunakan nama lembaga negara

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan Dewan Pers akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan nama lembaga negara. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠MenPPPA tekankan orang tua awasi maraknya anak mainkan Roblox

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pengawasan orang tua terkait maraknya anak-anak yang memainkan permainan Roblox. Baca selengkapnya di sini

5. Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjadi Wakil Kapolri (Wakapolri) baru untuk menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun pada Juni lalu. Adapun Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi/Fatihani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/08/2025 09:28
Lewat Langkah Kolaboratif, Kemenekraf-KSP Pastikan Program AKTIF Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) melihat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah positif untuk mengimplementasi Program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Musik yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi lintas sektor inilah yang ingin kami dorong antara musisi profesional, pendidik, siswa, pegiat UMKM, dan komunitas. Ini bukan hanya soal musik, tetapi juga membangun ekosistem kreatif yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Direktur Musik Kementerian Ekraf Mohammad Amin dikutip dari ANTARA, Selasa, 5 Agustus.

Program AKTIF Musik merupakan inisiasi kolaboratif yang menggabungkan kekuatan komunitas seni, dunia pendidikan, para musisi, serta pegiat ekonomi kreatif, yang menjadi transformasi Program Prioritas Nasional dan dipantau secara langsung oleh KSP.

Keterlibatan para pegiat ekraf dalam Program AKTIF Musik akan mengedepankan semangat bahwa semua orang bisa berkarya dan keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkontribusi dalam industri kreatif.

Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth yang dimulai dari daerah dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi kolaborasi lintas komunitas dan keberagaman talenta.

Salah satu Program AKTIF yang telah berjalan adalah memfasilitasi produksi dan rilis video klip ‘Wong Sepele’ hasil kolaborasi antara musisi Ndarboy Genk dan penyanyi tunanetra Fauzi Haidi, yang dihasilkan atas kerja sama dengan Komunitas Mabes Balker.

“Banyak musisi dangdut koplo yang tenar, namun alasan kami memilih Ndarboy Genk karena telah mempunyai komitmen untuk menjadi lokomotif brand yang menarik gerbong Komunitas Kreatif Balungan Kere yang berisi sekitar 250-an orang di Yogyakarta,” ungkap Mohammad Amin.

Program AKTIF melihat musik sebagai alat untuk mengembangkan komunitas. Salah satu cara yang ditempuh Kemenekraf dan KSP yakni dengan mengembangkan bakat siswa dari SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta. Mereka dilibatkan sebagai pemain musik orkestra pengiring dalam pembuatan video klip single ‘Wong Sepele’, yang telah rilis serentak ke berbagai platform digital sejak 14 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi pengalaman berharga sekaligus ajang pembuktian bahwa bakat siswa dapat dikembangkan melalui keterlibatan langsung dalam produksi profesional.

Sementara itu, Studio Mabes Balker di Bantul yang merupakan lokasi utama produksi video klip ‘Wong Sepele’ menjadi ruang kolaboratif yang melibatkan anggota komunitas kreatif Mabes Balker dalam proses produksi mulai dari teknisi audio, kru video, penata artistik, editor pasca produksi, hingga proses distribusi dan promosi.

06/08/2025 01:09
24.000 Anak di Semarang Sudah Cek Kesehatan Gratis, 74 Persen Siswa Obesitas Regional 4 Agustus 2025

24.000 Anak di Semarang Sudah Cek Kesehatan Gratis, 74 Persen Siswa Obesitas
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Sebanyak 24.900 anak di Kota Semarang telah mendapat layanan cek kesehatan gratis (CKG) sejak 21 Juli 2025.
Pemerintah Kota Semarang menargetkan sekitar 291.000 anak sekolah menerima layanan tersebut sepanjang 2025.
Hasil awal program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar puluhan ribu anak sekolah di Kota Semarang mengungkap fakta yang mengkhawatirkan, sekitar 74 persen anak mengalami obesitas atau kelebihan berat badan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, Abdul Hakam, saat mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Arifah Choiri Fauzi meninjau pelaksanaan CKG di SLB Negeri Semarang, Senin (4/8/2025).
“Hari ini kita launching untuk CKG anak sekolah. Sebenarnya sudah kita mulai sejak 21 Juli dan saat ini sudah mencapai 24.900 anak yang diperiksa,” ujar Hakam.
Dia menuturkan CKG melayani skrining kesehatan secara menyeluruh kepada siswa di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mulai dari pemeriksaan status gizi, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan indera (mata dan telinga), pemeriksaan gigi, hingga kesehatan jiwa.
“Total anak-anak di Kota Semarang ada sekitar 291 ribu dari 1.023 sekolah, terdiri dari 613 SD, 230 SMP, dan 182 SMA,” ungkap dia.
Hakam mengatakan pengecekan melibatkan 13 indikator untuk SD serta 15 indikator untuk SMP dan SMA. Hasil awal skrining terhadap 24.900 anak menunjukkan berbagai temuan yang perlu ditindaklanjuti.
“Paling banyak ditemukan masalah status gizi. Sekitar 74 persen anak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Gigi karies juga tinggi, mencapai 36 persen. Selain itu, ada yang prehipertensi sebesar 5,8 persen, prediabetes 5,65 persen, dan diabetes 0,14 persen,” lanjutnya.
Tak hanya itu, kesehatan telinga seperti sumbatan serumen juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan CGK di Semarang. Dia menyebut semua jenis pemeriksaan untuk anak-anak setara dengan orang dewasa.
Lebih lanjut, Pemkot Semarang menargetkan seluruh pelajar di Semarang dapat mengikuti CKG ini dalam waktu satu tahun. Sehingga temuan penyakit dapat ditangani lebih dini untuk mencegah risiko lebih serius.
“Begitu ditemukan anomali, langsung ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Kalau perlu rujukan, akan diteruskan ke dokter spesialis,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/08/2025 20:56
Gelar Zikir Sambut HUT RI ke-80, Menag Ingatkan Arti Merdeka dalam Perspektif Spiritual – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga pelepasan dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan jiwa.

Hal itu disampaikan Menag saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar Kementerian Agama di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8/2025).

Acara yang menjadi pembuka rangkaian Bulan Kemerdekaan tersebut digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftachul Akhyar, dan tokoh agama dari sejumlah daerah.

Hadir pula enam tokoh lintas agama, Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pimpinan ormas Islam, majelis taklim, serta para santri dari sejumlah pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Menag menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya momen politik, tetapi juga peristiwa spiritual. Proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah, mencerminkan keberkahan dan keterhubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan nilai-nilai keimanan.

“Ini bukan kebetulan. Para proklamator menyadari betul bahwa hari itu bukan sekadar tanggal, tapi juga momentum ilahiah. Zikir dan doa menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini sejak awal berdiri,” ujar Menag.

Menurutnya, dalam tradisi Islam, terdapat empat istilah utama yang menggambarkan makna kemerdekaan: istiqlal, tahrir, hurriyah, dan in‘itaq. Namun, kata kunci dari semuanya adalah istiqlal, yaitu kemerdekaan dari penjajahan dan kekuasaan yang zalim.

“Tanpa istiqlal, tidak mungkin ada hurriyah, tidak mungkin ada tahrir, dan tidak mungkin ada In’itaq. Karena itu, Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan, tetapi nazar bangsa atas nikmat kemerdekaan,” paparnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati harus diisi dengan perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Salah satu indikatornya adalah terpenuhinya gizi anak bangsa dan akses pendidikan yang merata.

“Presiden kita selalu menekankan bahwa kemerdekaan tidak sempurna jika masih ada anak-anak kelaparan. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau generasi mudanya kekurangan gizi? Maka pemberian gizi sehat dan pendidikan adalah bentuk konkret pengisian kemerdekaan,” tegasnya.

Pada hari Rabu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI atau Parliamentary Union of The OIC Member States, di Senayan. Presiden kembali menegaskan sikap Indonesia terhad…

02/08/2025 07:09