Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Perbandingan Jualan Motor Listrik vs Bensin, Beda Jauh Banget

    Perbandingan Jualan Motor Listrik vs Bensin, Beda Jauh Banget

    Jakarta –

    Pasar sepeda motor listrik di Indonesia masih punya potensi besar. Namun, faktanya penjualan motor bensin secara tahunan masih jauh lebih unggul.

    Wakil Menteri Industri Indonesia, Faisol Riza, membeberkan data penjualan motor listrik vs bensin pada tahun 2024.

    “Pasar sepeda motor listrik di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa pada 2024 penjualan motor konvensional di Indonesia mencapai 6,3 juta unit,” kata Faisol Riza di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    “Namun jumlah sepeda motor listrik yang terdaftar pada tahun yang sama, baru mencapai 77 ribu unit atau sekitar 1,2 persen dari total pasar. Angka ini menjadi peluang sangat besar bagi kendaraan listrik yang terus berkembang,” ungkapnya lagi.

    Jumlah motor listrik itu disinyalir juga berkat bantuan insentif motor listrik.

    Namun konsumen kini masih menanti pengumuman subsidi motor listrik yang telah berakhir sejak tahun lalu.

    Terungkap fakta stok motor listrik menumpuk di dealer usai subsidi pembelian belum mendapat kepastian dari pemerintah. Namun ternyata ada beragam faktor lain yang bikin motor listrik belum diminati.

    “Meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak konsumen memilih untuk menunda pembelian kendaraan baru, apalagi yang harganya lebih tinggi seperti motor listrik. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan motor listrik,” jelas Pengamat Otomotif Yannes Pasaribu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara kemungkinan subsidi Rp 7 juta untuk setiap pembelian unit kendaraan motor listrik diperpanjang di 2025. Subsidi ini diberikan guna mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Meski ada pertimbangan kebijakan efisiensi anggaran, Airlangga menyebut program itu sudah mendapatkan persetujuan sehingga tidak akan terganggu.

    Motor listrik sudah mendapat guyuran insentif dari pemerintah tapi penjualannya jauh dari target. Skema bantuan pemerintah dengan potongan Rp 7 juta tidak diserap baik oleh pasar.

    (riar/rgr)

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total kementerian ini sebanyak Rp 2,519 triliun di 2025.

    Pemangkasan anggaran itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dengan demikian, Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Faisol merinci, realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp 883.409.939.000. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Komisi VII DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian RI setelah dilakukan rekonstruksi sebesar Rp 883.409.939.000,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam rapat tersebut di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya dalam rapat tersebut, Faisol menyebut pagu anggaran awal Kemenperin adalah Rp 2.519.612.734.000. Artinya dengan efisiensi Rp 883.409.939.000 pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Rp 1.636.202.795.000.

    Sebagai informasi, jumlah efisiensi ini telah berkurang dari sebelumnya yang sebesar Rp 1,1 triliun. Namun setelah dilakukan rekonstruksi efisiensi bersama Kementerian Keuangan, jumlahnya turun menjadi Rp 883 miliar.

    “Pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883,6 miliar lebih. Maka setelah efisiensi, pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih. Sebagai catatan, Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” ujar Faisol.

    Faisol juga merinci besaran efisiensi yang berlaku di Kemenperin. Misalnya Sekretariat Jenderal Kemenperin yang terkena efisiensi Rp 94 miliar, sehingga pagu anggaran akhirnya sebesar Rp 199 miliar.

    “Ditjen Industri Agro, dari Rp 99 miliar, efisiensinya Rp 62,8 miliar, pagu akhirnya Rp 36,2 miliar. Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, dari pagu awal Rp 100 miliar lebih, efisiensi Rp 57,8 miliar, lalu pagu akhir Rp 42,3 miliar,” jelasnya.

    Lalu Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang kena efisiensi Rp 58 miliar dari pagu awal Rp 106 miliar, dan menyisakan anggaran Rp 48 miliar.

    “Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ini pagu awalnya Rp 328 miliar lebih, efisiensinya Rp 221 miliar lebih, lalu pagu akhirnya Rp 107 miliar lebih. Inspektorat Jenderal dari pagu awal Rp 44,2 miliar, efisiensi Rp 10,7 miliar, pagu akhir Rp 33,5 miliar,” sebut Faisol.

    Selanjutnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang membawahi sekitar 24 balai di seluruh Indonesia, pagu awalnya Rp 676,8 miliar. Besaran efisiensinya Rp 181 miliar lebih sehingga pagu akhirnya Rp 494,9 miliar.

    “Lalu Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional pagu awalnya Rp 99 miliar, efisiensi Rp 50 miliar, pagu akhirnya Rp 48,5 miliar
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pagu awal Rp 770 miliar lebih, efisiensi Rp 145 miliar, pagu akhirnya Rp 625 miliar,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Di Depan Macron Cs, RI Tegaskan Bangun Tata Kelola AI yang Inklusif dan Aman

    Di Depan Macron Cs, RI Tegaskan Bangun Tata Kelola AI yang Inklusif dan Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan aman. AI harus dapat mendorong pertumbuhan negara berkembang seperti Indonesia. 

    Dalam acara Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, yang dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Meutya Hafid menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

    Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik, berdaulat, dan kesejahteraan sosial.

    “Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” kata Meutya Hafid, dikutip Senin (10/2/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan kedaulatan data menjadi salah satu perhatian Komdigi dalam menyusun regulasi AI.

    Komdigi ingin pengembangan dengan strategis untuk menjadikan Indonesia, bukan hanya konsumen, tetapi juga pemain penting setidaknya di kawasan untuk pengembangan AI.

    Nezar menambahkan untuk mewujudkan itu Komdigi menggelar diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang saat ini telah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. 

    Wamenkomidigi Nezar PatriaPerbesar

    Diskusi digelar secara berkesinambungan untuk melahirkan regulasi yang dapat melahirkan kepercayaan diri perusahaan dalam negeri dalam mengembangkan AI.

    “Sehingga mereka dapat mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dengan lebih percaya diri dan mengetahui batas yang perlu diperhatikan,” kata Nezar.

    Kementerian Perindustrian mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) di industri. Pemerintah juga tengah membahas mengenai insentif untuk mengakselerasi teknologi AI. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan teknologi kecerdasan buatan membawa peluang baru bagi industri di Tanah Air, seiring dengan operasional industri yang makin baik. 

    AI, lanjutnya, membawa perubahan dan transformasi bagi perindustrian Indonesia dari berbagai sisi termasuk rantai pasok. 

    “Produktivitas dan efisiensi naik, terjadi juga peningkatan inovasi dan layanan serta peningkatan rantai pasok seperti memprediksi kebutuhan inventory secara akurat, optimasi logistik, penguatan di pasar global lewat produksi massal hingga peningkatan analitik secara real-time,” kata Faisol dalam acara AI For Indonesia 2024, Rabu (4/12/2024). 

    Riset Zebra Technologies Corporation menyebutkan secara global makin banyak perusahan yang berharap pada AI dalam peningkatan produktivitas. Sebanyak 61% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan bisnis pada 2029, naik dari 41% pada 2024.

    Sementara itu di Asia Pasifik, ada 68% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan tahun 2029, naik dari 46% pada tahun 2024.

    Lebih lanjut, Faisol mencontohkan implementasi AI di sektor otomotif yang membantu dari proses produksi hingga produk tersebut dapat dimanfaatkan. 

    Faisol juga mengatakan pemerintah terus menyiapkan regulasi yang bersahabat terkait AI agar industri ini dapat terus berkembang. 

    “Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan insentif yang saat ini sedang dibahas untuk mendorong perkembangan industri termasuk salah satunya kami sedang membahas mengenai kontribusi kecerdasan buatan terhadap industri secara keseluruhan,” kata Faisol

  • Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik..

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, ‘microcontroller’, perancangan IC, maupun perangkat semikonduktor,” ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk “Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi”, di Fakultas Teknik UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

    Kampus, menurut Airlangga, tidak sekadar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi yang mampu mengubah potensi sumber daya menjadi produk bernilai tambah bagi masyarakat.

    Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan, mengembangkan program vokasi, serta mencetak lulusan yang menguasai teknologi terkini.

    Selain itu, ia menilai terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga diperlukan, sehingga lebih banyak anak bangsa dapat menimba ilmu terkait hilirisasi, baik di dalam maupun luar negeri.

    Airlangga menegaskan perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan industri dan pemerintah guna mempercepat pengembangan riset yang dapat mendukung hilirisasi serta ketahanan energi.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut masih ada kendala industri dalam memanfaatkan hilirisasi akibat keterbatasan pasokan gas.

    Menurut dia, kurangnya energi yang memadai berdampak pada daya saing industri nasional dibandingkan di negara lain.

    Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Tumiran menambahkan, hilirisasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan sumber daya mineral Indonesia dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki bangsa.

    “Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Roadmap-nya bagaimana? Saya kira hilirisasi adalah jawabannya,” ujar dia pula.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenperin Minta Ada Label “Made in Indonesia” untuk Produk Dalam Negeri di Shopee – Halaman all

    Wamenperin Minta Ada Label “Made in Indonesia” untuk Produk Dalam Negeri di Shopee – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyinggung dominannya visibilitas produk impor dibandingkan produk-produk dalam negeri di berbagai platform marketplace, termasuk Shopee.

    Karena itu, dia meminta Shopee supaya lebih transparan dengan menampilkan informasi asal negara produk, terutama untuk barang-barang impor yang dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah. Menurut Wamen Riza, langkah ini berguna untuk menghindari perdagangan yang tidak fair.

    “Konsumen berhak tahu asal usul produk yang mereka beli. Transparansi ini penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil,” kata Wamen Riza menegaskan.

    Selanjutnya, Wamenperin meminta Shopee untuk lebih memprioritaskan produk-produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Dia menekankan bahwa peningkatan visibilitas produk dalam negeri akan membantu mendorong pertumbuhan industri lokal, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Produk-produk lokal harus mendapatkan porsi yang lebih besar di platform marketplace seperti Shopee. Bahkan, kalau perlu ada label khusus ‘Made in Indonesia’ agar konsumen tahu bahwa barang yang mereka beli merupakan produk dalam negeri,” ujar Wamen Riza.

    Adapun sebagai bagian dari komitmen mendukung produk-produk dalam negeri, Wamen Riza juga mengajak konsumen memprioritaskan produk dalam negeri ketimbang impor ketika berbelanja di platform daring.

    Dia menambahkan, dukungan terhadap produk-produk dalam negeri tidak cukup hanya melalui upaya pemerintah, melainkan pula harus diiringi dengan komitmen produsen dalam melakukan peningkatan kualitas dan daya saing. Menurut dia, para produsen dalam negeri untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas produk.

    “Saya optimistis industri dalam negeri dapat terus berkembang dan bersaing di pasar global. Dan untuk mendukung itu, ini adalah tanggung jawab bersama,” Wamen Riza menambahkan.

    Ke depannya, pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi rutin terhadap platform marketplace guna memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan baik.

    “Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa produk-produk dalam negeri mendapatkan tempat yang layak di pasar marketplace,” tutup Wamenperin.

  • Pemerintah Siapkan Kawasan untuk Relokasi Pabrik dari Cina

    Pemerintah Siapkan Kawasan untuk Relokasi Pabrik dari Cina

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kawasan industri untuk mengantisipasi kemungkinan relokasi pabrik-pabrik dari Cina ke Indonesia. Langkah ini diambil setelah Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru dilantik, Donald Trump, mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap barang asal Cina.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terhadap dampak perubahan geopolitik terhadap sektor Manufaktur nasional.

    “Kemenperin saat ini tengah melakukan assessment mengenai dampak perubahan geopolitik terhadap industri manufaktur nasional,” kata dia saat konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Kamis (30/1).

    Ancaman kenaikan tarif impor yang disampaikan oleh Trump berpotensi mendorong perusahaan yang memiliki basis produksi di Cina untuk mencari lokasi alternatif. Situasi ini dinilai sebagai peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru pada sektor industri.

    Sebagai langkah antisipatif, Kemenperin telah menyiapkan beberapa kawasan industri yang dapat dijadikan lokasi baru bagi pabrik-pabrik yang memilih memindahkan fasilitasnya ke Indonesia.

    “Kemenperin sedang menyiapkan beberapa kawasan industri untuk menampung relokasi pabrik dari Cina ke Indonesia. Beberapa kawasan industri tersebut kami nilai layak menjadi tempat produksi bagi industri yang ingin berpindah dari Cina,” ujar Febri.

    Bakal ada insentif menarik

    Selain menyediakan kawasan industri, pemerintah juga didorong untuk menyiapkan insentif bagi perusahaan yang berencana memindahkan lokasi operasionalisasinya ke Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi baru. 

    “Kami tentu berharap ada insentif bagi industri yang ingin relokasi, terutama dari Cina ke Indonesia,” katanya.

    Dengan strategi ini, Indonesia berupaya memanfaatkan dinamika global demi memperkuat sektor manufaktur dalam negeri dan menarik lebih banyak investasi asing.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan relokasi menyusul rencana Presiden Trump menerapkan hambatan tarif (barrier tariffs) impor baru untuk seluruh produk yang berasal dari Tiongkok.

    Menurutnya, ada beberapa sektor usaha yang berpotensi melakukan relokasi karena mengalami kesulitan ekspor dari Cina ke AS. Sebut saja seperti sektor elektronik, tekstil, alas kaki, dan otomotif.

     

  • Pemerintah Minta Bangun Pabrik Komponen di RI, Boeing Respons Begini

    Pemerintah Minta Bangun Pabrik Komponen di RI, Boeing Respons Begini

    Jakarta –

    Pemerintah meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing untuk membangun pabrik komponen di Indonesia. Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat menerima kunjungan perwakilan Boeing di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta pekan lalu.

    Faisol menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar di industri dirgantara dalam mengatasi masalah konektivitas dan rantai pasok (supply chain). Oleh karena itu, Wamenperin mendorong Boeing untuk memperluas kolaborasi dengan Indonesia di beberapa sektor, di antaranya pemberian lisensi untuk industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat terbang, serta pembangunan pusat pelatihan penerbangan di Indonesia.

    “Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya GMF AeroAsia dan Batam AeroTechnic yang membutuhkan peningkatan kapabilitas untuk mengembangkan ekosistem industrinya. Sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami,” kata Faisol dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Faisol menerangkan Indonesia juga saat ini membutuhkan pusat pelatihan penerbangan sebagaimana yang telah dilakukan Boeing di India. Untuk lokasinya, Faisol menawarkan kawasan industri di Batam dan Bintan karena strategis.

    “Untuk lokasi, kawasan industri di Batam dan Bintan bisa menjadi opsi karena cukup strategis,” imbuh Faisol.

    Pertemuan itu juga membahas kemitraan Boeing dan pemerintah serta penjajakan pengembangan industri dirgantara (aerospace). Menurut Faisol, industri MRO Indonesia melalui GMF AeroAsia dan Batam AeroTechnic menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi pemain di sektor perawatan pesawat.

    Namun, sebagian besar pesawat komersial masih melakukan perawatan di luar negeri, di tengah keterbatasan suku cadang. Untuk itu, itu, untuk meningkatkan kapabilitas industri MRO, Faisol menilai perlu adanya tindak lanjut dengan melakukan kerja sama antara Kemenperin dan Boeing dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)

    Dia berharap nota kesepahaman (MoU) tersebut, kolaborasi dengan Boeing bisa semakin luas, mulai dari transfer knowledge dan penerimaan tenaga magang, dan juga mencakup asistensi kepada MRO Indonesia dalam meningkatkan kualitas komponen dan sumber daya manusia.

    “Di sektor MRO, memang isunya beberapa komponen dan suku cadang harus diimpor dari Amerika Serikat. Nah, apakah ini nantinya bisa diproduksi di Indonesia saja dengan melibatkan industri-industri dalam negeri,” tambah Faisol.

    Respons Boeing

    Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta mengatakan, pemerintah juga mendorong Boeing untuk memberikan dukungan dalam upaya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon di industri penerbangan.

    Saat ini, peralihan penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar berbasis energi hijau (green energy) untuk pesawat terbang masih menjadi tantangan.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi udara, dan butuh support Boeing untuk mewujudkan komitmen ini,” kata Dirjen ILMATE.

    President of Boeing Southeast Asia, Penny Burtt menyampaikan, Boeing berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi di sektor penerbangan komersial bermodalkan pengalaman selama 75 tahun hadir di Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi pertemuan dengan Wamenperin guna mendengar prioritas pemerintah di bidang pengembangan ekonomi, arah kebijakan industri, serta pengembangan sektor industri dirgantara dan penerbangan.

    “Kami melihat Indonesia punya potensi untuk berkontribusi terhadap pengembangan industri penerbangan yang berkelanjutan. Kami juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama tersebut dengan perusahaan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas dan membawa mereka menjadi penyedia komponen Boeing global,” kata Penny.

    (hns/hns)