Xcloud.id

Tag: Fauzi

  • Telkomsat dan PT Len Industri Tandatangani MoU untuk Perkuat Sistem Pertahanan Berbasis Satelit – Page 3

    Telkomsat dan PT Len Industri Tandatangani MoU untuk Perkuat Sistem Pertahanan Berbasis Satelit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Len Industri (Persero). Kerja sama ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pengembangan infrastruktur komunikasi dan digital berbasis satelit.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D. Turuk menyaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E., Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, dan Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir.

    Sinergi strategis antar BUMN tersebut mencerminkan dukungan pengembangan teknologi satelit dan sistem pertahanan nasional, yang selaras dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui penguasaan teknologi mutakhir.

    Dalam sambutannya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, menekankan pentingnya konektivitas dalam mendukung ketahanan nasional. Menurutnya, perkembangan digital, termasuk artificial intelligence, sebesar apapun tetap membutuhkan konektivitas.

    Indonesia dengan hampir 17.000 pulau menjadikan kebutuhan konektivitas bukan sekadar kepentingan bisnis semata, melainkan bagian dari ketahanan nasional. Momentum penandatanganan MoU ini bukan hanya seremonial, melainkan langkah konkret kolaborasi untuk membangun ekosistem pertahanan berbasis satelit yang mandiri. Kami percaya, kerja sama antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan kedaulatan digital sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara,” ujarnya.

    Perbesar

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng saat memberikan sambutan pada acara acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) dan PT Len Industri (Persero) di Jakarta, pada Selasa (9/9/2025)…. Selengkapnya

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng menambahkan bahwa kolaborasi Telkomsat dan PT Len Industri merupakan awal dari langkah strategis yang lebih besar.

    “Kehadiran MoU antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) adalah sebuah awal, bukan akhir. Ini merupakan fondasi untuk mempererat hubungan, tidak hanya dengan Kementerian Pertahanan, tetapi juga dalam mendukung perkembangan PT Len Industri (Persero) sebagai BUMN strategis di sektor pertahanan. Komunikasi adalah elemen paling penting dalam pertahanan. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan memicu lahirnya inovasi pertahanan berbasis teknologi satelit,” ungkapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo memberikan apresiasi adanya sinergi antara Telkomsat dengan PT Len Industri (Persero).

    “Kami sangat mengapresiasi adanya sinergi antara Telkomsat dengan PT Len Industri (Persero) untuk menghadirkan inovasi teknologi berbasis satelit yang dapat mendukung misi negara dalam memperkuat sistem pertahanan nasional, bukan hanya di darat, laut, dan udara, namun juga di angkasa,” ujarnya.

    Perbesar

    kiri ke kanan) Direktur Keuangan & Manajemen Resiko Telkomsat Reizal Ahmad Fauzi, Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan, Direktur Bisnis dan Kerjasama Len Irwan Ibrahim, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E., Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf, Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, dan Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) dan PT Len Industri (Persero) di Jakarta, pada Selasa (9/9/2025)…. Selengkapnya

    Lingkup kerja sama yang diatur dalam MoU ini meliputi komitmen dalam penyediaan kapasitas satelit Merah Putih 2 untuk mendukung dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Selain itu, kedua pihak bersepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan, pembangunan, pengorbitan, hingga pengoperasian satelit nasional yang mandiri dengan memanfaatkan konstelasi satelit geostationer (GSO) maupun non-geostationer (NGSO).

    Kerja sama kedua pihak juga diarahkan pada pembangunan teknologi dan fasilitas strategis seperti, command center, wahana peluncuran satelit nasional, pusat riset dan pengembangan, fasilitas produksi satelit nasional, serta pengembangan bisnis satelit di skala regional dan global. Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam ekosistem teknologi satelit internasional.

    Melalui MoU ini, Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmen untuk membangun kerja sama berkelanjutan dalam rangka mendukung sistem pertahanan nasional yang unggul, modern, dan mandiri.

     

    (*)

  • Kriminal kemarin, buronan Sri Lanka hingga perampokan Duren Sawit

    Kriminal kemarin, buronan Sri Lanka hingga perampokan Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Rabu (10/9) kemarin, mulai dari buronan Sri Lanka hingga perampokan Duren Sawit.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Polisi tangkap buronan nomor 1 Sri Lanka di Kebon Jeruk Jakbar

    Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri dan Kepolisian Khusus Srilanka menangkap lima orang buronan kriminal nomor 1 Sri Lanka, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

    “Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    2. Satu anak di bawah umur jarah rumah Uya Kuya, curi kucing dan sofa

    Polisi mengungkapkan terdapat satu tersangka anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) terlibat aksi penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Dari 15 tersangka, ada satu yang masih anak di bawah umur terlibat aksi penjarahan rumah Uya Kuya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    3. Polisi buru kawanan perampok di Duren Sawit Jaktim

    Kepolisian tengah memburu kawanan perampok yang diketahui sudah berulang kali beraksi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Berdasarkan catatan selama 2025 ini, sudah ada tiga laporan pelaku perampokan di Duren Sawit yang kami tindak lanjuti,” kata Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno di Mapolsek Duren Sawit, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    4. Pria penodong pistol ke ojol di Kebayoran Lama diselidiki Polisi

    Kepolisian menyelidiki kasus seorang pria penodong pistol kepada pengemudi ojek daring (online/ojol) di ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Masih kita selidiki,” kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    5. LBH Jakarta minta akses kunjungan Delpedro Marhaen diperluas

    Pengacara publik dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo meminta agar akses kunjungan terhadap aktivis muda sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dibuka seluas-luasnya.

    “Kami mendorong agar Polda Metro Jaya tidak hanya membatasi kunjungan untuk keluarga. Publik dan rekan-rekan Delpedro seharusnya juga bisa dengan mudah menjenguk di rutan Polda Metro,” kata Alif saat mendampingi keluarga membesuk Delpedro di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LBH Jakarta minta akses kunjungan Delpedro Marhaen diperluas

    LBH Jakarta minta akses kunjungan Delpedro Marhaen diperluas

    Jakarta (ANTARA) – Pengacara publik dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo meminta agar akses kunjungan terhadap aktivis muda sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dibuka seluas-luasnya.

    “Kami mendorong agar Polda Metro Jaya tidak hanya membatasi kunjungan untuk keluarga. Publik dan rekan-rekan Delpedro seharusnya juga bisa dengan mudah menjenguk di rutan Polda Metro,” kata Alif saat mendampingi keluarga membesuk Delpedro di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Menurutnya, status tahanan Delpedro dan kawan-kawan bukan berarti menghilangkan hak mereka untuk mendapat dukungan.

    Dia menilai kesempatan membesuk sebaiknya tidak hanya diberikan kepada keluarga inti, melainkan juga kepada publik dan rekan-rekan sesama aktivis yang ingin memberikan dukungan.

    “Tidak hanya Delpedro, tapi juga ada Khariq Anhar, Syahdan Hussein, dan juga Muzaffar Salim yang sama-sama ditahan di Rutan Polda Metro Jaya,” kata dia.

    Terkait kunjungan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra ke ruang tahanan Polda Metro Jaya, Alif menilai kunjungan itu memberi sinyal positif.

    Menurutnya, Yusril telah menegaskan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, termasuk bagi Delpedro Marhaen dan kawan-kawan yang kini berstatus sebagai tahanan.

    “Kami menangkap sinyal baiknya Menko Yusril kemarin menjamin bahwa ada hak asasi manusia yang harus dijamin karena Delpedro dan kawan-kawan sekarang statusnya sebagai tahanan Polda Metro Jaya,” kata Alif.

    Mengenai tuduhan penghasutan terhadap Delpedro dan kawan-kawan, Alif menyebut tidak korelatif dengan gelombang protes masyarakat.

    “Tadi mungkin sudah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa pasalnya memang ini sifatnya bentuknya adalah penghasutan. Tapi kita lihat ini tidak ada korelasi tidak ada kausalitasnya dengan beberapa gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat luas,” kata Alif.

    Aksi unjuk rasa masyarakat itu, kata dia, reaksi subjektif terhadap produk kebijakan.

    “Kami menyadari ini merupakan realitas subjektif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap beberapa kebijakan yang mungkin tadi tidak pro terhadap rakyat dan juga pemajuan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran Regional 9 September 2025

    Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran Regional 9 September 2025

    Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Satu dari tiga pelaku pembunuhan berencana di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, ditangkap.
    Pelaku bernama Marsudi alias Sitepu (45). Ia diduga sebagai eksekutor yang membunuh Ketua Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) Desa Kasikan, Suryono alias Kentung.
    Marsudi dibayar oleh dua pelaku lainnya, yaitu Johan Simanjuntak dan Mahmud Fauzi Simanjuntak untuk membunuh.
    Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Kampar, AKP Gian Wiatma Jonimandala, pelaku Johan Simanjuntak mencari orang untuk membunuh korban, sementara Mahmud Fauzi Simanjuntak adalah pihak yang membayar Marsudi.
    Marsudi mengaku nekat melakukan pembunuhan karena tergiur upah yang dijanjikan. 
    “Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, karena tergiur uang untuk biaya persalinan istrinya yang sedang hamil tua. Pelaku sudah menerima upah Rp 13 juta,” ungkap Gian kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (9/9/2025).
    Dalam menjalankan aksinya, Marsudi pergi bersama seorang temannya berinisial TN menggunakan sepeda motor menuju kantor korban.
    Pelaku membawa sebilah parang dan sesampainya di depan kantor SPTI, ia langsung membacok korban di bagian paha. Korban tewas akibat mengalami pendarahan.
    “Pembunuhan itu berlangsung sekitar 20 detik. Pelaku langsung melarikan diri bersama seorang pelaku berinisial TN,” kata Gian.
    Setelah kejadian, Marsudi melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Namun pelariannya terhenti setelah ia ditangkap tim gabungan Polres Kampar dan Polda Sumatera Utara.
    Dari pengakuan Marsudi, ia dibayar oleh Johan Simanjuntak dan Mahmud Fauzi Simanjuntak untuk membunuh korban.
    Petugas akhirnya menangkap kedua pelaku yang membayar eksekutor tersebut. Saat ini, ketiga pelaku telah dijebloskan ke penjara Polres Kampar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR nilai kesejahteraan keluarga kunci lindungi perempuan dan anak

    MPR nilai kesejahteraan keluarga kunci lindungi perempuan dan anak

    Penguatan literasi pendidikan, kesehatan, budi pekerti, dan ekonomi keluarga menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu kunci dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan.

    “Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak di tanah air,” kata Lestari kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia lalu menyampaikan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 3 Juli 2025 telah mencatat terdapat sebanyak 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), faktor ekonomi menjadi pemicu utama tingginya angka kekerasan, disusul pola asuh dalam keluarga, lingkungan, paparan negatif gawai, serta pernikahan usia anak.

    Lestari pun menilai data tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan tepat agar tidak memicu peningkatan kasus serupa.

    “Kecepatan dalam mengantisipasi sejumlah tantangan tersebut sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak di tanah air,” ujar anggota Komisi X DPR RI itu.

    Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, Lestari juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat secara masif.

    Menurutnya, penguatan literasi pendidikan, kesehatan, budi pekerti, dan ekonomi keluarga menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mencegah munculnya tindak kekerasan di lingkungan rumah tangga.

    Dia berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong mewujudkan langkah yang tepat dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap anak bangsa, termasuk perempuan dan anak.

    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi telah menekankan pentingnya upaya-upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak, mengingat peran perempuan dan anak sebagai motor penggerak pembangunan bangsa.

    “Perempuan dan anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penentu arah kemajuan di berbagai sektor, utamanya pembangunan sumber daya manusia,” kata Arifah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Arifah Ajak Semua Pihak Berkomitmen Wujudkan Kota Layak Anak

    Menteri Arifah Ajak Semua Pihak Berkomitmen Wujudkan Kota Layak Anak

    JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemda dan seluruh pihak untuk menyatukan komitmen dalam wjudkan Kota Layak Anak (KLA). Untuk meraihnya, perlu dipastikan adanya penyediaan ruang aman, inklusif, dan bermakna bagi anak-anak.

    “Festival Anak Balikpapan ini bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat, kreativitas, dan masa depan anak-anak kita. Anak-anak adalah subyek utama yang hak-haknya harus dapat dipenuhi. Anak-anak kita adalah agen perubahan yang dapat berkontribusi bagi lingkungan dan kota,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, mengutip ANTARA pada Minggu 7 September.

    Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa konsep Kota Layak Anak berlandaskan pada Konvensi Hak Anak yang menekankan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kekerasan, serta dapat berpartisipasi bermakna dalam pembangunan.

    Kota yang layak anak mencakup pemenuhan hak dasar anak melalui pendidikan, kesehatan, ruang bermain, fasilitas publik yang aman, dan lingkungan yang mendukung.

    Sementara Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Adamin Siregar, menyampaikan bahwa anak-anak merupakan aset berharga bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberi ruang untuk berkembang.

    “Festival Anak Balikpapan adalah wadah bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, menyalurkan bakat, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Anak-anak Balikpapan adalah generasi hebat yang siap melanjutkan estafet pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Adamin Siregar.

    Adamin Siregar memastikan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan terus menghadirkan kebijakan ramah anak.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan ruang terbuka hijau ramah anak, penguatan program perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta penguatan wadah partisipasi anak.

  • Pemkot Jaktim latih 50 pelaku usaha olah limbah kuliner

    Pemkot Jaktim latih 50 pelaku usaha olah limbah kuliner

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) memberikan pelatihan pengolahan limbah usaha dan sampah kuliner kepada 50 pelaku usaha demi menjaga kebersihan di Kali Ciliwung.

    “Sebanyak 50 pelaku usaha di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung mendapat pelatihan pengolahan air limbah usaha dan sampah kuliner agar mereka tidak mencemari air yang mengalir ke saluran hingga Kali Ciliwung,” kata Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur Fauzi di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

    Pelatihan itu, menurut dia, sekaligus menjadi langkah sosialisasi untuk mengajak para pelaku usaha agar mewujudkan komitmen bersama menjaga lingkungan dengan mengolah air limbah dan tidak membuang sampah ke saluran air.

    Selain itu, kegiatan tersebut juga diisi dengan pembuatan lisensi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sehingga para pelaku usaha memahami dampak besarnya jika membuang sampah ke kali ataupun saluran air.

    “Intinya, bagaimana pengolahan air, selama ini mungkin mereka (pelaku usaha) tidak tahu. Jadi, hari ini kami membangun pemahaman kepada pelaku usaha mengenai dampak ketika membuang sampah ke kali, ke saluran, akan sangat besar terhadap pencemaran air di lingkungan,” jelas Fauzi.

    Nantinya, para pelaku usaha tersebut diharuskan membuat bak penampungan air limbah kuliner yang dapat dipisahkan. Kemudian, air limbah hasil pembuangan akan divakum.

    Sementara itu, salah satu peserta pelaku usaha di Condet, Andri, mengatakan kegiatan tersebut sangat baik bagi para pelaku usaha untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dari sampah dan air limbah dari usaha kuliner.

    Dia pun berharap seluruh pelaku usaha kuliner dapat bekerja sama menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama.

    “Menurut saya bagus, kami berharap ke depannya bisa rata semua pengusaha kuliner bisa mengikuti ini juga, jadi bisa konsisten mengikuti aturan-aturan pemerintah terkait kebersihan kali,” ujar Andri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Gelar Rakor Tingkat Kementerian Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

    Pemerintah Gelar Rakor Tingkat Kementerian Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait tindak lanjut usai aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah hingga di Ibu Kota pada Agustus akhir lalu. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan merespons terhadap sejumlah tuntutan rakyat.

    Rapat koordinasi digelar di Kemenko Kumham Imipas, Senin (8/9/2025). Rapat ini dihadiri Yusril, Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, hingga perwakilan komisi nasional HAM dan Perempuan.

    Usai rapat, Yusril menerangkan pemerintah merespons positif segala tuntutan yang disampaikan oleh rakyat. Kata Yusril, tuntutan itu sejatinya berisi agar dilakukan perbaikan dan pembenahan.

    “Bahwa pemerintah memberikan suatu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat kira untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang selama ini dirasakan suatu yang kurang dan didesakan untuk dilakukan untuk satu pembenahan dan perbaikan,” kata Yusril.

    Yusril mengatakan tuntutan dari rakyat itu juga tidak hanya untuk pemerintah tapi juga ditujukan kepada DPR. Dia mengaku yakin DPR akan memberikan respons terhadap tuntutan rakyat itu.

    Yusril menegaskan pemerintah akan merespons positif tuntutan yang disampaikan rakyat. Kendati demikian, kata Yusril, tidak semua tuntutan tersebut dapat segera diwujudkan karena memerlukan waktu.

    “Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan merespons positif ke arah itu walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu perbaikan,” ujarnya.

    Tuntutan 17+8

    Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

    Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dan ’17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu’-‘8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.

    Berikut isi lengkapnya:

    17+8 Tuntutan Rakyat

    DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER

    – Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    – Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

    – Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

    – Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

    – Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

    – Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

    – Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

    – Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

    – Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

    – Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

    – Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

    – Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    – Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

    – Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

    – Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

    – Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026

    – Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    – Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    – Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    – Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan

    – Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor

    – Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    – Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    – Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

    (whn/dhn)

  • Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Makassar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel, untuk berkantor sementara mulai Senin (8/9).

    “Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

    Menurutnya, sebanyak 84 anggota dewan harus bekerja dan mau tidak mau membutuhkan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel dibakar massa. Dari beberapa kantor yang disurvei, paling tepat kantor BMBK selain lebih representatif juga memiliki banyak ruangan.

    Di kawasan kompleks perkantoran tersebut, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).

    Ia menegaskan, Gedung BMBK akhirnya dipilih berkantor sementara waktu, dan kini sedang dibenahi demi efisiensi anggaran. Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel. Karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat.

    Penggunaan kantor dinas itu berkantor sementara, setelah hasil rapat koordinasi serta persetujuan gubernur. Keputusan ini diambil agar tidak menghambat pekerjaan, mengingat pembahasan anggaran APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan pembahasan APBD Pokok 2026.

    Suasana persiapan ruangan untuk digunakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) milik Pemerintah Provinsi, Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​​​​, Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/M Darwin)

    Wakil Ketua DPRD itu juga membenarkan jika Kantor BMBK itu mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas serta melaksanakan Rapat Paripurna perdana setelah Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

    “Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya menjelaskan.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Yasir Machmud bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan. Tidak ada alasan anggota dewan tidak bekerja, karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyampaikan, usulan pembangunan maupun renovasi bangunan DPRD setelah dibakar massa pendemo anarkis telah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat setelah dilaksanakan penilaian perhitungan anggaran.

    “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Usulan pengajuan anggaran perbaikan bangunan Kantor DPRD Sulsel senilai Rp233 miliar tersebut sudah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum sudah dikirim agar ditindaklanjuti.

    Terkait dengan Kantor DPRD Kota Makassar yang turut dibakar massa, dari data BPBD hasil perhitungan kerugian sebesar Rp253,4 miliar. Jumlah total diperkirakan menghampiri Rp500 miliar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Nurul Hayat
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, MH. Said Abdullah mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi agen perubahan bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (06/09/2025).

    Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda. Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua dan Sekretaris BEM Sumenep, M. Salman Farid dan Moh. Nurul Hidayatullah. Sedangkan dua tenaga ahli MH. Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat juga ikut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

    Dalam pemaparannya, M. Salman Farid menegaskan peran penting pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemuda dengan intelektualitasnya telah menjadi motor penggerak perubahan yang menyatukan nusantara.

    “Kemajuan suatu bangsa dimulai dari generasi mudanya. Mari kita junjung tinggi semangat kebangsaan,” ajaknya kepada mahasiswa dan pemuda yang hadir.

    Ia mengingatkan agar pemuda Indonesia terus meneguhkan semangat kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa demi kemajuan yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus dalam memajukan bangsa.

    “Empat pilar kebangsaan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa harus terus dijaga oleh kalangan pemuda,” tandas Salman Farid.

    Sementara Moh. Nurul Hidayatullah menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi yang harus terus dijaga. Dirinya mengaitkan nilai tersebut dengan tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Para pendiri bangsa mengambil makna dari adat, istiadat, dan kebudayaan kita, lalu merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan Tuhan, terlepas dari perbedaan agama,” paparnya.

    Ia menambahkan, isi Pancasila tetap relevan dan tidak lekang oleh waktu, bahkan setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga dan meneruskan warisan para pendiri bangsa.

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga membuka ruang interaktif dalam sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengemukakan pendapat dan memperdalam pemahaman. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini cukup menarik minat dan perhatian pemuda sebagai generasi penerus bangsa. (tem/kun)