Xcloud.id

Tag: Fathan Subchi

  • Pimpin IKA PMII, Fathan Subchi Dukung Penuh Visi Indonesia Emas – Page 3

    Pimpin IKA PMII, Fathan Subchi Dukung Penuh Visi Indonesia Emas – Page 3

    Dia mengatakan, potensi alumni PMII di seluruh Indonesia sangat besar. Saat ini alumni PMII banyak berkiprah di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik di birokrasi, anggota legislatif, sektor usaha, sektor pendidikan, hingga tokoh agama.

    “Kontribusi para alumni PMII inilah yang akan kita konsolidasikan agar memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara,” katanya.

    Fathan juga menilai, saat ini berbagai potensi alumni PMII di tengah kehidupan masyarakat belum terkonsolidasi dengan baik. Akibatnya banyak potensi yang belum bisa dimanfaatkan baik untuk alumni sendiri maupun masyarakat secara luas.

    “Saya yakin jika potensi alumni ini terkonsolidasi dengan baik di level kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional daya ungkitnya akan menjadi luar biasa baik bagi alumni PMII sendiri maupun untuk masyarakat luas,” katanya.

    Mantan Anggota DPR RI ini menegaskan, sebagai alumni organisasi Kemahasiswaan yang mempunyai akar kuat dan jejak perjuangan panjang, IKA PMII mempunyai potensi besar dalam mewarnai perjalanan kehidupan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia tengah berusaha mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan banyak kontribusi dari elemen masyarakat termasuk IKA PMII.

    “Saat ini Indonesia tengah memperkuat diri baik di sektor pengembangan SDM, hilirisasi sumber daya alam, hingga mengoptimalisasi capaian infrastruktur. Saya yakin IKA PMII akan memberikan kontribusi besar dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini.

  • Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030

    Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030

    loading…

    Fathan Subchi terpilih menjadi Ketua Umum PB IKA PMII periode 2025-2030 dalam Munas ke-VII di Jakarta 21-23 Februari 2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Fathan Subchi resmi menakhodai Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2025-2030. Mantan Ketua Cabang PMII Jakarta tersebut meraih dukungan mayoritas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII IKA PMII yang digelar di Jakarta 21-23 Februari 2025.
    Munas ke-VII IKA PMII digelar di Jakarta 21-23 Februari 2025. Foto/Ist

    Fathan unggul mutlak dari tiga kandidat lain yakni M Purnama Sidi, Imam Nachrawi, dan Zaini Rahman. Dalam pemungutan suara yang diikuti delegasi IKA PMII dari seluruh Indonesia Fathan meraih 188 suara, Purnama Sidi 4 suara, Imam Nachrawi 4 suara, dan Zaini Rahman 2 suara.

    Keberhasilan Fathan mendulang suara mayoritas menjadi indikasi dukungan kuat dari para alumni PMII di seluruh Indonesia.

    Anggota BPK RI ini dinilai mempunyai kapabilitas mengkonsolidasikan dan memperkuat peran alumni aktivis pergerakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari para alumni PMII di seluruh Indonesia. Ini adalah kepercayaan besar untuk dijaga dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan,” ujar Fathan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan potensi alumni PMII di seluruh Indonesia sangat besar. Saat ini alumni PMII banyak berkiprah di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik di birokrasi, anggota legislatif, sektor usaha, sektor pendidikan, hingga tokoh agama.

    “Kontribusi para alumni PMII inilah yang akan kita konsolidasikan agar memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara,” katanya.

  • IKA PMII DKI Jakarta usulkan Fathan Subchi jadi caketum PB IKA PMII

    IKA PMII DKI Jakarta usulkan Fathan Subchi jadi caketum PB IKA PMII

    Fathan merupakan sosok yang mampu meneruskan gagasan-gagasan dan keberhasilan ketua umum PB IKA PMII Muqowam

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) dan Pengurus Cabang IKA PMII se-DKI Jakarta mengusulkan nama Fathan Subchi sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar IKA PMII dalam Munas Ke-VII di Jakarta pada 21-23 Februari 2025.

    Sekretaris PW IKA PMII DKI Jakarta Yayat Hidayat mengungkapkan alasan diusungnya nama Fathan Subchi sebagai Ketum IKA PMII adalah karena dia dinilai memiliki rekam jejak dan komitmen dalam pengabdian terhadap organisasi.

    “Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode dan hari ini beliau menjabat sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yaitu BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia),” kata Yayat di Jakarta, Kamis (20/2) malam.

    Menurut Yayat, selain memiliki rekam jejak yang jelas, Fathan juga dinilai memiliki kapasitas individual yang sangat cukup untuk memimpin PB IKA PMII.

    Selain itu, Fathan merupakan sosok yang mampu meneruskan gagasan-gagasan dan keberhasilan ketua umum PB IKA PMII Muqowam.

    Dia, kata Yayat, mampu juga merealisasikan program-program yang tertunda dari kepengurusan PB IKA PMII saat ini.

    Sejauh ini, Yayat mengatakan sudah ada respons yang positif dari berbagai pengurus wilayah dan pengurus cabang di berbagai wilayah. Mereka pun siap memenangkan Fathan untuk menjadi Ketua Umum PB IKA PMII 2025-2030.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    loading…

    Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi yang digelar IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA-PMII ) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA-PMII di Jakarta 21-23 Februari 2025. Sejumlah pra acara digelar untuk menyambutnya.

    Salah satunya Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar IKA-PMII Akhmad Muqowam mengatakan, ini adalah sarasehan kedua sebagai rangkaian Pra Munas menuju Munas VII IKA-PMII.

    “Tiga kali kita sarasehan. Pertama digelar di Pontianak, Kalimantan Barat bertema Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Ini yang kedua. Semuanya membahas hal yang penting sebagai pedoman bagi PB IKA-PMII merumuskan rekomendasi untuk pengambil kebijakan saat munas nanti,” kata Muqowam.

    Dalam acara yang dihadiri sejumlah senior alumni PMII yang kini menjabat di berbagai level Pemerintahan, Muqowam berharap, alumni yang berada di jabatan publik, turut serta urun pikiran untuk kemajuan bangsa. Terkait tema Sarasehan, Muqowam berharap, pendidikan di Indonesia fokus mengejar industrialisasi strategis dan menguasai teknologi tinggi.

    Selain itu, perlu aturan dan regulasi yang jelas untuk mengawal ini. Dikatakan, teknologi tinggi salah satu modal utama industrialisasi.

    Sejauh ini, ekosistem teknologi di berbagai bidang, tidak mendukung. Padahal jika industrialisasi berjalan, akan tercipta lapangan kerja berkuakitas, bukan sekadar tenaga kerja informal.

    “Ekosistem ini harus tercipta untuk mendukung kemandirian nasional. Baik pangan, pertanian, maritim, dan lainnya,” tuturnya.

    Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) IKA PMII Jakarta Fathan Subchi mengatakan, tema yang diangkat kali ini, dinilai sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “IKA-PMII harus mengkaji dan memberi masukan penting untuk Pemerintah. Lewat diskusi dengan beragam kalangan. Saya juga berharap, hasilnya akan menjadi guidance saat Munas nanti,” kata Fathan

    Bendahara Umum (Bendum) PB IKA PMII sekaligus Ketua Panitia Munas VII IKA-PMII Sudarto menyatakan, serasehan Pra Munas ini, untuk menghantarkan puncak Munas yang akan dilaksanakan 21-23 Februari 2025 di Jakarta. Dia berharap, dari rangkaian sarasehan ini menelurkan rumusan program kerja prioritas.

  • BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun selama semester I 2024 – Page 3

    BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun selama semester I 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya ikut serta dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29) yang digelar di Baku, Azerbaijan pada 11 sampai 24 November 2024.

    Kehadiran ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

    Dalam kesempatan diskusi di Paviliun Indonesia, anggota VI BPK Fathan Subchi menyebut, langkah nyata Indonesia dalam melakukan transformasi fiskal.

    “Salah satu langkah nyata yang disampaikan adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memungkinkan transfer dana dari pusat ke daerah berdasarkan indikator tutupan hutan, memberikan insentif bagi daerah untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistemnya,” ujar Fathan saat menghadiri KTT Perubahan Iklim, melalui keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).

    Dia menjelaskan, untuk mendukung upaya iklim di tingkat sub-nasional atau pemda telah didukung dengan keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Pada 2023, lanjut Fathan, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15 triliun). Sebagai perbandingan, kata dia, total pendanaan global REDD+ sebesar 3 miliar dolar sejak awal program tersebut.

    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten atau kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” terang Fathan.

  • BPK Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas

    BPK Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas

    Solo, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut berperan dalam memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui pengawasan menyeluruh. Menurut anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi harus menjadi perhatian agar bisa menghadirkan pendidikan berkualitas.

    “Pendidikan berkualitas adalah salah satu kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. BPK pastinya akan berperan dalam memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas lewat  pengawasan menyeluruh,” kata Fathan saat memberikan pengarahan mengenai good governance di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, seperti dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).

    Fathan Subchi menjelaskan konsep good university governance sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi di perguruan tinggi. 

    “Good university governance adalah implementasi dari model kematangan organisasi akuntabilitas yang dikembangkan oleh US Government Accountability Office dan diadopsi oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),” ujar Fathan.

    Fathan mengungkapkan model ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, pemahaman kebijakan publik, serta untuk memberikan wawasan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi.

    Menurutnya perguruan tinggi negeri, terutama yang sudah berstatus sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

    “Kelima prinsip ini adalah bagian dari good corporate governance, yang dalam konteks perguruan tinggi lebih dikenal sebagai good university governance, yang mengacu pada tata kelola perguruan tinggi yang baik,” tambah Fathan.

    Menurutnya dengan penerapan good university governance, perguruan tinggi akan bisa menghadirkan pendidikan berkualitas untuk anak bangsa.

  • BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif

    BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif

    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ambil bagian dalam pelaksanaan KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29) yang digelar di Baku, Azerbaijan pada 11-24 November 2024. 
     
    Anggota VI BPK, Fathan Subchi, mengatakan kehadiran ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim tingkat nasional maupun global.
     
    Fathan menjelaskan pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pada 2023, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun.
    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” kata Fathan dalam keterangan pers, Senin, 25 November 2024.
     

    Fathan menggarisbawahi tantangan utama dalam pendanaan iklim, yakni memastikan tata kelola yang efektif. Ia juga menjelaskan peran BPK dalam memastikan tata kelola pendanaan perubahan iklim yang transparan, akuntabel, sekaligus berkontribusi pada upaya global melawan krisis iklim.
     
    “Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengelola pendanaan iklim. Ini memastikan negara maju tidak perlu ragu akan efektivitas penggunaan dana yang diberikan,” jelas Fathan.
     
    Terkait hal itu, pihaknya juga telah membuat rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait agar membuat standar yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi deforestasi sebagai bagian dari rencana aksi iklim dan menyelaraskan target deforestasi di tingkat nasional dan subnasional dengan target FOLU Net Sink.
     
    “Kami juga mengajak INTOSAI dan BPK seluruh dunia untuk lebih aware dan mengambil peran aktif dalam isu kebijakan iklim global guna mewujudkan bumi yang lebih ramah untuk kehidupan manusia di masa mendatang” ungkapnya.
     
    Menurut dia BPK juga aktif dalam pelatihan internasional guna membangun kapasitas pengelolaan pendanaan iklim. Kehadiran BPK di COP29 menunjukkan komitmen untuk memastikan pendanaan iklim menghasilkan dampak nyata dan terukur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Hadiri COP29, BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim Transparan dan Efektif

    Hadiri COP29, BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim Transparan dan Efektif

    Jakarta –

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya menjadi bagian dalam pelaksanaan KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-29 (COP29). Kehadiran BPK ini menandai peran strategis BPK dalam mendorong efektivitas pendanaan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

    KTT Perubahan Iklim PBB ini digelar di Baku, Azerbaijan pada 11-24 November 2024. BPK diwakili oleh Anggota VI BPK Fathan Subchi.

    Dalam acara itu, Fathan bicara mengenai langkah nyata Indonesia dalam melakukan transformasi fiskal. Salah satu langkah nyata yang disampaikan adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memungkinkan transfer dana dari pusat ke daerah berdasarkan indikator tutupan hutan, memberikan insentif bagi daerah untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistemnya.

    Foto: COP29 di Azerbaijan (dok istimewa)

    Fathan menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya iklim di tingkat sub-nasional atau Pemda telah didukung dengan keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pada 2023, kebijakan ini berhasil mendistribusikan dana sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15 triliun).

    Sebagai perbandingan, total pendanaan global REDD+ sebesar 3 miliar dolar sejak awal program tersebut.

    “UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang membuat pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya bersama dengan indikator penting lainnya,” ujar Fathan dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (26/11/2024).

    “Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengelola pendanaan iklim. Ini memastikan negara maju tidak perlu ragu akan efektivitas penggunaan dana yang diberikan,” katanya.

    Selain itu, Fathan mengungkapkan bahwa BPK juga aktif dalam pelatihan internasional guna membangun kapasitas pengelolaan pendanaan iklim.

    Terkait hal itu, pihaknya juga telah membuat rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait agar membuat standar yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi deforestasi sebagai bagian dari rencana aksi iklim dan menyelaraskan target deforestasi di tingkat nasional dan sub-nasional dengan target FOLU Net Sink.

    “Kami juga mengajak INTOSAI dan BPK seluruh dunia untuk lebih aware dan mengambil peran aktif dalam isu kebijakan iklim global guna mewujudkan bumi yang lebih ramah untuk kehidupan manusia di masa mendatang” pungkas Fathan.

    (zap/dhn)

  • Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kontribusi lembaga tersebut dalam tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Museum BPK di Magelang merupakan wadah luar biasa yang memadukan sejarah dan edukasi mengenai peran BPK dalam mengawal keuangan negara. Pengunjung dapat memahami dengan lebih jelas kontribusi BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bermanfaat,” ujarnya saat mengunjungi museum tersebut dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Museum BPK memiliki berbagai instalasi pameran yang menekankan penyajian informasi melalui sarana dan prasarana interaktif serta kekinian.

    Selain gaya museum nan artistik kontemporer, terdapat berbagai instalasi interaktif yang berfungsi mengedukasi para pengunjung.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK Fathan Subchi mengharapkan Museum BPK dapat terus menarik minat masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga berkembang menjadi pusat edukasi yang menginspirasi generasi mendatang.

    “Hadirnya Museum BPK diharapkan dapat terus menarik minat masyarakat, terlebih pelajar dan mahasiswa agar mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ucap dia.

    Museum BPK disebut akan selalu memberikan tempat untuk inovasi dan menyajikan informasi relevan, memperkuat peranan sebagai jembatan antara sejarah, pendidikan, maupun kesadaran publik atas urgensi nilai-nilai integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

    Senada, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi penyajian berbagai informasi tentang BPK yang dikemas dengan konsep menarik dan modern.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pelatihan audit blue economy (ekonomi biru) untuk menunjukkan komitmen dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan serta tanggung jawab atas sumber daya kelautan.

    “BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia,” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Bentuk dukungan BPK ini dilakukan dengan menjembatani perbedaan pengetahuan dalam blue economy, serta memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik blue economy secara berkelanjutan untuk memacu perkembangan ekonomi dan melestarikan sumber daya kelautan.

    Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka langsung yang berlangsung sejak 28 Oktober 2024 dengan sesi tatap muka 11-15 November 2024. Peserta ada 36 orang yang berasal dari 17 negara, yakni Belize, Jamaica, Polandia, Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, Mauritius, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, Sri Lanka, dan Papua Nugini.

    Pemaparan yang dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Audit Strategy and Blue Economy in Indonesia oleh BPK, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali.

    Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas blue economy sesuai konteks negara masing-masing dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

    Peserta pelatihan turut mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali, untuk mempelajari mangrove, lalu mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa dalam rangka melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024