Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap menggelar ajang Aromatika Indofest 2025 bersama para pemangku kepentingan strategis sebagai upaya memacu daya saing minyak atsiri Indonesia.

    “Semoga program ini dapat menjadi momentum penting dalam memperkenalkan dan memajukan produk unggulan dari industri minyak atsiri ke pasar dunia,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat praacara Aromatika Indofest 2025 di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan industri minyak atsiri termasuk mendorong pengembangan industri hilir hingga promosi yang lebih luas.

    “Tahun ini, Kemenperin hadir dalam program inisiatif strategis yang mampu mengintegrasikan promosi, edukasi, kolaborasi, dan inovasi dalam satu rangkaian kegiatan terpadu melalui penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025,” ujar Faisol.

    Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan gagasan baru, penguatan ekosistem minyak atsiri, perluasan akses dan pangsa pasar minyak atsiri, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya, inovasi, dan kontribusi dalam bidang minyak atsiri.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, ajang eksplorasi minyak atsiri Indonesia dengan tema “Aroma Nusantara, Wangi Alami, Karya Anak Negeri” ini akan digelar di Plaza Industri Kemenperin, Jakarta, 9-11 Juli 2025.

    Pada kegiatan tersebut, nantinya akan dihadirkan pameran yang melibatkan industri pengolahan dan mesin, bahan penolong, asosiasi, hingga lembaga riset dan inovasi.

    Lebih lanjut, ada juga kompetisi meracik parfum dan aroma terapi, serta lokakarya dan bincang-bincang bersama para pelaku industri minyak atsiri Indonesia.

    “Harapannya, ajang ini bisa memperkuat ekosistem industri minyak atsiri Indonesia agar inovatif dan berkelanjutan, serta menjadi wadah kolaborasi stakeholder agar berdaya saing,” ujar Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenperin: Danantara bantu stabilkan iklim investasi ekosistem EV

    Wamenperin: Danantara bantu stabilkan iklim investasi ekosistem EV

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat membantu menstabilkan iklim investasi Indonesia pada sektor pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).

    “Salah satunya itu (stabilkan iklim investasi ekosistem EV),” kata Wamenperin saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat.

    Hal ini menyusul pemerintah yang berupaya menaikkan porsi saham untuk joint venture (JV) proyek hilirisasi baterai melalui BPI Danantara, sebesar lebih dari 30 persen, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Faisol, kehadiran Danantara dapat memastikan investasi hingga produksi bahan baku dan baterai bisa berjalan di tengah dinamika yang terjadi belakangan ini di industri kendaraan listrik.

    “Kita beruntung karena dinamika di sektor ini tidak mudah untuk dinavigasi setelah misalnya LG dari Korea (Selatan) tidak terlibat, lalu ada pihak lain yang ingin terlibat,” kata Faisol.

    “Sehingga, untuk memastikan itu semua, Danantara menjadi salah satu unsur atau faktor yang penting dalam memastikan investasi maupun produksi bahan baku baterai dan bahan baterai-nya, battery pack-nya itu berjalan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

    mengungkapkan Presiden Prabowo menyetujui konsorsium Huayou menggantikan LG pada proyek baterai kendaraan listrik.

    Bahlil menjelaskan Kepala Negara telah memberikan persetujuan atas kelanjutan proyek hilirisasi baterai senilai 9,8 miliar dolar AS, yang sebelumnya dikelola LG kini dilanjutkan oleh Huayou.

    Diketahui, proyek ini menargetkan pembangunan baterai kendaraan listrik dengan kapasitas 30 GWh.

    Dalam perjalanannya, LG sudah membangun 10 GWh pertama dan kini tersisa 20 GWh yang akan dilanjutkan oleh Huayou.

    Investasi dari proyek tersebut sudah terealisasi sebesar 1,2 miliar dolar AS atau Rp20,2 triliun, dan nantinya Huayou akan mengisi sebagian besar sisa investasi yang mencapai 8,6 miliar dolar AS atau Rp145,2 triliun.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kunjungi BDI Surabaya, Wamenperin Tekankan Pentingnya Penguatan SDM

    Kunjungi BDI Surabaya, Wamenperin Tekankan Pentingnya Penguatan SDM

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia industri sebagai fondasi kemajuan ekonomi nasional. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya pada Selasa (20/5/2025), yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

    “Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini sangat tepat untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya pembangunan SDM sebagai tulang punggung kemajuan industri nasional,” ujar Faisol Riza dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/5/2025).

    Faisol menilai persaingan global tak hanya terjadi dalam produk, tetapi juga dalam inovasi dan kecepatan adaptasi. Ia menekankan pentingnya belajar dari konflik dagang global, seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok, guna memperkuat basis industri dalam negeri.

    “Kita tengah berada di era perubahan yang sangat cepat. Dinamika hubungan dagang internasional, khususnya antara Amerika Serikat dan Cina, memberi pelajaran penting bagi kita untuk memperkuat fondasi industri nasional,” katanya.

    Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor-sektor industri strategis seperti otomotif, elektronika, dan telematika. Faisol meminta BDI dan Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) merespons tantangan ini dengan model pelatihan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.

    “Presiden menantang kita untuk mengembangkan industri otomotif yang berdaya saing global. Selain itu, industri elektronika dan telematika juga perlu dikembangkan lebih jauh untuk menjawab kebutuhan masa depan,” tegas Faisol.

    Wamen juga menekankan pentingnya pelibatan pemuda desa dalam pelatihan industri. Ia meminta BDI mengembangkan modul pelatihan yang relevan dengan potensi lokal dan mendukung tumbuhnya industri berbasis komunitas.

    “Saya mendorong untuk mengembangkan model-model diklat yang dapat meningkatkan SDM industri di desa-desa. Banyak anak muda di pedesaan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pelatihan yang tepat,” tandasnya.

    Faisol berharap BDI Surabaya dapat menjadi pusat unggulan pelatihan industri nasional. Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perindustrian dalam mencetak tenaga kerja terampil yang adaptif terhadap dinamika zaman.

    “Saya harap BDI Surabaya dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi industri nasional melalui pengembangan SDM yang kompeten,” kata dia.

    Menanggapi hal itu, Kepala BDI Surabaya Zya Labiba mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pihaknya telah meluluskan 4.490 peserta pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi. Menurut Zya, capaian ini menjadi bentuk kontribusi konkret dalam mendukung program percepatan industrialisasi nasional.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing,” ujar Zya. [asg/beq]

  • Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

    Sebab, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

    “Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dirinya tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.

    Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.

    Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.

    Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

    “Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.

    “BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru

    Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenperin: Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 15:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal AS (tarif Trump) selama 90 hari, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi termasuk menawarkan keseimbangan perdagangan (trade balancing) baru.

    “Ketika presiden Trump memutuskan untuk menunda 90 hari, ya ini kesempatan kita untuk melakukan negosiasi jadi lebih besar,” kata Faisol di Bandung, Rabu.

    Pemerintah, kata Faisol, dengan berbagai upaya yang dilakukan dan diusahakan, merasa yakin bahwa pada akhirnya tarif yang akan diberlakukan AS itu, akan kembali ke tarif semula seperti sebelumnya.

    “Yang penting sekarang menjaga trade balance kita itu adil buat kedua negara dan ini yang kita sedang kerjakan,” katanya.

    Lebih lanjut, Faisol menilai kebijakan yang akan diterapkan AS ini juga, jadi momentum bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan juga mencari pasar-pasar baru di luar Amerika Serikat.

    “Karena situasi yang tidak menentu ini harus kita sikapi dengan beberapa pembukaan peluang-peluang di negara-negara maupun kawasan yang tepat,” ujarnya.

    Terkait dengan penyeimbangan perdagangan yang berpotensi membuat importasi barang akan meningkat, utamanya dari AS, Faisol mengatakan hal tersebut belum tentu terjadi.

    Bahkan dia juga menilai importasi tersebut belum tentu merugikan, terlebih jika yang masuk ke Indonesia adalah bahan baku yang barang tentu akan membantu sektor industri untuk beroperasi.

    “Belum tentu importasi naik dan belum tentu importasi itu merugikan. Tapi memang ini kesempatan untuk industri dalam negeri juga untuk meningkatkan daya saingnya supaya bisa bersaing dengan barang jadi yang impor. Mudah-mudahan semua bisa dilalui oleh pemerintah dengan baik,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.

    Teranyar, karena isu tarif Trump ini, Faisol Riza juga sebelumnya menyatakan insentif yang diberikan untuk pembelian motor listrik tertunda karena adanya kebijakan tarif resiprokal yang hendak diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Karena ada proses, ada soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kita harus pending dulu sementara,” kata dia ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Meski tertunda, dipastikan Wamenperin, pemberian insentif tersebut akan tetap berlanjut, dan saat ini masih dalam proses.

    Sumber : Antara

  • Subsidi Beli Motor Listrik Bakal Lanjut? Kemenperin Bilang Begini

    Subsidi Beli Motor Listrik Bakal Lanjut? Kemenperin Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain terkait kelanjutan subsidi pembelian motor listrik. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif berupa bantuan pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta.

    Pelaku industri sempat mengeluhkan turunnya penjualan motor listrik setelah tak ada subsidi. Pembelian motor listrik di dealer-dealer juga dilaporkan mengalami penurunan. Kemenperin menyebut belum bisa memastikan kapan insentif motor listrik kembali berlaku.

    “Kembali lagi, tadi koordinasi kita dengan K/L lain terkait ketersediaan anggaran dengan Kemenkeu, skema insentif apa dan lain-lain harus koordinasi dan arahan-arahan Kemenko Perekonomian,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyebut, akan ada penyesuaian besaran insentif maupun skema yang akan diberikan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. “Prinsipnya kemampuan anggaran negara sedang seperti ini, kita harus sesuaikan insentif dan bentuknya seperti apa,” tuturnya.

    Insentif yang sebelumnya berlaku dinilai cukup efektif menggenjot penjualan motor listrik. Ia juga memaklumi jika penjualan motor listrik turun.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan kebijakan subsidi motor listrik masih dalam proses. Namun, sayangnya proses ini harus tertahan akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Sebab karena kebijakan tarif Trump, pemerintah termasuk Kemenperin harus mengalihkan fokus mereka untuk segera melakukan negosiasi dengan pemerintah AS, sehingga pembahasan terkait kebijakan lain jadi tertunda termasuk subsidi motor listrik.

    “Masih proses,” jawabnya singkat di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    “Karena ada proses soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kita harus pending dulu sementara,” jelas Faisol lagi.

    (ily/ara)

  • Wamenperin Sebut BYD Bisa Atasi Gangguan Ormas

    Wamenperin Sebut BYD Bisa Atasi Gangguan Ormas

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan gangguan organisasi masyarakat (ormas) saat proses pembangunan fasilitas BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi. Pihaknya membenarkan laporan terkait terjadinya aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas)

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ucapnya.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.

    Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktik premanisme.

    “Kemarin sempat ramai ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).

    (riar/rgr)

  • Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kabar gangguan aksi premanisme organisasi kemasyarakatan atau ormas di pabrik otomotif asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, saat ini sudah teratasi.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Faisol menyebut, gangguan ormas tersebut sudah diatasi langsung oleh pihak perusahaan.

    Menurut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BYD dan semua sudah diatasi.

    “Sudah kami cek. Biasa itu (gangguan ormas), kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah maupun pihak berwenang menyelesaikan masalah pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang diganggu oknum ormas. Muzani menilai, investasi harus dijaga dengan baik.

    “Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung memadai. Ada peraturan memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi, ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Jumat, 26 April.

    “Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya tidak paralel dengan iklim investasi,” sambungnya.

    Menurut Muzani, peraturan pemerintah dan segala pendukungnya harus saling memadai. Oleh karena itu, dia menilai, pemerintah dan pihak berwenang terkait harus segera menuntaskan persoalan ini.

    “Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu-dua di antara hal-hal tersebut tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun,” tuturnya.

    Adapun pabrik BYD di Indonesia itu diklaim menjadi pabrik otomotif terbesar di wilayah Asia Tenggara.

    Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 hektare.

    Pabrik tersebut direncanakan memulai produksi komersial pada awal 2026, yang akan memiliki kapasitas produksi sebanyak 150.000 unit per tahun, dengan total nilai investasi sekitar 1 miliar dolar AS.

  • Wakil Menteri Faisol Riza Usul Industri Hijau Dapat Label Halal – Halaman all

    Wakil Menteri Faisol Riza Usul Industri Hijau Dapat Label Halal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengusulkan agar produk yang dihasilkan oleh industri hijau bisa mendapatkan label halal.

    Usulan itu dia sampaikan saat memberi sambutan di acara Kick Off Halal Indo 2025 di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    Industri hijau secara umum adalah industri yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam tahapan proses produksinya.

    Hal itu mencakup proses pemilihan bahan baku, peralatan produksi, proses produksi hingga pembuangan limbah agar ramah lingkungan.

    Faisol menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk wajib bersertifikat halal.

    “Saya sebenarnya ingin mendorong satu kolaborasi antara industri halal dan industri hijau. Industri hijau perlu dikasih label halal,” kata Faisol.

    Menurut dia, dengan dengan mengkolaborasikan industri halal dan hijau, promosi untuk industri halal bisa lebih gencar lagi seperti industri hijau.

    Sebab, sepemahaman Faisol, industri hijau selama ini memiliki akses pendanaan dan promosi yang jauh lebih besar dibanding industri halal.

    Dengan industri halal dikolaborasikan bersama industri hijau, promosinya juga otomatis akan terdongkrak.

    “Nah, mungkin dengan mengkolaborasikan industri halal dan industri hijau, isu hijau dan halal, ini akan menemukan satu titik di mana industri hijau bukan hanya hijau, tapi juga halal,” ujar Faisol.

    “Itu usulan saya karena selama ini industri hijau ini berjalan sendiri dan kita ingin supaya industri halal bisa berdampingan dengan industri hijau,” ucapnya.

    Faisol menginginkan agar promosi yang bersama-sama ini juga bisa mendongkrak literasi masyarakat mengenai industri halal sama seperti industri hijau.

    Ia menila isu dan literasi mengenai industri hijau lebih dipahami dibanding industri halal yang kerap dipandang sempit.

    “Industri halal dianggap hanya milik atau hanya diperuntukkan untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh kelompok muslim, serta seolah-olah tidak penting untuk yang lain-lain,” kata Faisol.

    Maka demikian, melalui kolaborasi ini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin manfaat dari industri halal bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.  

  • Wamenperin Faisol Ungkap Branding Produk Halal RI Belum Optimal, Kalah dari Thailand hingga China – Halaman all

    Wamenperin Faisol Ungkap Branding Produk Halal RI Belum Optimal, Kalah dari Thailand hingga China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal branding produk halal, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk yang penduduknya bukan mayoritas Muslim.

    Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Kick Off Halal Indo 2025 di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    “Ini menjadi tantangan bagi kita semua bahwa branding global kita belum optimal. Branding global untuk produk halal kita belum optimal,” katanya.

    Faisol mencontohkan sejumlah negara yang telah berhasil membangun citra kuat dalam industri halal.

    Thailand, misalnya, telah memposisikan diri sebagai dapur halal dunia.

    Korea Selatan menjadi salah satu destinasi utama wisata halal, Brasil fokus sebagai pemasok unggas halal terbesar, dan ada Australia yang unggul dalam penyediaan daging sapi halal.

    Bahkan, kata dia, China sudah menetapkan diri sebagai produsen utama pakaian Muslim.

    “Negara-negara ini sudah menetapkan brandingnya, sementara kita masih dalam posisi berkembang,” ujar Faisol.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta agar industri halal dalam negeri diperkuat dan ditingkatkan ekosistemnya.

    Menurutnya, pengembangan industri halal bukan sekadar tujuan biasa, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis untuk mendorong daya saing Indonesia di pasar halal global.

    Faisol kemudian menyinggung pesat perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Saat awal dibentuk, BSI memiliki aset sekitar Rp 900 triliun.

    Namun, dalam dua hingga tiga tahun terakhir, asetnya disebut melonjak menjadi Rp 2.700 triliun.

    “Kalau kita bandingkan mungkin ada sedikit di bawah Bank Qatar dengan sekitar Rp 3.000 triliun lebih. Ini tentu menggembirakan dari sektor industri keuangan,” ucap Faisol.

    Faisol berharap industri halal bisa meniru kesuksesan sektor keuangan syariah dengan membangun branding yang kuat secara global.

    “Produk-produk industri halal harus mulai belajar seperti BSI untuk bisa meningkatkan brand globalnya dan bisa meningkatkan kemampuannya bersaing dengan produk-produk dari negara-negara yang tadi sudah memantapkan diri sebagai negara dengan basis produk-produk halal yang terkemuka,” kata Faisol.