Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Daftar Mobil Hybrid Suzuki Dapat Insentif PPnBM 3 Persen Tahun Depan

    Daftar Mobil Hybrid Suzuki Dapat Insentif PPnBM 3 Persen Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Insentif untuk mobil hybrid dari pemerintah ini berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen akan diberlakukan tahun depan.

    Syaratnya, mobil hybrid yang mendapatkan insentif ini harus dirakit di dalam negeri, sehingga punya TKDN yang sesuai dalam aturan pemerintah.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menjelaskan insentif PPnBM DTP untuk mobil hybrid akan berlangsung selama satu tahun.

    “Ya, satu tahun (2025),” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (17/12).

    Setelah satu tahun diterapkan, insentif tersebut nanti akan dikaji kembali.

    Ada beberapa merek mobil hybrid buatan lokal yang berpotensi masuk kategori penerima insentif tersebut, di antaranya Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta dan XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta.

    Kedua model mobil hybrid yang punya status rakitan lokal oleh Suzuki Indomobil Motor (SIM) yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Saat ini tarif PPnBM yang berlaku untuk mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6 persen sampai 14 persen, sementara PHEV berkisar 5-8 persen (skema I dan skema II).

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mitsubishi Terus Tingkatkan TKDN, Wamenperin Acungi Jempol

    Mitsubishi Terus Tingkatkan TKDN, Wamenperin Acungi Jempol

    Jakarta –

    Komitmen PT Mitsubishi Motors Krama Yudha (MMKI) untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak main-main. Melihat hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memberikan apresiasinya.

    Seperti tertulis dalam siaran resmi Kemenperin dijelaskan, pemenuhan TKDN dinilai akan dapat memicu pertumbuhan industri komponen dalam negeri, sehingga memberikan kesempatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari rantai pasok distribusi.

    “Pencapaian TKDN tidak hanya mendukung kemandirian industri otomotif, namun juga mendorong industri lain berkembang, termasuk IKM,” kata Wamenperin, Faisol Riza, saat menghadiri perayaan produksi 1 juta unit PT MMKI, di Cikarang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    Wamenperin mengatakan saat ini PT MMKI menjadi salah satu produsen kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Produksi 1 juta unit ini menunjukkan komitmen industri asal Jepang itu dalam berinovasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

    “Sehingga kita bisa lihat begitu besar kontribusinya pada industri otomotif dan ekonomi nasional. Apalagi komitmen terhadap pemenuhan TKDN yang hingga hari ini terus meningkat,” ujar Wamen Faisol.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat mengunjungi pabrik Mitsubishi di Cikarang Jawa Barat. Foto: dok. Kemenperin

    Industri otomotif nasional secara umum mengalami peningkatan. Sepanjang 2023, industri kendaraan roda empat memproduksi total 1,39 juta unit dengan penjualan domestik lebih dari 1 juta unit dan ekspor mobil CBU mencapai 500 ribu unit, meningkat 6,7 persen dari 2022.

    Sementara itu sejak Januari hingga November 2024, industri kendaraan roda empat nasional memproduksi total 1,09 juta unit, dengan 784 ribu unit merupakan penjualan wholesale, 428 ribu ekspor CBU, dan 42 ribu CKD. Adapun total penjualan komponen selama periode ini yakni 143 juta unit.

    “PT MMKI telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung industri nasional, dengan investasi Rp12,3 triliun dan menciptakan lebih dari 3.600 lapangan kerja,” kata Wamenperin.

    President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato menyatakan, berkat dukungan dari pemerintah Indonesia, para pemasok, dan perusahaan mitra, pusat produksi Mitsubishi di Indonesia telah menjadi pilar utama bisnis perusahaan. “Kendaraan yang diproduksi di sini dijual di seluruh Indonesia, dan beberapa diekspor ke negara lain, termasuk negara-negara ASEAN, sehingga fasilitas ini memiliki peran penting sebagai lokasi produksi utama ASEAN. Kami akan terus meluncurkan produk-produk yang sangat menarik dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia lebih lanjut,” paparnya.

    Pusat produksi yang berlokasi di Kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tersebut merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha. Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan, dan kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kini telah diekspor ke sekitar 50 negara.

    (lth/rgr)

  • Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, menyarankan PDIP untuk mengajukan uji materi atau judicial review (JR) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini terkait kebijakan tarif PPN sebesar 12 persen yang merupakan mandat UU HPP, yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12 persen sesuai UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan. Silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui, lalu sekarang menolak,” kata Faisol Riza kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

    Faisol menekankan pemerintah perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional, termasuk untuk keberlangsungan berbagai subsidi yang dinikmati rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Pajak yang dipungut juga akan kembali ke rakyat melalui belanja pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi listrik, elpiji, dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” tegas Faisol.

    Ia menjelaskan, pajak merupakan wujud nyata eksistensi sebuah negara. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama, dan semakin maju sebuah negara, biasanya rasio pajaknya juga semakin besar.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Faisol mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto agar dapat menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya? Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Jika tarif PPN tidak dinaikkan, kita pasti sudah memangkas atau mencabut banyak subsidi,” jelas aktivis reformasi 1998 ini.

    Meski mendukung kebijakan PPN 12 persen, Faisol juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah.

    “Saya kembali tegaskan, beri kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU PPN 12 persen ini. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu, kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tutup Faisol.

  • Mobil Hybrid Buatan Lokal Berpotensi Dapat Insentif, Intip Daftarnya

    Mobil Hybrid Buatan Lokal Berpotensi Dapat Insentif, Intip Daftarnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kendaraan elektrifikasi jenis hybrid akan mendapat insentif dari pemerintah berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen. Apa saja model mobilnya?

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untukmobil hybridyang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 akan berlangsung selama satu tahun.

    “Ya, satu tahun,” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (17/12) disitat dariAntara.

    Setelah satu tahun diterapkan, insentif tersebut nanti akan dikaji kembali. Namun insentif ini hanya berlaku untuk mobil hybrid rakitan lokal.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Kemungkinan sejumlah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil secara lokal seperti Toyota, Hyundai, SGMW Motor Indonesia (Wuling) hingga Suzuki akan dapat menekan kenaikan harga mobil hybrid tahun depan.

    Praktis, kebijakan ini kemungkinan bisa menumbuhkan minat beli konsumen akan mobil elektrifikasi jenis hybrid.

    Saat ini setidaknya ada tujuh model mobil hybrid yang punya status rakitan lokal. Tarif PPnBM yang berlaku untuk mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6 persen sampai 14 persen, sementara PHEV berkisar 5-8 persen (skema I dan skema II).

    Berikut daftar model mobil hybrid yang berpotensi dapat insentif:

    • Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
    • Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
    • GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta
    • Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
    • Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
    • Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
    • Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta

    Pemerintah Guyur Insentif Mobil Hybrid dan Listrik 2025 (Foto: CNN Indonesia/ Agder Maulana) (can/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta masyarakat untuk melakukan judicial review terkait dengan PPN12%. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di masyarakat. Sikap pemerintah yang tetap memberlakukan PPN 12% ditentang sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Padahal pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang sudah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken pemberlakuannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Senin (23/12/2024).

    Riza menyarankan agar pemerintah sebaiknya diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga kebijakan fiskal nasional dan keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembalinya juga tetap kepada rakyat melalui belanja pemerintah seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, pajak adalah bentuk nyata eksistensi sebuah negara dan bangsa. Aturan dibuat untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Semakin maju negara, biasanya rasio pajak akan semakin besar. Negara yang besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Karena itu, Riza kembali mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan gedung sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya. Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tidak nambah PPN, kita pasti sudah memangkas subsidi bahkan bisa mencabut banyak jenis subsidi,” ujar aktivis 98 ini.

    Meski demikian, Riza juga menyampaikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah. “Sekali lagi, berikan kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU menyangkut PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tambah Riza.

    (cip)

  • Mitsubishi Bakal Produksi Mobil Hybrid di Cikarang

    Mitsubishi Bakal Produksi Mobil Hybrid di Cikarang

    Jakarta –

    PT Mitsubishi Krama Yudha Indonesia (MMKI) selaku produsen mobil Mitsubishi berencana untuk memperluas segmen model di Indonesia. Tak cuma penjualan mobil yang lebih ramah lingkungan, Mitsubishi juga berencana memproduksi mobil hybrid dalam negeri.

    President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation Takao Kato membeberkan keberhasilan Mitsubishi yang mencapai angka satu juta unit diraih dalam waktu tujuh tahun. Lebih dari 400 ribu unit di antaranya diekspor ke pasar luar negeri. Ini membuktikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan pabrik di Cikarang juga dipercaya pasar luar negeri.

    “Selama tujuh tahun ini banyak sekali produksi yang dilakukan MMKI, sampai saat ini sudah 400 ribu kendaraan sudah diekspor ke lebih dari 50 negara, ini berkontribusi banyak terhadap perekonomian Indonesia,” kata Takao Kato di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024).

    “Terkait rencana ke depan, Mitsubishi Motors akan meningkatkan volume produksi MMKI lebih banyak. Kita akan mengenalkan banyak model baru, termasuk elektrifikasi seperti model hybrid,” tambahnya lagi.

    Pabrik Mitsubishi ini berdiri di kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan. Tercatat Mitsubishi ‘Made in Cikarang’ ini sudah diekspor ke sekitar 50 negara.

    Takao bilang ekspor Mitsubishi buatan Cikarang sudah merambah ke Timur Tengah, Afrika, ASEAN, dan banyak negara lain. Dia mengungkap rencana Mitsubishi bakal memproduksi hybrid yang juga menyasar pasar ekspor.

    “Kita akan produksi mungkin model hybrid, jadi nantinya model hybrid itu akan diekspor ke negara-negara tersebut,” kata dia.

    Saat disinggung lebih jauh apakah modelnya Xpander Hybrid yang bakal diproduksi dalam negeri, Takao tidak memberikan informasi secara terang-terangan. Mengingat Xpander sudah berhasil membetot perhatian publik.

    “Mungkin (Xpander Hybrid), tapi masih rahasia,” jelasnya lagi.

    Selain memproduksi mobil internal combustion engine (ICE) seperti Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Colt L300, dan XForce, Mitsubishi juga sudah melokalisasi mobil listrik lewat L100 EV.

    Mitsubishi juga didorong pemerintah untuk memperluas segmen elektrifikasi di Tanah Air.

    “Pemerintah sangat menghargai komitmen tinggi Mitsubishi Motors untuk bisa partisipasi dalam perlindungan terhadap lingkungan dan bumi dengan memproduksi mobil EV. Ini menunjukkan komitmen yang bukan hanya untuk pemerintah hari ini tapi juga untuk generasi kita yang akan datang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Faisol Riza.

    “Kami berharap PT MMKI bisa terus percepat inovasi dan teknologi elektrifikasi untuk jawab kebutuhan mobilitas masa depan,” tambah dia.

    (riar/rgr)

  • Respons Mitsubishi soal Insentif Mobil Hybrid: Lebih Besar, Lebih Baik

    Respons Mitsubishi soal Insentif Mobil Hybrid: Lebih Besar, Lebih Baik

    Jakarta –

    Mitsubishi Indonesia merespons kebijakan pemerintah yang bakal menerbitkan aturan insentif untuk mobil hybrid. Pabrikan asal Jepang ini berharap agar insentif mobil hybrid bisa lebih besar dari yang ditawarkan sekarang.

    “Tentu insentifnya kalau lebih tinggi lebih baik,” ujar Takao Kato, President & Chief Executive Officer of Mitsubishi Motors Corporation di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024).

    Seperti diketahui mobil hybrid pun mendapat stimulus dari pemerintah. Mobil yang mengusung mesin konvensional dengan baterai itu, mendapat insentif berupa PPnBM-DTP sebesar tiga persen.

    Mengacu pada kriteria tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 15-20 persen dengan dasar pengenaan pajak yang berbeda mulai dari 40 persen hingga 55 1/3 persen dari harga jual. Setelah dihitung, pajak mobil hybrid itu sekitar 6-8 persen. Dengan ditanggung pemerintah tiga persen, maka tarif PPnBM mobil hybrid menjadi 3-5 persenan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga meminta agar para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu, mulai 1 Januari 2025, produsen mobil hybrid bisa menikmati insentif tersebut.

    Terkait hal itu, Takao mengatakan pihaknya bersama merek mobil lain di Indonesia sedang berdiskusi bersama Kementerian Perindustrian untuk membuat peta jalan mobil elektrifikasi di Tanah Air.

    “Setelah diskusi dengan Menteri Perindustrian, tidak hanya dengan kami, tapi juga brand lain, dari sekarang mereka juga akan bikin roadmap gimana mengembangkan lini elektrifikasi. Lewat diskusi bersama Menperin, saya kira yang penting adalah untuk menentukan bagaimana insentif yang baik untuk model hybrid,” kata Takao.

    “Sekali lagi, insentif yang lebih tinggi, tentu lebih baik” jelasnya lagi.

    Di sisi lain, Mitsubishi berencana untuk memproduksi mobil hybrid di Indonesia.

    “Terkait rencana ke depan, Mitsubishi Motors akan meningkatkan volume produksi MMKI lebih banyak. Kita akan mengenalkan banyak model baru, termasuk elektrifikasi seperti model hybrid,” tambahnya lagi.

    Pabrik Mitsubishi ini berdiri di kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan. Tercatat Mitsubishi ‘Made in Cikarang’ ini sudah diekspor ke sekitar 50 negara.

    Takao bilang ekspor Mitsubishi buatan Cikarang sudah merambah ke Timur Tengah, Afrika, ASEAN, dan banyak negara lain. Salah satu rencananya Mitsubishi bakal memproduksi hybrid yang juga menyasar pasar ekspor.

    “Kita akan produksi mungkin model hybrid, jadi nantinya model hybrid itu akan diekspor ke negara-negara tersebut,” kata dia.

    Saat disinggung lebih jauh apakah modelnya Xpander Hybrid yang bakal diproduksi dalam negeri, Takao tidak memberikan informasi secara terang-terangan. Mengingat Xpander sudah berhasil membetot perhatian publik.

    “Mungkin (Xpander Hybrid), tapi masih rahasia,” jelasnya lagi.

    Mitsubishi juga didorong pemerintah untuk memperluas segmen elektrifikasi di Tanah Air.

    “Pemerintah sangat menghargai komitmen tinggi Mitsubishi untuk bisa partisipasi dalam perlindungan terhadap lingkungan dan bumi dengan memproduksi mobil EV. Ini menunjukkan komitmen yang bukan hanya untuk pemerintah hari ini tapi juga untuk generasi kita yang akan datang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Faisol Riza.

    “Kami berharap PT MMKI bisa terus percepat inovasi dan teknologi elektrifikasi untuk jawab kebutuhan mobilitas masa depan,” tambah dia.

    (riar/dry)

  • Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) mengumumkan produksi kumulatif satu juta kendaraan di Indonesia sejak dimulai pada 2017.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan capaian 1 juta produksi lokal Mitsubishi ini menjadi pemantik industri otomotif meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami berharap industri otomotif Indonesia bisa menghasilkan mobil Indonesia dengan menggunakan komponen lokal Indonesia yang lebih tinggi dan maksimal,” kata Faisol di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12).

    Takao Kato, President & Chief Executive Officer MMKI, mengatakan capaian produksi 1 juta unit ini merupakan dukungan dari berbagai pihak.

    “Berkat dukungan dari pemerintah Indonesia, para pemasok, dan perusahaan mitra kami, pusat produksi kami di Indonesia telah menjadi pilar utama bisnis perusahaan kami,” kata Kato.

    Kato menjelaskan mobil Mitsubishi yang diproduksi lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor, termasuk ke berbagai negara di ASEAN. Fasilitas manufaktur ini disebut memiliki peran penting sebagai lokasi produksi utama ASEAN.

    Di samping itu Kato menceritakan dia merupakan orang pertama yang menjadi Presiden Direktur MMKI dan terlibat dalam lahirnya Xpander pada 2017.

    “Berbicara mengenai model utama kami, Xpander dan Xforce, telah diterima dengan baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di sekitar 50 negara di luar negeri dan total volume ekspor mencapai lebih dari 400.000 unit,” sebut Kato.

    Ke depan Kato berjanji akan terus meluncurkan produk-produk yang sangat menarik dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia lebih lanjut.

    Pusat produksi yang berlokasi di Kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai ngebul pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160 ribu kendaraan.

    Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 220 ribu kendaraan, dan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kini telah diekspor ke sekitar 50 negara.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • AIGIS, Jurus Kemenperin Kuatkan Ekosistem Industri Hijau – Halaman all

    AIGIS, Jurus Kemenperin Kuatkan Ekosistem Industri Hijau – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada tahun 2024, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian mencatat pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) mencapai 6,92 juta ton CO2eq.

    Jumlah ini berhasil melampaui target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030. Data lainnya menunjukkan peningkatan efisiensi biaya industri hijau mencapai 7,31 persen dari yang sebelumnya 6,71 persen.

    Tahun ini juga terdapat peningkatan jumlah perusahaan industri tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) menjadi 146 perusahaan. Ada 25 SIH baru ditetapkan, sehingga total SIH mencapai 62 standar hingga hari ini.

    “Transformasi industri menuju industri hijau bukan lagi merupakan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi masa depan bangsa dan Bumi kita,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada seremoni Kick-off The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    September lalu, Kemenperin telah menyelenggarakan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) pertama, di Jakarta. Inisiasi ini sebagai upaya memperkuat ekosistem untuk memfasilitasi transformasi industri hijau.

    Di tahun depan, AIGIS 2025 akan digelar dengan mengusung tema “Driving Industrial Decarbonization through Green Industry Ecosystem”.

    Kick-off AIGIS 2025 menjadi titik awal dari rangkaian summit tersebut, sekaligus membuka ruang untuk kolaborasi strategis antara pemerintah, industri, mitra strategis, hingga organisasi internasional dalam memperkuat komitmen Kemenperin terkait dekarbonisasi industri nasional.

    Acara utama AIGIS 2025 berlangsung pada 20-22 Agustus 2025 dan ditargetkan bisa meneruskan kesuksesan penyelenggaraan AIGIS 2024 yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 peserta dari berbagai latar belakang.

    “Beberapa rangkaian acara AIGIS 2025 meliputi GreenAuto 2025, GreenRun 2025, Greenphoto Competition, hingga program roadshow sosialisasi AIGIS 2025. Seluruh rangkaian acara ini akan diadakan di Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya dan Semarang,” jelas Wamenperin.

    Kick-off AIGIS 2025 juga menjadi ajang peluncuran Green Industry Service Company (GISCO) Prepatory Framework, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mempercepat transformasi industri menuju keberlanjutan melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi, mencakup pendanaan, teknologi dan layanan pendukung lainnya.

    Selain itu, dilakukan peluncuran Sistem Elektronik Layanan Sertifikasi Industri Hijau (SELASIH) sebagai bagian dari SIINas yang merupakan platform pelaksanaan sertifikasi industri hijau.

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi, menambahkan dalam acara ini juga dilakukan kerjasama strategis dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

    “Nota kesepahaman tersebut menegaskan kolaborasi strategis antar pihak dalam penyusunan kajian dekarbonisasi industri, serta kajian untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam memenuhi berbagai persyaratan terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), pengungkapan emisi, dan regulasi serupa baik di tingkat nasional maupun internasional,” jelas Andi.

    Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi, menyatakan WRI Indonesia telah mendukung penyusunan peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan subsektor industri, yang sekaligus berkontribusi secara konkret dalam proses akselerasi dekarbonisasi industri nasional.

    “Ke depannya WRI Indonesia berkomitmen untuk dapat mendukung Kemenperin dalam memberikan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola dekarbonisasi dan tata laksana emisi, sebagai bagian dari upaya penciptaan ekosistem industri hijau yang lebih tangguh sehingga target pertumbuhan ekonomi rendah karbon Indonesia pun tercapai,” ujar Nirarta. 

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menyebut dekarbonisasi industri bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam industri rendah karbon.

    “IESR berkomitmen mendukung kajian, pendampingan, dan rekomendasi kebijakan yang membantu industri beradaptasi terhadap standar keberlanjutan global serta meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi sirkular, proses dekarbonisasi industri dan transformasi energi,” ungkap Fabby.

     

  • Hasil Rapat Airlangga, Sri Mulyani Dkk: Anggaran K/L Ditambah!

    Hasil Rapat Airlangga, Sri Mulyani Dkk: Anggaran K/L Ditambah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menyepakati usulan penambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk APBN 2025. Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berserta sejumlah menteri lainnya di bawah arahan Kemenko Perekonomian. Rapat ini membahas khusus soal DIPA K/L 2025.

    Sri Mulyani mengungkapkan penambahan anggaran K/L 2025 sudah ditinjau bersama dan telah disetujui. Sayangnya, dia tidak mengungkapkan berapa total tambahan anggaran K/L. 

    “Kita review bersama tadi, sudah,” tegas Sri Mulyani selepas rapat di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (19/12/2024).

    Ketika ditanya perihal APBN Perubahan, Sri Mulyani tidak menjabat secara tegas. Dia hanya berkomentar bahwa APBN 2025 belum berjalan.

    “Mulai aja belum (APBN 2025),” paparnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menuturkan bahwa agenda rapat mengenai penjelasan dari Menteri Keuangan soal anggaran K/L. Ini sudah diputuskan dari hasil rapat dengan Presiden Prabowo.

    “Disampaikan beberapa hal yany masih perlu ditindaklanjuti oleh setiap kementerian terkait anggaran,” katanya.

    Adapun, Kementerian Perindustrian mendapatkan anggaran senilai Rp 2,5 triliun. Mengenai program prioritas, Faisol tidak menjawab. Dia menegaskan akan dijelaskan oleh Menteri Perindustrian. Ketika disinggung kecukupan anggaran, Faisol menuturkan Rp 2,5 triliun cukup.

    “Cukup, ada beberapa hal yang masih masuk, kita sampaikan bahwa ada hasil rapat di DPR mengenai usulan tambahan anggaran. Kita sampaikan juga tadi,” tuturnya.

    Faisol pun belum mengetahui perihal rencana APBN Perubahan (APBN-P). “Oh belum tahu, itu nanti pimpinan,” ujarnya.

    (haa/haa)