Xcloud.id

Tag: Faizal Assegaf

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

    Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

    Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

    Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

    “Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

    Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

    Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

    “Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

    Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.

  • Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Yan Harahap membalas pernyataan pedas dari Faizal Assegaf.

    Ini berkaitan dengan pernyataan dari Faizal Assegaf persoalan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus melakukan segalanya untuk ambisi anaknya itu.

    Ia bahkan menyebut ambisi yang saat ini dijalankan oleh AHY membuat mantan Presiden RI keenam itu jadi seperti ini.

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!,” ungkapnya.

    Dari pernyataan inilah yang kemudian dibalas dan disorot tajam oleh Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah.

    Biasanya menurutnya adalah orang yang menganggap etika dan hukum adalah kelemahan.

    “Orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah sering menganggap etika dan hukum sebagai kelemahan,” ungkapnya.

    Padahal, untuk negara Indonesia yang penuh adab seperti ini. Hal inilah yang justru menurut Yan Harahap sebagai pondasi.

    “Padahal di negara beradab, itulah fondasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada somasi yang dilayangkan terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Adapun langkah somasi ini diambil bukan sekadar respons politik.

    Melainkan bagian dari upaya menjaga kebenaran serta kehormatan di ruang publik agar tidak tercemar oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyentil Partai Demokrat. Terkait sikapnya menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang menyeret Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut Faizal, sikap Demokrat menunjukkan SBY yang terlihat seperti anak-anak. Dia menduga semua itu dilakkan untuk ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/1/2026).

    Dia menyentil sikap tersebut. Terutama dalam somasi terhadap Sudiro Wi Budhius M. Piliang.

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!” ujar Faizal.

    Adapun, somasi tersebut terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Itu dikonfirmasi Politisi Partai Demokrat, Yan A. Harahap.

    “Surat somasi telah dilayangkan kepada saudara Sudiro Wi Budhius M. Piliang,” kata Yan dikutip dari X @YanHarahap (2/1/2026).

    Dia menegaskan, tuduhan yang menyebut SBY sebagai dalang dalam isu ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap Pak SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi,” jelasnya.
    Menurut Yan, narasi yang dibangun tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

    “Tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

    “Tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada,” sambung Yan.

  • Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang dinilai mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan bencana alam. Faizal menegaskan, bencana tidak sepatutnya dijadikan arena saling tuding antarelite politik, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan Faizal melalui akun X pribadinya, @faizalassegaf, pada Minggu (14/12/2025), menyikapi seruan Anies Baswedan terkait perlunya langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana.

    “Bila merujuk pada seruan pak anies baswedan, perlu tindakan super cepat. Tapi terkesan Presiden & DPR gagal menggerakkan potensi yang tersedia,” tulis Faizal.

    Ia menilai lambannya pengambilan keputusan berpotensi memperbesar persoalan dan menyeret isu bencana ke ranah politik yang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Walhasil, lambannya membuat keputusan, semakin menggelinding isu bencana mengancam legitimasi kekuasaan. Hasilnya, bukan solusi tapi berujung petaka serius dalam bernegara,” lanjutnya.

    Meski demikian, Faizal mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak elok dan berpotensi merusak semangat kebersamaan.

    “Tapi hal itu harus dihindari! Tak elok bencana alam menjadi arena saling tuding & menyalahkan. Semua elemen bangsa harus berdiri dalam satu kesadaran kolektif atas panggilan nurani & kemanusiaan,” tegas Faizal.

    Ia menekankan bahwa solusi penanganan bencana berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan persatuan dan kekuatan nasional.

  • Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang dinilai mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan bencana alam. Faizal menegaskan, bencana tidak sepatutnya dijadikan arena saling tuding antarelite politik, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan Faizal melalui akun X pribadinya, @faizalassegaf, pada Minggu (14/12/2025), menyikapi seruan Anies Baswedan terkait perlunya langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana.

    “Bila merujuk pada seruan pak anies baswedan, perlu tindakan super cepat. Tapi terkesan Presiden & DPR gagal menggerakkan potensi yang tersedia,” tulis Faizal.

    Ia menilai lambannya pengambilan keputusan berpotensi memperbesar persoalan dan menyeret isu bencana ke ranah politik yang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Walhasil, lambannya membuat keputusan, semakin menggelinding isu bencana mengancam legitimasi kekuasaan. Hasilnya, bukan solusi tapi berujung petaka serius dalam bernegara,” lanjutnya.

    Meski demikian, Faizal mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak elok dan berpotensi merusak semangat kebersamaan.

    “Tapi hal itu harus dihindari! Tak elok bencana alam menjadi arena saling tuding & menyalahkan. Semua elemen bangsa harus berdiri dalam satu kesadaran kolektif atas panggilan nurani & kemanusiaan,” tegas Faizal.

    Ia menekankan bahwa solusi penanganan bencana berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan persatuan dan kekuatan nasional.

  • Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang dinilai mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan bencana alam. Faizal menegaskan, bencana tidak sepatutnya dijadikan arena saling tuding antarelite politik, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan Faizal melalui akun X pribadinya, @faizalassegaf, pada Minggu (14/12/2025), menyikapi seruan Anies Baswedan terkait perlunya langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana.

    “Bila merujuk pada seruan pak anies baswedan, perlu tindakan super cepat. Tapi terkesan Presiden & DPR gagal menggerakkan potensi yang tersedia,” tulis Faizal.

    Ia menilai lambannya pengambilan keputusan berpotensi memperbesar persoalan dan menyeret isu bencana ke ranah politik yang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Walhasil, lambannya membuat keputusan, semakin menggelinding isu bencana mengancam legitimasi kekuasaan. Hasilnya, bukan solusi tapi berujung petaka serius dalam bernegara,” lanjutnya.

    Meski demikian, Faizal mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak elok dan berpotensi merusak semangat kebersamaan.

    “Tapi hal itu harus dihindari! Tak elok bencana alam menjadi arena saling tuding & menyalahkan. Semua elemen bangsa harus berdiri dalam satu kesadaran kolektif atas panggilan nurani & kemanusiaan,” tegas Faizal.

    Ia menekankan bahwa solusi penanganan bencana berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan persatuan dan kekuatan nasional.

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.

  • Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri telah mendapatkan usulan terkait pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan muncul setelah melakukan audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.

    Dia menjelaskan, ide itu muncul karena berkaca pada TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam urusan anggaran hingga rekrutmen. 

    “Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan,” ujar Jimly di PTIK, Rabu (19/11/2025).

    Selanjutnya, Jimly juga mendapatkan ulusan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan urusan seperti Kemenhan.

    Selain itu, ada juga usulan soal koordinasi Polri yang dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya, urusan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) dan koordinasi lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ada lagi usul lain ‘Ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri’,” imbuh Jimly.

    Namun demikian, Jimly memastikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan yang dieksekusi. Dia hanya mengatakan tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah alias menampung sejumlah masukan dari seluruh pihak.

    “Itu alternatif. Tidak apa apa, nanti kami bahas. Sabar-sabar,” pungkasnya.

  • Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan usulan terkait dengan penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui mediasi.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faizal Assegaf dalam audiensi di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Jimly mengatakan mediasi ini dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo Cs sebagai terlapor.

    “Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? ‘Oh bagus itu’, coba tanya dulu mau tidak mereka dimediasi. Baik pihak jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau ga di mediasi,” ujar Jimly.

    Jimly menekankan status tersangka dari Roy Suryo Cs ini tetap melekat saat mediasi itu. Namun, jika nantinya menemukan titik temu maka pidananya bisa gugur dengan penyelesaian restorative justice.

    “Jadi status tersangkanya tetap, tapi di mediasi dulu, kalau misalnya ada titik temu, bisa tidak dilanjutkan pidananya, tetapi kalau seandainya tidak berhasil ya lanjut,” imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Jimly menekankan bahwa tim reformasi Polri bukanlah wadah untuk menyelesaikan proses hukum yang ada. 

    Pasalnya, tim reformasi hanya mengambil contoh kasus yang ada untuk merumuskan kebijakan untuk diterapkan terhadap Polri ke depannya.

    “Kasus-kasus itu boleh disampaikan, tapi kita tidak menangani kasus. Jadi kasus itu dijadikan evidennce untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan,” pungkas Jimly.

  • Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Ahmad Khozinudin: Jimly Asshiddiqie Memupus Harapan Publik

    Baginya, langkah profesional justru mengharuskan kepolisian menuntaskan perkara lama tersebut sebelum melanjutkan perkara yang kini menjerat para pelapor.

    “Tidak boleh bersikap tidak adil. Di kasus Jokowi dilanjutkan, sementara laporan masyarakat terkait aduan ijazah palsu dihentikan,” tegasnya.

    Bukan hanya itu, Ahmad juga membantah klaim bahwa Faisal Assegaf memiliki peran dalam proses komunikasi terkait wacana damai.

    Ia menyatakan bahwa nama Faisal tidak pernah menjadi bagian dari tim advokasi.

    “Siapapun tidak punya kewenangan, hak, atau kredibilitas untuk bertindak atas nama kasus ini. Sejak awal tidak ada nama Faizal Assegaf itu dalam tim kami,” tukasnya.

    Lebih jauh, ia mengkritik pernyataan Jimly yang dianggapnya justru merusak harapan masyarakat terhadap proses reformasi institusi Kepolisian.

    “Sikap Jimly itu memupus harapan publik yang ingin polisi direformasi dan kembali bekerja profesional,” ungkapnya.

    Menurut Ahmad, tidak ada dasar hukum untuk menawarkan perdamaian pada kasus yang ia sebut sebagai murni tindak pidana, bukan perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui mediasi.

    Ia juga menyindir rekam jejak Jokowi dalam berbagai momen sebelumnya.

    “Jokowi itu kan memang tidak pernah bisa dipegang kata-katanya. Ketika diundang dalam mediasi damai di berbagai gugatan di pengadilan, tidak mau datang memenuhi panggilan hakim,” tandasnya.

    Ahmad kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa diharapkan publik dari seseorang yang ia nilai tidak konsisten.

    “Jadi apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi dengan kredibilitas seperti itu?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)