Xcloud.id

Tag: Faida

  • Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Makelar-makelar jabatan mulai beraksi usai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menjanjikan posisi di organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Saya melihat di setiap transisi (kekuasaan), pasti banyak orang, khususnya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), akan menempuh jalur ke mana-mana. Saya ingin menyelamatkan ASN,” kata Fadhil Muzakki Syah, salah satu anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Rabu (11/12/2024).

    Fadhil mendengar ada ASN yang mencoba mencari cara untuk mengamankan posisi. “Bahkan bukan hanya satu orang. Ada beberapa pintu yang dilalui. Istilahnya membuka peluang, membuka lapak. Itu bukan satu orang. Saya tidak bisa menyebut nama. Ada beberapa orang, dan jalurnya pun berbeda,” katanya.

    Fadhil juga mendengar, bahkan ada sejumlah pihak yang mulai melakukan penjaringan pejabat. “Ada yang dari dalam (ASN), ada yang dari luar. Saya tidak menuduh. Itu selentingan-selentingan yang saya dengar,” katanya.

    Situasi ini juga ditemui Fadhil pada masa transisi pemerintahan Bupati Faida ke Bupati Hendy Siswanto pada 2020.

    “Saya saat itu juga memasrahkan penuh keputusan kepada Pak Hendy. Begitu pun ketika Gus Fawait menang, kita pasrahkan penuh untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) apapun keputusannya Pak Bupati,” kata Fadhil.

    Sebagaimana masa awal pemerintahan Bupati Hendy, saat ini orang-orang dekat calon bupati terpilih hanya bisa memberi saran. “Tidak ada matahari kembar. Semua hanya bisa memberi saran, memberi masukan. Keputusan akhir tergantung bupati,” kata Fadhil.

    Melihat fenomena ini, Fadhil pun membuat video singkat berisi seruan yang beredar di media sosial. “Saya ingin menyelamatkan masyarakat Jember supaya tidak tertipu siapapun, bahwa kita harus satu komando,” katanya.

    Dalam video berdurasi satu menit 55 detik tersebut, Fadhil meminta kepada seluruh relawan dan pendukung Fawait untuk tidak bingung menghadapi masa transisi pemerintahan.

    “Semuanya harus kita percayakan kepada Gus Fawait untuk menyusun kabinet di Jember. Saya yakin beliau sangat bijaksana dan memang aturannya, semua apa kata bupati. Yang lain membantu bupati. Tidak bisa mengatur. Bisanya hanya memberi saran. Tapi hak prerogatif tetap pada bupati,” kata Fadhil.

    Fadhil meminta semua pihak tetap bijaksana. “Tetap satu komando di bawah pimpinan bupati kita, Gus Fawait, karena tidak ada tanda tangan wakil, tanda tangan sekda, tanda tangan perangkat, yang ada adalah tanda tangan bupati,” katanya. [wir]

  • Debat Pilkada, Dua Calon Bupati Kompak Sanjung Jember Fashion Carnaval

    Debat Pilkada, Dua Calon Bupati Kompak Sanjung Jember Fashion Carnaval

    Jember (beritajatim.com) – Dua calon bupati, Hendy Siswanto dan Muhammad Fawait, kompak menyanjung Jember Fashion Carnaval (JFC), dalam debat antar pasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Sabtu (23/11/2024) malam.

    JFC adalah karnaval fesyen khas Jember yang sudah berlangsung lebih dari dua dasawarsa dengan melibatkan ratusan anak muda lokal setiap tahun. Keunikan JFC adalah menggunakan jalan raya sepanjang 3,6 kilometer sebagai catwalk alias tempat berlenggak-lenggok menampilkan desain busana sesuai tema.

    Tema utama debat malam itu sendiri adalah strategi pemajuan budaya dan ketahanan sosial di Kabupaten Jember, dengan subtema debat kearifan lokal, keadilan gender, ekonomi kreatif, dan pembentukan karakter.

    Fawait mengatakan, warga Jember seharusnya berterima kasih kepada JFC. “Kita bangga dengan adanya JFC, karena JFC ini yang membuat Jember terkenal sampai ke dunia internasional,” katanya.

    “Kalau selama ini JFC pergelarannya dilakukan pada waktu yang tidak selalu sama, maka ke depan kita bikin sama. Saya ingin kalau pada zaman Pak MZA Djalal ada Bulan Berkunjung ke Jember, kita akan hidupkan kembali dengan judul Bulan Berkunjung ke Jember Reborn. JFC menjadi rangkaian acara itu,” kata Fawait.

    Fawait ingin ada sinergi antara JFC dengan seni budaya lokal. “Contoh, kalau JFC dilaksanakan pada Jumat, Sabtu, Minggu, maka Senin kita bisa bikin festival dengan tema budaya lokal Jember,” katanya.

    “Pada hakikatnya, JFC adalah sebuah modal penting bagi kita, termasuj budaya-budaya lokal di Jember, adalah modal penting bagi kita untuk meningkatkan pariwisatam meningkatkan wisatawan yang datang ke Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, daerah yang maju dicirikan dengan banyaknya wisatawan yang datang. Dia kemudian membandingkan jumlah wisatawan pada era pemerintahan Bupati Faida dengan Bupati Hendy Siswanto.

    “Pada zaman Ibu Faida pada 2019, wisatawan kita sudah tembus satu juta orang. Tapi hari ini, justru wisatawan kita masih di bawah satu juta. Tentu ini PR kita bersama. Saya dan Pak Djoko menyiapkan strategi, salah satunya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami juga akan bersinergi dengan Pak Prabowo, ketua umum saya, Presiden Republik Indonesia yang saat jadi capres nomor urut dua,” kata Fawait.

    Setali tiga uang, Hendy Siswanto, calon bupati petahana, juga memuji peran JFC yang membantu Jember keluar dari krisis ekonomi pasca pandemi pada 2021. “Salah satu strategi kami adalah JFC. JFC adalah lokomotif penggerak ekonomi Jember,” katanya.

    Gara-gara JFC, Pemkab Jember memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang berjualan di sepanjang jalan pada saat pergelaran tersebut. Bupati Hendy Siswanto juga menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang diserahkan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024.

    Hendy menyebut penggunaan bahan daur ulang untuk pembuatan kostum JFC adalah kearifan lokal masyarakat Jember. “Ke depan JFC akan menjadi lokomotif yang lebih dahsyat lagi untuk membawa Jember menjadi minipolitan yang menyejahterakan masyarakat,” katanya.

    “Artinya kalau ngomong Jember Fashion Carnaval, kami adalah orang pertama yang mengucapkan kamsiya, matur sakalangkong, karena dengan JFC ini kita bisa hadir. UMKM bangkit, dan tentunya kita bahagia bersama dengan JFC,” kata Hendy.

    Fawait berterima kasih kepada Hendy atas upaya untuk mengembangkan JFC. “Tapi ke depan, kami akan berupaya bagaimana JFC lebih baik lagi,” katanya.

    “Caranya bagaimana? Kita ingin mengajak orang-orang di Jember, pelaku-pelaku, termasuk pengurus JFC dan stakeholder budaya dan seni, kita belajar langsung ke Brasil, kita antarkan ke sana oleh bupati dan wakil bupati,” kata Fawait.

    Fawait ingin Jember dan JFC belajar ke Brasil yang berhasil mengembangkan karnaval level dunia. “Untuk meningkatkan pariwisata dan wisatawan ke Jember, perlu good will. Selama beberapa tahun ini belum ada kebijakan atau investasi di sektor pariwisata,” katanya.

    Fawait menyebut, ada investasi sektor pariwisata sebesar Rp 9 miliar pada masa kepemimpinan Bupati Faida. “Tapi hari ini belum pernah ada. Maka wajar jumlah wisatawan kita turun. Saat wisatawan di Banyuwangi naik, di Jawa Timur naik, di Jember justru wisatawan turun,” katanya.

    Fawait berjanji memberikan insentif kepada para pelaku budaya, seni, dan petugas pariwisata. “Anaknya kita kasih beasiswa, orangnya kita kasih BPJS gratis, BPJS Ketenagakerjaan, dan insentif lainnya,” katanya.

    Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. Sementara lawan mereka, \Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, diusung PDI Perjuangan. [wir]

  • Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu Korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jember terus bergulir. Terbaru, mantan Bupati Faida memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) malam.

    Faida tampak tiba di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ditemani bersama asisten perempuannya. Dicegat wartawan, Faida tidak menampik dirinya sedang menjalani agenda pemeriksaan dengan tujuan klarifikasi atas kasus isu korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

    “Ada beberapa kelengkapan yang masih belum terkirim dari Jember. Tapi clear, selesai, hanya kelengkapan administrasi agar tidak bolak-balik,” kata Faida.

    Terkait isu korupsi anggaran penanggulangan Covid 19 di lingkungan Pemkab Jember, Faida mengaku senang diberi kesempatan untuk klarifikasi. Menurutnya ia pun dirugikan atas isu-isu yang beredar.

    “Permasalahan ini berpangkal pada faktor teknis proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020,” imbuh Faidah.

    Faida merasa ia dituduh belum melaporkan atau menyerahkan semua bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk penanganan bencana pandemi tersebut. Padahal, menurut Faidah penggunaan anggaran sudah disertakan dalam SPJ dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada,” terangnya.

    Hanya saja, ia mengakui, permasalahan tersebut akhirnya muncul karena semua laporan SPJ penggunaan dana ratusan miliar tersebut belum diunggah atau dimasukkan dalam bank data (database) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemkab Jember, kala itu.

    Mengapa demikian, Faida menganggap, ada sejumlah pejabat yang berwenang untuk proses pengunggahan laporan penggunaan anggaran tersebut, tidak melakukan tugasnya secara maksimal.

    Hal tersebut dilatarbelakangi sejumlah kemungkinan, yang menurutnya cukup masuk akal untuk dimaklumi.

    Mulai dari, adanya kemungkinan yang disebabkan fase peralihan kepemimpinan kala itu, sehingga membuat pejabat yang berwenang belum bisa mengunggah SPJ anggaran itu ke SIMDA Pemkab Jember.

    Hingga, adanya kemungkinan, pejabat yang berwenang merasa takut memberikan persetujuan atas pengunggahan SPJ anggaran dana penanggulangan Covid-19.

    “Secara teknis aja. Secara administratif, karena dalam situasi transisi politik, pergantian pejabat dan lalu ada pergantian pimpinan daerah, dan ada pergantian pimpinan pejabat, dan pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia meng-approve, tapi dia tidak meng-approve,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Edy Herwiyanto tak menampik adanya agenda pemeriksaan terhadap FA.

    Hanya saja ia menyarankan untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut kepada Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Namun, Kombes Pol Lutfie Setiawan belum merespon saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “(Tanya) ke Pak Dir (Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim),” ujar mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu, saat dihubungi awak media. [ang/aje]

  • Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Didemo karena Isu Selewengkan Dana Covid 19, Mantan Bupati Jember: Gapapa Negara Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) Mantan Bupati Jember Faida sempat didemo oleh berbagai pihak atas isu penyelewengan dana Covid 19. Isu itu berhembus ketika BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020 pada era Bupati Faida.

    “Ya gapapa kan negara demokrasi. Boleh (demo) ga ada larangan. (Kan) Boleh mengekspresikan, saya pikir boleh juga buat stimulir,” kata Faida diwawancarai awak media.

    Dalam Isu penyelewengan dana Rp 107 M yang beredar, disebut dana miliaran rupiah itu digunakan meliputi beberapa jenis belanja. Seperti belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

    Faida menjelaskan bahwa belanja-belanja itu sudah terealisasi semuanya dan sudah masuk dalam SPJ. Selain itu juga sudah ada pertanggungjawaban mutlak dari OPD-OPD terkait dan juga ada bukti serah terima barang.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada. Seharusnya tidak jadi alasan untuk tidak di-approve dalam SIMDA dalam akhir tahun,” imbuh Faida.

    Faida menjelaskan bahwa permasalahan yang menjeratnya karena anggaran belanja-belanja yang dianggapnya sudah terealisasi di SIMDA belum di-approve oleh pejabat yang baru. Ia menduga tidak di-approvenya karena situasi transisi politik dan pergantian pejabat

    “Pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia Meng-approve, tapi dia tidak Meng-approve,” tuturnya.

    Atas isu yang menjerat dirinya, Faida mengatakan bahwa ia adalah pihak yang juga turut dirugikan. Sehingga pada pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) kemarin dirinya merasa terbantu. Ia mengaku saling melengkapi informasi.

    “Makanya saya memerlukan klarifikasi dan dari segala pertanyaan itu, saya ingin semuanya menjadi clear. Karena saya juga kasihan pejabat pejabat pemkab yant berkali-kali dimintai keterangan dan penjelasan, dan proses klarifikasi ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya. [ang/aje]

  • Garda Pemuda Nasdem Tak Ingin Jember Dipimpin Bupati yang Andalkan Fanatisme Pemilih

    Garda Pemuda Nasdem Tak Ingin Jember Dipimpin Bupati yang Andalkan Fanatisme Pemilih

    Jember (beritajatim.com) – Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) tidak ingin Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipimpin bupati yang mengandalkan fanatisme pemilih. Pemilih fanatik membahayakan kehidupan demokrasi.

    “Kami tidak ingin ada bupati yang punya pemilih fanatik. Kalau pemilih rasional, ayo kita dorong,” kata Sutrisno, Pembina Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Jember, Jumat (10/5/2024).

    “Bahaya pemilih fanatik adalah berlawanan dengan semangat kehidupan demokrasi. Pemilih fanatik cenderung menutup ruang kritis. Mereka tidak akan mau idola atau figur pujaan mereka dikritik publik. Kalau mengkritik, kita bisa dimarahi atau dicaci maki,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

    Sutrisno mengingatkan fenomena pemilih fanatik ini pada masa pemerintahan Bupati Faida pada 2016-2021. “Siapa yang mengkritik Bupati Faida saat itu banyak dilawan oleh pemilih fanatiknya, meskipun pada akhirnya mereka kecewa juga,” katanya.

    Sutrisno ingin masyarakat Jember memilih kandidat bupati dan wakil bupati yang berintegritas, dengan pertimbangan rasional dan bukan hanya berdasarkan fanatisme yang dipantik oleh karisma calon. “Kami ingin meminimalisir sekecil mungkin timbulnya pemilih fanatik yang tak pakai akal sehat. Kami ingin jumlah pemilih rasional semakin membesar,” katanya.

    Sutrisno ingin masyarakat mendiskusikan para kandidat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember dengan melihat rekam jejak masing-masing. “Kita sekarang sedang berhadapan dengan fenomena politik populisme. Orang yang populer dipilih. Orang yang terkenal kemudian dipilih. Kita tidak ingin seperti itu,” katanya.

    “Rata-rata kandidat yang muncul saat ini pernah menjadi pejabat publik. Ada yang pernah di kementerian, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ada petahana. Rekam jejaknya harus kita bedah. Masyarakat silakan berdialog dengan kami untuk mempertimbangkan mana calon yang paling masuk akal,” kata Sutrisno. [wir]

  • Mantan Legislator PDIP Mimpikan Duet Seperti Djalal-Kusen Pimpin Jember

    Mantan Legislator PDIP Mimpikan Duet Seperti Djalal-Kusen Pimpin Jember

    Jember (beritajatim.com) – Agus Hadi Santoso, mantan legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari PDI Perjuangan menginginkan daerah ini dipimpin duet bupati dan wakil bupati seperti duet MZA Djalal dan Kusen Andalas.

    “Jember ini membutuhkan bupati atau wakil bupati dari unsur partai atau politisi. Jadi tidak didominasi birokrasi, pengusaha, atau politisi semua. Ini untuk menjaga keseimbangan hubungan legislatif dan eksekutif,” kata Agus, Rabu (8/5/2024).

    Menurut Agus, jika tidak ada unsur politisi dalam duet pemimpin daerah Jember, hubungan eksekutif dan legislatif berpotensi canggung. Ia mencontohkan kepemimpinan Faida dan Abdul Muqiet Arief pada 2016-2021. Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan DPRD Jember diwarnai cekcok.

    “Jadi silakan, kader-kader partai dimunculkan siapa yang akan dipasangkan dengan calon bupati atau wakil bupati dari unsur di luar partai,” kata Agus.

    Agus melihat sejumlah politisi potensial sudah muncul dalam pilkada Jember tahun ini, seperti Muhammad Fawait dari Gerindra, Agus Sofyan dan Hadi Supaat dari PDI Perjuangan, Dedy Dwi Setiawan dari Partai Nasdem, dan Karimullah Dahrujiadi dari Golkar.

    “Terserah monggo. Mereka harus bergandengan calon di luar politisi, apakah itu Bu Faida, Pak Nanang Handono, atau Pak Hendy Siswanto dan lainnya. Silakan kalau ada calon lain muncul. Tapi yang jelas yang ideal adalah calon politisi dan non politisi,” kata Agus.

    Agus mencontohkan duet Bupati Muhammad Zainal Abidin dan Wakil Bupati Kusen Andalas pada periode 2005-2010 dan 2010-2015. Djalal adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur. Semenrara Kusen saat itu adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Jember. “Kenapa mereka bisa memimpin dua periode? Karena terjalin hubungan yang harmonis,” kata Agus.

    Dengan adanya kader partai menjadi calon bupati atau wakil bupati, lanjut Agus, partai tak hanya jadi kendaraan politik. “Semua partai akhirnya berharga,” katanya. [wir]

  • Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan pertarungan ketat antara Muhammad Fawait, kandidat bupati asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dengan kandidat petahana Hendy Siswanto.

    Ini setidaknya terbaca dari hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 18-26 April 2024. Dari seribu orang responden, tingkat elektabilitas Fawait mencapai 38,7 persen dan Hendy 31,5 persen.

    Persaingan antara Hendy dengan Fawait sudah terjadi sejak setahun belakangan. Menurut survei ARCI, pada Maret 2023, elektabilitas Fawait 26,9 persen, Hendy 25,5 persen.

    Hendy unggul dalam survei pada Agustus sebesar 30,7 persen dan Fawait 28,8 persen. “Pak Hendy mengalami kenaikan signifikan pada periode Agustus 2023, karena tingkat kepuasan terhadap infrastruktur luar biasa,” kata Direktur ARCI Baihaqi Siradj, ditulis Sabtu (4/5/2024).

    Fawait kembali unggul dalam survei pada Januari 2024 sebesar 32,9 persen, dan elektabilitas Hendy turun menjadi 29,6 persen. “Haji Hendy mengalami penurunan, karena di lapangan, banyak ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan pendidikan,” kata Baihaqi.

    Mantan bupati Faida menguntit Hendy dan Fawait. Setelah memperoleh dukungan 10,2 persen pada Maret 2023, sedikit demi sedikit elektabilitasnya naik menjadi 11,5 persen (Agustus 2023), 13,7 persen (Januari 2024), dan 15,6 persen (April 2024).

    “Tingkat kepuasan pada zaman pemerintahan Faida dengan Hendy sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi dianggap sama saja. Angka kenaikan elektabilitas Faida tidak terlalu signifikan dari Maret 2023 ke Agusrus 2023,” kata Baihaqi.

    Elektabilitasnya meningkat 2,2 persen pada Januari 2024 setelah Faida berkampanye pada pemilihan umum. Ia mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Partai Perindo. “Dia tidak terpiih, tapi gencar sehingga terbaca oleh masyarakat,” kata Baihaqi.

    Elektabilitas Faida kembali naik pada April 2024 karena sudah mulai berkampanye untuk ikut pilkada pada 27 November 2024.

    Kendati demikian, Baihaqi menegaskan, tidak ada pengaruh pemilihan presiden terhadap pilihan saat pilkada Jember. “Karena ketokohan calon di wilayah masing-masing,” katanya.

    Dari kelompok pemilih, menurut Baihaqi, Fawait lebih banyak dipilih perempuan. “Ibu-ibu lebih suka sosok Fawait. Tingkat kemantapan pemilih Fawait lebih tinggi, karena yang digarap adalah kaum perempuan,” kata Baihaqi.

    Ini berbeda dengan Hendy yang lebih banyak dipilih pelaku usaha mikro kecil menengah. Dia disukai karena program kerjanya. Sementara Faida lebih disukai masyarakat kecil di tingkat desa.

    Sementara untuk posisi calon wakil bupati, Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang saat ini menjabat wakil bupati mendampingi Hendy masih yang terkuat, dengan elektabilitas 30,2 persen. Elektabilitas Abdul Muqiet Arief yang pernah menjadi wabup mendampingi Faida pada 2016-2021 mencapai 21 persen.

    Sementara artis Anang Hermansyah yang sempat mencuat sebagai nama cawabup mendampingi Fawait memperoleh 10.8 persen. Sejumlah nama lain yang muncul sebagai kandidat wabup adalah Ketua Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi (8,2 persen) dan Ketua PPP Jember Madini Farouq (6,1 persen).

    Berdasarkan survei tersebut, Baihaqi mengatakan, belum ada kandidat bupati dan wakil bupati yang aman alias bakal menang. “Kalau seseorang pada posisi elektabilitas 50 persen atau bahkan 60 persen, ini baru bisa disebut sedikit aman. Pada Pilkada DKI 2017, elektabilitas Ahok ada pada angka 65 persen. Itu pun masih dikalahkan Anies Baswedan,” kata Baihaqi. [wir]

  • Disclaimer di Era Faida, 2 Kali Wajar Tanpa Pengecualian di Era Bupati Jember Hendy

    Disclaimer di Era Faida, 2 Kali Wajar Tanpa Pengecualian di Era Bupati Jember Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Setelah memperoleh predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada era Bupati Faida, Pemerintah Kabupaten Jember kini merebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut pada era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

    BPK memberikan predikat disclaimer atau tidak bisa dinilai terhadap laporan hasil pemeriksaan pelaksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember pada 2020. Ini audit BPK terakhir pada pemerintahan Bupati Faida.

    Tahun berikutnya, setelah Hendy dilantik menjadi bupati, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Setelah memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2022, Jember kembali mendapat opini WTP pada 2023.

    Hendy menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah LKPD Tahun Anggaran 2023, di di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (2/5/2024) siang.

    “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion bisa diartikan sebagai pernyataan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” kata Hendy, Jumat (3/5/2024).

    Pemkab Jember selama dua tahun anggaran berturut-turut bisa menyajikan laporan keuangan daerah, mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

    “Kami juga menghindari adanya temuan berulang dan menyelesaikan temuan BPK di tahun sebelumnya, serta ketaatan melaksanakan semua kegiatan sudah sesuai dengan regulasi. Apresiasi saya berikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan semua organisasi perangkat daerah Pemkab Jember,” kata Hendy tersenyum.

    Hendy menegaskan, opini WTP ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban uang negara kepada rakyat dengan pengelolaan secara profesional dan taat terhadap regulasi. “Ujung target konkretnya capaian positif dapat dirasakan berupa kemakmuran dan kesejahteraan serta kepercayaan masyarakat terhadap Jember,” katanya.

    Hendy memaknai capaian WTP ini sebagai sesuatu yang luar biasa. “Harapan saya terdapat pembinaan yang menjadikan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, serta memotivasi untuk WTP pada tahun mendatang,” katanya. [wir]

  • Karimullah Belum Pasti Jadi Cabup Jember dari Golkar

    Karimullah Belum Pasti Jadi Cabup Jember dari Golkar

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya masih bisa mengubah rekomendasi pencalonan Karimullah Dahrujiadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini, sesuai dinamika politik terbaru.

    “Di Golkar ini ada mekanisme. Rakerda dan Rapimda memberikan saya amanah sebagai calon bupati,” kata Karimullah yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Kamis (2/5/2024).

    “Perubahan dari calon bupati menjadi wakil atau tidak dalam posisi memberangkatkan harus dibahas dalam rakerda dan rapimda ” kata Karimullah.

    Karimullah sadar Golkar hanya memiliki enam kursi di DPRD Jember sesuai hasil Pemilu 2024. Dibutuhkan koalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati Jember. Penentuan calon bupati dan wakil bupati harus dibixarakan dengan partai lain.

    Namun sebagai awal, Golkar memberikan kesempatan kepada sejumlah nama untuk bersilaturahmi dan memaparkan visi, misi, maupun program kerja d hadapan pengurus, Rabu (1/5/2024). Dua nama yang sudah memaparkan visi dan misinya adalah Bupati Hendy Siswanto dan mantan bupati Faida.

    Karimullah menyebut penyampaian visi dan misi itu sebagai bentuk komunikasi politik Golkar dengan kandidat. “Partai sendiri punya keinginan. Visi dan misi akan jadi materi yang kami amati dan diskusikan bersama sebagai bentuk rekomendasi yang kami sampaikan dari kabupaten ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” katanya.[wir/aje]

  • Setelah Pertemuan di Excelso, Bupati Hendy Paparkan Visi-Misi di Kantor PKS Jember

    Setelah Pertemuan di Excelso, Bupati Hendy Paparkan Visi-Misi di Kantor PKS Jember

    Jember (beritajatim.com) – Setelah pertemuan dengan pimpinan empat partai politik di Excelso Coffee pada Jumat (26/4/2024) malam, Bupati Hendy Siswanto menghadiri undangan pemaparan visi dan misi di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (28/4/2024) siang.

    PKS adalah satu dari empat partai selain Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan yang ditemui Hendy di Excelso. Berbeda dengan pertemuan di Excelso yang dihadirinya sendiri, kali ini dia datang dengan didampingi istrinya Kasih Fajarini, kerabat, dan sejumlah pendukungnya.

    “Saya berterima kasih kepada PKS yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang untuk menyampaikan visi dan misi untuk melanjutkan periode kedua dalam Pilkada 2024,” kata Hendy, usai acara pemaparan visi dan misi.

    Hendy menekankan bahwa masa pemerintahannya baru berjalan tiga tahun dua bulan sejak dilantik pada Februari 2021. “Seharusnya bupati Jember ini selesainya pada Februari 2026. Itu yang benar. Tapi karena ada undang-undang baru ikut pilkada serentak, maka kami harus berhenti pada April atai Mei 2025, setelah sengketa pilkada selesai,” katanya.

    “Saya efektif bekerja dua tahun dua bulan, karena selama satu tahun, kerja saya mengubur masyarakat Jember yang meninggal. Ada seribu orang per bulan. Setelah itu baru saya membangun fisik,” jelasnya.

    Dengan kondisi ini, Hendy menegaskan, visi dan misinya saat mencalonkan bupati pada 2020 masih berlaku. “Begitu kami ngomong paparan visi dan misi ini, tentunya kami melanjutkan program kami pada 2024,” katanya.

    Hendy mempersilakan PKS mengontrol kinerjanya selama ini. “Kira-kira apa capaian positifnya, apa yang kurang. Silakan dikoreksi dua-duanya, Kira-kira untuk masyarakat apakah sudah ada manfaatnya?”

    Hendy memuji koreksi dari siapapun soal kekurangannya. “Juga capaian positif bagus. Jadi dua-duanya harus disampaikan. Capaian positif harus disampaikan semuanya. Kekurangan juga disampaikan. Tidak ada yang sempurna pada diri kita,” katanya.

    Justru kritik akan memperbaiki kekurangan yang dilakukan Hendy selama ini. “Lambat laun kita akan mendekati kesempurnaan. Tapi apakah kemudian akan sempurna? Tidak. Itu di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi kita wajib menerima saran,” katanya.

    Hendy menyatakan telah mengikuti semua kritik dan saran PKS, termasuk di DPRD Jember. “PKS akan mendampingi kami sejak awal program. Bukan ujug-ujug di akhir ditunjukkan hasilnya. Ini kan luar biasa. Maka dari itu, sudah selayaknya dulu di periode pertama PKS mengusung kami, dan untuk periode kedua setelah kami dipanggil dan memaparkan apa yang kami miliki, apa yang sudah kami lakukan, dan apa kelemahan kami, tentunya tidak ada kata lain PKS segera merekom kami,” katanya.

    Hendy meminta kepada para relawan pendukungnya untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan selama ini. “Tapi kalau ada yang kurang, terima dan sampaikan kepada kami. Kalau bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Kalau tidak bisa, kami akan sampaikan alasannya,” katanya.

    Perbaikan di Jember saat ini dilakukan Hendy secara bertahap karena faktor keterbatasan anggaran. “Wes wayahe untuk dilanjutkan kembali. Timbang mikir sing susah-susah, ambil yang sudah ada saja,” katanya.

    PKS mengundang empat kandidat bupati Jember untuk pilkada tahun ini. Setelah pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handono Prasetyo dan mantan bupati Faida memaparkan visi dan misi, Sabtu (27/4/2024), giliran Fawait dan kandidat petahana Hendy Siswanto yang hadir untuk melakukan hal yang sama kemarin. [wir]