Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Kemenperin-WRI-IESR kolaborasi susun peta jalan dekarbonisasi

    Kemenperin-WRI-IESR kolaborasi susun peta jalan dekarbonisasi

    Nota kesepahaman tersebut menegaskan kolaborasi strategis antarpihak dalam penyusunan kajian dekarbonisasi industri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkolaborasi dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menyusun peta jalan (roadmap) penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi sektor industri.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Jakarta, Kamis menyebutkan kerja sama yang ditandatangani dalam acara Kick Off The Second Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025, 18 Desember tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam memenuhi berbagai persyaratan terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

    “Kemenperin juga menandatangani nota kesepahaman dengan WRI Indonesia dan IESR dalam acara kick-off ini. Nota kesepahaman tersebut menegaskan kolaborasi strategis antarpihak dalam penyusunan kajian dekarbonisasi industri, serta kajian untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam memenuhi berbagai persyaratan terkait penurunan GRK, pengungkapan emisi, dan regulasi serupa baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata dia.

    Dijelaskan dia, pada tahun 2024 Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian mencatat pengurangan emisi GRK sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) yang mencapai 6,92 juta ton CO2, atau berhasil melampaui target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030.

    Selanjutnya, peningkatan efisiensi biaya industri hijau mencapai 7.31 persen dari yang sebelumnya 6.71 persen, serta, peningkatan jumlah perusahaan industri tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) setiap tahunnya yang kini menjadi 146 perusahaan, dan terdapat 25 SIH baru ditetapkan.

    Sementara itu, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menyambut baik kolaborasi ini. Dikatakan dia, selama beberapa bulan terakhir, WRI Indonesia telah mendukung penyusunan peta jalan dekarbonisasi untuk 9 subsektor industri, yang sekaligus berkontribusi secara konkret dalam proses akselerasi dekarbonisasi industri nasional.

    “Ke depannya, WRI Indonesia berkomitmen untuk dapat mendukung Kemenperin dalam memberikan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola dekarbonisasi dan tata laksana emisi, sebagai bagian dari upaya penciptaan ekosistem industri hijau yang lebih tangguh sehingga target pertumbuhan ekonomi rendah karbon Indonesia pun tercapai,” katanya.

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengapresiasi kolaborasi pada AIGIS 2025. Hal itu karena kerja sama tersebut sangat penting dalam mempercepat transformasi industri menuju ekonomi hijau dalam lingkup pembangunan ekosistem industri hijau.

    “Dekarbonisasi industri bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam industri rendah karbon. IESR berkomitmen mendukung kajian, pendampingan, dan rekomendasi kebijakan yang membantu industri beradaptasi terhadap standar keberlanjutan global serta meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi sirkular, proses dekarbonisasi industri dan transformasi energi.” kata Fabby.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Industri Besi dan Baja Indonesia Masuk 5 Besar Dunia, Produksi Tembus Segini – Page 3

    Industri Besi dan Baja Indonesia Masuk 5 Besar Dunia, Produksi Tembus Segini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa industri besi dan baja Indonesia khususnya produk crude steel telah menempati posisi ke 5 dunia pada tahun 2023 dengan produksi sebesar 16,85 juta ton, naik sebesar 87% dibandingkan tahun 2019.

    Hal tersebut diungkapkan Faisol dalam kegiatan pameran terpadu seminar tahunan baja terbesar di Indonesia bertajuk “Iron-Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025 (ISSEI)”.

    Menurut dia, saat ini, kapasitas produksi crude steel nasional berada di angka 21 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 27 juta ton pada tahun 2029. Di saat bersamaan semua pelaku industri dan pemerintah, termasuk besi dan baja, secara perlahan bertahap tapi pasti, harus mendorong penerapan prinsip industri hijau serta mempercepat adopsi teknologi rendah karbon, seperti hydrogen-based steelmaking.

    “Industri baja adalah sektor yang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi. Khususnya industri logam, mengalami peningkatan tertinggi dibanding industri lainnya dan berkontribusi 5,9% untuk PDB untuk sektor non migas,” ungkap Faisol, Rabu (18/12/2024).

    Dengan mengangkat tema utama “Bersama Industri Baja Nasional Membangun Fondasi Menuju Indonesia Emas”, ISSEI 2025 merupakan sebuah platform strategis bagi para pelaku industri besi-baja nasional untuk membina kemitraan sinergis dan kolaboratif dengan para pelaku industri dan bisnis lintas sektoral dari dalam dan luar negeri.

    Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di regional Asia Tenggara, Indonesia berperan penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas produk industri besi-baja, baik dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045 maupun ASEAN Community Vision 2045 yang menempatkan prioritas tertinggi pada pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development).

    ISSEI 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 21-23 Mei 2025 di Jakarta Convention Center Hall A-B, dengan rangkaian kegiatan Seminar, Diskusi Panel dan Seminar paralel dengan kegiatan pameran dan Business Matching.

    Selain itu akan digelar Kompetisi Green Steel Building sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, kompetisi ini dirancang untuk mendorong inovasi penggunaan baja ramah lingkungan. Agenda utama lainnya adalah SEAISI Conference & Exhibition 2025 dengan mengusung tema “Unlocking Key Strategies for the ASEAN Steel Industries” yang akan menghadirkan pembicara ahli di kalangan industri besi-baja dan pembuat kebijakan industri dari berbagai negara anggota ASEAN.

     

  • Makanan Premium Bakal Kena 12%, Wamenperin Buka Suara

    Makanan Premium Bakal Kena 12%, Wamenperin Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza buka suara terkait rencana pemerintah yang bakal menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang mewah. Kenaikan pajak itu juga bakal dirasakan oleh industri, namun Ia mengklaim tidak terlalu berdampak.

    “Kalau untuk kenaikan kami sudah komunikasi dengan berbagai macam industri. Insyaallah tidak banyak dampak yang dirasakan oleh industri. Kalaupun ada yang dirasakan oleh industri kami sangat terbuka, untuk membantu mereka mencari jalan keluar bersama,” katanya usai Kick Off 2nd Annual Indonesia Green Industry Sumnit (AIGIS) 2025 di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (18/12/2024).

    Kenaikan PPN berpotensi bakal berdampak pada kenaikan barang secara keseluruhan, pasalnya rantai pasok industri pun kemungkinan mengalami kenaikan harga. Namun, Faisol menilai industri masih pada koridornya.

    “Saya yakin ini semua masih di dalam langkah yang sama antara industri dan pemerintah untuk bisa menjalankan keputusan undang-undang sekaligus juga menjaga perekonomian industri,” kata Faisol.

    Salah satu rantai pasok pada industri makanan ialah tuna dan salmon. Komoditas ini dianggap sebagai makanan kalangan menengah ke atas bersama daging premium seperti Wagyu dan Kobe.

    “Kan itu (sushi dan sashimi) untuk dikonsumsi untuk kalangan tertentu. Mudah-mudahan itu tidak akan banyak terdampak. Tapi untuk masyarakat di bawah itu tidak menjadi persoalan yang cukup dirasakan (dampak kenaikan PPN nya) dengan keterbatasan yang ada,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah memastikan kebijakan PPN 12% hanya terhadap barang mewah, yang artinya dikonsumsi oleh orang kaya. Bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kelas bawah dan menengah justru tetap kena PPN 11%, bahkan dibebaskan.

    “Ada 3 kelompok barang. Yang secara legal tetap kena 12% tapi 1% ditanggung pemerintah itu yang minyakkita, tepung terigu dan gula industri. Jadi supaya tidak membebani yang dikhawatirkan pemerintah 1% tambahan ditanggung pemerintah,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers di kantornya, dikutip rabu (18/12/2024)

    (dce)

  • Insentif Mobil Hybrid 3 Persen untuk Produksi Lokal Berlaku 1 Tahun

    Insentif Mobil Hybrid 3 Persen untuk Produksi Lokal Berlaku 1 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 akan berlangsung selama satu tahun.

    “Ya, satu tahun,” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (17/12) disitat dari Antara.

    Menurut Faisol, usai satu tahun diterapkan, insentif tersebut nanti akan dikaji kembali.

    “Satu tahun dulu nanti akan dikaji lagi,” ucap Faisol.

    Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid diharapkan bisa mendongkrak penjualan mobil elektrifikasi di Indonesia.

    “Saya minta agar para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, agar tahun depan, mulai 1 Januari, sudah bisa menikmati insentif,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (16/12).

    Estimasi kucuran dana anggaran pemberian insentif PPnBM DTP mobil hybrid ditaksir mencapai Rp840 miliar.

    Agus menyampaikan bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah, pemerintah sudah mengatur terkait nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang menjadi syarat bagi para produsen mobil hybrid untuk menjadi peserta dalam program tersebut.

    Selain itu, pemerintah juga memberi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta Bea Masuk nol persen untuk KBLBB CBU.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamenperin Singgung Efek Harga Eceran Rokok Naik dan Keluh Pengusaha

    Wamenperin Singgung Efek Harga Eceran Rokok Naik dan Keluh Pengusaha

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyinggung dampak kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025.

    Menurutnya, sumbangsih cukai rokok ke industri hasil tembakau (IHT) sudah menurun. Ini juga lantaran muncul sejumlah dinamika di industri, termasuk keluhan pengusaha.

    “Mudah-mudahan tidak (kenaikan HJE rokok tak berdampak ke sektor IHT),” ucapnya selepas Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    “Mudah-mudahan tidak berdampak banyak, tapi saya melihat, kelihatannya orang merokok gak berkurang. Jadi, tidak tahu ini kontribusinya atau penyebarannya seperti apa. Harus dihitung ulang,” tegas Faisol.

    Cukai hasil tembakau (CHT) memang tidak naik pada tahun depan. Kendati, pemerintah tetap mengerek harga jual eceran rokok.

    Ketentuan kenaikan HJE rokok mulai 1 Januari 2025 dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Beleid ini adalah perubahan ketiga atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris.

    “Bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya, yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” bunyi pertimbangan revisi PMK yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Desember 2024.

    Di lain sisi, Wamenperin Faisol mengungkapkan dua keluhan utama pengusaha atau produsen rokok. Keluh kesah ini muncul seiring lahirnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan.

    “Mereka (pengusaha atau produsen rokok) mengeluhkan beberapa peraturan, salah satunya rancangan peraturan (RPP Kesehatan), pertama mengenai kemasan,” beber Faisol.

    “Kedua, lokasi mereka berjualan yang harus kurang lebih 200 meter dari tempat pendidikan. Itu juga menjadi keluhan dari mereka. Sedang dikomunikasikan untuk mencari jalan keluar yang baik,” sambungnya.

    Faisol menegaskan Kementerian Perindustrian terus melakukan diskusi dengan para pelaku usaha. Obrolan ini juga melibatkan kelompok asosiasi.

    (skt/sfr)

  • Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Jakarta: Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria menyatakan, sudah sepatutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi. Apalagi, industri tembakau telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara melalui penerimaan cukai.
     
    Merrijantij menjelaskan, industri tembakau memiliki kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional, misalnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang telah dimanfaatkan sebesar 40 persen untuk mendukung biaya kesehatan.
     
    Hal ini menurutnya, menunjukkan industri tembakau telah memberikan kontribusi langsung pada mitigasi persoalan kesehatan masyarakat.
    “Yang utama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia terkait bahaya merokok dan kembali kepada hak masing-masing apakah memutuskan untuk merokok atau tidak,” ungkap Merrijantij dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Di tengah upaya jajaran Kemenkes untuk terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes, Merrijantij mengungkapkan hingga saat ini, Kemenperin belum dilibatkan secara resmi oleh Kemenkes.  Hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antarkementerian dalam pembahasan regulasi tersebut.
     
    Padahal, Merrijantij mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data mengenai potensi atau risiko dampak negatif dari Rancangan Permenkes untuk menjadi bahan diskusi dengan Kemenkes dan kementerian terkait lainnya.
     
    Selain itu, Kemenperin memastikan suara industri juga akan dapat didengar ketika pembahasan antar kementerian resmi dimulai oleh Kemenkes. “Kalau pada saatnya nanti diskusi dibuka, kita sudah menyiapkan posisi industri secara lebih komprehensif,” imbuh dia.
     
    Di samping itu, Merrijantji telah memperingatkan Rancangan Permenkes dapat menurunkan serapan hasil tembakau dan mengancam stabilitas tenaga kerja di sektor tembakau. 
     

     

    Kebijakan rokok polos jadi polemik

    Adapun, polemik mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek terus menjadi persoalan.
     
    Ketidakselarasan di jajaran internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi sorotan, terutama karena proses pembahasan regulasi ini tetap berjalan meski Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pembahasan aturan ini akan ditunda.
     
    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza telah menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi secara matang.
     
    Sementara itu, pihak jajaran Kemenkes sendiri mengakui Rancangan Permenkes ini masih berada pada tahap internalisasi. Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Sundoyo menjelaskan proses ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi pasca disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
     
    Namun, langkah internalisasi ini memunculkan pertanyaan terhadap tujuan utama dari jajaran Kemenkes yang terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes ini, mengingat Menkes Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan pembahasan rancangan regulasi tersebut ditunda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemenperin Bidik Empat Target dari Pengembangan Jasa Industri, Apa Saja? – Halaman all

    Kemenperin Bidik Empat Target dari Pengembangan Jasa Industri, Apa Saja? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian meluncurkan Roadmap Pengembangan Jasa Industri. Dari launching tersebut, Kemenperin ingin membidik empat target.

    Target pertama adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 6,04 persen pada tahun 2045. Kedua, tercapainya pertumbuhan sektor jasa industri di atas pertumbuhan PDB nasional.

    Ketiga, meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri dan berkembangnya industri pendukung di dalam negeri. Keempat, meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor jasa industri yang berkualifikasi dan memiliki sertifikasi yang relevan.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenperin melakukan empat penahapan pencapaian.

    “Tahap satu atau jangka pendek dari 2025-2029) melalui pembangunan ekosistem jasa industri yang sehat dengan fokus utama pada harmonisasi regulasi dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan tersertifikasi,” tutur Faisol saat launching di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya tahap II, jangka menengah pertama dengan waktu 2030-2034 melalui peningkatan daya saing jasa industri guna mendorong kinerja sektor industri manufaktur.

    Lalu pada tahap III atau jangka menengah kedua (2035-2039) melalui peningkatan akses sektor jasa industri ke rantai pasok global, dengan didukung oleh struktur jasa industri yang kuat, penguasaan teknologi yang handal, SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Terakhir, tahap IV atau jangka panjang (2040-2045) yaitu pewujudan sektor jasa industri sebagai sektor yang berdaya saing, resilien, berbasiskan teknologi dan inovasi, serta mampu menjadi regional champion.

    “Tantangan yang dihadapi sektor industri saat ini semakin kompleks, tentu roadmap ini harus kita optimalkan karena akan membantu untuk mengakselerasi potensi yanga ada di jasa industri, dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor industri,” jelas Faisol.

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi, menyampaikan  peta jalan jasa industri tersebut disusun atas kerja sama antara Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dengan International Trade Analysis and Policy Studies, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM IPB).

    “Selama penyusunan, BSKJI Kemenperin bersama pihak terkait telah melakukan beberapa tahapan. Pertama, melakukan perjanjian dan kontrak kerja sama, Focus Group Discussion dan In-depth Interview dengan para pemangku kepentingan dan pakar di bidang jasa industri, Workshop terkait progres penyusunan roadmap dan terakhir dilaksanakan diseminasi hasil roadmap,” terang Andi.

    Roadmap pengembangan jasa industri tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kementerian Perindustrian, kementerian/lembaga terkait, perusahaan dan asosiasi industri, perusahaan dan asosiasi jasa industri, serta para pihak maupun stakeholder jasa industri dalam melaksanakan dan mendorong peningkatan peran serta kontribusi dalam perekonomian nasional.

  • Insentif Mobil Hybrid Cuma Berlangsung 1 Tahun

    Insentif Mobil Hybrid Cuma Berlangsung 1 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid pada 2025 hanya berlaku satu tahun.

    “Ya, satu tahun,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (17/12).

    Faisol menjelaskan setelah insentif itu diimplementasikan selama satu tahun, maka pemerintah akan mengkaji kembali.

    “Satu tahun dulu nanti akan dikaji lagi,” kata dia.

    Pemerintah pada Senin (16/12) mengumumkan pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk mobil hybrid, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Insentif atau stimulus untuk mobil hybrid diumumkan bersamaan dengan paket insentif untuk beberapa sektor penting sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat usai diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan disiarkan secara daring, Senin (16/12).

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang meminta perusahaan otomotif roda empat segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Agus, Senin (16/12).

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Insentif Mobil Hybrid Berlaku Selama Setahun

    Insentif Mobil Hybrid Berlaku Selama Setahun

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menetapkan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen khusus untuk mobil Hybrid. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (17/12). 

    Masa insentif tersebut berlaku untuk mobil hybrid yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Oleh karenanya, Agen Pemegang Merek (APM) diminta segera mendaftarkan produk jualannya yang berteknologi hybrid.

    “Insentifnya termasuk yang impor, tapi kebanyakan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri,” kata dia.

    Dengan adanya insentif PPnBM DTP, harga mobil hybrid diprediksi sedikit lebih murah bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pasar terhadap kendaraan berbasis teknologi ramah lingkungan tersebut.

    Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini masih akan dievaluasi setelah masa berlaku satu tahun selesai, untuk menentukan apakah insentif tersebut perlu diperpanjang atau disesuaikan berdasarkan hasil kajian lebih lanjut.

    Ada beberapa merek yang sudah mampu memproduksi mobil hybrid di dalam negeri, seperti Toyota melalui Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, Wuling melalui Almaz Hybrid, Suzuki melalui Ertiga Hybrid dan Grand Vitara Hybrid, serta Hyundai melalui Santa Fe Hybrid.

    Selain memberikan insentif untuk mobil hybrid, pemerintah juga memberikan stimulus untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen untuk KBLBB Completely Knock Down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor CKD dan Complete Built Unit (CBU), bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU.

    Sebagai pengingat, pada 2024 pemerintah memberikan insentif PPN DTP 10 persen untuk mobil listrik CKD atau yang diproduksi di dalam negeri dengan syarat minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40 persen.

    Pada 2024 pula pemerintah memberlakukan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM untuk impor mobil listrik CBU yang ditujukan kepada pelaku usaha otomotif yang berkomitmen membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.  

  • Kemenperin luncurkan roadmap jasa industri wujudkan Indonesia Emas

    Kemenperin luncurkan roadmap jasa industri wujudkan Indonesia Emas

    Perubahan tren perdagangan dunia ini, membuat sektor jasa menjadi sektor yang sangat perlu untuk digali potensinya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan jasa industri tahun 2025–2045 guna mengakselerasi dan memperkuat visi Indonesia Emas.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa, menyatakan, peta jalan pengembangan jasa industri tersebut dibagi menjadi empat tahap, yakni tahap I untuk tahun 2025-2029, tahap II untuk tahun 2030-2034, tahap III untuk tahun 2035-2039, serta tahap IV untuk tahun 2040-2045.

    Ia menjelaskan, tahap I berfokus pada pembangunan ekosistem jasa industri yang sehat dengan fokus utama pada harmonisasi regulasi dan penyiapan SDM, tahap II berfokus untuk peningkatan daya saing jasa industri guna mendorong kinerja sektor industri manufaktur, tahap III peningkatan akses sektor jasa industri ke rantai pasok global, dengan didukung oleh struktur jasa industri yang kuat, penguasaan teknologi yang handal, SDM yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

    “Tahap IV, jangka panjang, pewujudan sektor jasa industri sebagai sektor yang berdaya saing, resilien, berbasiskan teknologi dan inovasi, serta mampu menjadi regional champion,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, peta jalan tersebut dibutuhkan mengingat sektor jasa industri memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

    Pihaknya mencatat, pada 2023, nilai ekspor barang (goods) dunia berjumlah 23,8 triliun dolar AS, lebih rendah 1,1 triliun dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya, atau mengalami penurunan sebesar 4,3 persen setelah mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut.

    Sedangkan, ekspor jasa dunia mencapai 7,9 triliun dolar AS pada tahun 2023 dan tumbuh sebesar 8,3 persen per tahun. Sayangnya, ekspor jasa Indonesia ke dunia masih sangat kecil, hanya 33 miliar dolar AS atau 2,4 persen.

    “Perubahan tren perdagangan dunia ini, membuat sektor jasa menjadi sektor yang sangat perlu untuk digali potensinya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata dia.

    Melalui peta jalan tersebut, pihaknya memproyeksikan jasa industri dapat berkontribusi sebesar 3,68 persen terhadap PDB nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024