Xcloud.id

Tag: Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud

  • Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi, banyak orang bertanya-tanya mengapa ia memilih negara tersebut sebagai tempat perundingan.

    Trump tidak menyebutkan tanggal pertemuan, tetapi hanya bilang tatap muka dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Trump bahkan menyarankan agar Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, juga berpartisipasi.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah berbincang melalui telepon dengan Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Arab Saudi memuji panggilan telepon antara Trump dan Putin serta kemungkinan soal pertemuan antara keduanya di kerajaan tersebut.

    “Kerajaan menegaskan upaya berkelanjutannya untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia

    Delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi. (Reuters)

    Sebelum Trump dan Putin bertemu, kedua pemimpin mengutus delegasi ke Riyadh, Arab Saudi.

    Pertemuan demi mengakhiri konflik “secepat mungkin” terjadi beberapa hari menjelang peringatan tiga tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

    Amerika Serikat diwakili tiga orang, sedangkan Rusia diwakili dua orang.

    Dari pihak AS terdapat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz; dan Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Reuters

    Rusia mengutus dua diplomat veteran dan sangat memahami AS, yakni penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang telah menjabat sejak 2004.

    Keduanya telah membantu Putin di bidang kebijakan luar negeri, khususnya selama tiga tahun perang di Ukraina.

    Reuters

    Adapun Arab Saudi selaku tuan rumah diwakili dua sosok. Mereka akan memulai pertemuan tapi tidak akan menetap di ruangan selagi perundingan berlangsung.

    Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan telah memainkan peran aktif sebagai diplomat utama Saudi tahun ini. Dia telah mengunjungi Lebanon dan Eropa serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Penasihat keamanan nasional Saudi, Musaed al-Aiban, juga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan hubungan Saudi dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.

    Meskipun Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin kebijakan luar negeri, kedua pria ini selalu berada di sisinya.

    Reuters

    Pertemuan yang dimulai pada Selasa (18/02) diharapkan dapat menemukan solusi yang “berkelanjutan, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama”.

    Pertemuan antara Rubio dan Lavrov adalah yang pertama sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina pada 22 Februari 2022.

    Dalam pertemuan di Riyadh, perwakilan Ukraina atau negara Eropa mana pun tidak diundang. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ini merupakan “kejutan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negaranya tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO di Ukraina menyusul pembicaraan tingkat tinggi dengan AS di Arab Saudi.

    “Setiap kehadiran pasukan bersenjata di bawah bendera lain tidak mengubah apa pun. Tentu saja itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi penting”, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut.

    Tempat netral

    Negara-negara lain, seperti China dan Uni Emirat Arab, sejatinya sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi. (Reuters)

    “Arab Saudi adalah pilihan yang logis untuk pertemuan Trump-Putin karena menyediakan tempat yang netral,” kata Paul Salem, wakil presiden lembaga kajian Middle East Institute di Washington.

    Salem mengatakan bahwa negara Eropa tidak akan bisa menjadi tuan rumah pertemuan Putin-Trump karena sikap Eropa yang kuat dalam perang Ukraina.

    “Secara tradisional, lokasi netral seperti Jenewa akan dipilih untuk pertemuan puncak semacam itu. Namun, hubungan Rusia yang memburuk dengan Swiss dan negara-negara Eropa lainnya kemungkinan telah menyebabkan pilihan alternatif ini,” kata Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Baca juga:

    Ia juga menilai bahwa Arab Saudi berhasil membangun kepercayaan dan kepentingan bersama dengan Putin dan bahwa negara itu bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dengan tuduhan kejahatan perang terkait dengan perang Ukraina.

    Analis mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa risiko ditangkap.

    Peran sebagai penengah

    Arab Saudi berpengalaman menjadi penengah dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, Saudi memperoleh kepercayaan dari kedua negara.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockPutra Mahkota Arab Saudi memainkan peranan penting dalam pembebasan guru Amerika bernama Marc Fogel, menurut sejumlah pejabat AS.

    Dalam pertukaran tahanan baru-baru ini yang difasilitasi oleh Riyadh, Rusia membebaskan guru Amerika bernama Marc Fogel setelah lebih dari tiga tahun ditahan.

    Putra Mahkota Saudi memainkan peran penting dalam mengamankan pembebasannya, menurut utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Arab Saudi juga telah menyambut baik Zelensky dan Putin pada beberapa kesempatan dan telah mendorong perjanjian perdamaian yang langgeng antara kedua negara.

    Arab Saudi bahkan menyelenggarakan pertemuan internasional di Jeddah yang dihadiri sejumlah perwakilan dari beberapa negara.

    Selama kunjungan Putin ke Riyadh pada Desember 2023, MBS menyebutnya sebagai “tamu istimewa dan sangat terhormat di Arab Saudi, baik di tingkat pemerintah maupun publik.”

    Pakar urusan Teluk, Abdullah Baaboud, meyakini bahwa Arab Saudi bercita-cita untuk terlibat dalam upaya mediasi, seperti yang dilakukan Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Arab Saudi, menurutnya, ingin meningkatkan pengaruhnya sebagai pemain regional utama.

    Reuters Saudi Arabia bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sehingga, menurut sejumlah pengamat, Putin bisa ke sana tanpa risiko ditangkap. EPA-EFE/REX/ShutterstockPresiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkunjung ke Jeddah pada 2023 untuk menghadiri pertemuan Liga Arab ke -32.

    Baaboud berpendapat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin dapat bermanfaat bagi Arab Saudi.

    Menurutnya, hal ini membuat Riyadh bisa lebih banyak terlibat dalam kepentingan strategis AS, seperti penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara empat negara Arab dan Israel.

    Paul Salem yakin bahwa Trump sangat ingin memperkuat hubungan AS-Saudi karena alasan ekonomi, keuangan, investasi, dan strategis. Dia menilai Trump berminat mengamankan potensi kesepakatan AS-Saudi-Israel di masa mendatang.

    Dr Nidal Choucair, seorang profesor komunikasi strategis, mengatakan bahwa Arab Saudi sangat penting bagi Trump dalam merancang kebijakan Timur Tengah, terutama terkait Israel-Palestina.

    Ia juga menyoroti tekanan AS baru-baru ini terhadap Arab Saudi, terutama setelah usulan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza ke Saudi ditolak Riyadh.

    Faktor minyak bumi

    Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Arab Saudi dan Rusia.

    Karena perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasar energi global, para ahli menilai bahwa Arab Saudi berperan dalam menjaga stabilitas harga minyak.

    Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia. (Getty Images)

    Pada Desember 2024, delapan anggota aliansi OPEC+ yang beranggotakan 22 negara pengekspor minyak, termasuk Arab Saudi dan Rusia, memutuskan untuk menunda peningkatan produksi minyak karena jumlah permintaan lebih rendah dari perkiraan. Belum lagi adanya persaingan produksi dari negara-negara non-sekutu.

    Arab Saudi dan Rusia memiliki kepentingan yang sama sebagai produsen minyak utama, kata Abdullah Baaboud. Ia berharap pertemuan puncak Trump-Putin tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri perang di Ukraina, tetapi juga menyentuh harga minyak global dan kerja sama ekonomi.

    “Trump mungkin berupaya mengamankan harga minyak mentah yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika, terutama setelah sebelumnya menyerukan harga yang lebih rendah,” katanya.

    Ia menilai bahwa Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil daripada energi bersih, sejalan dengan peran Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Kepentingan strategis

    Lawatan kenegaraan pertama Trump sebagai presiden pada 2017 adalah ke Arab Saudi, yang meningkatkan status diplomatik global kerajaan tersebut.

    EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUTTrump mengatakan Arab Saudi setuju untuk membeli produk AS senilai US$450 miliar pada tahun 2017. Setelah itu, Trump melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi.

    Trump telah mengisyaratkan bahwa perjalanan luar negeri pertamanya dalam masa jabatan keduanya bisa jadi ke Arab Saudi. Dia bahkan telah menetapkan harga untuk perjalanan itu.

    “Jika Arab Saudi ingin membeli produk kami senilai US$450 miliar atau US$500 Saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” katanya kepada wartawan di Ruang Oval bulan lalu.

    Beberapa hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kerajaan itu ingin berinvestasi US$600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.

    “Tetapi saya akan meminta Putra Mahkota, yang merupakan orang yang fantastis, untuk membulatkannya menjadi sekitar US$1 triliun,” kata Trump kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos tak lama setelah itu.

    “Saya rasa mereka akan melakukannya karena kami telah bersikap sangat baik kepada mereka,” katanya.

    Dr Nidal Choucair yakin bahwa Trump melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dan ekonomi utama.

    Ia juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengamankan peran ekonomi AS yang dominan di Teluk, khususnya setelah mantan presiden Joe Biden mengalihkan fokus ke Asia.

    Trump juga berupaya memperkuat pengaruh AS di Arab Saudi dan kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari persaingan strategis Washington dengan China, menurut Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Walau Arab Saudi telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya, baik Abou Diab maupun Choucair berpendapat bahwa reformasi terkini di kerajaan tersebut, seperti penghapusan polisi agama atau mengizinkan perempuan mengemudi, telah memperbaiki citra globalnya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh potensi tekanan politik pemerintahan Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Bertemu Pangeran MBS, Al-Sharaa: Arab Saudi Memiliki Keinginan Tulus untuk Dukung Masa Depan Suriah – Halaman all

    Bertemu Pangeran MBS, Al-Sharaa: Arab Saudi Memiliki Keinginan Tulus untuk Dukung Masa Depan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa, melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dalam lawatan luar negeri pertamanya sejak diangkat sebagai presiden pemerintahan transisi pada 29 Januari 2025.

    Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa Al-Sharaa bertemu dengan MBS, pemimpin de facto Arab Saudi.

    Sebelumnya, Al-Sharaa disambut oleh Wakil Gubernur Wilayah Riyadh, Pangeran Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, saat tiba di Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh pada Minggu (2/2/2025).

    Dalam kunjungan ini, Al-Sharaa didampingi oleh Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shaibani.

    Setelah pertemuan tersebut, Al-Sharaa menyatakan bahwa pertemuannya dengan MBS menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki niat tulus untuk mendukung Suriah dalam membangun masa depannya.

    Al-Sharaa juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mencakup rencana kerja sama di bidang energi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

    Osama Bin Javaid dari Al Jazeera melaporkan bahwa Al-Sharaa memilih Riyadh sebagai tujuan pertamanya untuk menegaskan pentingnya peran Arab Saudi dalam membentuk masa depan Suriah yang baru.

    Al-Sharaa memimpin oposisi Suriah dalam menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa pada 8 Desember 2024.

    Sejak itu, pemerintahan baru Suriah berusaha mendapatkan legitimasi regional dan internasional serta mengupayakan pencabutan sanksi Barat yang merugikan.

    ERA BARU SURIAH – Tangkap layar YouTube Al Arabiya English yang diambil pada Senin (3/2/2025), menampilkan pemimpin Suriah tiba di Arab Saudi, Minggu (2/2/2025). Ahmed Al-Sharaa kemudian bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) (Tangkap layar YouTube Al Arabiya English)

    Namun, keanggotaan Al-Sharaa di masa lalu dalam al-Qaeda menimbulkan kekhawatiran di beberapa pihak, meskipun kepemimpinan baru Suriah berfokus pada integrasi regional dan perlindungan bagi minoritas agama dan etnis.

    Pada kunjungan ke Damaskus minggu lalu, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa negaranya terlibat dalam dialog aktif dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk membantu mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah.

    Bin Javaid melaporkan bahwa kunjungan Al-Sharaa bertujuan untuk mengingatkan pejabat Saudi tentang janji ini dan mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam membangun kembali infrastruktur, pemerintahan, dan lembaga-lembaga di Suriah.

    Kunjungan ke Riyadh ini juga melambangkan pergeseran hubungan masa depan Suriah dari kesetiaan terhadap Iran dan Rusia yang didukung Presiden Bashar al-Assad.

    Bulan lalu, Al-Sharaa mengatakan kepada TV Al Arabiya bahwa Arab Saudi akan memiliki peran besar dalam masa depan Suriah, terutama dalam hal peluang investasi besar bagi negara-negara tetangga.

    Kunjungan pada Minggu itu berlangsung setelah Menteri Luar Negeri Suriah, Al-Shaibani, juga melakukan perjalanan ke Riyadh bulan lalu.

    Sementara itu, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengunjungi Damaskus pada Kamis (30/1/2025), menjadi pemimpin Arab pertama yang melakukannya sejak Al-Assad digulingkan.

    Analisis: Pertemuan Simbolis Suriah dengan Arab Saudi dan Qatar

    Menurut analisis dari The Jerusalem Post, pertemuan pemimpin Suriah dengan pemimpin Qatar dan Arab Saudi merupakan momen yang bersejarah sekaligus simbolis.

    Selama beberapa tahun terakhir, Qatar dan Arab Saudi sering memiliki pandangan yang berbeda.

    Qatar cenderung lebih dekat dengan Iran dan Turki serta mendukung kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, seperti Hamas.

    Di sisi lain, Arab Saudi menentang Ikhwanul Muslimin dan memiliki hubungan lebih erat dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

    Oleh karena itu, perjalanan Ahmed al-Sharaa mencerminkan bagaimana ia bergerak di antara dua kutub ini, dimulai dari pertemuan dengan Qatar hingga ke Arab Saudi.

    Langkah ini menunjukkan upaya diplomatiknya untuk menjalin hubungan dengan kedua pihak yang selama ini berbeda pandangan.

    Meskipun kedua negara Arab ini tampak telah “berbaikan”, dinamika politik di Timur Tengah seringkali lebih kompleks dari yang terlihat.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Pemimpin Suriah Tiba di Arab Saudi dalam Perjalanan Luar Negeri Pertamanya, Mengapa Bukan ke Iran? – Halaman all

    Pemimpin Suriah Tiba di Arab Saudi dalam Perjalanan Luar Negeri Pertamanya, Mengapa Bukan ke Iran? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, melakukan perjalanan luar negeri pertamanya pada Minggu (2/2/2025), dan negara yang dipilihnya adalah Arab Saudi.

    Mengutip Associated Press, langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa Suriah akan menjauh dari Iran, yang sebelumnya merupakan sekutu regional utamanya.

    Ahmad al-Sharaa mendarat di Riyadh bersama Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani.

    Keduanya tiba menggunakan jet Saudi, dengan bendera negara tersebut terlihat di meja di belakang mereka.

    Televisi pemerintah Saudi menyoroti bahwa perjalanan pertama al-Sharaa, yang awalnya dikenal di dunia internasional dengan nama samaran Abu Mohammed al-Golani, menjadikan Riyadh sebagai tujuan pertamanya.

    Bendera tiga warna Suriah dengan tiga bintang berkibar di samping bendera Arab Saudi di bandara ketika al-Sharaa, yang mengenakan jas dan dasi, turun dari pesawat.

    Dia dijadwalkan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, selama kunjungannya.

    Arab Saudi sebelumnya merupakan salah satu negara yang mendukung kelompok-kelompok yang berupaya menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar Assad, pada tahun 2011.

    Namun, kelompok-kelompok tersebut mundur saat Assad, yang didukung Iran dan Rusia, memenangkan banyak pertempuran dalam konflik tersebut.

    Keadaan berubah pada Desember lalu ketika serangan kilat yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di bawah pimpinan al-Sharaa berhasil menggulingkan Assad.

    HTS sebelumnya terkait dengan al-Qaida, tetapi kemudian memutuskan hubungannya.

    Setelah menggulingkan Assad, al-Sharaa dan HTS berhati-hati dalam membangun citra publik mereka, terutama untuk menghilangkan sanksi yang dijatuhkan pada Suriah selama rezim Assad.

    Al-Sharaa juga menunjuk perempuan dalam jabatan penting dan berusaha menjaga hubungan baik dengan komunitas Kristen dan Syiah Alawite di Suriah.

    Selain itu, ia juga berupaya menjaga jarak dari Iran dan Rusia.

    Hingga saat ini, Iran belum membuka kembali kedutaannya di Damaskus.

    Sebelumnya, Suriah adalah simpul penting dalam menjalankan operasi melalui “Poros Perlawanan” Iran, yang melibatkan Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok lain.

    Sementara itu, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang dipublikasikan pada Sabtu (1/2/2025), Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Teheran mendukung pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat Suriah.

    “Kami mendukung pemerintahan mana pun yang dipilih dan didukung oleh rakyat Suriah,” katanya.

    “Kami menginginkan perdamaian dan keamanan bagi Suriah yang merupakan pendahulu untuk mencapai hal yang sama di wilayah tersebut.”

    “Kami tidak ingin melihat Suriah sebagai pusat ketegangan tanpa akhir atau konflik etnis yang dapat mengubahnya menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris.”

    Pada Januari lalu, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengunjungi Damaskus dan menyatakan bahwa Riyadh secara aktif terlibat dalam dialog untuk mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Arab Saudi, berbeda dengan sekutu utama al-Sharaa seperti Turki dan Qatar, telah memulihkan hubungan dengan Assad pada 2023 bersama sebagian besar negara Arab lainnya.

    Tantangan di Dalam Negeri

    Sementara itu, pemerintah sementara Suriah masih menghadapi tantangan dari ISIS dan kelompok militan lainnya.

    Pada Sabtu (1/2/2025), sebuah bom mobil meledak di Manbij, sebuah kota di provinsi Aleppo, menewaskan empat warga sipil dan melukai sembilan orang, menurut laporan SANA yang mengutip pejabat pertahanan sipil.

    Pemberontak Suriah yang didukung oleh Turki merebut Manbij pada Desember lalu, sebagai bagian dari upaya Ankara untuk menciptakan zona penyangga di wilayah Suriah dekat perbatasannya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • 8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis (16/1/2025).

    Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen.

    “Kedua pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak,” kata kata Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dikutip AFP.

    “Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini,” tegasnya.

    Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip berbagai sumber:

    1. Detail Kesepakatan

    Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.

    Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.

    Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk “tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh”.

    Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk “memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi”.

    Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.

    “Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan”, kata pejabat Israel.

    Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.

    “Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi,” katanya.

    2. Sikap Netanyahu

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir.

    Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya “memeras konsesi menit terakhir”. Diketahui,, hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis.

    Di sisi lain, pemimpin senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Kamis bahwa ‘tidak ada dasar’ untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya.

    “Tidak ada dasar untuk klaim (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata,” kata Abu Zuhri kepada AFP.

    3. Israel Terus Bombardir Gaza

    Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menyerang milisi bersenjata Hamas, Kamis (16/1/2025). Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini.

    Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina.

    Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai.

    4. Respon Hamas

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan- Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak- setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama “perang genosida yang dilakukan rezim Israel”.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena kelompok itu, katanya, telah “mempersembahkan ratusan martir, pemimpin, dan pejuang” di perang yang menurutnya “jalan menuju (pembebasan kota suci yang diduduki) al-Quds”. Menurutnya, hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah sebelum tewas.

    Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    “Terutama di kamp [pengungsi] Jenin yang heroik, di al-Quds, dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya (rezim),” tegasnya lagi menyebut Israel.

    5. Komentar Iran

    Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah.

    Sejauh ini, Negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis (Israel) merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.

    “Perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat … dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji Ilahi untuk membebaskan Masjid Al Aqsa dan Yerusalem,” kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi “perang dan kejahatan baru.”

    6. Tanggapan Rusia

    Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri Beruang Merah berharap hal itu dapat membawa “stabilisasi jangka panjang” dan menciptakan kondisi untuk “penyelesaian politik yang komprehensif” antara Israel dan Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (16/1/2025), Kremlin mengatakan bahwa pihaknya “menyambut” kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.

    “Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza, dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut,” kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut,” tambahnya.

    Juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut adalah “langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel”. Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi “pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina.”

    7. Sikap Trump dan Kelanjutan Normalisasi Arab-Israel

    Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2017-2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel.

    Trump sendiri mengaku ‘sangat gembira’ dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan ‘terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami’ untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).

    Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords (Perjanjian Abraham), yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab.

    “Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    “Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah,” imbuhnya, merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    “Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita,” lanjut Trump.

    Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggaet Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang, dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

    Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa “normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara”. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.

    “Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun,” tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.

    8. Respon RI

    Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional.

    “Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza,” tulis Kemlu, Kamis (16/1/2025).

    Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza.

    “Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” pungkas Kemlu.

    (luc/luc)

  • Kota Baru Arab Saudi Dikritik Habis-habisan, Ini Kata Pakar Sains

    Kota Baru Arab Saudi Dikritik Habis-habisan, Ini Kata Pakar Sains

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada Januari 2021, Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, mengumumkan megaproyek yang disebut ‘The Line’. Proyek pengembangan area urban raksasa tersebut menjanjikan kota baru yang konsepnya segaris lurus, bukan tipikal kota melingkar atau melintang.

    Kota tersebut memanjang dari Kota Merah ke Kota Tabuk sepanjang 110 mil. Diestimasikan penghuninya akan tembus 9 juta orang dan sepenuhnya tanpa mobil.

    Sistem transportasinya mengandalkan kereta super cepat yang bisa menghubungkan ujung-k-ujung The Line dalam waktu 20 menit saja.

    Ide tata kota ini terbilang radikal karena berbeda dari tata kota pada umumnya. Dalam presentasinya dua tahun lalu, Pangeran Arab Saudi membeberkan konsep serupa karya seni untuk film fiksi sains (sci-fi) yang ambisius.

    Perubahan paradigma ini terdengar aneh untuk banyak orang yang terbiasa hidup di kota yang konsepnya melingkar. Memang, dengan kebijakan tanpa mobil sama sekali dan mendukung tata kota ramah lingkungan, bisa jadi konsep baru ini masuk akal.

    Namun, para ahli matematika tak setuju. Organisasi peneliti The Complexity Science Hub yang berbasis di Vienna, Austria, merilis sebuah laporan pada Juni lalu di sebuah jurnal berjudul ‘NPJ Urban Sustainability’ yang memperinci bahwa The Line merupakan mimpi buruk bagi para pejuang transportasi commuter.

    Menurut laporan tersebut, memilih, memilih dua calon penghuni The Line secara acak menunjukkan mengapa merancang sebuah kota dalam garis lurus pada dasarnya memaksimalkan perjalanan dari titik A ke titik B.

    “Jika 9 juta penghuninya didistribusikan secara homogen, setiap kilometer akan memiliki 53.000 orang. Jika kita pilih secara acak 2 orang dari kota tersebut, akan ada rata-rata pemisahan sejauh 57km,” kata laporan tersebut, dikutip dari Popular Mechanics, Senin (2/12/2024).

    “Meski The Line hanya mewadahi 2 persen dari permukaan Johannesburg, kita kita memilik 2 orang secara acak di Johannesburg, mereka hanya terpaut 33km,” dijelaskan lebih lanjut.

    Para peneliti kemudian memberikan proposal alternatif yang disebut ‘The Circle’. Ketimbang membangun kota garis lurus, pakar tata kota bisa menciptakan bangunan-bangunan serupa di The Line dan menyusunnya secara melingkar.

    Dengan konsep tersebut, menurut laporan, kota baru Arab Saudi bisa hanya memiliki diameter 4 mil dan dihuni 9 juta orang. Luasnya kira-kira setara Pisa, Italia.

    Para penghuni bisa jalan kaki hampir 25% mengelilingi kota. Selain itu, jarak antara dua penghuni secara acak sekitar 1,8 mil.

    Meski laporan itu fokus pada aspek matematis dari desain The Line, ada juga kritik yang menyebut dampak petaka jika terjadi eror pada sistem kereta cepat. Laporan menyebut ketika ada masalah pada kereta, maka penghuni akan sontak terputus dari jutaan orang.

    Namun, kritik para pakar ini sepertinya tak akan menjadi pertimbangan Arab Saudi. Pasalnya, megaproyek tersebut sudah dimulai. Arab Saudi akan memiliki kota dengan garis lurus, meski tak masuk akal menurut matematika.

    (fab/fab)

  • Arab Saudi Sorot Agresi Israel di Gaza-Lebanon: Picu Perang Lebih Luas!

    Arab Saudi Sorot Agresi Israel di Gaza-Lebanon: Picu Perang Lebih Luas!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa agresi Israel di Gaza dan Lebanon mendorong kawasan tersebut ke dalam perang yang lebih luas. Hal ini disampaikannya pada sesi pembukaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada hari Senin (18/11) waktu setempat.

    “Agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon telah menyebabkan tingkat penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong wilayah tersebut ke dalam perang yang lebih luas dan merusak kredibilitas hukum dan lembaga internasional,” kata Pangeran Faisal dalam pidato pembukaannya selama sesi tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (19/11/2024).

    Menlu Saudi tersebut menyerukan “kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata segera, akses kemanusiaan tanpa batas, pembebasan sandera, dan komitmen serius untuk perdamaian abadi berdasarkan solusi dua negara menurut perbatasan tahun 1967.”

    Perang di Gaza telah memasuki bulan ke-13 pada bulan November ini, dengan jumlah korban tewas diperkirakan lebih dari 43.000, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Sementara itu, Israel telah membombardir secara besar-besaran apa yang disebutnya sebagai benteng-benteng pertahanan Hizbullah di Lebanon, sejak perang habis-habisan meletus pada tanggal 23 September.

    Peningkatan ketegangan, konflik militer, dan krisis kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk tahun 2030, kata Pangeran Faisal. Dia menambahkan bahwa pembangunan dan kemakmuran tidak dapat terwujud di tengah kematian dan kehancuran.

    Pangeran Faisal juga membahas situasi di Sudan. Dia menyatakan bahwa konflik di sana menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang signifikan, terutama karena adanya hambatan yang mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan.

    (ita/ita)

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza. MBS bahkan menyebut Israel telah melakukan genosida di wilayah Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Kritis dari MBS itu merupakan kritik paling keras yang dikeluarkan oleh Arab Saudi usai perang Gaza dimulai.

    Selain itu, Arab Saudi pun memperingatkan Israel agar tak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Israel Sebabkan Kelaparan di Gaza

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Sebuah laporan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa hampir 70% korban yang diverifikasi selama periode enam bulan di Gaza adalah wanita dan anak-anak. Para pemimpin di KTT tersebut juga mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai ‘serangan berkelanjutan’ Israel terhadap staf dan fasilitas PBB di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Riyadh –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza yang disebutnya sebagai ‘genosida’. Ini merupakan kritik paling keras terhadap Israel dari seorang pejabat Saudi sejak dimulainya perang di Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Sebagai tanda membaiknya hubungan antara Riyadh dan Teheran, dia memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Perang di Gaza diklaim Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Israel meluncurkan serangan militer yang diklaim untuk menghancurkan Hamas. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.400 orang di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

    Dia menyenangkan Israel dan membuat marah dunia Muslim dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta aneksasi Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Dia juga mengamankan Perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang membuat UEA, Bahrain, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan Sudan setuju untuk melakukannya.

    Salah satu tajuk rencana di surat kabar terkemuka Saudi hari ini membuat judul ‘Era harapan baru. Kembalinya Trump dan janji stabilitas’.

    Lihat Video ‘Hizbullah Bombardir Haifa Israel dengan Lebih dari 80 Roket’:

    (haf/haf)

  • Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Normalisasi Israel Tanpa Negara Palestina

    Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Normalisasi Israel Tanpa Negara Palestina

    Riyadh –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengecam tindakan Israel yang disebutnya “merendahkan” nyawa rakyat Palestina. Pangeran Faisal pun kembali menegaskan posisi Riyadh, bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina.

    “Tingkat kehancuran di Gaza dan direndahkannya nyawa rakyat Palestina akan menciptakan siklus yang bertentangan dengan kepentingan semua orang,” ujar Pangeran Faisal dalam wawancara dengan Inisiatif Investasi Masa Depan (FII) di Riyadh, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (1/11/2024).

    Diperkirakan lebih dari 40.000 warga Palestina tewas akibat serangan-serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, setelah Hamas menyerang negara Yahudi tersebut. Militer Tel Aviv terus menggempur Jalur Gaza dengan dalih membalas Hamas.

    Israel juga secara rutin memblokir bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Jalur Gaza. Situasi ini berpuncak saat Amerika Serikat (AS) memperingatkan sekutunya, jika lebih banyak bantuan tidak diperbolehkan masuk, maka Washington tidak mengambil tindakan khusus sebagai tanggapan.

    Kritikan menghujani AS dan pemerintahan Presiden Joe Biden yang disebut gagal dalam mengendalikan respons Israel, sekutunya, terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan mencegah apa yang disebut banyak pihak sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

    Saat ditanya apakah komentarnya merujuk pada genosida, Pangeran Faisal mengatakan bahwa blokade terhadap akses apa pun untuk barang kemanusiaan, dengan serangan militer Israel terus berlanjut dan tidak ada jalur bagi warga sipil untuk mencari perlindungan atau zona aman, “hanya dapat digambarkan sebagai bentuk genosida”.

    Meski perang terus berkecamuk selama setahun terakhir, pemerintahan Biden terus menggembar-gemborkan kemungkinan normalisasi antara Saudi dan Israel.

    Pangeran Faisal menegaskan bahwa: “Bukan hanya sebuah risiko; hal ini tidak akan terjadi sampai kita memiliki resolusi untuk negara Palestina.”