Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Wamen PKP tinjau Bendungan Tiu Suntuk Sumbawa Barat

    Wamen PKP tinjau Bendungan Tiu Suntuk Sumbawa Barat

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau Bendungan Tiu Suntuk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengembangan pemanfaatan kawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Harus ada koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan terintegrasi pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk dalam mengembangkan kawasan sekitar,” katanya melalui keterangan tertulis di Mataram, Sabtu.

    Dia mengatakan pengelolaan terintegrasi tersebut karena pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor, terkait dengan berbagai manfaat bendungan itu.

    “Pemanfaatan bendungan ini di antaranya seperti untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan dan juga pertanian,” katanya .

    Ia mengatakan bendungan ini bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan serta potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar.

    “Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.

    “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposal untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital, sehingga mempermudah,” katanya.

    Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah mengatakan dalam pertemuan dengan Wamen PKP tersebut, membahas rencana pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan di sekitarnya.

    “Kami telah memaparkan konsep pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk untuk pertanian dan pengembangan kawasan sekitar kepada Bapak Wamen,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rumah Warga Miskin di Bantaran Kali Ciliwung Bakal Direnovasi

    Rumah Warga Miskin di Bantaran Kali Ciliwung Bakal Direnovasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Rumah masyarakat miskin di sepanjang bantaran Kali Ciliwung berpeluang direnovasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pengerjaannya bakal dimasukkan dalam program renovasi 1 juta rumah warga miskin ekstrem 2025. 

    Kementerian PKP belum bisa memutuskan berapa banyak rumah di bantaran Kali Ciliwung yang masuk dalam daftar renovasi, karena akan memastikan dahulu kekayaan setiap pemilik pada database yang ada agar tidak terjadi manipulasi.

    “Ada kemungkinan masuk, tetapi itu kan database manusia yang masuk. Jangan lupa ya renovasinya terhadap rumah, tetapi database-nya, base manusia juga masuk,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangannya dikutip, Rabu (4/6/2025).

    Fahri Hamzah menegaskan pendataan dalam program renovasi 1 juta rumah warga miskin ekstrem bukan hanya menyoal kondisi rumah saja. Namun, ada data personal sehingga tidak bisa dimanipulasi.

    “Karena ada orang pura-pura tinggal di rumah jelek padahal dia kaya, di kampung punya banyak kos-kosan, itu nanti kelihatan di datanya. Jadi enggak bisa kelihatan di fisik doang,” jelas dia.

    Adapun terkait wilayahnya, Fahri Hamzah mengaku sudah mengantongi titik-titik lokasi yang akan direnovasi. Kementerian PKP akan mengusahakan proses seleksi renovasi rumah ekstrem secara digital.

    “Ada laporannya. Ada titiknya semua data sudah di serahkan ke kita by name by address. Itu nanti tinggal seleksinya kita usahakan digitalisasi supaya orang begitu masuk dengan standar hidup, gaji, pendapatan keliatan. Dia langsung diseleksi 1 juta yang paling ekstrem akan diselesaikan tahun depan,” jelasnya.

  • Pemerintah Klaim Kantongi Komitmen Investasi Rp 81,5 T buat Program 3 Juta Rumah

    Pemerintah Klaim Kantongi Komitmen Investasi Rp 81,5 T buat Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan adanya komitmen investasi asing senilai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,5 triliun (kurs Rp 16.300) dari sejumlah lembaga keuangan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

    Hal tersebut diungkapkan Fahri saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (2/6/2025). Dalam kunjungan ini, ia bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    “US$ 5 billion dari Multi Development Bank Itu juga sudah, World Bank, Asian Development Bank, Asian Investment Bank, Islamic Development Bank, GIZ Itu kira-kira US$ 5 miliar,” kata Fahri Hamzah.

    Dari hasil komitmen tersebut, Fahri mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong agar komitmen ini bisa masuk ke dalam blue book atau dokumen rencana pembangunan di Bappenas.

    “Kami sudah, kami lagi menuntun masuk ke Bappenas ya, ke Blue Book-nya,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan salah satu tantangan kementeriannya dalam mewujudkan program 3 juta rumah adalah terkait pembiayaan. Ia menyebut negara hanya bisa membangun dan merenovasi 269.779 unit hunian. Angka tersebut kalau menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sudah dijadikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

    “Kemampuan kita tidak sampai 270 ribu (rumah). Itulah dari APBN dan dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan),” ujar Ara dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5) dikutip dari detikproperti.

    Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian PKP setelah efisiensi sebesar Rp 3.462.002.214.000 atau Rp 3,46 triliun.

    Dalam presentasi peta jalan Program 3 Juta Rumah, Ara merinci pembangunan rumah susun sebanyak 2.682 unit, pembangunan rumah khusus 476 unit, revitalisasi rusun 6.687 unit, BSPS 38.504 unit, penanganan kumuh 1.430 unit, dan FLPP 220 ribu unit.

    Dengan demikian, Ara menyebut pekerjaan rumah atau PR Kementerian PKP adalah target 3 juta rumah dikurangi 269.799 rumah. Untuk itu, ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan perusahaan swasta untuk mendapat dukungan pembiayaan. Salah satunya hasilnya adalah program FLPP akan ada penambahan kuota dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

    “Sudah diumumkan Departemen Keuangan. Contoh satu case saja, dari rumah subsidi Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dari 220 ribu (kuota FLPP) menjadi 350 ribu. Jadi sudah ada penambahan 130 ribu dari satu hal. Belum lagi dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan sebagainya,” katanya.

    (acd/acd)

  • Luas Rumah Subsidi Mau Dipersempit jadi Type 18, Wamen Fahri Hamzah Ngeles: Justru Mau Diperlebar

    Luas Rumah Subsidi Mau Dipersempit jadi Type 18, Wamen Fahri Hamzah Ngeles: Justru Mau Diperlebar

    GELORA.CO – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pengurangan ukuran rumah subsidi belum diputuskan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan usai beredarnya draf aturan batas minimal rumah subsidi diperkecil menjadi 25 meter.

    “Sebenarnya itu belum diputuskan. Sebenarnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan. Jadi ada perdebatan itu, yang benar adalah harusnya ukurannya dibesarkan. Dari ukuran yang sekarang itu 36, 40, paling tidak 40 meter persegi,” kata Fahri di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

    Fahri berdalih, pemerintah justru tengah mempertimbangkan untuk memperluas ukuran dari rumah subsidi tersebut agar sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs).

    “Kita mau justru arahnya ke sana. Sebab standar bagi SDGs itu kira-kira 7,2 meter persegi. Itu SDGs ya, kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilkan itu karena itu standarnya. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, maka kita harus pakai SDGs,” ujar Fahri.

    Sebelumnya, beredar draf aturan baru Kementerian PKP soal ukuran rumah subsidi, akan ada perubahan spesifikasi pembangunan rumah subsidi terkait luas tanah dan luas lantai. Makin jauh dari standar rumah layak huni.

    Dalam draf Keputusan Menteri (Kepmen) PKP Nomor/KPTS/M/2025 menjelaskan, luas bangunan rumah umum tapak ditetapkan paling rendah 25 meter persegi, dan paling tinggi 200 meter persegi. Sedangkan luas lantai rumah ditetapkan paling rendah 18 meter persegi, dan paling tinggi 35 meter persegi.

    Adapun ketentuan luas tanah minimal ini lebih kecil bila dibandingkan aturan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam aturan ini batasan luas tanah rumah tapak minimal 60 meter persegi.

    Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai standar baru tersebu malah membuat rumah subsidi jadi kurang layak. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) diingatkan untuk tak terburu-buru, harus ada kajian khusus sebelum ambil keputusan.

    “Kalau (luas) tanah rasanya 25 meter persegi tidak manusiawi, dipastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa memperluas bangunan, kecuali tambahan lantai dua. Namun, itu dipastikan sulit, biaya konstruksinya mahal, akan berpotensi masyarakat berpenghasilan rendah ’topengan’ yang memanfaatkan,” tutur Junaidi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (1/6/2025).

    Standar baru tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan risiko negatif. Kekumuhan bisa tak terhindarkan sehingga tidak sehat bagi tumbuh kembang anak karena luasan tempat tinggal yang kurang. Selain itu, pemilik rumah juga tidak dapat menambah luas bangunan. Secara tidak langsung aturan ini membuat rumah subsidi hanya akan bersifat sementara, tidak ideal sebagai rumah masa depan. Harga jual juga dapat disalahgunakan pengembang jika tidak dibatasi di wilayah tertentu.

    ”Saya setuju hanya diberlakukan di kota metropolitan atau kota besar saja. Untuk di luar daerah tersebut, tetap berlaku pada ketentuan yang sudah ada. Tipe 18 cocok untuk rumah indekos atau kontrakan,” kata Junaidi.

    Asal tahu saja, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), luas minimal rumah sederhana untuk keluarga berjumlah empat orang adalah 36 meter persegi. Itu artinya, standar minimal tiap jiwa seluas 9 meter persegi. Sementara, jika mengacu persyaratan rumah layak huni versi Standar Nasional Indonesia (SNI), luasnya minimal 7,2 meter persegi per jiwa atau 28,8 meter persegi untuk satu keluarga berjumlah empat orang.

  • Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut terdapat komitmen investasi jumbo pada program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri mengungkap nilai komitmen investasi itu bahkan mencapai US$5 miliar atau sekurang-kurangnya Rp75 triliun.

    “Kalau komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$5 bilion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp15.000 [sekurang-kurangnya] sudah Rp75 triliun itu ready sebenarnya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Minggu (1/6/2025). 

    Namun demikian, komitmen investasi itu saat ini masih belum terealisasi karena sejumlah faktor. Mulai dari lahan hingga demand dari investasi tersebut.

    Pada saat yang sama, Fahri juga mengaku telah menyampaikan komitmen investasi itu kepada kementerian terkait lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan follow up mengenai realisasinya.

    “Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan juga kepada yang lain bahwa ini komitmen investasinya besar. Cuma tidak bisa kalau nggak ada follow up. Kan harus ada technical follow up-nya,” tegasnya. 

    Meski tak merinci secara pasti, Fahri menyebut komitmen investasi program 3 juta rumah itu didapatkannya usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Qatar hingga Turki. 

    Tak hanya menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk investasi, Fahri juga turut menyinggung perizinan investasi yang perlu disentralisasi. 

    “Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah. 

    “Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah. 

    Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN). Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

  • Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal realisasi investasi asing asal Qatar yang hendak membangun proyek 1 juta rumah di Indonesia masih terkendala masalah administrasi.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menyebut Qatar yang semula ditargetkan bakal melaksanakan groundbreaking proyek perumahan pada Mei 2025, bakal molor hingga Juni 2025. 

    “Rencananya, katanya rencananya mau groundbreaking di Juni, rencananya,” kata Bonny saat ditemui di Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025). 

    Saat dikonfirmasi apa kendala utama yang menghambat realisasi investasi Qatar tersebut, Bonny enggan merinci.

    Hanya saja, dia menyinggung terdapat salah satu masalah administrasi yang mengharuskan investor untuk menaruh modalnya sebesar 10% di bank pelat merah. Hal itulah yang hingga saat ini belum dipenuhi Qatar.

    “Kendalanya saya kurang begitu faham ya, kita memberikan kondisi sebenarnya untuk mereka buka perwakilan dan membuka juga untuk menaruh 10% dari [modal] rencana investasi itu ke bank lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan manajemen investor Qatar.

    Dalam laporannya, saat ini Qatar telah mengirimkan tim untuk melakukan legalitas lahan yang akan dibangun.

    “Mereka kemarin bilang ke saya, mereka sudah ngirim tim untuk memeriksa tanah. Ya secara teknis kerja di lapangan sama staf kita di bawah,” jelasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Qatar telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Langkah ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan catatan Bisnis, investasi proyek itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

  • Hashim dan Fahri Bertemu Airlangga Bicara Rumah Murah, Ini Bocorannya

    Hashim dan Fahri Bertemu Airlangga Bicara Rumah Murah, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pertemuan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2025), dan berlangsung selama kurang dari 20 menit.

    Selepas pertemuan, ketiganya keluar gedung secara bersama-sama, tetapi Hashim dan Fahri enggan memberikan penjelasan soal pertemuan.

    Sementara itu, Airlangga sempat memberikan penjelasan, namun enggan mendetailkan isi pembahasan pertemuan.

    “Ya, terkait dengan program perumahan,” ucapnya.

    Airlangga sempat sedikit menyinggung bahwa arah pembahasan terkait dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Salah satunya, tapi nanti perumahan [Kementerian PKP] yang akan jelaskan,” tegasnya.

    Khusus untuk program FLPP, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025 sudah ditambahkan oleh Kementerian Keuangan hingga mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000.

    “Kuota untuk rumah subsidi kembali bertambah ya, sekarang jadi 350.000, sebelumnya 220.000 hunian, ini kita sudah dapat restu dari Kemenkeu,” kata Maruarar yang kerap disapa Ara saat konferensi pers program rumah subsidi bagi ASN Kementerian PAN-RB, Senin (5/5/2025).

    Bahkan, Ara mengklaim jumlah ini menjadi rekor yang tercipta di era Presiden Prabowo Subianto, di mana rekor sebelumnya dicetak pada 2019 silam yang mencapai 260.000 hunian.

    “Mungkin ini rekor sepanjang sejarah Indonesia, Pak Prabowo pertama ini 350.000 ya. Tahun 2019 saja paling besar 260.000. Periode pertama Pak Prabowo ini, langsung melepaskan rekor,” ucapnya.

    Adapun angka ini kembali bertambah didasarkan pada rencana pemerintah yang juga akan memberikan rumah subsidi bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas).

    (dem/dem)

  • BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    Berbagai akad pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk permudah masyarakat memiliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) melalui BTN Syariah bersama Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB) guna menjajaki kerja sama mengenai skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan perumahan layak dan terjangkau.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Keuangan dan Strategi BTN Nofry Rony Poetra bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah berdiskusi dengan Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “BTN Syariah siap untuk bekerja sama dengan IsDB maupun investor global lainnya untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional yang diusung pemerintah,” kata Nofry melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Nofry menyampaikan bahwa BTN, sebagai bank dengan keahlian pembiayaan di sektor perumahan, memiliki berbagai skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat disinergikan dengan dukungan dari IsDB.

    Tidak menutup kemungkinan, BTN dapat bermitra dengan IsDB untuk pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

    “BTN memiliki unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah yang turut menjadi akselerator bersama induknya dalam menyediakan pembiayaan untuk rumah bersubsidi,” katanya.

    “Berbagai akad pembiayaan syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk dapat mencapai target pembangunan perumahan nasional dan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Wamen PKP, IsDB memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

    Sementara itu, Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menyambut baik terhadap komitmen dan inisiatif pemerintah Indonesia.

    Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk mendalami lebih lanjut model pembiayaan perumahan yang sedang dikembangkan Indonesia, khususnya yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional seperti BTN dan BPKH.

    Dalam pertemuan di Aljir, BTN juga bertemu dengan para delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang juga merupakan bagian dari IsDB untuk membahas kemungkinan kerja sama terkait kebutuhan likuiditas untuk program pembangunan perumahan nasional.

    Menurut BTN, ketersediaan likuiditas yang mencukupi dan berkelanjutan menjadi hal krusial bagi BTN bersama unit usaha syariahnya untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor perumahan dalam skala besar.

    Dengan adanya potensi dukungan pendanaan dari lembaga internasional berbasis syariah seperti ICD dan ICIEC, menurut perseroan, pintu akan terbuka lebih lebar bagi BTN Syariah untuk menarik pendanaan dari sumber-sumber lainnya seperti penerbitan sukuk global (Islamic bonds) ataupun sekuritisasi aset berbasis syariah (Sharia Asset-Backed Securities).

    Adapun BTN Syariah dalam waktu dekat unit ini akan menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyapihan (spin-off) dari induknya.

    Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap pendanaan dan menyalurkannya sebagai pembiayaan untuk perumahan dengan skema syariah.

    Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah telah menunjukkan kinerja yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia.

    Berdasarkan pertumbuhan rerata per tahun (compound annual growth rate/CAGR), pembiayaan BTN Syariah bertumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 21,31 persen.

    Hingga kuartal I 2025, BTN Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,3 triliun atau bertumbuh 18,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

    Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

    Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

    “Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

    Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

    Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

    Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

  • Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

    Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    “Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

    Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

    “Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).