Xcloud.id

Tag: Faisol Riza

  • Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, terkait dengan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, delegasi yang akan dikirimkan ke AS yakni dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut pemerintah RI telah membahas seluruh poin-poin negosiasi yang akan ditawarkan Indonesia ke AS. 

    “Sudah-sudah [dibahas poin negosiasiny, red]. Dan pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Airlangga menyebut akan segera melakukan perundingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dia menyebut perundingan akan dilakukan secara bilateral dengan di antaranya Departemen Perdagangan AS (Secretary of Commerce) serta United States Trade Representatives atau USTR. 

    Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah RI akan melemparkan sikap resmi menghadapi tarif Trump itu sebelum 9 April atau saat tarif impor itu diberlakukan untuk seluruh negara. 

    “Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” kata Airlangga. 

    Adapun Presiden hari ini mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selain Airlangga, turut terlihat hadir sore ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan lain-lain. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah RI telah menerima dokumen resmi soal apa saja yang menjadi keluhan pemerintah AS sehingga mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%. 

    Tarif itu lebih besar dari Singapura dan Malaysia, dan termasuk tertinggi di Asean. Menurut Arif, hal yang menjadi keprihatinan pemerintah AS adalah di antaranya masalah non-tariff barrier atau hambatan non-tarif maupun masalah defisit perdagangan. 

    Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret. 

    Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS. 

    “Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu. 

  • Menko Perekonomian: RI Gak Bakal Balas Trump, Tapi Negosiasi

    Menko Perekonomian: RI Gak Bakal Balas Trump, Tapi Negosiasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan beberapa pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang bakal terdampak dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wamenperin Faisol Riza, Wamen Keuangan Anggito Abimanyu, termasuk dengan kalangan pengusaha.

    “Barusan kami berkoordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan gimana dapat masukan terkait kebijakan tarif AS oleh presiden Trump,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin (7/4/2025).

    “Mulai kemarin AS menerapkan 10% dan tanggal 9 hanya 3 hari dari sekarang tambahan resiprokal Indonesia kena 32%. Pengenaan tarif ASEAN lain ada yang lebih tinggi dari kita misalnya Vietnam Kamboja Thailand, ada yang lebih rendah seperti Malaysia, Filipina, Singapura lebih rendah Penerapan tarif ini ada beberapa sektor kena shoes and Apparel yang kena,” lanjutnya.

    Sehingga Ia menyebut suara dari Pengusaha di APINDO dan Asosiasi terkait juga didengar untuk meminta saran kebijakan yang bakal diterapkan.

    “Kompetitor kita Bangladesh, China di atas kita, jadi bagi Indonesia kesempatan karena market besar. Dan Kedubes Indonesia di AS udah koordinasi dengan USTR dan USTR menunggu proposal konkrit Indonesia,” sebut Airlangga.

    Adapun sehari sebelum bertemu perdana menteri Anwar Ibrahim, Airlangga sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Arahan Prabowo ialah setelah hari ini memberi masukan ke AS untuk bisa memberi respon dan harapan.

    “AS mengenakan ke seluruh negara pada waktu sama, maka seluruh negara ingin ketemu AS maka Indonesia ingin mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa menteri Asean kita sudah komunikasi, baik dengan malaysia Singapura dan lain,” sebut Airlangga.

    “Mendag akan ketemu tanggal 10 bersama Menteri ASEAN dan akan mengutamakan negosiasi sehingga nggak mengambil retaliasi tapi Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lebih memilih negosiasi,” lanjutnya.

    (ayh/ayh)

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

    Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

    Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

    BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

    Indonesia dikenai 32 persen

    Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

    Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

    Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

    “Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua,  Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

    Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi. 

    Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

    INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

    Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

    Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

    Pemerintah batal menggelar konpers

    Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

    (Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

  • Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis (3/4/2025) pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    “Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Press Conference tentang Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra,” tulis undangan tersebut.

    Tribunnews telah mengakses link Zoom untuk konpers pada pukul 10.40 WIB, tetapi saat itu tidak langsung memasuki ruang Zoom. Peserta konpers lebih dulu memasuki ruang tunggu.

    Dari pengumuman di ruang tunggu tersebut, ternyata konpers dijadwalkan mulai pada pukul 11.00 WIB.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat bahwa konpers telah dibatalkan.

    “Terkait Kebijakan Tarif AS tersebut di atas sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L,” tulis pengumuman tersebut.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” lanjut pengumuman tersebut.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

    Dalam pengumuman yang dia sebut sebagai ‘Hari Pembebasan’ dan dibagikan di media sosial, Indonesia termasuk negara yang terkena tarif imbal balik Donald Trump dan dikenai tarif impor 32 persen. 

    Mengutip dari CNBC, Kamis (3/4/2025), AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    Dibandingkan negara ASEAN lain, tarif imbal balik terhadap Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif imbal balik yang dikenakan AS terhadap Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

    Negara ASEAN lainnya yang terkena tarif imbal balik Trump adalah Singapura tapi cuma kena 10 persen.

    Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing dikenai tari timbal balik 46 persen dan 36 persen.  Sementara, Kamboja dikenakan tarif impor sebesar 49 persen dan Laos sebesar 48 persen. 

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin sinergi untuk mendorong daya saing kawasan industri guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2025-2029. Dukungan ini sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Sebagai wujud komitmen, BRI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI). MoU ini ditandatangani oleh Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto dan Sekjen HKI Priyo Budianto, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, dalam Gathering Nasional Kawasan Industri 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta (18/3/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah hingga pelaku usaha ini pun menjadi wadah bagi para peserta untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang industri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat daya saing kawasan industri di Indonesia.

    Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto menegaskan bahwa dari sisi perbankan, BRI siap mendukung pertumbuhan industri manufaktur dengan layanan dan produk unggulan yang mendukung ekosistem bisnis kawasan industri. Ia juga optimistis bahwa pertumbuhan industri manufaktur ke depan akan semakin meningkat.

    “BRI selalu mendukung upaya-upaya positif yang dapat membawa industri Indonesia terus tumbuh pesat. Dengan sinergi bersama HKI, kami optimistis dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kawasan industri di seluruh Indonesia melalui layanan perbankan yang komprehensif,” ujarnya.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI – Halaman all

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin sinergi untuk mendorong daya saing kawasan industri guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025-2029. 

    Dukungan ini sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Sebagai wujud komitmen, BRI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI). MoU ini ditandatangani oleh Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto dan Sekjen HKI Priyo Budianto, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, dalam Gathering Nasional Kawasan Industri 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta (18/3/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah hingga pelaku usaha ini pun menjadi wadah bagi para peserta untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang industri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat daya saing kawasan industri di Indonesia.

    Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto menegaskan bahwa dari sisi perbankan, BRI siap mendukung pertumbuhan industri manufaktur dengan layanan dan produk unggulan yang mendukung ekosistem bisnis kawasan industri. Ia juga optimistis bahwa pertumbuhan industri manufaktur ke depan akan semakin meningkat.

    “BRI selalu mendukung upaya-upaya positif yang dapat membawa industri Indonesia terus tumbuh pesat. Dengan sinergi bersama HKI, kami optimistis dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kawasan industri di seluruh Indonesia melalui layanan perbankan yang komprehensif,” ujar Amam.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza menegaskan bahwa kawasan industri bukan sekedar lokasi industri, tetapi juga sebagai pusat ekosistem industrialisasi yang mendorong produktivitas nasional. Menurutnya, kinerja sektor industri pengolahan non migas tetap menjadi andalan atau tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan non migas masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar yaitu 17,16?ngan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75%, dan memberikan penerimaan pajak terbesar hingga mencapai angka 25,84%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan non migas tetap memiliki peran vital dalam perekonomian kita, yaitu sebagai sektor utama pencipta nilai tambah dan lapangan pekerjaan,” ujar Riza. 

    Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ekosistem industri yang lebih berdaya saing. BRI pun berkomitmen untuk terus mendorong pembiayaan berkelanjutan, termasuk skema khusus bagi kawasan industri berwawasan lingkungan agar investasi di sektor ini semakin berkembang.

  • Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan dengan perkuat daya saing di kawasan industri domestik secara langsung akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Wamenperin juga mengatakan hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan nonmigas (manufaktur) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Misalnya, tahun 2024, manufaktur masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar, yaitu 17,16 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75 persen, serta memberikan penerimaan pajak tertinggi hingga mencapai angka 25,84 persen.

    BACA JUGA: Dukung Program Koperasi Merah Putih, Wamenkop: Kopdes Bisa Kelola Banyak Sektor Dan Dukung Ekonomi Desa

    Maka, dengan memperkuat daya saing kawasan industri bisa meningkatkan kontribusi manufaktur domestik terhadap rasio PDB, sehingga turut membawa keluar Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Saat ini, kita memiliki 168 kawasan industri yang beroperasi. Kita perlu memastikan daya saing dan investasi terus meningkat agar bisa mencapat target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

    Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan industri.

    BACA JUGA: BINA Lebaran 2025: Program Belanja Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Pariwisata

    Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, strategi itu akan memenuhi peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2029 hingga menyentuh 8,59 persen.

    “Lima tahun ke depan, kawasan industri akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan industri prioritas berbasis hilirisasi dan teknologi tinggi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan untuk mengakselerasi terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, diperlukan kemitraan kuat antara pemerintah, pengusaha manufaktur, dan sektor keuangan.

    BACA JUGA: Membangun Ekonomi Berkelanjutan, Sasaran Ambisius RKP 2026 untuk Indonesia

    Menurut Wamenperin, kawasan industri sebagai rumah bagi industri manufaktur yang membutuhkan kepastian hukum berupa reformasi regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur di wilayah.

    Kemudian, kebijakan yang mendukung tenaga kerja terampil melalui Pendidikan vokasi di kawasan industri, keamanan dan ketertiban industri yang mempengaruhi iklim investasi, serta insentif fiskal dan insentif nonfiscal.

  • Kemenperin Jaga Ketersediaan Kebutuhan Lebaran Melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha – Halaman all

    Kemenperin Jaga Ketersediaan Kebutuhan Lebaran Melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang Lebaran 2025, kebutuhan akan bahan pokok diprediksi akan meningkat. Guna menjaga ketersediaan produk karena tingginya permintaan, Kementerian Perindustrian menggandeng pelaku usaha untuk pemenuhan.

    Mempermudah masyarakat mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan mendekati Hari Raya Idul Fitri, Kemenperin menggandeng para pelaku usaha menggelar Bazar Ramadan.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menyampaikan berbagai upaya strategis terus diupayakan, antara lain dengan penjaminan pasokan bahan baku industri melalui neraca komoditas.

    “Hal ini merupakan tekad pemerintah sebagaimana perintah Bapak Presiden untuk menjamin dan menjaga ketersediaan bahan pangan pokok selama hari besar keagamaan nasional,” ucap Riza di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Bazar Ramadan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan lebaran bagi para pegawai dan masyarakat sekitar. Bazar ini juga merupakan ajang promosi produk-produk industri dalam negeri, khususnya produk industri agro yang secara umum berkinerja baik.

    Tahun lalu, total transaksi Bazar Ramadan yang diikuti sebanyak 80 perusahaan, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), mencapai Rp 1 miliar.

    Pada bazar tahun ini, peserta yang terlibat meningkat mencapai 93 perusahaan dan diharapkan terjadi juga peningkatan total nilai transaksi.

    Bazar Ramadan dilaksanakan di Plasa Pameran Industri, Gedung Kemenperin selama empat hari, tanggal 18-21 Maret 2025.

    Produk-produk yang tersedia di dalam bazar antara lain minyak goreng, gula, biskuit, roti, produk kopi, susu, yoghurt, cokelat, es krim, minuman sari buah (juice), saos, mi instan, produk olahan daging berupa sosis, bakso, kornet, frozen food, makanan siap saji, kertas, tisu, minyak atsiri, pet food, porcelain, batik, kerajinan kulit, buku, dan fesyen muslim.

    “Produk makanan dan minuman permintaannya cukup tinggi menjelang Lebaran,” ungkap Wamen Riza.

    Satu produk yang juga cukup tinggi permintaannya pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran adalah minyak goreng.

    Kemenperin telah mendorong produsen untuk memasok minyak goreng dua kali lipat dari pasokan pada bulan-bulan biasa untuk menjaga ketersediaan dan harga komoditas tersebut.

    Pada gelaran Bazar Ramadan ini juga dijual minyak goreng dengan harga terjangkau sebanyak 4.000 liter produksi Sinarmas Group. 

    Pada prinsipnya industri siap memasok dan pemerintah selalu mendorong upaya peningkatan kinerja industri. Terkait pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan takaran Minyakita, sudah ditangani dan diharapkan ke depannya tidak akan terjadi lagi.

    “Kasus ini sangat merugikan masyarakat dan juga mencederai upaya pemerintah dalam menyediakan dan menjaga harga minyak goreng,” jelas Riza. 

    Di kesempatan yang sama, Wamenperin mengemukakan, industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Terbukti dari kontribusi sektor industri mamin pada tahun 2024 sebesar 40,31 persen terhadap PDB industri non-migas dan 6,92 persen terhadap PDB nasional,” jelasnya.

    Selama tahun 2024, industri makanan dan minuman membukukan nilai ekspor sebesar 41,45 miliar dolar AS dengan neraca dagang positif sebesar 24,37 miliar dolar AS.

    Sementara investasi sektor industri makanan dan minuman masih diminati investor dengan perkembangan realisasi investasi sebesar Rp 110,57 triliun.

     

  • Indonesia Bisa Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Indonesia Bisa Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum relokasi pabrik asal China ke negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN), seperti Vietnam.

    “Pada dasarnya peluangnya masih sangat besar,” kata dia dikutip dari Antara, Senin (18/3/2025).

    Terkait rencana China yang akan merelokasi 630 pabrik mebelnya ke Vietnam, ia mengatakan, Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk menarik investor asal China untuk mendirikan pabriknya di Tanah Air.

    Hal tersebut dikarenakan adanya rencana kebijakan proteksionisme tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) yang secara langsung berpengaruh terhadap iklim industri di kawasan, termasuk terhadap Vietnam.

    “Jadi karena Vietnam ini trade balance-nya besar dengan Amerika jadi tentu resiprokal ini akan berpengaruh banyak,” ujarnya.

    Ia memberi saran terhadap pengusaha yang hendak melakukan relokasi untuk berpikir ulang, mengingat pemindahan pabrik tak berpengaruh apapun.

    “Karena kalau mereka membuat atau merelokasi pabriknya ke Vietnam itu kurang lebih sama saja dengan mereka tidak relokasi, kalau kebijakan resiprokal ini betul-betul sudah bisa dijalankan oleh pemerintahan Trump (Presiden AS),” ujarnya.

    KEK Kendal

    Sebelumnya, Wamenperin Faisol Riza membenarkan jika sejumlah pengusaha China tertarik untuk merelokasi pabrik mereka ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Jawa Tengah.

    Ketertarikan investor asal China untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang kian agresif memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang asal Negeri Tirai Bambu itu.

    Khusus di KEK Kendal, pengelola kawasan telah menyiapkan area seluas 1.200 hektare untuk pengembangan tahap kedua.

    Direktur Eksekutif KEK Kendal Juliani Kusumaningrum mengatakan bahwa kawasan fase pertama seluas 1.000 hektare sudah terisi hingga 90 persen.

    “Sisa 10 persen di fase pertama ini tinggal melengkapi fasilitas pendukung, seperti residensial dan komersial,” ujarnya.

    Hingga akhir 2024, KEK Kendal telah menjadi rumah bagi 42 perusahaan dengan total nilai investasi mencapai Rp86 triliun.

    Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada beberapa perusahaan yang dalam tahap pembangunan dan direncanakan mulai beroperasi pada 2025.

     

  • Neraca Dagang RI-Swiss Boncos! Ini Jurus Jitu Dongkrak Ekspor

    Neraca Dagang RI-Swiss Boncos! Ini Jurus Jitu Dongkrak Ekspor

    Jakarta: Sektor industri nonmigas emasih jadi andalan buat perdagangan Indonesia. Buktinya, dari 2020 sampai 2024, ekspor kita selalu lebih besar daripada impor. 
     
    Namun, neraca perdagangan Indonesia-Swiss justru tercatat jeblok. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, performa ekonomi Indonesia terhadap Swiss mengalami tren fluktuatif dari 2022 hingga 2024.
     
    “Ekspor kita ke Swiss turun 26,05 persen jadi cuma USD210,4 juta di 2024. Padahal tahun lalu masih USD284,5 juta. Impor dari Swiss malah naik 10,27 persen jadi USD827,4 juta,” kata Faisol dalam kegiatan ‘Kolaborasi Industri antara Indonesia-Swiss: Optimalisasi Potensi Investasi Sektor Manufaktur di Indonesia’ pada Rabu, 12 Maret 2025. 
     

    Kenapa neraca dagang Indonesia-Swiss bisa defisit?
    Ternyata, ada beberapa faktor yang bikin neraca dagang kita sama Swiss jadi minus. Ekspor kita ke Swiss masih didominasi perhiasan, telepon, dan emas.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Swiss adalah emas, jam tangan biasa, dan jam tangan mewah.
     
    Lalu, investasi Swiss masih kecil. Swiss ada di peringkat ke-19 sebagai investor asing di Indonesia. Nilainya cuma USD244,9 juta. Jauh tertinggal dibanding Singapura, Hongkong, atau Tiongkok.

    Upaya untuk meningkatkan ekspor?
    Riza mengatakan, kedepannya dia berharap pemerintah Swiss terus meningkatkan investasinya di Indonesia.
     
    “Untuk meningkatkan investasi, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investor, termasuk tax holidays, tax allowances, investment allowances, dan super deduction tax untuk sekolah kejuruan dan R&D,” ujar Riza.
     
    Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memainkan peran strategis dalam memastikan kepastian penerimaan fasilitas fiskal dan non-fiskal bagi investor asing melalui kebijakan pro-investasi.
     
    “Kami senantiasa mengkoordinasikan pemberian insentif dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menjamin transparansi dan efektivitas implementasi regulasi, memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia,” jelas Riza.
     
    Pemerintah mengarahkan investor untuk berinvestasi di kawasan industri, guna mendukung industri berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesesuaian tata ruang. Seperti diketahui, kawasan industri kini menuju generasi keempat, dengan menjadi pusat ekosistem industrialisasi berkelanjutan berbasis Industri 4.0.
     
    “Kawasan Industri di luar Jawa fokus pada pengolahan SDA, efisiensi logistik, dan pusat ekonomi baru, sementara di Jawa diarahkan ke teknologi tinggi, padat karya, dan hemat air,” ucap Riza.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)