Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Soal Premanisme Ganggu Investasi BYD di Subang, Wamenperin: Mereka Sudah Bisa Atasi – Halaman all

    Soal Premanisme Ganggu Investasi BYD di Subang, Wamenperin: Mereka Sudah Bisa Atasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa persoalan perusahaan otomotif asal China, BYD, dengan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu mereka telah selesai.

    Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan mendapatkan gangguan dari ormas. Faisol mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BYD mengenai hal ini.

    “Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” kata Faisol ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    Menurut dia, gangguan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

    Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.

    Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

    Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

    Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

    Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

    VinFast menjadwalkan pabrik ini mulai beroperasi pada Kuartal 4 tahun 2025 dan akan memproduksi model e-SUV versi kemudi kanan, di antaranya seri VF 3, VF 5, VF 6 dan VF 7 untuk pasar Indonesia.

    Melalui pabrik ini, VinFast juga ingin berkontribusi dalam target pengurangan emisi pemerintah dan berkontribusi pada target 600 ribu produksi kendaraan listrik Indonesia pada 2030.

    Ini Kata Gubernur Jawa Barat

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan kondusif dan tidak lagi diganggu oleh ormas.

    Dedi mengatakan kabar mengenai gangguan dari ormas merupakan informasi lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

    “Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Menurut Dedi, permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD bukan terkait aksi premanisme, melainkan seputar pembebasan lahan.

    “Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.

    “Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi,” tutur Dedi.

    Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.

    “Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” katanya. 

  • Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump, Pemerintah RI Tunda Kucurkan Insentif untuk Motor Listrik – Halaman all

    Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump, Pemerintah RI Tunda Kucurkan Insentif untuk Motor Listrik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menunda rencana mengucurkan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, termasuk Indonesia.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkap untuk sementara waktu, perhatian pemerintah difokuskan pada penanganan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump.

    “(Rencana insentif motor listrik tahun 2025) masih proses. Soal tarif Trump itu membuat kami harus pending dulu sementara,” katanya ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    Meski demikian, ia memastikan proses penggodokan rencana insentif untuk motor listrik pada tahun ini akan terus berlanjut.

    Sebelumnya, Pemerintah akan melanjutkan program subisidi pembelian sepeda motor listrik baru di tahun 2025.

    Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menyampaikan skema subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik tahun ini akan mengalami perubahan.

    “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya diberikan subsidi Rp 7 juta, kalau sekarang tidak,” ungkap Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Pada tahun 2023-2024, untuk setiap pembelian sepeda motor listrik baru yang mendapatkan subsidi Rp 7 juta memiliki syarat 1 KTP 1 unit.

    Tahun ini, skema subsidi akan digantikan dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta, menerangkan saat ini aturan mengenai PPN DTP sepeda motor listrik tengah digodok.

    “Saat ini, masih berproses. Nanti kami update,” tutur Setia saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (24/2/2025).

    Pada awal program subsidi pembelian sepeda motor listrik, tepatnya tahun 2023 dengan skema potongan Rp 7 juta, ada sebanyak 11.532 unit yang diserap masyarakat.

    Sementara pada 2024, sekira 60.823 unit motor listrik yang disubsidi dibeli masyarakat dengan memanfaatkan skema potongan harga Rp 7 juta dari pemerintah. 

  • Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

    Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

    Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.

    “Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.

    Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.

    “Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

    “Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.

     

  • Korsel Bantu RI Kurangi Impor AC, Pabrik Raksasa di Bekasi Buktinya

    Korsel Bantu RI Kurangi Impor AC, Pabrik Raksasa di Bekasi Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia berusaha untuk mengurangi impor AC. Untuk mewujudkannya, pemerintah menggandeng raksasa Korea Selatan, LG yang baru saja melakukan pra pembukaan pabrik AC di wilayah Cibitung, Bekasi.

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza mengatakan perlu peningkatan ekspor AC hingga 10 juta unit per tahun. Hal ini dilakukan saat kebutuhan AC secara global.

    “Pemerintah ingin ekspor AC ini ditingkatkan hingga 10 juta unit setiap tahun. Kebutuhan AC dunia itu mencapai 2 miliar unit. Kalau kita ekspor 10 juta ini belum apa-apa dibandingkan kebutuhan AC seluruh dunia,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (20/4/2025).

    LG diminta untuk mendukung program peningkatan eskpor dalam negeri. Menurutnya perusahaan bisa bersaing di panggung global secara tangguh. Bukan hanya itu, Riza juga menyoroti ketergantungan Indonesia akan impor komponen. Jadi yang diperlukan adalah memperkuat industri komponen AC dalam negeri.

    Kembali dia mendorong LG bisa memproduksi komponen utama secara global, termasuk kompresor. Jadi dapat memperkuat kemandirian dan rantai pasok Indonesia.

    Riza mengatakan pabrik di Bekasi diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri elektronika dalam negeri. Dengan begitu bisa memperkuat daya saing dan mengakselerasi perkembangan industri elektronika secara keseluruhan.

    Sebagai informasi, AC merupakan produk elektronik dengan nilai impor yang cukup tinggi. Nilai impornya mencapai US$420,6 juta pada tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami penurunan 9% secara tahunan. Namun masih tercatat sebagai nilai yang signifikan.

    “Karena itu, semoga kehadiran pabrik AC baru PT LG Electronics Indonesia dapat menekan ketergantungan terhadap impor, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, sekaligus juga meningkatkan pasar ekspor,” jelas Riza.

    President of LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul mengumumkan kesiapannya dalam mengoperasikan pabrik penyejuk udara (air conditioner – AC) di Indonesia. Bakal menjadi perluasan fasilitas produksi AC-nya di dalam negeri, pabrik ini dijadwalkan bakal siap beroperasi penuh pada akhir tahun ini.

    “Ini merupakan sebuah investasi strategis yang mengukuhkan langkah evolusi perusahaan dalam penciptaan lapangan pekerjaan sekaligus menjadi yang terdepan dalam proses manufaktur di dalam negeri,” timpal Ha Sang-chul.

    Pabrik AC LG ini akan berlokasi di Cibitung, Bekasi. Menempati area 32,000 meter persegi, dikatakan Ha Sang-chul, keberadaannya akan menjadi pusat produksi bagi AC untuk hunian maupun bagi kebutuhan bangunan komersial.

    Dengan total nilai investasi awal senilai US$22 juta (Rp374 Miliar), pabrik baru ini akan memiliki kapasitas produksi awal sekitar 1,8 juta unit AC pada tahun pertamanya. Dalam rencananya, LG bakal meningkatkan kapasitas produksi hingga dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya.

    (npb/wur)

  • Anggota Komisi VII DPR Sebut Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Baik untuk Masa Depan Bali – Halaman all

    Anggota Komisi VII DPR Sebut Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Baik untuk Masa Depan Bali – Halaman all

    Nicolas Manafe/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang melarang produksi dan penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) plastik di bawah satu liter. 

    Bane mengatakan kebijakan itu baik karena berpihak pada lingkungan dan masa depan Bali.

    “Kebijakan yang baik untuk masa depan Bali dan masyarakatnya, sesuai dengan kultur Bali yang menjaga keseimbangan budaya dan lingkungan,” kata Bane, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. 

    Pemprov Bali telah menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang membandel dan enggan menaati SE tersebut demi penanganan darurat sampah di pulau tersebut.

    Dengan kebijakan ini, volume limbah plastik diyakini akan berkurang, karena angkanya makin mengkhawatirkan, mencapai sekitar 17 persen dari total sampah harian sebanyak 3.500 ton. 

    Para pelaku usaha juga diyakini akan terdorong lebih peduli pada keberlanjutan lingkungan, penanganan sampah dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali.

    Selain kepedulian, Bane menuturkan larangan produksi dan penjualan air minum dalam kemasan di bawah satu liter akan mendorong masyarakat dan pelaku industri menjadi lebih kreatif.

    “Akan banyak hal baik dan kreatif yang lahir setelah kebijakan ini dilakukan, masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan tumbler, beralih dari kemasan sekali pakai ke kebiasaan refill,” ungkap Bane.

    “Ini menjadi peluang ekonomi, kebutuhan pada tumbler pasti meningkat, maka pengusaha tumbler akan bertambah. Pebisnis penyedia air isi ulang juga bertambah, bisa menyediakan isi ulang air minum di bawah satu liter,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

    Bane mengungkapkan, PDI Perjuangan sudah mengampanyekan pengurangan penggunaan air kemasan sekali pakai sejak Kongres V di Bali pada 2019. 

    Saat itu, lebih dari 10.000 kader PDI Perjuangan menggunakan tumbler untuk isi ulang air minum, dan kebijakan itu berlanjut di Kantor DPP PDI Perjuangan.

    “Cerita tentang hiu dan paus yang memakan sampah plastik semoga kelak hanya tinggal cerita. Selalu ada peluang ekonomi, tapi menyelamatkan bumi yang terpenting,” ujar Bane.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendukung aturan produksi air minum dalam kemasan di Bali. 

    Sementara Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menyatakan akan mengundang Gubernur Bali untuk membahas kebijakan ini bersama semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan plastik sekali pakai yang ada di Bali.

  • Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

    Diberitakan sebelumnya, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat (AS) sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

    “Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025). 

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif impor sebesar 32 persen diumumkan Presiden Donald Trump.

    Rencananya pertemuan negosiasi tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika bersama tim negosiator.

    Berbagai opsi disiapkan agar Indonesia mendapatkan tarif yang ideal untuk seluruh barang yang dikirimkan ke Negeri Paman Sam itu, tidak terkecuali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    Menko Airlangga, mempertimbangkan penyesuaian aturan TKDN untuk produk-produk Information and Communication Technology (ICT) asal AS, seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT. Itu kita sedang kaji dan kita akan respons,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Kementerian Perindustrian yang menjadi pelopor penerapan aturan TKDN sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, menyatakan rencana tersebut masih merupakan kajian.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menyampaikan akan ada penyesuaian khusus untuk produk yang datang dari Amerika.

    “Iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan. Yang pasti akan ada penyesuaian. (Untuk besarannya) Nantilah ditunggu,” ucap Riza.

    Wamenperin menambahkan, nantinya kedua negara akan surat menyurat terlebih dahulu menyoal pembahasan negosiasi dari penetapan tarif impor baru dari AS, setelahnya Menko Perekonomian akan bertamu ke Amerika pada pekan depan.

    “Pak Menko akan berangkat untuk bahas soal itu (TKDN) dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemerintah AS atau tidak,” imbuhnya.

     

  • Ancang-ancang Asus Jika Relaksasi TKDN Terwujud

    Ancang-ancang Asus Jika Relaksasi TKDN Terwujud

    Bisnis.com, JAKARTA — Asus Indonesia mencermati potensi kebijakan relaksasi besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang bakal diterapkan pemerintah imbas kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Head of PR Asus Indonesia, Muhammad Firman, mengatakan jika kebijakan relaksasi mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban TKDN sebesar 40%, pihaknya akan siap menyesuaikan diri dengan regulasi baru tersebut.

    Sebab, Firman menyebut bahwa relaksasi ini bakal memudakan pihaknya saat melalukan produksi.

    “Kalau memang tidak diperlukan lagi TKDN, atau tidak perlu 40%, tentunya akan memudahkan kita dari sisi produksi, karena cukup mengimpor saja secara utuh,” kata Firman kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Meski kebijakan ini bakal memudahkan Asus melakukan produksi. Namun, Firman menilai kebijakan relaksasi TKDN tidak akan menguntungkan bagi Indonesia.

    Sebab, kebijakan relaksasi TKDN bakal membuat ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya kurang berkembang.

    “Kami melihat ini [relaksasi TKDN] cenderung kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya,” ucapnya.

    Adapun, Firman menyampaikan sampai dengan kuartal I/2025, Asus Indonesia telah mencapai total TKDN lebih dari 40% untuk berbagai produk.

    Produk tersebut meliputi laptop, PC desktop, PC All-in-One di segmen B2B, serta produk smartphone yang dikeluarkan oleh Asus.

    Pemerintah disebut tengah mengkaji sejumlah usulan sebagai penawar untuk menghadapi pengenaan tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia. Adapun, salah satu yang akan dinegosiasikan yaitu relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, usulan relaksasi TKDN khususnya atas permintaan produkinformation and communication technologies (ICT). 

    “[Relaksasi TKDN] iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan,” kata Faisol kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (7/4/2025). 

    Namun, Faisol menerangkan dalam waktu dekat pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian akan bersurat kepada pemerintah AS untuk menyampaikan sejumlah penawaran. 

    “Dalam waktu dekat Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan berangkat untuk bahas soal itu dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemeirntah AS atau tidak,” ujarnya. 

  • Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025

    Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025

    Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif terbaru dengan minimal 10 persen terhadap barang impor dari sekitar 180 negara pada 2 April 2025.
    Indonesia
    tak luput dari kebijakan Trump, yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Angka ini lebih besar dari tarif yang dikenakan AS untuk Brunei Darussalam, Singapura, hingga Malaysia; meski lebih rendah dibanding Kamboja, Laos, hingga Vietnam.
    Secara rinci, Trump mengenakan tarif impor untuk Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    AS kemudian memberikan tenggat waktu Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (9/4/2025).
    Adapun tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
    Seturut prediksi ekonom, Indonesia pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari AS, dari rencana semula 64 persen.
    Sebab secara umum, Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.
    Setelah kebijakan tarif terbaru muncul,
    Prabowo
    memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025) siang.
    Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
    Pertemuan diadakan di tengah isu pengenaan tarif dan kurs dollar AS yang makin menanjak tinggi, meski tidak ada satupun yang memberikan komentar mengenai pertemuan itu.
    Namun yang pasti, pertemuan berlangsung selama beberapa jam hingga menjelang petang.
    Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, Prabowo bakal mengumumkan kebijakan maupun sikap Indonesia untuk menghadapi tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikeluarkan AS dalam pertemuan dengan investor dan ekonom pada Selasa (8/4/2025).
    Pertemuan itu bakal bertempat di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.
    “Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung. (Mengumumkan) Soal bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga usai bertemu Prabowo.
    Acara itu, lanjutnya, akan dihadiri oleh investor, ekonom, pemimpin redaksi media, dan stakeholder terkait.
    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
    Indonesia kata Yusuf, memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional, melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan para pelaku ekonomi.
    “Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” beber Yusuf, Senin.
    Tak hanya itu, pemerintah bakal mengirim surat resmi ke AS setelah negara tersebut menerapkan tarif resiprokal.
    Airlangga menyebut, Prabowo sudah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bernegosiasi.
    “Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana (AS), ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Negosiasi, lanjutnya, bakal memperhatikan tenggat waktu yang diberikan AS dan arahan Presiden Prabowo.
    “Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita,” bebernya.
    Sementara itu pada Senin pagi, Prabowo sempat buka suara merespons kebijakan tarif baru tersebut.
    Kepala Negara memang mengaku akan berunding dengan AS.
    Dirinya ingin hubungan yang baik, adil, dan setara, mengingat Indonesia juga memiliki kekuatan.
    “Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah,” jelasnya.
    Di sisi lain ia tidak memungkiri, penerapan tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini bertujuan untuk kepentingan rakyat AS.
    Ia mengaku akan menghormati kebijakan tersebut, utamanya jika masuk akal.
    Prabowo mengungkapkan, Amerika memperjuangkan kepentingannya, sama dengan Indonesia yang saat ini memperjuangkan kepentingannya.
    “Resiprokal (reciprocal tariffs), jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” kata Prabowo.
    Ia pun meminta tidak perlu ada rasa kecewa atas kebijakan baru AS.
    “Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta Nasional 7 April 2025

    Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta Nasional 7 April 2025

    Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    dijadwalkan akan bertemu dengan para investor dan ekonom dalam acara
    Sarasehan Ekonomi
    di
    Menara Mandiri
    , Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) besok.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Senin (7/4/2025).
    “Kami ingin menyampaikan bahwa esok siang, Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri
    sarasehan ekonomi
    yang dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin.
    Yusuf menuturkan, selain investor dan ekonom, sarasehan juga dihadiri oleh berbagai kalangan strategis lainnya, termasuk pemimpin redaksi media hingga masyarakat umum.
    Menurutnya, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
    “Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” bebernya.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kepala Negara juga bakal mengumumkan respons RI atas kebijakan tarif impor terbaru Presiden AS Donald Trump.
    Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Istana sore ini, salah satunya membahas tarif AS.
    Selain itu, hadir pula Menteri
    Investasi
    dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
    Namun, Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut apa isi pertemuan, mengingat Prabowo akan mengumumkan langkahnya secara langsung.
    “Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.