Xcloud.id

Tag: Fathan Subchi

  • Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    loading…

    Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi yang digelar IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA-PMII ) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA-PMII di Jakarta 21-23 Februari 2025. Sejumlah pra acara digelar untuk menyambutnya.

    Salah satunya Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar IKA-PMII Akhmad Muqowam mengatakan, ini adalah sarasehan kedua sebagai rangkaian Pra Munas menuju Munas VII IKA-PMII.

    “Tiga kali kita sarasehan. Pertama digelar di Pontianak, Kalimantan Barat bertema Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Ini yang kedua. Semuanya membahas hal yang penting sebagai pedoman bagi PB IKA-PMII merumuskan rekomendasi untuk pengambil kebijakan saat munas nanti,” kata Muqowam.

    Dalam acara yang dihadiri sejumlah senior alumni PMII yang kini menjabat di berbagai level Pemerintahan, Muqowam berharap, alumni yang berada di jabatan publik, turut serta urun pikiran untuk kemajuan bangsa. Terkait tema Sarasehan, Muqowam berharap, pendidikan di Indonesia fokus mengejar industrialisasi strategis dan menguasai teknologi tinggi.

    Selain itu, perlu aturan dan regulasi yang jelas untuk mengawal ini. Dikatakan, teknologi tinggi salah satu modal utama industrialisasi.

    Sejauh ini, ekosistem teknologi di berbagai bidang, tidak mendukung. Padahal jika industrialisasi berjalan, akan tercipta lapangan kerja berkuakitas, bukan sekadar tenaga kerja informal.

    “Ekosistem ini harus tercipta untuk mendukung kemandirian nasional. Baik pangan, pertanian, maritim, dan lainnya,” tuturnya.

    Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) IKA PMII Jakarta Fathan Subchi mengatakan, tema yang diangkat kali ini, dinilai sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “IKA-PMII harus mengkaji dan memberi masukan penting untuk Pemerintah. Lewat diskusi dengan beragam kalangan. Saya juga berharap, hasilnya akan menjadi guidance saat Munas nanti,” kata Fathan

    Bendahara Umum (Bendum) PB IKA PMII sekaligus Ketua Panitia Munas VII IKA-PMII Sudarto menyatakan, serasehan Pra Munas ini, untuk menghantarkan puncak Munas yang akan dilaksanakan 21-23 Februari 2025 di Jakarta. Dia berharap, dari rangkaian sarasehan ini menelurkan rumusan program kerja prioritas.

  • BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun selama semester I 2024 – Page 3

    BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun selama semester I 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya ikut serta dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29) yang digelar di Baku, Azerbaijan pada 11 sampai 24 November 2024.

    Kehadiran ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

    Dalam kesempatan diskusi di Paviliun Indonesia, anggota VI BPK Fathan Subchi menyebut, langkah nyata Indonesia dalam melakukan transformasi fiskal.

    “Salah satu langkah nyata yang disampaikan adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memungkinkan transfer dana dari pusat ke daerah berdasarkan indikator tutupan hutan, memberikan insentif bagi daerah untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistemnya,” ujar Fathan saat menghadiri KTT Perubahan Iklim, melalui keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).

    Dia menjelaskan, untuk mendukung upaya iklim di tingkat sub-nasional atau pemda telah didukung dengan keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Pada 2023, lanjut Fathan, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15 triliun). Sebagai perbandingan, kata dia, total pendanaan global REDD+ sebesar 3 miliar dolar sejak awal program tersebut.

    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten atau kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” terang Fathan.

  • BPK Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas

    BPK Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas

    Solo, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut berperan dalam memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui pengawasan menyeluruh. Menurut anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi harus menjadi perhatian agar bisa menghadirkan pendidikan berkualitas.

    “Pendidikan berkualitas adalah salah satu kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. BPK pastinya akan berperan dalam memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas lewat  pengawasan menyeluruh,” kata Fathan saat memberikan pengarahan mengenai good governance di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, seperti dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).

    Fathan Subchi menjelaskan konsep good university governance sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi di perguruan tinggi. 

    “Good university governance adalah implementasi dari model kematangan organisasi akuntabilitas yang dikembangkan oleh US Government Accountability Office dan diadopsi oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),” ujar Fathan.

    Fathan mengungkapkan model ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, pemahaman kebijakan publik, serta untuk memberikan wawasan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi.

    Menurutnya perguruan tinggi negeri, terutama yang sudah berstatus sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

    “Kelima prinsip ini adalah bagian dari good corporate governance, yang dalam konteks perguruan tinggi lebih dikenal sebagai good university governance, yang mengacu pada tata kelola perguruan tinggi yang baik,” tambah Fathan.

    Menurutnya dengan penerapan good university governance, perguruan tinggi akan bisa menghadirkan pendidikan berkualitas untuk anak bangsa.

  • BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif

    BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif

    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ambil bagian dalam pelaksanaan KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29) yang digelar di Baku, Azerbaijan pada 11-24 November 2024. 
     
    Anggota VI BPK, Fathan Subchi, mengatakan kehadiran ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim tingkat nasional maupun global.
     
    Fathan menjelaskan pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pada 2023, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun.
    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” kata Fathan dalam keterangan pers, Senin, 25 November 2024.
     

    Fathan menggarisbawahi tantangan utama dalam pendanaan iklim, yakni memastikan tata kelola yang efektif. Ia juga menjelaskan peran BPK dalam memastikan tata kelola pendanaan perubahan iklim yang transparan, akuntabel, sekaligus berkontribusi pada upaya global melawan krisis iklim.
     
    “Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengelola pendanaan iklim. Ini memastikan negara maju tidak perlu ragu akan efektivitas penggunaan dana yang diberikan,” jelas Fathan.
     
    Terkait hal itu, pihaknya juga telah membuat rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait agar membuat standar yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi deforestasi sebagai bagian dari rencana aksi iklim dan menyelaraskan target deforestasi di tingkat nasional dan subnasional dengan target FOLU Net Sink.
     
    “Kami juga mengajak INTOSAI dan BPK seluruh dunia untuk lebih aware dan mengambil peran aktif dalam isu kebijakan iklim global guna mewujudkan bumi yang lebih ramah untuk kehidupan manusia di masa mendatang” ungkapnya.
     
    Menurut dia BPK juga aktif dalam pelatihan internasional guna membangun kapasitas pengelolaan pendanaan iklim. Kehadiran BPK di COP29 menunjukkan komitmen untuk memastikan pendanaan iklim menghasilkan dampak nyata dan terukur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Hadiri COP29, BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim Transparan dan Efektif

    Hadiri COP29, BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim Transparan dan Efektif

    Jakarta –

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya menjadi bagian dalam pelaksanaan KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29). Kehadiran BPK ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

    KTT Perubahan Iklim PBB ini digelar di Baku, Azerbaijan pada 11-24 November 2024. BPK diwakili oleh Anggota VI BPK Fathan Subchi.

    Dalam acara itu, Fathan bicara mengenai langkah nyata Indonesia dalam melakukan transformasi fiskal. Salah satu langkah nyata yang disampaikan adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memungkinkan transfer dana dari pusat ke daerah berdasarkan indikator tutupan hutan, memberikan insentif bagi daerah untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistemnya.

    Foto: COP29 di Azerbaijan (dok istimewa)

    Fathan menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya iklim di tingkat sub-nasional atau Pemda telah didukung dengan keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pada 2023, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15 triliun).

    Sebagai perbandingan, total pendanaan global REDD+ sebesar 3 miliar dolar sejak awal program tersebut.

    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” ujar Fathan dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (26/11/2024).

    “Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengelola pendanaan iklim. Ini memastikan negara maju tidak perlu ragu akan efektivitas penggunaan dana yang diberikan,” katanya.

    Selain itu, Fathan mengungkapkan bahwa BPK juga aktif dalam pelatihan internasional guna membangun kapasitas pengelolaan pendanaan iklim.

    Terkait hal itu, pihaknya juga telah membuat rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait agar membuat standar yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi deforestasi sebagai bagian dari rencana aksi iklim dan menyelaraskan target deforestasi di tingkat nasional dan sub-nasional dengan target FOLU Net Sink.

    “Kami juga mengajak INTOSAI dan BPK seluruh dunia untuk lebih aware dan mengambil peran aktif dalam isu kebijakan iklim global guna mewujudkan bumi yang lebih ramah untuk kehidupan manusia di masa mendatang” pungkas Fathan.

    (zap/dhn)

  • Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kontribusi lembaga tersebut dalam tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Museum BPK di Magelang merupakan wadah luar biasa yang memadukan sejarah dan edukasi mengenai peran BPK dalam mengawal keuangan negara. Pengunjung dapat memahami dengan lebih jelas kontribusi BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bermanfaat,” ujarnya saat mengunjungi museum tersebut dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Museum BPK memiliki berbagai instalasi pameran yang menekankan penyajian informasi melalui sarana dan prasarana interaktif serta kekinian.

    Selain gaya museum nan artistik kontemporer, terdapat berbagai instalasi interaktif yang berfungsi mengedukasi para pengunjung.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK Fathan Subchi mengharapkan Museum BPK dapat terus menarik minat masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga berkembang menjadi pusat edukasi yang menginspirasi generasi mendatang.

    “Hadirnya Museum BPK diharapkan dapat terus menarik minat masyarakat, terlebih pelajar dan mahasiswa agar mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ucap dia.

    Museum BPK disebut akan selalu memberikan tempat untuk inovasi dan menyajikan informasi relevan, memperkuat peranan sebagai jembatan antara sejarah, pendidikan, maupun kesadaran publik atas urgensi nilai-nilai integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

    Senada, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi penyajian berbagai informasi tentang BPK yang dikemas dengan konsep menarik dan modern.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pelatihan audit blue economy (ekonomi biru) untuk menunjukkan komitmen dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan serta tanggung jawab atas sumber daya kelautan.

    “BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia,” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Bentuk dukungan BPK ini dilakukan dengan menjembatani perbedaan pengetahuan dalam blue economy, serta memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik blue economy secara berkelanjutan untuk memacu perkembangan ekonomi dan melestarikan sumber daya kelautan.

    Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka langsung yang berlangsung sejak 28 Oktober 2024 dengan sesi tatap muka 11-15 November 2024. Peserta ada 36 orang yang berasal dari 17 negara, yakni Belize, Jamaica, Polandia, Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, Mauritius, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, Sri Lanka, dan Papua Nugini.

    Pemaparan yang dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Audit Strategy and Blue Economy in Indonesia oleh BPK, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali.

    Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas blue economy sesuai konteks negara masing-masing dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

    Peserta pelatihan turut mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali, untuk mempelajari mangrove, lalu mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa dalam rangka melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)