Xcloud.id

Tag: Faizal Assegaf

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.

  • Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri telah mendapatkan usulan terkait pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan muncul setelah melakukan audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.

    Dia menjelaskan, ide itu muncul karena berkaca pada TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam urusan anggaran hingga rekrutmen. 

    “Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan,” ujar Jimly di PTIK, Rabu (19/11/2025).

    Selanjutnya, Jimly juga mendapatkan ulusan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan urusan seperti Kemenhan.

    Selain itu, ada juga usulan soal koordinasi Polri yang dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya, urusan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) dan koordinasi lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ada lagi usul lain ‘Ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri’,” imbuh Jimly.

    Namun demikian, Jimly memastikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan yang dieksekusi. Dia hanya mengatakan tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah alias menampung sejumlah masukan dari seluruh pihak.

    “Itu alternatif. Tidak apa apa, nanti kami bahas. Sabar-sabar,” pungkasnya.

  • Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan usulan terkait dengan penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui mediasi.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faizal Assegaf dalam audiensi di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Jimly mengatakan mediasi ini dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo Cs sebagai terlapor.

    “Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? ‘Oh bagus itu’, coba tanya dulu mau tidak mereka dimediasi. Baik pihak jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau ga di mediasi,” ujar Jimly.

    Jimly menekankan status tersangka dari Roy Suryo Cs ini tetap melekat saat mediasi itu. Namun, jika nantinya menemukan titik temu maka pidananya bisa gugur dengan penyelesaian restorative justice.

    “Jadi status tersangkanya tetap, tapi di mediasi dulu, kalau misalnya ada titik temu, bisa tidak dilanjutkan pidananya, tetapi kalau seandainya tidak berhasil ya lanjut,” imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Jimly menekankan bahwa tim reformasi Polri bukanlah wadah untuk menyelesaikan proses hukum yang ada. 

    Pasalnya, tim reformasi hanya mengambil contoh kasus yang ada untuk merumuskan kebijakan untuk diterapkan terhadap Polri ke depannya.

    “Kasus-kasus itu boleh disampaikan, tapi kita tidak menangani kasus. Jadi kasus itu dijadikan evidennce untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan,” pungkas Jimly.

  • Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Baginya, langkah profesional justru mengharuskan kepolisian menuntaskan perkara lama tersebut sebelum melanjutkan perkara yang kini menjerat para pelapor.

    “Tidak boleh bersikap tidak adil. Di kasus Jokowi dilanjutkan, sementara laporan masyarakat terkait aduan ijazah palsu dihentikan,” tegasnya.

    Bukan hanya itu, Ahmad juga membantah klaim bahwa Faisal Assegaf memiliki peran dalam proses komunikasi terkait wacana damai.

    Ia menyatakan bahwa nama Faisal tidak pernah menjadi bagian dari tim advokasi.

    “Siapapun tidak punya kewenangan, hak, atau kredibilitas untuk bertindak atas nama kasus ini. Sejak awal tidak ada nama Faizal Assegaf itu dalam tim kami,” tukasnya.

    Lebih jauh, ia mengkritik pernyataan Jimly yang dianggapnya justru merusak harapan masyarakat terhadap proses reformasi institusi Kepolisian.

    “Sikap Jimly itu memupus harapan publik yang ingin polisi direformasi dan kembali bekerja profesional,” ungkapnya.

    Menurut Ahmad, tidak ada dasar hukum untuk menawarkan perdamaian pada kasus yang ia sebut sebagai murni tindak pidana, bukan perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui mediasi.

    Ia juga menyindir rekam jejak Jokowi dalam berbagai momen sebelumnya.

    “Jokowi itu kan memang tidak pernah bisa dipegang kata-katanya. Ketika diundang dalam mediasi damai di berbagai gugatan di pengadilan, tidak mau datang memenuhi panggilan hakim,” tandasnya.

    Ahmad kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa diharapkan publik dari seseorang yang ia nilai tidak konsisten.

    “Jadi apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi dengan kredibilitas seperti itu?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada tahap kedua telah dilakukan pada Rabu (17/9).

    Terhadap pejabat yang baru saja dilantik tersebut, ada yang mendapat apresiasi dari publik, namun ada juga yang mendapat sorotan tajam. Terhadap pejabat yang menjadi sorotan, publik mempertanyakan alasan sehingga Presiden Prabowo memilih tokoh tersebut di jajaran kabinetnya.

    Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari. Salah satu alasan Qodari menjadi sorotan publik karena dia dinilai masih merupakan loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Salah satu sorotan datang dari kritikus politik, Faizal Assegaf. Dia bahkan menuding Qodari telah berkontribusi besar menipu publik dengan proyek survei yang mereka lakukan selama ini.

    “Qodari berkontribusi besar menipu publik dengan aneka proyek survei abal-abal, kini dipungut jadi KSP. Jelas sangat mengerikan,” kata Faizal Assegaf dilansir dari akun media sosialnya.

    Karena alasan itu, Faizal Assegaf menilai sangat wajar jika kemudian banyak masyarakat yang memberikan reaksi negatif atas penunjukan Qodari sebagai KSP oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Wajar publik menyemburkan reaksi negatif. Muncul kekhawatiran, intrik dedengkot Geng Solo menjebak Presiden Prabowo. Ujungnya: Dinepalkan,” tandas Faizal Assegaf.

    Unggahan Faizal Assegaf di media sosialnya itu lantas mendapat beragam tanggapan dari Warganet. Mereka umumnya mempersoalkan pilihan Prabowo Subianto pada jabaran tersebut.

  • Faizal Assegaf: Rombak Total Struktur KPU Agar Tidak Jadi Sarang Tuyul Berjamaah

    Faizal Assegaf: Rombak Total Struktur KPU Agar Tidak Jadi Sarang Tuyul Berjamaah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf memberikan sorotan tajam ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Sorotan tersebut diberikan oleh Faizal Assegaf lebih salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Faizal bicara persoalan demokrasi yang adil dan jujur bisa hadir di Indonesia dengan salah satu cara.

    Diantaranya dengan melalukan perombakan besar-besaran bahkan total ke KPU.

    Menurutnya KPU menjadi salah tempat atau sarang untuk orang-orang yang memiliki kepentingan.

    “Kalau mau demokrasi ke depan menjadi jujur, adil dan transparan,” tulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    “Rombak total struktur KPU agar tidak jadi sarang tuyul berjamaah,” sebutnya.

    Terkait isu keputusan KPU yang menutup ijazah capres dan cawapres menurutnya ini perlu disikapi dengan serius.

    Meski keputusan ini sudah dianulir atau dibatalkan, namun apapun masih bisa saja terjadi ke depannya.

    “Selain itu, soal isu ijazah Capres – Cawapres yang disemburkan oleh KPU, perlu disikapi serius,” ungkapnya.

    “Tersimpan jejak kejahatan luar biasa,” tandasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf memberikan responnya terkait kondisi politik di Tanah Air.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “Jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi.

    “Kondisi ketidakpastian itu. Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya.

    Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju adalah gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

    Diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, PRIMA

    Sedangkan KIM Plus seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Partai Hanura. KIM Plus ini baru bergabung di pemerintahan setelah Prabowo-Gibran terpilih.

    Adapun PDI Perjuangan tidak berstatus sebagai oposisi maupun koalisi pemerintahan.

  • Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    Soal Oposisi dan Koalisi, Faizal Assegaf: Peta Pertarungan akan Mengalami Eskalasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik, Faizal Assegaf memberikan responsnya terkait oposisi dan koalisi yang saat ini jadi pembahasan.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi. “Kondisi ketidakpastian itu,” ungkapnya.

    “Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf

    Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Supremasi Sipil dipertanyakan, ini kata Faizal Assegaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Isu supremasi sipil dan militer kembali mencuat dalam diskusi yang digelar Partai Negoro di Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Dalam acara itu, Faizal Assegaf menyoroti penggunaan istilah supremasi sipil yang menurutnya berpotensi membahayakan keutuhan bangsa.

    Faizal menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak ada istilah supremasi sipil maupun supremasi militer. Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah ada elemen yang lebih tinggi dari yang lain.

    Menurut Faizal, penggunaan konsep supremasi sipil dapat membuka peluang bagi munculnya supremasi lain, seperti supremasi partai politik atau suku tertentu. Ia menilai bahwa hal ini bisa memicu ketegangan sosial yang tidak perlu.

    Ia juga mengkritik Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak revisi UU TNI dengan alasan supremasi sipil. Faizal merasa kelompok tersebut tidak mewakili seluruh masyarakat sipil dan justru memperkeruh situasi.

    Selain itu, Faizal menyoroti masalah korupsi di Indonesia yang menurutnya lebih banyak melibatkan pihak sipil. Ia menyebut kasus BLBI dan utang luar negeri sebagai contoh, seraya membandingkan stabilitas ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menanggapi kekhawatiran tentang dwifungsi ABRI dalam revisi UU TNI, Faizal menilai ketakutan tersebut tidak berdasar. Ia menekankan bahwa mantan anggota TNI yang pensiun juga berstatus sebagai sipil.

    Dalam diskusi yang sama, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menambahkan bahwa jabatan yang dipegang TNI dalam beberapa badan pemerintah bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan kembalinya supremasi militer.

    Diskusi ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai kembali penggunaan istilah supremasi sipil dan dampaknya terhadap stabilitas politik serta sosial di Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Politik Faizal Assegaf memberikan pernyataan menohok ke PDI Perjuangan, Mantan Presiden Joko Widodo, oligarki dan koruptor.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf menyebut ada tiga dosa besar yang dilakukan.

    Dosa-dosa tersebut dilakukan dalam 10 tahun terakhir atau dua periode masa jabatan Jokowi Widodo sebagai Presiden.

    “Tiga kejahatan perusak Indonesia dalam 10 tahun. Mulyono, PDIP, oligarki rakus, koruptor kakap,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    Lanjut, ia pun memperingatkan agar tak percaya dengan apa yang sekarang terlihat di publik.

    Mulai dari Megawati, Jokowi hingga kawanan buzzer yang saling serang satu sama lain.

    “Jangan terjebak permainan licik Megawati, Jokowi & kawanan buzzer,” ujarnya.

    Jika tergiring, menurut Faizal ini bisa berbahaya karena masyarakat bisa saja melupakan sumber masalah yang sebelumnya disebutkan.

    “Semakin terang publik digiring untuk melupakan ketiga sumber masalah tersebut. Waspada!,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)