Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    “Kami akan catat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima audiensi tiga kelompok petani yang menyampaikan enam permohonan, termasuk dibentuknya Dewan Reforma Agraria.

    Pertemuan kelompok petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.

    “Kami akan catat,” kata Juri sebelum menerima masukan dari para kelompok tani dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Wamensesneg Juri Ardianto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Henry menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan enam tuntutan utama kepada Presiden Prabowo melalui Wamensesneg.

    “Mereka yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita. Kita sudah menyampaikan enam permohonan,” kata Henry usai pertemuan.

    Henry menjabarkan tuntutan pertama yang disampaikan para petani, yakni meminta Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

    “Kami meminta agar menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia,” katanya.

    Kedua, perwakilan petani menyerukan kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan supaya segera dibagikan kepada petani.

    Kelompok petani meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk tidak mengambil tanah yang telah dikuasai petani dalam penertiban kawasan hutan.

    Ketiga, Henry mengharapkan agar Presiden Prabowo segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria agar sesuai kebutuhan saat ini, sehingga percepatan reforma agraria dapat terlaksana.

    Permohonan keempat, yakni petani meminta Presiden Prabowo merevisi Undang-Undang Pangan agar menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia, dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

    “Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita,” kata Henry.

    Kelima, Henry mendesak agar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dicabut. Pasalnya, UU tersebut justru memperburuk kondisi petani karena membuat lapangan kerja semakin sempit dan mendorong praktik perampasan tanah oleh perusahaan besar.

    Terakhir, Henry menegaskan perlunya pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional agar reforma agraria berjalan sejalan dengan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

    “Untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung, ini harus dilaksanakan Reforma Agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani. Tanpa ada dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pameran IMOS 2025 Resmi Dibuka

    Pameran IMOS 2025 Resmi Dibuka

    Jakarta –

    Pameran otomotif roda dua terbesar di Tanah Air, Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, resmi dibuka. IMOS 2025 bakal berlangsung pada 24 hingga 28 September 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kab. Tangerang.

    IMOS 2025 mengusung tema “Rides That Truly Matter: Smart, Safe, Sustainable and Efficient”. Gelaran ini merupakan salah satu bentuk upaya Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) dalam mendorong pertumbuhan serta inovasi industri sepeda motor.

    “Sesuai dengan temanya, pameran ini fokus pada teknologi cerdas, keselamatan berkendara, kepedulian terhadap lingkungan dan efisiensi mobilitas masyarakat. Kami berharap IMOS 2025 mampu memperkenalkan inovasi kendaraan roda dua terkini juga menekankan pentingnya mengembangkan sistem transportasi yang aman, berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat memberikan sambutan di IMOS 2025 di ICE BSD City, Kab. Tangerang, Kamis (24/9/2025).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza hingga Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka pameran IMOS 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu (24/9/2025). IMOS 2025 menghadirkan belasan merek sepeda motor, mulai dari sepeda motor berbahan bakar bensin hingga sepeda motor listrik. Foto: Andhika Prasetia

    Ketua Asosisasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johannes Loman menjelaskan banyak pabrikan yang turut meramaikan IMOS 2025. Bukan hanya produk sepeda motor baru tapi juga teknologi pendukung yang semakin berkembang.

    “Industri sepeda motor senantiasa menghadirkan produk dengan teknologi yang lebih aman, ramah lingkungan serta efisien. Melalui semangat itu AISI kembali menyelenggarakan IMOS 2025 dan pameran ini menempati luas 15 ribu meter persegi dengan partisipasi 21 merek sepeda motor, yang terdiri dari 15 merek berbasis mesin ICE dan enam merek kendaraan EV, lebih dari 50 merek industri pendukung turut serta menampilkan teknologi andalannya,” ujar Johannes Loman.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menambahkan dengan jumlah sepeda motor yang kian bertambah, dia menghimbau agar pengendara patuh dan tertib berlalu lintas.

    Pembukaan IMOS 2025 Foto: Ridwan Arifin

    “Industri kendaraan roda dua berkembang dengan pesat. Namun di balik itu, kami mengingatkan bahwa safety riding keselamatan itu penting, dan hasil analisa dan evaluasi tingkat peristiwa kecelakaan melalui integrated road safety management system ini kendaraan roda dua cukup banyak (terlibat kecelakaan). Hampir 60 persen. Oleh sebab itu kami menghimbau agar pengguna jalan, semua yang mengendarai kendaraan mengedepankan keselamatan, jadi patuh dan tertib di jalan, sehingga keselamatan paling utama,” kata Agus.

    IMOS 2025 akan menghadirkan belasan merek sepeda motor, mulai dari sepeda motor berbahan bakar bensin hingga sepeda motor listrik yaitu Honda, Suzuki, TVS, Yamaha, Alva, Benda, Harley-Davidson, Italjet, Keeway, Kupprum, Morbidelli, Polytron, Royal Enfield dan Scomadi. Lebih dari 50 produk dari industri pendukung seperti aksesoris, apparel, pelumas, teknologi digital, dan suku cadang juga akan turut meramaikan pameran.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza hingga Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka pameran IMOS 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu (24/9/2025). IMOS 2025 menghadirkan belasan merek sepeda motor, mulai dari sepeda motor berbahan bakar bensin hingga sepeda motor listrik. Foto: Andhika Prasetia

    Harga tiket online dibanderol Rp 25.000 untuk weekday (Rabu-Jumat) dan Rp 40.000 untuk weekend (Sabtu-Minggu). Sementara itu, tiket on the spot dijual Rp 35.000 (weekday) dan Rp 50.000 (weekend). Anak-anak di bawah 7 tahun dan pengunjung berusia 65 tahun ke atas bisa masuk gratis.

    Ada juga promo spesial untuk pelajar dan mahasiswa pada periode 24-26 September. Cukup menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa, mereka bisa mendapatkan harga tiket khusus untuk masuk ke pameran.

    Bagi yang sudah membeli tiket secara online, wajib menukarkannya dengan gelang akses di Ticket Box Hall 9 dan 10. Sedangkan pembelian langsung bisa dilakukan di lokasi yang sama.

    (riar/rgr)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • RI & Rusia Bahas Potensi Kerja Sama Pembangkit Nuklir-Kereta di IKN

    RI & Rusia Bahas Potensi Kerja Sama Pembangkit Nuklir-Kereta di IKN

    Jakarta –

    Penguatan kerja sama di bidang industri terus dilakukan antara Indonesia dan Rusia. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, kedua negara kini memiliki banyak kerja sama yang terjalin di sektor industri.

    Pada agenda BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2025 yang dilaksanakan di Xiamen, Tiongkok, pada 15-17 September 2025, Faisol melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Industry and Trade Russian Federation, Aleksei Vladimirovich Gruzdev.

    Faisol menyatakan, salah satu agenda utama pembahasan adalah finalisasi sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk di bidang industri perkapalan.

    Di samping peluang kerja sama industri, dibahas juga rencana investasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain bidang infrastruktur yang dapat mendukung sektor industri seperti nuclear power plant, jaringan rel kereta api di Nusantara, dan produksi gas untuk industri.

    “Lebih lanjut, dalam diskusi turut dibahas potensi kerja sama di bidang industri aluminium dan pengembangan kawasan industri,” ungkap Faisol dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

    Indonesia juga membahas peluang peningkatan kerjasama sektor industri pupuk, karena Rusia melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Uralchem, Uralkali, dan PhosAgro berkomitmen meningkatkan pasokan pupuk ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menopang produktivitas sektor pertanian nasional.

    Selain itu, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi Partner Country pada INNOPROM 2026 di Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi industri nasional menuju basis industri berteknologi tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor.

    Untuk itu, pemerintah akan menyampaikan secara resmi dan melakukan koordinasi dengan Rusia dalam persiapan menuju pelaksanaan INOPROM 2026. Selanjutnya, di bidang farmasi dan peralatan medis, Indonesia menyampaikan dukungan terhadap kemitraan dengan Rusia, terutama melalui transfer teknologi dan pembentukan joint venture.

    Kerja sama ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri, memperkenalkan produk inovatif, serta mendorong investasi yang bermanfaat bagi kedua negara.

    Kerja sama juga terbuka di sektor metalurgi. Pemerintah Indonesia menyambut baik minat perusahaan-perusahaan Rusia untuk mengeksplorasi peluang di bidang ini, termasuk mendorong transfer teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Di sisi lain, industri galangan kapal menjadi salah satu fokus penting. Indonesia mendorong percepatan penyelesaian dan penandatanganan MoU yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama shipbuilding antara kedua negara. Indonesia terbuka terhadap berbagai bentuk kemitraan yang berkontribusi pada kemajuan industri perkapalan nasional.

    Berikutnya, Indonesia dan Rusia juga menjajaki kerja sama di bidang krisotil. Indonesia mendukung rencana kerja sama tersebut dan mengapresiasi dukungan Rusia, termasuk pelatihan yang telah diberikan bagi dua petugas laboratorium Indonesia pada September 2024 sebagai bagian dari kerja sama ilmiah.

    Secara ekonomi, hubungan Indonesia-Rusia menunjukkan tren positif. Total perdagangan bilateral nonmigas Indonesia dengan Rusia pada tahun 2024 mencapai US$ 3,3 miliar, meningkat sebesar 13,38% sejak tahun 2020.

    Dari angka tersebut, nilai ekspor Indonesia ke Rusia tercatat US$ 3,3 miliar pada 2024, dengan produk unggulan berupa karet dan turunannya, kopi, cokelat, teh, alas kaki, komponen elektronik, serta produk kimia dan turunannya. Lalu, total investasi Rusia di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai US$ 262,7 juta.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    (acd/acd)

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Wamenperin Ungkap Skema Insentif Kendaraan Listrik

    Video: Wamenperin Ungkap Skema Insentif Kendaraan Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberlanjutan insentif untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, masih menjadi pembahasan pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, diskusi mengenai skema insentif kendaraan listrik berbasis nikel (nickel-based) maupun LFP-based belum rampung.

    Menurut Faisol, pemerintah tengah mencari skema yang seimbang agar hilirisasi berbasis nikel dapat berjalan sekaligus tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha yang mendukung net zero emission dan pengembangan sektor otomotif berbasis LFP. Faisol menambahkan, nantinya kebijakan yang dikeluarkan akan lebih spesifik dan detail serta ada peluang memisahkan insentif untuk LFP-based dan nickel-based sehingga mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik secara berkelanjutan.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (12/09/2025).

  • Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    JAKARTA – Pemerintah masih belum mengumumkan berapa besaran insentif motor listrik tahun ini. Memasuki empat bulan terakhir di 2025, subsidi motor listrik masih belum jelas dan menjadi penantian pelaku usaha.

    Terkait hal itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun buka suara. Dia sendiri belum dapat memastikan berapa besarannya dan menunggu jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Saya masih menunggu jawaban dari Kemenko Ekonomi,” jawab singkat Agus saat ditemui wartawan usai Annual Indonesia Green Industry Summit 2025 2nd (AIGIS) di JCC, Rabu, 20 Agustus.

    Tak banyak informasi yang diberikan oleh Menperin terkait insentif motor listrik.

    Sementara itu, pada akhir April 2025 lalu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza juga mengungkap alasan pemerintah belum mengumumkan pemberian insentif motor listrik.

    Menurut dia, salah satu penyebab masih tertahannya pemberian subsidi itu lantaran adanya kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Karena ada proses soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kami harus pending dulu sementara,” ucap Faisol saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Akan tetapi, Faisol tetap memastikan bahwa pemberian subsidi motor listrik itu masih akan berlanjut pada tahun ini. “Tapi, itu akan tetap lanjut,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan berbagai syarat untuk pengajuan subsidi motor listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

    Peraturan tersebut merupakan revisi dari Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur panduan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.

    Subsidi sebesar Rp7 juta diberikan untuk satu KTP, yang berarti setiap individu hanya dapat mengajukan subsidi satu kali. Kebijakan itu mencerminkan dukungan pemerintah dalam mempercepat pengembangan motor listrik di Indonesia sebagai bagian dari transisi energi bersih.

    Dalam program subsidi 2024 lalu, pemerintah mengalokasikan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 unit motor konversi dengan total anggaran mencapai Rp1,75 triliun. Kuota tersebut direncanakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta unit pada 2024 dan kemungkinan akan diperluas lebih lanjut tahun ini.

  • Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza mengajak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendukung pengembangan dan pelibatan industri kecil menengah (IKM) dalam rantai pasok produksi di kawasan industri guna menumbuhkan perekonomian daerah.

    Faisol Riza dalam kunjungannya ke PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, mengatakan Kabupaten Morowali mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengembangkan dan membangun sentra IKM yang berkaitan dengan industri logam.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, kawasan IMIP memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. IMIP diharapkan berkontribusi dalam pengembangan IKM ini,” katanya.

    Menurut dia, eksistensi IKM dapat memberi kontribusi dalam peningkatan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja.

    Untuk itu, ia meminta IMIP memasukkan ekosistem IKM sebagai salah satu mata rantai produksi di sektor industri berbasis nikel.

    Dengan kapasitas yang dimiliki, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini IMIP dapat terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di sektor IKM.

    Ia berharap inisiasi Kementerian Perindustrian untuk membangun kerja sama di semua lini industri, termasuk rantai pasok sektor IKM, dapat terwujud.

    Ia juga mengatakan kawasan industri IMIP terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa semua aspek di kawasan itu cukup lengkap, sehingga menjadi pendorong dan daya dukung proses produksi dari hulu ke hilir, khususnya komoditas nikel.

    Menurut Wamenperin, keberadaan kawasan IMIP sebagai etalase dalam memenuhi permintaan pasar global sudah sangat kuat memberikan pesan kepada penanam modal, bahwa investasi di Indonesia sangat baik dan menguntungkan.

    “Silakan datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dan pemerintah akan terus mendukung perkembangan kawasan industri,” ujar dia.

    Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah di Morowali untuk mendorong terciptanya ekosistem industri skala rumahan sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

    “Untuk skala UMKM, IMIP telah memiliki sejumlah mitra lokal sebagai pemasok bahan makanan,” ujar dia.

    Ia mengatakan mereka sangat terbuka dan mendukung program pemerintah. Mereka juga telah melaksanakan pelatihan kriya logam yang bertujuan untuk menciptakan industri skala rumahan yang dapat menghasilkan produk akhir seperti sendok dan garpu.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenperin Faisol Kunjungi Kawasan Industri IMIP, Sampaikan Pesan Ini

    Wamenperin Faisol Kunjungi Kawasan Industri IMIP, Sampaikan Pesan Ini

    Morowali –

    PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memastikan kondisi kawasan industri saat ini tetap aman. Aktivitas pengolahan hingga produksi serta kehidupan sosial di dalam dan luar kawasan berlangsung normal usai aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan penjarahan beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut disampaikan oleh Media Relations Manager PT IMIP Dedy Kurniawan saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, ke kawasan IMIP pada Rabu (13/8/2025).

    Dedy menyampaikan kunjungan ini juga menjadi sinyal baik bagi IMIP untuk terus maju di tengah tantangan global.

    “Manajemen PT IMIP menyatakan berterima kasih dan menyambut baik kunjungan Wamenperin ini. Komunikasi dan kerjasama kami dengan Kemenperin selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam mendorong peningkatan investasi. Dukungan pemerintah menjadi modal penting bagi IMIP untuk terus bertumbuh di tengah tantangan global,” kata Dedy.

    Dedy mengatakan kunjungan tersebut juga semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, serta memastikan peran strategis IMIP dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas.

    Terlebih Pemerintah Pusat juga terus menyatakan dukungan terhadap keberadaan IMIP sebagai etalase industri besar di Indonesia.

    “Kami akan terus menjaga kenyamanan berinvestasi di kawasan IMIP. Pelibatan para pemangku kepentingan di daerah hingga desa, termasuk masyarakat lokal, menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan kepastian berinvestasi di kawasan IMIP,” katanya.

    Faisol menjelaskan kunjungannya ke PT IMIP ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kawasan industri di tanah air. Pasalnya kawasan industri ini menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kehadiran kami pada pagi hari ini, setelah ada kejadian beberapa waktu lalu, tim dari Presiden meminta kami hadir untuk mengecek terkait apa yang terjadi di IMIP, serta langkah-langkah terukur yang sudah dilakukan seluruh stakeholder,” ujar Faisol.

    Faisol menyampaikan Presiden berharap insiden demonstrasi yang berujung penjarahan tidak terulang kembali di IMIP maupun kawasan industri lainnya. Sehingga kegiatan produksi di kawasan industri tidak terganggu.

    “Yang paling penting ini tidak menggangu kinerja dan tidak terulang lagi,” katanya.

    Faisol menambahkan IMIP menjadi salah satu etalase kawasan industri Indonesia di mata dunia. Menurutnya, setiap perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut, baik positif maupun negatif, akan menjadi perhatian internasional.

    Oleh karena itu, ia meminta agar setiap insiden di IMIP segera dilaporkan ke pemerintah. Hal ini penting untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa.

    “Karena IMIP ini menjadi salah satu etalase Indonesia ke global. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di IMIP maka akan jadi perhatian internasional. Kalau ada berita baik pasti baik semuanya. Tapi kalau sedikit ada kesan negatif maka kami tidak ingin ini dinilai seluruh proses industri dan investasi di Indonesia ini ikut dinilai negatif,” terang Faisol.

    (hns/hns)

  • Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendukung wacana untuk mendorong produsen mobil listrik (EV) di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu muncul lantaran saat ini masih banyak pabrikan EV di Tanah Air yang mengadopsi kendaraan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Imbauan shifting atau peralihan penggunaan baterai berbasis nikel ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Pasalnya, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut.

    Kementerian BUMN pun mendorong pemberian insentif kepada produsen EV yang melakukan pengalihan itu. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengaku pihaknya mendukung.

    “Kami dukung usulan Kementerian BUMN,” ucap Faisol singkat kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Ketika ditanya apakah Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pemberian insentif kepada produsen EV, Faisol tak memberikan respons. Dia juga tak merespons pertanyaan terkait bagaimana strategi Kementerian Perindustrian guna mendorong populasi EV dengan baterai berbasis nikel.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya tengah mendorong regulasi agar produsen EV di Tanah Air mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko di Jakarta, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.