Tag: Faisol Riza

  • Wamenperin Kasih Bocoran Subsidi Motor Listrik Meluncur di Agustus

    Wamenperin Kasih Bocoran Subsidi Motor Listrik Meluncur di Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Subsidi motor listrik masih menggantung meski sudah memasuki semester II 2025. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan terakhir dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa Menteri lain, Ia memperkirakan di bulan depan subsidi ini bakal berlangsung.

    “Mungkin Agustus (diterapkan), (Nilainya 7 juta?) masih sama dengan usulan kita,” kata Faisol di Kantor Kemenperin, Selasa (1/7/2025).

    Dalam waktu dekat juga rencananya akan ada pembahasan dengan Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian lain untuk pembahasan lebih lanjut. Ia pun sudah berani membocorkan nilai subsidi yang berpotensi keluar.

    “Kira-kira Rp 250 miliar (anggaran yang disetujui). Kan jadi enggak besar, jadi akhirnya beliau (Menkeu) memahami,” ujar Faisol.

    Foto: Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)
    Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)

    Ia juga merespon kabar sudah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri motor listrik akibat menggantungnya insentif, dimana banyak masyarakat menahan pembelian karena berharap tetap mendapat insentif.

    “Kita minta lagi. Kita pastikan ke beliau karena waktu itu kan ada dua usulan. Kalau tidak salah (salah satu usulan) enggak yang seperti yang sebelumnya (nilai subsidi),” ungkap Faisol.

    Stok motor listrik di tingkat produsen tengah menumpuk hingga ribuan unit, disebabkan oleh minimnya pembelian kendaraan roda dua bertenaga listrik itu di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengatakan, ribuan unit motor listrik yang menumpuk itu disebabkan masyarakat tengah melakukan penghentian pembelian atau stop buying.

    Aksi penghentian pembelian motor listrik itu ia katakan disebabkan masyarakat menantikan keputusan pemerintah untuk melanjutkan pemberian subsidi pembelian motor listrik atau tidak, yang telah habis kuotanya sejak 2024. Bukan hanya itu, akibat dari ketidakjelasan subsidi motor listrik sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik motor listrik.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, Indonesia berpotensi besar dalam mengoptimalkan peluang industri halal pada sektor makanan dan minuman (mamin), termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

    Menurut Wamenperin, selama ini industri mamin merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Industri makanan dan minuman Indonesia berperan penting sebagai tulang punggung sektor pengolahan non-migas. Agar sektor ini bisa bersaing di pasar global, kami aktif mendorong penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam pengembangan produk halal,” ujar Faisol di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, kinerja industri mamin di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

    Pasca-pandemi COVID-19, PDB industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 6,04 persen pada triwulan I tahun 2025.

    “Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,” katanya.

    Performa baik industri mamin juga tercermin dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas sebesar 41,15 persen pada triwulan I-2025. Selain itu, sektor ini mencatatkan nilai ekspor hingga 11,78 miliar dolar AS, termasuk minyak kelapa sawit.

    “Capaian ini memberikan andil sebesar 22,42 persen dari total nilai ekspor industri pengolahan non-migas pada triwulan I-2025,” ujarnya.

    Di sisi investasi, industri mamin merealisasikan modalnya sebesar Rp22,64 triliun pada awal tahun 2025, yang terdiri dari PMA sebesar Rp9,03 triliun dan PMDN sebesar Rp13,60 triliun.

    “Ini menandakan bahwa para pelaku industri mamin di Indonesia masih memiliki optimisme atau kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan bisnis karena didukung kebijakan dan iklim usaha yang kondusif,” kata Faisol.

    Wamenperin menambahkan, pihaknya fokus dalam upaya pengembangan industri halal yang sejalan dengan inisiatif program Making Indonesia 4.0, di mana sektor industri mamin sebagai salah satu sektor dari tujuh pilar utama.

    “Kami meyakini bahwa industri halal, khususnya di sektor makanan dan minuman, memiliki kekuatan untuk mendominasi pasar internasional,” katanya.

    “Hal ini tentunya akan turut menopang pertumbuhan ekonomi dan program transformasi industri nasional,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai banyak faktor yang memengaruhi turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, Selasa, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Ada beberapa yang menjadi catatan kita,” kata Wamenperin Faisol saat ditemui di Kantor Kemenperin Jakarta.

    Ia menilai, faktor pertama adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik di beberapa negara.

    “Memang situasi globalnya juga berat. Setelah Iran, kemudian ada Qatar, itu menambah ketidakpastian stok bahan baku dan produksi. Jadi mungkin beberapa mempertimbangkan untuk memproduksi, kalau misalnya pasarnya juga sulit, itu pasti salah satu pertimbangan,” kata Faisol.

    Selain itu, Wamenperin mengatakan diperlukan adanya sinergi lebih baik antara para pemangku kepentingan, termasuk kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam memitigasi kontraksi PMI Manufaktur Indonesia.

    “Koordinasi dan kerja sama antar K/L lebih intens. Kita melihat misalnya beberapa pabrik ditutup dengan alasan menyalahi aturan mengenai lingkungan, itu mengganggu kondusivitas,” kata Faisol.

    “Tapi mungkin karena perlu kerja sama, jadi kita bisa memahami betul apa yang terjadi. Mudah-mudahan bukan itu alasan PMI turun, pasti ada sesuatu yang kita sedang tunggu,” imbuhnya.

    Sementara itu, laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, alih-alih ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan langsung memengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah demi mendorong daya beli masyarakat, Wamenperin mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi.

    “Kalau situasinya seperti ini, mungkin akan ada intervensi. Kita tunggu saja kalau Menko (Bidang Perekonomian) mengundang untuk membahas lebih lanjut mengenai situasi seperti ini, kami akan sampaikan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deregulasi Bisa Tutup Tumpang Tindih Kebijakan Impor?

    Deregulasi Bisa Tutup Tumpang Tindih Kebijakan Impor?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara ihwal tumpang tindih dari adanya deregulasi kebijakan yang baru meluncur, seiring dengan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengganti Permendag 8/2024 dengan sembilan Permendag baru.

    Salah satu Permendag baru hasil deregulasi adalah Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selain itu, juga ada Permendag per komoditas yang salah satunya tertuang di dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian seiring dengan terbitnya deregulasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

    “Mengenai tumpang tindih kebijakan, khusus di Kementerian Perindustrian, saya kira akan ada penyesuaian jika memang dibutuhkan sesuai dengan paket deregulasi yang pertama ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan,” kata Faisol dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Faisol menjelaskan bahwa titik masuk (entry point) akan dilakukan penyesuaian jika dibutuhkan pada proses berikutnya.

    “Hanya saja pada paket yang sekarang ini sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa entry point itu terutama untuk impor barang-barang jadi, khususnya yang selama ini menjadi keluhan adalah tekstil, yang paling besar dianggap sebagai penekan terhadap industri tekstil dan pakaian jadi dan produk tekstil,” ungkapnya.

    Namun, menurut Faisol, dengan adanya deregulasi kebijakan ini utilisasi di sektor tekstil akan meningkat. Terlebih, para pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku.

    Bahkan, Kemenperin juga berharap Indeks Kepercayaan Industri (IKI), terutama di sektor tekstil juga bisa lebih tinggi dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    “Sehingga industrinya pun saya kira akan cukup terlindungi dalam sektor tekstil maupun sektor-sektor yang lain, yang diberikan kemudahan untuk bahan baku seperti furniture dan yang lainnya,” pungkasnya.

  • Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong industri alat kesehatan (alkes) domestik untuk memperkuat substitusi impor, menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

    Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan kebutuhan alat kesehatan dalam negeri diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan penduduk, dinamika epidemiologi, serta ekspansi fasilitas layanan kesehatan. Namun saat ini alat tersebut masih didominasi produk impor.

    Seperti halnya produk ventilator yang saat ini termasuk dalam 10 besar alat kesehatan dengan nilai impor tertinggi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,4 juta dolar AS atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini mengindikasikan tantangan besar kemandirian sektor kesehatan nasional, sekaligus melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri alkes.

    Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi peluncuran fasilitas produksi ventilator yang dilakukan oleh PT Dräger Indonesia di Bekasi, Jawa Barat pada 19 Juni.

    “Saya mengucapkan selamat kepada PT Dräger Indonesia, karena investasi yang dilakukan tidak hanya menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pasar Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat pondasi kemandirian industri alat kesehatan nasional,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan kinerja sektor industri manufaktur Indonesia saat ini menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dunia dan ke-5 di ASEAN.

    Sementara itu, berdasarkan data BPS, sektor industri pengolahan non-migas mencatatkan kontribusi sebesar 17,50 persen terhadap PDB pada triwulan I tahun 2025, naik sebesar 17,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Data ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia juga tetap tercatat sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja ekspor nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokopedia, TikTok Shop dan Kementerian Perindustrian RI Dorong UMKM Lokal Lewat Program KALCER

    Tokopedia, TikTok Shop dan Kementerian Perindustrian RI Dorong UMKM Lokal Lewat Program KALCER

    Jakarta: Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meluncurkan program KALCER (Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal) untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan keterampilan dan daya saing bisnis.
     
    Melalui program KALCER, Tokopedia dan TikTok Shop akan memberikan pengetahuan bagi ratusan pelaku UMKM mengenai cara membuka dan mengelola toko di Tokopedia dan/atau TikTok Shop serta informasi tentang #JualanNyaman dan #BelanjaAman dan deretan fitur yang bisa dimanfaatkan para UMKM, seperti Live Stream dan Program Afiliasi.
     
    Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia, Vonny Susamto, menyampaikan bahwa program KALCER menjadi bagian dari upaya konkret dalam mendorong digitalisasi pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air.

     

     
    “Program ini dirancang untuk membantu UMKM bersaing dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital lewat Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui program ini, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan, mulai dari cara membuka toko hingga strategi meningkatkan penjualan dan pendapatan di platform kami,” ujar Vonny Susamto.
     
    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisol Riza, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan era digital.
     
    “Kolaborasi strategis dengan Tokopedia dan TikTok Shop ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital industri kecil dan menengah serta memperluas akses pasarnya melalui platform digital, seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,” pungkas Faisol Riza.

     

     
    Dampak Positif Kolaborasi Beli Lokal bagi UMKM Lokal
    Saat ini, ada jutaan penjual yang telah tergabung di platform Tokopedia dan TikTok Shop, mayoritasnya UMKM. Dengan adanya sinergi Tokopedia dan TikTok Shop telah mendorong kenaikan penjualan yang lebih tinggi. Bahkan jika UMKM tersebut memiliki dua akun, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, kenaikan penjualan bisa mencapai 118%.
     
    Kampanye Beli Lokal yang dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan penjualan UMKM lokal hingga 70%. Penjual yang bergabung dalam Beli Lokal di TikTok Shop mengalami peningkatan nilai transaksi harian rata-rata hampir 90% khususnya pada bulan Ramadan.
     
    Cerita sukses para pelaku usaha lokal yang memanfaatkan platform digital juga menjadi sorotan dalam peluncuran program KALCER. Salah satunya adalah No Void Minds, brand lokal yang telah memaksimalkan kehadirannya di e-commerce sejak awal berdiri.

     

     
    “Kampanye Beli Lokal yang kami ikuti sangat membantu dalam meningkatkan eksposur, transaksi, dan brand awareness kami sebagai brand lokal,” jelas CEO No Void Minds, Verrell Gunawan.
     
    “Berkat optimalisasi penjualan di Tokopedia dan TikTok Shop, penjualan No Void Minds melesat hingga 3 kali lipat pada tahun 2024. Total omzet No Void Minds dalam sebulan lewat Tokopedia dan TikTok Shop berkisar Rp3 miliar,” tambahnya.
     
    Sedangkan brand fashion lokal Minimal juga turut mencatatkan pertumbuhan pesat berkat strategi digital yang tepat sasaran. Ruth Setiaty selaku Chief of Business Unit Retail Officer Minimal mengungkapkan Minal berhasil menjangkau pembeli hingga ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia berkat Tokopedia dan TikTok Shop.
     
    “Berbagai kampanye seperti Beli Lokal sangat membantu meningkatkan penjualan kami. Di Tokopedia, penjualannya meningkat signifikan, sementara di TikTok Shop, lonjakan penjualannya bahkan mencapai 80%,” ujar Ruth Setiaty.

     

    Jakarta: Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meluncurkan program KALCER (Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal) untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan keterampilan dan daya saing bisnis.
     
    Melalui program KALCER, Tokopedia dan TikTok Shop akan memberikan pengetahuan bagi ratusan pelaku UMKM mengenai cara membuka dan mengelola toko di Tokopedia dan/atau TikTok Shop serta informasi tentang #JualanNyaman dan #BelanjaAman dan deretan fitur yang bisa dimanfaatkan para UMKM, seperti Live Stream dan Program Afiliasi.
     
    Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia, Vonny Susamto, menyampaikan bahwa program KALCER menjadi bagian dari upaya konkret dalam mendorong digitalisasi pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air.
     
     

     
    “Program ini dirancang untuk membantu UMKM bersaing dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital lewat Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui program ini, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan, mulai dari cara membuka toko hingga strategi meningkatkan penjualan dan pendapatan di platform kami,” ujar Vonny Susamto.
     
    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisol Riza, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan era digital.
     
    “Kolaborasi strategis dengan Tokopedia dan TikTok Shop ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital industri kecil dan menengah serta memperluas akses pasarnya melalui platform digital, seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,” pungkas Faisol Riza.
     
     

     

    Dampak Positif Kolaborasi Beli Lokal bagi UMKM Lokal

    Saat ini, ada jutaan penjual yang telah tergabung di platform Tokopedia dan TikTok Shop, mayoritasnya UMKM. Dengan adanya sinergi Tokopedia dan TikTok Shop telah mendorong kenaikan penjualan yang lebih tinggi. Bahkan jika UMKM tersebut memiliki dua akun, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, kenaikan penjualan bisa mencapai 118%.
     
    Kampanye Beli Lokal yang dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan penjualan UMKM lokal hingga 70%. Penjual yang bergabung dalam Beli Lokal di TikTok Shop mengalami peningkatan nilai transaksi harian rata-rata hampir 90% khususnya pada bulan Ramadan.
     
    Cerita sukses para pelaku usaha lokal yang memanfaatkan platform digital juga menjadi sorotan dalam peluncuran program KALCER. Salah satunya adalah No Void Minds, brand lokal yang telah memaksimalkan kehadirannya di e-commerce sejak awal berdiri.

     

     
    “Kampanye Beli Lokal yang kami ikuti sangat membantu dalam meningkatkan eksposur, transaksi, dan brand awareness kami sebagai brand lokal,” jelas CEO No Void Minds, Verrell Gunawan.
     
    “Berkat optimalisasi penjualan di Tokopedia dan TikTok Shop, penjualan No Void Minds melesat hingga 3 kali lipat pada tahun 2024. Total omzet No Void Minds dalam sebulan lewat Tokopedia dan TikTok Shop berkisar Rp3 miliar,” tambahnya.
     
    Sedangkan brand fashion lokal Minimal juga turut mencatatkan pertumbuhan pesat berkat strategi digital yang tepat sasaran. Ruth Setiaty selaku Chief of Business Unit Retail Officer Minimal mengungkapkan Minal berhasil menjangkau pembeli hingga ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia berkat Tokopedia dan TikTok Shop.
     
    “Berbagai kampanye seperti Beli Lokal sangat membantu meningkatkan penjualan kami. Di Tokopedia, penjualannya meningkat signifikan, sementara di TikTok Shop, lonjakan penjualannya bahkan mencapai 80%,” ujar Ruth Setiaty.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kemenperin, Tokopedia-TikTok Shop luncurkan program KALCER untuk IKM

    Kemenperin, Tokopedia-TikTok Shop luncurkan program KALCER untuk IKM

    Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Tokopedia dan TikTok Shop meluncurkan program KALCER (Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal) untuk mendukung pertumbuhan industri dan usaha kecil dan menengah (IKM/UMKM) melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan keterampilan dan daya saing bisnis.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, program KALCER merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap industri lokal, khususnya UMKM, dalam menghadapi era digital.

    “Kolaborasi strategis dengan Tokopedia dan TikTok Shop ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital industri kecil dan menengah serta memperluas akses pasarnya melalui platform digital, seperti Tokopedia dan TikTok Shop,” kata Wamenperin dalam peluncuran KALCER di Jakarta, Kamis.

    “Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.

    Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia Vonny Susamto melanjutkan, melalui program ini, para pemangku kepentingan terkait akan memberikan pengetahuan bagi ratusan pelaku UMKM mengenai cara membuka dan mengelola toko di Tokopedia dan/atau TikTok Shop serta informasi tentang deretan fitur yang bisa dimanfaatkan para UMKM, seperti live streaming dan program afiliasi.

    “Melalui program ini, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan, mulai dari cara membuka toko hingga strategi meningkatkan penjualan dan pendapatan di platform kami,” ujar Vonny.

    Ia melanjutkan, saat ini terdapat jutaan penjual yang telah tergabung di platform Tokopedia dan TikTok Shop, dengan mayoritas para pegiat UMKM.

    Dia berharap, dengan adanya sinergi Tokopedia dan TikTok Shop telah mendorong kenaikan penjualan yang lebih tinggi. Bahkan jika UMKM tersebut memiliki dua akun, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, kenaikan penjualan bisa mencapai 118 persen.

    “Kampanye ‘Beli Lokal’ yang dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan penjualan UMKM lokal hingga 70 persen,” kata Vonny.

    “Penjual yang bergabung dalam ‘Beli Lokal’ di TikTok Shop mengalami peningkatan nilai transaksi harian rata-rata hampir 90 persen khususnya pada bulan Ramadhan,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sederet Masalah Bikin Industri Kecil Susah Naik Kelas: Bahan Baku-Teknologi

    Sederet Masalah Bikin Industri Kecil Susah Naik Kelas: Bahan Baku-Teknologi

    Jakarta

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengaku banyak kendala yang dialami oleh industri kecil menengah (IKM) untuk naik kelas. Kendala itu di antaranya terkait dengan kualitas, pemenuhan standardisasi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Meski begitu, ia meyakini Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) memiliki berbagai program untuk membantu IKM meningkatkan kualitas bisnis dan produknya.

    “Industri kecil menengah ini PR-nya lumayan banyak. Salah satunya adalah standardisasi, kemudian TKDN dan yang lain-lain. Nah beliau Bu Dirjen (Dirjen IKMA Reni Yanita) ini memiliki seperangkat fasilitasi yang barangkali bisa membantu teman-teman industri kecil menengah atau UMKM ini,” kata dia dalam acara Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal (KALCER), Kamis (19/6/2025).

    Kendala kualitas yang dialami IKM biasanya karena bahan baku yang digunakan kurang memenuhi standar pasar. Maka tidak heran, IKM dapat kehilangan pasarnya dan kalah saing dengan IKM lainnya.

    “Kadang-kadang karena bahan-bahannya tidak terjamin, waktu maupun kuantitasnya, akhirnya pasar pasar tertentu hilang dari pasaran. Nah oleh karena itu kami dari Kementerian Perindustrian ingin membantu supaya itu semua bisa dilakukan dengan baik sehingga dari aspek suplai bahan baku tidak berkurang, terjamin gitu,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan selain dari sisi kualitas, IKM juga terkendala dari sisi teknologi.

    “Nah jadi Kementerian Perindustrian bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan UMKM, yang disebut berkualitas, kalau dia ada standarnya, kita lengkapi,” terangnya.

    Selain itu, jika produk IKM sulit tembus pasar ekspor ketika semua negara mencari pasar baru, produk lokal dalam negeri dapat mengandalkan pasar domestik.

    “Memang kita harus terus menggaungkan Gerakan Nasional Bangga Produk Indonesia, melalui produk lokal, melalui kegiatan ini, sebagai salah satu upaya kita untuk mengenalkan kembali atau kalau bahasanya sih, menyadarkan bahwa produk di dalam negeri lebih berkualitas, lebih murah dan harus dipercaya harapannya menjadi tuan rumah,” tutupnya.

    Tonton juga “Jeritan Pelaku IKM Jabar Digempur Barang Impor Ilegal” di sini:

    (acd/acd)

  • Sinergi dengan marketplace perluas peluang pasar IKM

    Sinergi dengan marketplace perluas peluang pasar IKM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan sinergi antara pemerintah, lokapasar (marketplace), produsen, dan penjual dapat memperluas peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM).

    “Kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah miliki peran di regulasi, lalu jika marketplace dan pelaku usaha bisa bersama membangun sinergi, saya kira pasar mana pun bisa kita tembus,” kata Wamenperin Faisol dalam acara “Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal (KALCER)” di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Faisol menilai kualitas produk IKM Indonesia tidak kalah untuk bersaing dengan produk-produk luar. Namun, jika pelaku usaha tidak diberikan dukungan oleh pihak-pihak terkait, maka peluang pasar tidak akan terbuka.

    “Ini yang menurut pemerintah bahwa kalau hanya menggantungkan pengusaha berjuang sendirian untuk mendapatkan pasar dan lakukan ekspor, mencari akses pembiayaan sendiri, sulit kita harapkan IKM akan tumbuh besar,” ujar Wamenperin.

    Selain itu, Faisol mengatakan pemerintah Indonesia juga telah melakukan sejumlah perjanjian dagang dengan beberapa negara seperti Uni Eropa hingga Tunisia.

    Ia berharap, dengan pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha atau industri kecil dan menengah, serta kerja sama strategis pemerintah dengan beberapa negara, semakin memberikan kesempatan untuk memasarkan produk dan usahanya naik kelas.

    “Kalau ini bisa ditandatangani, pasar ekspor akan terbuka, dan melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh marketplace seperti Tokopedia dan TikTok Shop untuk IKM,” ujar Faisol.

    Selain itu, Wamenperin juga mengatakan dengan semakin mudahnya pelaku IKM mendapatkan akses pasar dan promosi, diharapkan kesadaran masyarakat untuk belanja produk lokal semakin meningkat pula.

    “Ini agar konsumen memiliki kesadaran, karena seringkali ada anggapan produk lokal kalah kualitas dan harganya lebih mahal (dari produk luar negeri),” kata Faisol.

    “Tapi, hari ini kita sama-sama meyakinkan masyarakat, menjamin bahwa kualitas bagus, harga bersaing, dan membangun semangat untuk beli produk lokal agar kesadaran produk dalam negeri bisa menyebar ke seluruh masyarakat dan membantu saudara-saudara kita,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Jakarta

    Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional serta menggerus kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

    Lebih dari itu, sejumlah kepala daerah menilai bahwa kebijakan dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya sarat dengan pengaruh eksternal yang tidak sejalan dengan semangat kedaulatan nasional. Hal ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegaskan pentingnya Indonesia berdiri di atas kepentingan sendiri, tanpa tunduk pada tekanan asing.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya. Pemerintah pun mengumumkan pembatalan rencana plain packaging beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan melanjutkan wacana tersebut dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024.

    Salah satu dukungan datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pasal-pasal tembakau dalam PP 28/2024 terhadap perekonomian daerah. “Jawa Timur menjadi tulang punggung penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” tuturnya.

    Khofifah sebelumnya juga menandatangani dokumen Komitmen Bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mendukung revisi pasal-pasal terkait tembakau dalam PP 28/2024 dan menolak rencana kenaikan CHT pada 2026.

    Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo turut menyebut pembatalan plain packaging sebagai langkah strategis bagi daerah penghasil tembakau. “Pembatalan penyeragaman bungkus rokok adalah langkah positif, terutama bagi daerah penghasil tembakau seperti Situbondo. Industri ini menyumbang penerimaan negara yang besar dan mendukung perekonomian daerah,” katanya.

    Ia menyoroti bahwa pembatasan terhadap IHT dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah. Situbondo, misalnya, menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada 2024, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp73 miliar pada 2025. Selain itu, Rio memperingatkan bahwa plain packaging justru dapat memperbesar celah peredaran rokok ilegal karena menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal.

    “Fokus pemerintah seharusnya pada pengendalian rokok ilegal, bukan pembatasan yang justru melemahkan industri legal,” tegasnya.

    Senada, Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Temanggung sebagai salah satu lumbung tembakau nasional sangat rentan terhadap kebijakan yang menekan sektor ini.

    “Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

    Agus menyoroti bahwa kebijakan seperti kenaikan cukai tahunan dan plain packaging dapat menurunkan daya serap industri terhadap hasil pertanian tembakau, yang pada akhirnya memukul petani dan buruh IHT. “Perputaran uang di Temanggung, Wonosobo, dan sekitarnya saat musim panen tembakau bisa mencapai Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun,” ungkapnya.

    (shc/fdl)