Xcloud.id

Tag: Faizal Assegaf

  • Soal Oposisi dan Koalisi, Faizal Assegaf: Peta Pertarungan akan Mengalami Eskalasi

    Soal Oposisi dan Koalisi, Faizal Assegaf: Peta Pertarungan akan Mengalami Eskalasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik, Faizal Assegaf memberikan responsnya terkait oposisi dan koalisi yang saat ini jadi pembahasan.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi. “Kondisi ketidakpastian itu,” ungkapnya.

    “Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf

    Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Isu supremasi sipil dan militer kembali mencuat dalam diskusi yang digelar Partai Negoro di Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Dalam acara itu, Faizal Assegaf menyoroti penggunaan istilah supremasi sipil yang menurutnya berpotensi membahayakan keutuhan bangsa.

    Faizal menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak ada istilah supremasi sipil maupun supremasi militer. Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah ada elemen yang lebih tinggi dari yang lain.

    Menurut Faizal, penggunaan konsep supremasi sipil dapat membuka peluang bagi munculnya supremasi lain, seperti supremasi partai politik atau suku tertentu. Ia menilai bahwa hal ini bisa memicu ketegangan sosial yang tidak perlu.

    Ia juga mengkritik Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak revisi UU TNI dengan alasan supremasi sipil. Faizal merasa kelompok tersebut tidak mewakili seluruh masyarakat sipil dan justru memperkeruh situasi.

    Selain itu, Faizal menyoroti masalah korupsi di Indonesia yang menurutnya lebih banyak melibatkan pihak sipil. Ia menyebut kasus BLBI dan utang luar negeri sebagai contoh, seraya membandingkan stabilitas ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menanggapi kekhawatiran tentang dwifungsi ABRI dalam revisi UU TNI, Faizal menilai ketakutan tersebut tidak berdasar. Ia menekankan bahwa mantan anggota TNI yang pensiun juga berstatus sebagai sipil.

    Dalam diskusi yang sama, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menambahkan bahwa jabatan yang dipegang TNI dalam beberapa badan pemerintah bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan kembalinya supremasi militer.

    Diskusi ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai kembali penggunaan istilah supremasi sipil dan dampaknya terhadap stabilitas politik serta sosial di Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Politik Faizal Assegaf memberikan pernyataan menohok ke PDI Perjuangan, Mantan Presiden Joko Widodo, oligarki dan koruptor.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf menyebut ada tiga dosa besar yang dilakukan.

    Dosa-dosa tersebut dilakukan dalam 10 tahun terakhir atau dua periode masa jabatan Jokowi Widodo sebagai Presiden.

    “Tiga kejahatan perusak Indonesia dalam 10 tahun. Mulyono, PDIP, oligarki rakus, koruptor kakap,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    Lanjut, ia pun memperingatkan agar tak percaya dengan apa yang sekarang terlihat di publik.

    Mulai dari Megawati, Jokowi hingga kawanan buzzer yang saling serang satu sama lain.

    “Jangan terjebak permainan licik Megawati, Jokowi & kawanan buzzer,” ujarnya.

    Jika tergiring, menurut Faizal ini bisa berbahaya karena masyarakat bisa saja melupakan sumber masalah yang sebelumnya disebutkan.

    “Semakin terang publik digiring untuk melupakan ketiga sumber masalah tersebut. Waspada!,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyinggung permainan kotor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi dari aneka skandal APBD DKI Jakarta. Yang terkini mega korupsi di pertamina.

    Diketahui, pada 15 Oktober 2012 – 19 November 2014 Ahok mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Kemudian Ahok diangkat menjadi Eks Komisaris Utama PT Pertamina saat Jokowi menjabat presiden.

    Belakangan Ahok ‘bernyanyi’ terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina yang telah mentersangkakan sembilan orang. 

    “Lucunya saat berkuasa sangat mesra dan super rakus. Giliran satu per satu terbongkar, mulai gelar drama, seolah berantam. Rakyat selalu ditipu, mau saja ketipu,” ungkap Faizal Assegaf.

    “Terlalu banyak fakta kejahatan Ahok dan Jokowi sejak berkuasa di DKI Jakarta hingga bagi-bagi jatah di lapak Pertamina,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata dia, Ahok dan Jokowi modusnya suara besar, sok galak agar mengelabui publik. 

    “Di balik layar, kedua sijoli mengatur siasat licik. Begitu disidik Jaksa, berubah jadi tikus selokan,” tandasnya. (*)

  • Faizal Assegaf Semprot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Tertangkap Basah Lakukan Kolusi Berjemaah

    Faizal Assegaf Semprot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Tertangkap Basah Lakukan Kolusi Berjemaah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam, kali ini menyasar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni.

    Faizal menuding Raja Juli terlibat dalam praktik kolusi dengan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Raja Juli selaku Menhut tertangkap basah melakukan kolusi berjamaah dengan politisi kardusan PSI,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (10/3/2025).

    Ia bahkan menyebut kelompok yang ia tuding sebagai “kawanan hena lapar” yang rakus menguras uang rakyat dengan modus pembagian jatah jabatan.

    “Kawanan hena lapar hasil ternakan Mulyono, tampil rakus menguras uang rakyat dengan modus bagi-bagi jatah jabatan,” tukasnya.

    Tak hanya itu, Faizal juga menyatakan bahwa para pejabat yang ia kritik layak mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

    “Kalian layak diangkut oleh rakyat dan dibuang ke kebun binatang,” Faizal menuturkan.

    Faizal bilang, apa yang dipertontonkan para pejabat seperti Raja Juli sangat memalukan di hadapan rakyat yang setiap tahun diwajibkan membayar pajak.

    “Watak tipu menipu yang kalian lakoni sangat busuk, biadab dan memalukan,” kuncinya.

    Terpisah, Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dugaan bagi-bagi jabatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kementerian Kehutanan.

    Ia mempertanyakan urgensi merekrut begitu banyak kader partai ke dalam satu kementerian dan menilai hal tersebut sebagai praktik nepotisme politik yang berbahaya.

    “Kan harus kita lihat, kebutuhannya apa merekrut partai ke dalam satu kementerian dan banyak sekali,” ujar Rocky dikutip pada Jumat (7/3/2025).

  • Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tagar Adili Jokowi atau Revolusi 2025 mencuat di media sosial X. Kalimat seruan ini menempati posisi trending topik. Berdasarkan pantauan hingga Selasa (4/3/2025) siang, tagar ini telah disebut lebih dari 7 ribu kali.

    Pemerhati politik Faizal Assegaf salah satunya yang menyoroti fenomena ini. Ia menggalang perlawanan dan mendorong penegak hukum menangkap dan mengadili Mulyono (Jokowi), Menteri BUMN Erick Thohir serta para perampok di BUMN yang merugikan negara hingga trilunan rupiah.

    “Tangkap dan adili Erick Thohir, Mulyono dan para garong BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang kawanan penyamun dan markas komplotan maling berdasi,” tegasnya serta menyematkan #AdiliJokowiAtauRevolusi2025.

    Menurutnya, Erick Thohir tidak bisa dengan mudahnya lepas tangan dari mega korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun,

    “Erick Thohir tidak bisa melepas tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran BUMN yang satu demi satu digerogoti di era rezim Jokowi,” kata Kritikus Politik ini.

    Lebih lanjut ia mengaku prihatin melihat tingkah Erick Thohir yang seolah perkasa, cuek dan tidak bertanggung jawab melihat kehancuran BUMN.

    Mestinya, kata Faizal, Erick Thohir sebagai orang yang bermoral, sebagai pejabat yang gagal menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

    “Anda tidak layak menjadi menteri BUMN. Keluar dari situ, anda benar-benar bajingan, anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan kepentingan bisnis keluarga dan kelompok anda. Sibuk menggunakan fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis,” ujarnya.

  • Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin terpuruk.

    Dikatakan Faizal, kehancuran BUMN tidak terlepas dari kebijakan Presiden ke-7, Jokowi, yang memberikan kewenangan besar kepada Erick Thohir sebagai pemimpin sektor tersebut.

    “Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/3/2025).

    Ia menilai Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi buruk yang terjadi saat ini.

    “Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, pejabat yang gagal dalam menjalankan amanah, tugas, dan kewenangan, mundur,” cetusnya.

    Faizal bahkan menuntut Erick untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam mengelola BUMN.

    “Anda tidak layak terus bertahan menjadi Menteri BUMN,” tegasnya.

    Tak berhenti di situ, Faizal juga menuduh Erick sibuk dengan kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, sementara BUMN terus mengalami kerugian besar.

    “Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, sementara BUMN kita satu per satu hancur berantakan,”* katanya.

    Faizal pun mendesak agar Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh BUMN.

    “Semakin lama Anda bertahan, publik akan berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok yang menggerogoti BUMN,” tukasnya.

  • Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai bahwa jaringan oligarki mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih berafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

    “Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025).

    Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

    Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

    Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

    “Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyatakan jika Partai PDI Perjuangan lambat bergerak itu akan memberi ruang bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin bertindak.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” kata Faizal Assegaf dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Dia berharap agar Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri berani turun memimpin kader PDIP untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Hasto telah ditahan dalam kasus Marun Masiku. Usai penetapan itu, Megawati melarang kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. 

    Sikap Megawati itu menuai kontroversi. Pihak pemerintah justru tidak senang dengan langkah Megawati itu dengan alasan kepala daerah meskipun kader partai tapi memiliki hak mengambil langkah sebagai pilihan rakyat.

    Sedangkan dari pihak PDIP, menganggap retreat kepala daerah itu tidak jelas karena tak terdapat dalam UU dan menganggap hanya buang-buang anggaran.

    Meski Megawati melarang, sebagian kader PDIP memilih tetap ikut dalam program Presiden Prabowo Subianto itu. (*)