Xcloud.id

Tag: Fandi Akhmad Yani

  • Pemkab Gresik Rotasi dan Lantik 76 Kepala Sekolah serta Pejabat Fungsional

    Pemkab Gresik Rotasi dan Lantik 76 Kepala Sekolah serta Pejabat Fungsional

    Gresik (beritajatim.com)– Mengawali minggu pertama tahun 2026. Pemkab Gresik merotasi dan melantik 76 kepala sekolah, dan pejabat fungsional. Pelantikan sejumlah pejabat diantaranya bupati, wakil bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, serta Ketua DPRD.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo mengatakan, pelantikan ini meliputi berbagai jabatan strategis, diiantaranya Kepala Sekolah SMP sebanyak 2 orang, Kepala Sekolah SD 53 orang, Penata Perizinan 3 orang.

    Kemudian Pengolah Penyehatan Lingkungan 3 orang, Penata Ruang 2 orang, Pengantar Kerja 1 orang, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 2 orang, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1 orang, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2 orang, Guru 3 orang, serta Penilik 4 orang.

    “Total keseluruhan yang dilantik ada 76 orang. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/4/437.73/2026 tentang Penugasan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Kabupaten Gresik,” katanya, Senin (5/1/2025).

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menuturkan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagaimana tertuang dalam Permendikdasmen nomor 7 Tahun 2025.

    “Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kekosongan kepala sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP,” tuturnya.

    Di lingkup pendidikan, ada 53 Kepala Sekolah SD, 2 Kepala Sekolah SMP, dan sisanya adalah pejabat fungsional. Termasuk diantaranya 5 orang dari Pulau Bawean yang mengikuti pelantikan secara daring.

    Bupati dua periode ini menambahkan, setelah dilantik. Dirinya menekankan
    pentingnya menjaga integritas, khususnya bagi pejabat fungsional yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti perizinan. Sementara bagi kepala sekolah, ia menekankan bahwa proses pengangkatan telah melalui sistem manajemen talenta yang terukur dan transparan.

    “Kalian menjadi kepala sekolah karena hasil manajemen talenta dan uji kompetensi yang telah disusun. Penempatan sekolah dilakukan berdasarkan hasil ujikom, latar belakang pendidikan, hingga kedekatan dengan domisili,” imbuhnya. (dny/ted)

  • Hasil Konferda, Bupati Gresik Pimpin Ketua DPC PDIP 5 Tahun Kedepan

    Hasil Konferda, Bupati Gresik Pimpin Ketua DPC PDIP 5 Tahun Kedepan

    Gresik (beritajatim.com)- Hasil Konferensi Daerah (Konferda) PDIP yang diselenggarakan serentak di DPP Provinsi Jawa Timur. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, atau akrab dipanggil Gus Yani dipilih menjadi Ketua DPC PDIP Gresik.

    Pemilihan orang nomor satu di Gresik itu, sudah diduga sebelumnya. Pasalnya, DPP PDIP jauh hari memilih Gus Yani menjadi ketua menggantikan Mujid Ridwan yang masih menjabat Wakil Ketua DPRD Gresik.

    Sekretaris DPC PDIP Gresik yang lama, Noto Utomo membenarkan terpilihnya Gus Yani sebagai ketua baru hasil Konferda DPP PDIP yang digelar serentak di Kota Surabaya.

    “Setelah hasil dari Konferda itu turun ke konfercab, memutuskan memilih Fandi Akhmad Yani sebagai ketua baru periode 2025 hingga 2030,” katanya kepada beritajatim.com, Minggu (21/12/2025).

    Lebih lanjut Noto Utomo menuturkan, di kepengurusan yang baru. DPC PDIP juga mengangkat sekretaris Thoriqi Fajrin serta bendahara yang baru H.Nadir. Tidak hanya itu, seluruh anggota Fraksi PDIP Gresik juga dimasukkan ke dalam struktur organisasi.

    “Totalnya ada 21 anggota di jajaran kepengurusan DPC PDIP yang baru, dan semua itu sudah mewakili keterwakilan perempuan,” paparnya.

    Anggota DPRD Gresik ini menambahkan, dirinya berharap kedepan kepengurusan yang baru tetap solid serta menjalankan amanat partai.

    Setelah dilantik, kepengurusan DPC PDIP Gresik juga menargetkan tambahan perolehan kursi di pemilihan legislatif (pileg), dan persiapan menghadapi pilkada 2029. [dny/aje]

  • Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Warga Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, kini resmi menikmati akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah menanti selama puluhan tahun.

    Masuknya jaringan pipa air bersih ini menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada air telaga, tadah hujan, dan pembelian air tangki.

    Momen bersejarah ini disambut antusias oleh warga setempat pada Rabu (17/12/2025). Kehadiran suplai air yang stabil diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari.

    Musyawaroh, salah seorang warga Desa Palebon, menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi infrastruktur yang telah lama diimpikan tersebut. Baginya, akses air bersih ini adalah perubahan besar bagi kondisi ekonomi dan sosial warga.

    “Kami tidak menyangka akhirnya air PDAM benar-benar masuk ke desa kami. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan setelah menunggu puluhan tahun,” ungkapnya saat ditemui di lokasi.

    Ia menceritakan betapa sulitnya perjuangan warga mendapatkan air sebelum adanya jaringan PDAM. Selama ini, warga harus patungan untuk membeli air tangki guna menyiasati sumber air telaga yang kerap mengering.

    “Susahnya kalau musim kemarau, air dari telaga mengering. Sementara untuk beli air tangki satu minggu sekali dan penggunaannya tidak boleh berlebihan,” tambah Musyawaroh.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada 593 sambungan rumah tangga di wilayah Kecamatan Duduksampeyan yang sudah teraliri air. Angka tersebut merupakan bagian dari proyek strategis percepatan akses air bersih di wilayah rawan kekeringan.

    “Total ada 888 sambungan rumah tangga yang sudah dialiri air PDAM. Jumlah ini akan terus bertambah di wilayah Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas,” tutur Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.

    Lebih lanjut, Gus Yani merinci bahwa pendanaan proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah Kabupaten Gresik pun telah menyiapkan langkah keberlanjutan untuk memperluas cakupan layanan di wilayah lain.

    “Tahun depan kita membangun lagi reservoir di daerah utara. Tepatnya di Kecamatan Bungah dan Manyar dengan menggunakan anggaran APBD 2026. Tujuannya untuk mengambil air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih,” imbuhnya.

    Pemerintah daerah berharap ketersediaan air bersih ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kekeringan tahunan di Duduksampeyan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program kesehatan nasional di tingkat lokal.

    “Kami terus berkomitmen menyediakan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah yang wilayahnya kesulitan mendapatkan sumber air. Selain itu, sarana dan prasarana air tersebut diharapkan juga bisa meminimalisir angka stunting,” tutup Gus Yani. [dny/ian]

  • 6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    Gresik (beritajatim.com) – Secara bertahap, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan ke kampung halaman. Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan hak dasar anak-anak yang terancam terlantar dan berpotensi tidak memiliki status kewarganegaraan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengatakan sebelumnya terdapat lima anak yang akan dipulangkan. Namun jumlah itu bertambah menjadi enam anak.
    “Nantinya ada enam anak PMI yang akan dipulangkan. Tapi tanggal pastinya masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Zainul menjelaskan, anak-anak tersebut masuk daftar pemulangan karena berpotensi menjadi stateless akibat tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kemanusiaan.

    “Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan berada dalam ancaman serius,” tegasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menambahkan bahwa setibanya di Gresik, anak-anak tersebut akan langsung difasilitasi untuk bersekolah. Sementara para orang tua akan diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak boleh apatis. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, bisa dikejar aparat karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” imbuhnya.

    Gus Yani mengungkapkan bahwa saat meninjau langsung kondisi PMI Gresik di Malaysia, ditemukan kasus anak laki-laki yang dipaksa bekerja di kebun sawit dengan upah tidak layak, sementara anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar.

    “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah setuju, Dubes di Jakarta juga oke. Saya pun sudah bertemu Datuk Duta Malaysia di Jakarta, dan beliau mengatakan misi ini sangat bagus,” ungkapnya.

    Pemkab Gresik memastikan seluruh biaya pemulangan akan ditanggung pemerintah, mulai dari tiket perjalanan hingga pengurusan dokumen, termasuk biaya SPRP sebesar 50 dolar atau 50 ringgit. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sejumlah pondok pesantren. [dny/but]

  • Viral Temuan 23 Racun Plastik di Darah Pemulung, Nina REWIND Kirim Surat Protes ke Bupati Gresik

    Viral Temuan 23 Racun Plastik di Darah Pemulung, Nina REWIND Kirim Surat Protes ke Bupati Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Temuan mengejutkan mengenai keberadaan 23 senyawa bahan beracun plastik di dalam darah pengumpul sampah di Kabupaten Gresik menjadi sorotan internasional hingga viral di Korea Selatan. Merespons fakta medis yang mengkhawatirkan tersebut, Koordinator River Warrior Indonesia (REWIND), Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), mengirimkan surat protes resmi kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), melalui Kantor Pos Wringinanom pada Senin (8/12/2025).

    Langkah ini diambil untuk mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi perempuan pengumpul sampah, baik yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Nina menilai temuan ini adalah bukti nyata ancaman kesehatan yang serius.

    “Temuan 23 senyawa beracun plastik salah satunya ptalat adalah ancaman riil bagi kesehatan perempuan selain berdampak pada reproduksi, phtalat bisa mengganggu hormone padahal perempuan sangat dipengaruhi oleh kinerja hormone,” ungkap Aeshnina.

    Lebih lanjut, Koordinator River Warrior Indonesia ini meminta Bupati Gresik agar lebih serius dalam melakukan pengelolaan sampah serta memitigasi dampak buruknya bagi kesehatan warganya.

    Dalam surat protes yang dilayangkan, REWIND merinci empat tuntutan krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik:

    Jaminan Kesehatan: Pemerintah wajib memberikan jaminan kesejahteraan dan prioritas perawatan kesehatan bagi perempuan pengumpul sampah yang beroperasi di TPA Ngipik maupun TPST 3R di seluruh Kabupaten Gresik.
    Sanksi Tegas Pembakaran Sampah: Pemberlakuan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih melakukan praktik membakar sampah.
    Satgas Pengawasan Partisipatif: Pembentukan satuan tugas yang melibatkan masyarakat untuk menegakkan aturan larangan bakar sampah. REWIND mengusulkan sanksi sosial berupa memposting wajah pelaku pembakar dan pembuang sampah sembarangan di media sosial.
    Prioritas Infrastruktur: Pembangunan TPST 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat Desa/Kelurahan harus menjadi prioritas pembangunan.

    Pengiriman surat protes ini didasarkan pada hasil riset kolaboratif antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Wonjin Institute for Occupational Environmental Health (WIOEH), dan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton). Tim peneliti menemukan 23 jenis bahan kimia plastik dalam sampel darah dan urine perempuan pekerja TPS di wilayah Gresik.

    Jenis bahan kimia yang teridentifikasi meliputi Ftalat (Phthalates), Bisphenol A (BPA), PAH (1-OH-pyrene), dan Flame retardants (DPHP). Konsentrasi senyawa beracun dalam tubuh para pengumpul sampah di TPS Gresik tercatat 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tinggal di Pulau Bawean. Zat aditif kimia seperti Ftalat diketahui dapat mengganggu sistem endokrin, serta meningkatkan risiko kanker dan gangguan hormonal.

    Selain senyawa plastik, penelitian tersebut juga menemukan kandungan logam berat dalam darah para perempuan pengumpul sampah, seperti Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). Keberadaan logam berat ini berisiko menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan kardiovaskular. Kontaminasi ini diduga kuat terjadi karena para pekerja memilah sampah plastik dan menghirup asap dari pembakaran plastik di lokasi kerja mereka.

    Selain ancaman kesehatan pada pekerja, kondisi lingkungan di Gresik juga diperparah dengan temuan pencemaran mikroplastik dalam air hujan. Berdasarkan pengambilan sampel pada 16 dan 19 Februari 2025 di empat wilayah berbeda, tercatat tingkat kontaminasi yang signifikan:

    Kecamatan Wringinanom: Ditemukan 12 partikel per liter (10 fiber dan 2 fragmen).
    Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kecamatan Manyar: Ditemukan 18 partikel per liter (8 fiber, 7 fragmen, dan 3 filamen).
    Kawasan Bunder, Kecamatan Kebomas: Ditemukan 21 partikel per liter (18 fiber dan 3 fragmen).
    Kecamatan Manyar: Mencatat angka tertinggi dengan 25 partikel per liter (19 fiber, 5 fragmen, dan 5 filamen).

    [beq]

  • Bupati Gresik Gus Yani Fokus Tuntaskan RTLH dan Edukasi Berbasis Teknologi

    Bupati Gresik Gus Yani Fokus Tuntaskan RTLH dan Edukasi Berbasis Teknologi

    Gresik (beritajatim.com) – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan memperkuat edukasi berbasis teknologi melalui APBD 2026. Selain dua sektor utama tersebut, Pemkab Gresik juga mendorong peningkatan pelayanan dasar sebagai wujud anggaran yang berpihak pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

    “APBD 2026 harus benar-benar kembali kepada rakyat. Setiap rupiah anggaran akan diarahkan pada layanan dasar yang nyata, merata, dan tepat sasaran,” ujar Gus Yani, Minggu (7/12/2025).

    Progres Positif Program Prioritas 2025

    Bupati dua periode itu menyampaikan bahwa sepanjang 2025, sejumlah program prioritas menunjukkan perkembangan signifikan. Mulai dari peningkatan kualitas permukiman, penyediaan air bersih, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga revitalisasi ruang publik.

    Di sektor perumahan, program RTLH berbasis DAK di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, mencatat progres yang kuat. Hingga 26 November 2025, peningkatan kualitas rumah layak huni telah mencapai 39 unit dari total 43 unit, sementara pembangunan rumah baru berjalan 50 unit dari target 102 unit.

    Gus Yani menegaskan percepatan penanganan RTLH adalah bentuk keberpihakan kepada warga kurang mampu agar mereka dapat tinggal di hunian lebih sehat dan aman.
    “Kami menargetkan pemerataan bantuan RTLH hingga seluruh kecamatan, karena kawasan kumuh harus ditangani secara menyeluruh,” jelasnya.

    Ia memaparkan bahwa kondisi permukiman kumuh tidak hanya soal rumah rusak atau jalan becek, tetapi juga mencakup keterbatasan kepastian hukum atas tanah, sanitasi yang buruk, dan minimnya akses air bersih.
    “Program ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan harapan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni, kepastian hukum, serta lingkungan yang aman dan sehat,” tegasnya.

    Peningkatan Layanan Air Bersih

    Upaya serupa dilakukan pada sektor air bersih melalui pembangunan reservoir di Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan pasokan air di sejumlah wilayah sehingga distribusi PDAM Gresik semakin merata.
    “Reservoir baru ini langkah strategis untuk menjangkau rumah-rumah pelanggan. Dengan infrastruktur ini, layanan distribusi air bisa semakin merata,” terang Gus Yani.

    Selain itu, pembangunan fasilitas air bersih juga dilakukan di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu, sebagai pendukung pendirian Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi. Penyediaan air bersih di kawasan ini menjadi prioritas.

    Dorong Edukasi Berbasis Teknologi

    Pada sektor pendidikan dan literasi sains, pembangunan Gresik Universal Science Center (GUS) di kompleks Islamic Center Balongpanggang kini memasuki tahap akhir. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat edukasi publik berbasis teknologi dan diproyeksikan menjadi ikon baru pembelajaran sains di Gresik.

    “Fasilitas ini kami rancang sebagai ruang edukasi publik yang interaktif, modern, dan mudah diakses. Harapannya, pusat sains ini mendorong minat anak-anak terhadap teknologi, penelitian, dan inovasi,” pungkasnya. [dny/but]

  • Penerapan KUHP Baru, Wamenko Otto Hasibuan Sosialisasi di Gresik

    Penerapan KUHP Baru, Wamenko Otto Hasibuan Sosialisasi di Gresik

    Gresik (beritajatim.com) –  Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kegiatan ini dikemas dalam bentuk seminar nasional yang dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan di bidang hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta profesi advokat dan notaris.

    Seminar yang bertajuk Implikasi Pemberlakuan KUHP Baru dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana ini diadakan untuk memperkenalkan regulasi baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

    Otto Hasibuan, yang merupakan mantan pengacara ternama, membuka forum dengan sebuah pernyataan yang mengundang perhatian. “Aturannya sudah disahkan sejak 2023. Tapi, saya meyakini hanya 1 persen di ruangan ini yang sudah memahami,” ujarnya sambil tersenyum, menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terkait perubahan dalam sistem hukum Indonesia.

    Pemerintah Daerah Gresik turut mendapatkan apresiasi dari Otto Hasibuan, atas inisiatif mereka untuk mengadakan seminar ini. Langkah ini dinilai sejalan dengan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui peraturan yang telah diundangkan.

    “Forum seminar ini perlu dimasifkan, agar masyarakat dan pemangku kebijakan benar-benar paham dan mematuhi aturan,” tambah Otto Hasibuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Peradi Pusat ini juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan penerapan KUHP baru yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pasca-berlakunya KUHP, peraturan pemerintah yang lebih spesifik dan sesuai dengan kearifan lokal diharapkan dapat diusulkan, dengan tetap menjaga prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi semangat Undang-Undang ini.

    “Aturan kearifan lokal budaya Gresik bisa diusulkan. Namun, tetap harus bernafaskan HAM sesuai semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga memberikan dukungan penuh terhadap penerapan KUHP baru. Menurutnya, KUHP yang baru ini bukan hanya menggantikan regulasi kolonial, tetapi juga mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih humanis.

    “Yang penting sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Gresik,” jelas Fandi Akhmad Yani.

    Dengan disahkannya KUHP baru ini, diharapkan akan ada perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan kearifan lokal yang berlaku di masing-masing daerah. [dny/suf]

  • Gus Yani Targetkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Lewat RAPBD Gresik 2026

    Gus Yani Targetkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Lewat RAPBD Gresik 2026

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, fokus pembangunan tahun depan tidak hanya pada sektor fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

    “Tahun depan tema pembangunan adalah percepatan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif,” katanya, Selasa (11/11/2025).

    Gus Yani memaparkan, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,361 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,596 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

    Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah ditaksir mencapai Rp1,764 triliun. Tidak ada pos pendapatan lain-lain yang sah pada tahun anggaran tersebut.

    Bupati dua periode itu juga menyoroti adanya penurunan pendapatan transfer pada tahun 2026. Kondisi itu disikapi sebagai tantangan untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah bekerja kompak dalam mengamankan target pendapatan daerah.

    Adapun belanja RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,504 triliun. Dari jumlah itu, Rp2,599 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Kemudian, belanja modal sebesar Rp214,556 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, jalan, dan irigasi.

    Belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, sementara belanja transfer mencapai Rp680,689 miliar yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

    Dari sisi pembiayaan, total pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp143,154 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Tidak ada pengeluaran pembiayaan yang direncanakan pada tahun anggaran ini.

    “Harapan kami dengan RAPBD ini dapat segera dibahas lebih detail dan disepakati bersama DPRD, sesuai batas waktu perundangan-undangan,” ungkap Gus Yani.

    Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyambut positif arah kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

    “Transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.

    Dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, RAPBD 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi Gresik menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. [dny/ian]

  • Simpanan di BMT Tak Kunjung Cair, Warga Gresik Mengadu ke Bupati dan DPRD

    Simpanan di BMT Tak Kunjung Cair, Warga Gresik Mengadu ke Bupati dan DPRD

    Gresik (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Gresik mendadak diwarnai kedatangan puluhan warga, sebagian besar perempuan, dari Kecamatan Dukun. Mereka mengadu karena tabungan dan deposito di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tak kunjung bisa dicairkan.

    Aksi warga terjadi usai rapat paripurna yang dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Ketua DPRD M. Syahrul Munir. Begitu keduanya keluar ruang rapat, warga langsung menghadang untuk menyampaikan keluhan mereka.

    Seorang warga asal Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, mengaku sudah berbulan-bulan menunggu pencairan simpanan tanpa hasil.

    “Sudah lama saya menunggu kepastian pencairan, tapi kenyataannya deposito saya tidak bisa keluar,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

    Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir membenarkan bahwa aduan serupa sudah pernah diterima lembaganya.

    “Ini laporan yang pernah kami terima sebelumnya, soal dana nasabah di salah satu BMT yang belum kembali sampai sekarang,” ungkapnya.

    Menurut Syahrul, berdasarkan keterangan warga, total dana yang belum bisa dicairkan mencapai sekitar Rp1 miliar. Ia menyebut DPRD akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan hearing bersama Komisi II dan dinas terkait untuk menelusuri akar persoalan.

    “Kami akan segera menggelar hearing dengan komisi dan dinas terkait. Nanti kita lihat apakah ada potensi pelanggaran hukum atau pidana,” paparnya.

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta warga untuk menempuh jalur hukum dengan pendampingan yang disediakan pemerintah secara gratis.

    “Warga bisa memanfaatkan dua jalur bantuan hukum, yakni melalui perda bagi masyarakat miskin atau melalui posbakum di pengadilan. Semua gratis tanpa biaya,” tegas Bupati Yani.

    Ia berharap langkah hukum tersebut dapat memberikan kepastian dan solusi bagi warga yang menjadi korban macetnya pencairan dana di BMT. [dny/but]

     

     

  • Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Gresik (beritajatim.com)– Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang ikut orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan. Langkah ini diambil karena anak tersebut tanpa status identitas serta kewarganegaraan yang jelas meski lahir di negeri Jiran Malaysia.

    “Solusinya kami akan memulangkan anak-anak tersebut ke tanah air,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela-sela Sarasehan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar PCNU Gresik, di Masjid Maulana Malik Ibrahim, Kamis (23/10/2025).

    Berdasarkan data yang dikumpulkan pemerintah daerah, sedikitnya ada 4.000 anak dari pekerja migran asal Gresik yang kini sedang diidentifikasi.

    Data ini tengah dipilah terlebih dahulu untuk mengetahui mana anak hasil pernikahan sesama warga Gresik, dan mana yang berasal dari pernikahan lintas daerah.

    Alasan dipulangkannya anak PMI asal Gresik di Malaysia tersebut karena ketiadaan identitas yang jelas. Hal ini membuat anak-anak di negeri orang itu hidup dalam bayang-bayang tanpa jaminan hak dasar. Sehingga, tidak mungkin bisa sekolah, atau mengakses pelayanan kesehatan.

    “Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan sosial, atau hak kewarganegaraan apa pun. Ini miris sekali jika dibiarkan,” ungkap Gus Yani sapaan akrabnya.

    Sebagai informasi Gresik memiliki delapan kecamatan yang menjadi kantong pekerja migran, diantaranya Kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak di Pulau Bawean.

    Dari wilayah-wilayah tersebut, ada ribuan warganya yang merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan banyak di antara mereka membangun keluarga di negeri jiran dengan pernikahan siri.

    Dari pernikahan siri itu, lahir persoalan baru, dan dipastikan si buah hati ini semua tidak mempunyai dokumen identitas yang legal. (dny/ted)